Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Juru Bicara Fraksi Gelora, Sandi menegaskan, opini WTP bukanlah indikator mutlak keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara substantif. WTP hanyalah standar kepatuhan administrasi di atas kertas.
“Rakyat tidak makan angka-angka akuntansi. rakyat membutuhkan jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, irigasi yang mengalir, sekolah yang layak, dan ekonomi yang berputar. oleh karena itu, mari kita bedah realisasi anggaran ini secara jujur dan objektif,” ucapnya dalam menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Gelora Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Sumbawa Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2025, Kamis (09/07).
Baca Juga: Fraksi PAN Lontarkan Berbagai Pertanyaan Kritis
Dikatakan, pendapatan daerah memang terealisasi sebesar Rp 2,374 triliun atau 101,28 persen dari target. Namun, jika kita bedah secara mendalam, struktur pendapatan daerah kita masih menderita penyakit kronis, yaitu tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.
Sebab dari total pendapatan daerah, kontribusi riil dari PAD hanya sebesar Rp 242,29 miliar atau setara 11,29 persen. sisanya disokong oleh dana perimbangan/transfer pusat sebesar Rp 1,862 triliun (86,76%) dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 41,29 miliar.
“kondisi ini membuat ruang fiskal kita sangat rapuh. ketika dana transfer pusat dipangkas sebesar Rp 111,50 miliar pada APBD perubahan 2025, postur keuangan kita langsung goyah,” katanya.
Ditambahkan, Fraksi Gelora Indonesia Kabupaten Sumbawa mengapresiasi pelampauan target PAD yang dilaporkan. Namun kami curiga capaian ini terjadi hanya karena eksekutif sengaja memasang target PAD yang terlalu rendah dan moderat di awal tahun agar terlihat berkinerja baik di akhir tahun.
“cara-cara perencanaan anggaran yang konservatif seperti ini harus segera dihentikan,” ucapnya.
Fraksi Gelora juga menyoroti alokasi belanja daerah. Sebab dari total belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp 2,257 triliun, porsi belanja operasi mendominasi secara mutlak, yaitu mencapai Rp 1,680 triliun atau sekitar 74 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, porsi belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp211,57 miliaran. ketimpangan ini semakin diperparah oleh kebijakan restrukturisasi pada APBD perubahan2025.
Fraksi Gelora menilai, di saat dana transfer dari pusat menyusut, eksekutif mengambil kebijakan kontra-produktif. Sebab belanja operasi dinaikkan sebesar rp 55,23 miliar (naik 3,01%), namun belanja modal dipotong secara kejam dan drastis sebesar rp 73,57 miliar atau turun hingga 31,51% kebijakan mengorbankan belanja modal demi menyelamatkan belanja operasional aparatur adalah kebijakan yang sangat melukai hati rakyat.
“belanja modallah yang melahirkan jalan raya, jembatan, gedung sekolah, dan fasilitas kesehatan. mengapa fasilitas untuk rakyat dikorbankan demi belanja operasional birokrasi yang kurang produktif,” ujar dia.
Kemudian, pengelolaan anggaran daerah dinilai berhasil jika mampu menggerakkan indikator makro ekonomi secara positif. namun, di kabupaten sumbawa pada tahun 2025, kita melihat kontradiksi yang sangat aneh.
Fraksi Gelora mengapresiasi peningkatan ipm menjadi 73,27 dan penurunan kemiskinan menjadi 11,79 persen. Namun, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten sumbawa tahun 2025,stagnan di angka 3,12 persen.
“kita gagal memenuhi target moderat yang kita sepakati bersama sebesar 4,08 persen. stagnasi ekonomi ini memiliki hubungan sebab-akibat yang sangat kuat dengan budaya menunda penyerapan anggaran (back-loading) dan rendahnya realisasi fisik di lapangan. hingga tanggal 31 mei 2025, realisasi belanja daerah dilaporkan baru mencapai 25,84 persen, dari total anggaran Rp 2,45 triliun. bagaimana ekonomi daerah mau tumbuh jika padasetengah tahun berjalan uang rakyat tertahan di bank dan tidak berputar di tengah-tengahmasyarakat, umkm, dan sektor swasta,” jelasnya. (Using)
