Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Juru Bicara Fraksi PKB, Sukiman K., menyampaikan, pelaksanaan kegiatan program sumbawa hijau lestari perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi teknis dalam hal memastikan klaim pemerintah daerah yang sudah menanam kurang lebih 1 juta pohon. Namun fakta dilapangan hal tersebut masih menjadi pro dan kontra.
“karena kegiatan yang luar biasa ini belum melibatkan partisipasi masyarakat yang paling bawah dengan dibuktikan minimnya pengetahuan dan informasi kegiatan tersebut di tengah-tengah masyarakat. hal ini menjadi penting sebagai upaya kita bersama dalam hal memastikan kesesuaian antaran harapan dan realita yang ada, apalagi dengan alokasi anggaran yang cukup besar,” kata dia dalam menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggara Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2025, Kamis (09/07).
Baca Juga: Fraksi Gelora: WTP Bukan Indikator Keberhasilan, Rakyat Tidak Makan Angka
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti efektivitas dan optimalisasi tugas dan fungsi satgas gas yang sudah dibentuk. “kami berharap satgas untuk melakukan pendataan disetiap pangkalan agar satgas memiliki basis data jelas bagaimana distribusi gas yang terjadi,” katanya.
Dikatakan, pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama. dalam beberapa kejadian yang sudah terjadi banyak pangkalan yang mendahulukan para pengusaha sehingga saat masyarakat berbasis rumah tangga datang sudah tidak ada lagi stok. yang harus diantisipasi oleh satgas, mereka yang menyatakan diri umkm padahal mereka adalah pengecer ini lah yang membuat gas langka dan mahal.
Kemudian, perihal pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) beringin sila, dimana kabupaten sumbawa dimenangkan dipengadilan pajak sebesar 48 miliar. “kami mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti persoalan ini untuk memastikan adanya tambahan pendapatan tahun anggaran berikutnya,” ucapnya.
Fraksi PKB juga menyoroti dan mempertanyakan program kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang digaungkan oleh pemerintah daerah. Sebab sampai hari ini kegiatan tersebut baru terlaksana sekitar 14 persen dari target yang ada. hal ini memberikan catatan kepada kita semuanya bahwa OPD yang terkait masih berjalan di tempat ditengah semangat dan iktiar yang besar yang sedang digelorakan oleh pemerintahan jarot-ansori.
“kami meminta dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kendala dan persoalan yang menjadi alasan atas persoalan tersebut,” tegas dia.
Sedangkan terkait dengan adanya program BPJS tenaga kerja untuk memfasilitasi pekerja rentan ditingkat masyarakat dengan target 20.000 orang, Fraksi PKB mengingatkan kehatian-hatian dalam pendidtribusian dan pelaksanaan kegiatan tersebut, mengingat persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ada saat ini masih banyak yang harus diiperbaiiki, seperti data ganda / tidak valid, data tidak ter-update, masih ada ketidaksingkronan data dengan baperinda, dll. sehinga program ini perlu dilakukan pengawasan yang mendalam agar bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang dihajatkan.
Fraksi PKB juga meminta kepada pemerintahan jarot-ansori agar melakukan konsolidasi terhadap kinerja birokrasi yang ada saat ini. “kami melihat masih belum padu padannya sistem kerja dari tingkat atas ke bawah. kami mengharapkan sekretaris daerah kabupaten untuk lebih optimal dalam mengorkestrasi tata kelolah birokrasi yang ada, dengan semangat kebersamaan dan hormoni dalam menunjang dan menyukseskan visi dan misi besar yang sedang kita iktiarkan secara bersama-sama unkuk sumbawa unggu-maju dan Sejahtera,” jelasnya.
Persoalan yang perlu menjadi menjadi atensi bersama juga adalah tentang ancaman non-militer yang sedang merebak saat ini dan sedang menjadi sorotan pemerintah pusat juga, yaitu persoalan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). “kami meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dan koordinatif dalam hal mengatasi persoalan ini sebagai upaya kita memastikan generasi kita tidak terjebak dalam persoalan tersebut,” jelasnya juga menambahkan, serta menjaga identitas ke-samawan ” adat barenti ko sara, sara barenti ke kitabullah takit ke nene kangila boat lenge” sebagai napas syahadat ketauhidan kita untuk menjaga tana intan bulaeng yang kita cintai bersama. (Using)
