Sumbawanews.com,- Pada 2011 hingga 2012, sejumlah wasit asing yang memimpin pertandingan Timnas Korea Selatan diduga menerima layanan seksual yang dibiayai oleh Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA), terungkap dalam laporan investigasi Kementerian Olahraga Korea Selatan tahun 2016. Insiden ini melibatkan setidaknya 10 wasit dari berbagai negara, termasuk Yuichi Nishimura dari Jepang dan Ravshan Irmatov dari Uzbekistan, yang menerima hiburan tidak pantas selepas laga kualifikasi Piala Dunia, Olimpiade, dan pertandingan persahabatan internasional. Biaya layanan tersebut dibayar menggunakan kartu kredit resmi KFA, dengan transaksi mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta Won per kunjungan, terutama di panti pijat dan tempat hiburan dewasa di kawasan Gangnam, Seoul.
Pada 29 Februari 2012, setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2014 antara Korea Selatan melawan Kuwait di Seoul, kartu kredit KFA digunakan untuk membayar 500.000 Won (sekitar Rp6,2 juta) di sebuah panti pijat elite Gangnam. Investigasi menyimpulkan dana itu digunakan untuk menyediakan hiburan seksual bagi dua anggota perangkat pertandingan, termasuk wasit utama Yuichi Nishimura. Sebelumnya, pada 22 September 2011, setelah kemenangan Korea Selatan atas Oman dalam kualifikasi Olimpiade London 2012 di Changwon, seorang staf KFA membayar 760.000 Won di tempat pijat lokal, saat Ravshan Irmatov memimpin pertandingan. Tiga bulan kemudian, pada 14 Maret 2012, setelah laga melawan Qatar, KFA kembali mengeluarkan 198.000 Won untuk layanan serupa di sebuah panti pijat bergaya Tiongkok di Gangnam.
Laporan dari media Yonhap menyebut lebih dari sepuluh wasit internasional menjadi sasaran program hiburan ini selama masa jabatan mantan presiden KFA, Cho Chung-yun. Meski KFA mengakui insiden tersebut terjadi sekitar 15 tahun lalu, federasi menyatakan dokumen pendukung tidak lagi tersimpan karena kebijakan penyimpanan internal yang hanya berlaku lima tahun. Namun, KFA menegaskan telah mereformasi sistem pengelolaan keuangan, dengan penerapan kontrol ketat terhadap penggunaan kartu kredit perusahaan dan biaya hiburan guna memenuhi standar tata kelola modern dan ekspektasi publik. Skandal ini kemudian dikenal luas di Korea Selatan sebagai “suap seksual” dan memicu investigasi lintas negara, termasuk dari Jepang.
