Sumbawanews.com,- Indonesia berada di ambang pintu kemenangan strategis dalam upaya melestarikan ekosistem laut. Melalui komitmen kuat yang disampaikan di Our Ocean Conference (OOC) ke-11 di Mombasa, Kenya, pemerintah Indonesia berpeluang memperoleh pendanaan internasional hingga US$ 260 juta—setara dengan sekitar Rp4 triliun—untuk mendukung konservasi terumbu karang, restorasi laut, dan pengembangan Ocean Centres sebagai pusat inovasi kelautan berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang memimpin delegasi Indonesia di forum global tersebut, mengumumkan empat langkah konkret yang menunjukkan keseriusan negara kepulauan ini dalam menghadapi krisis kelautan. Bukan sekadar janji, komitmen ini dirancang sebagai kerangka operasional yang terukur dan berdampak jangka panjang.
Pertama, pemerintah akan mengintegrasikan perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam tata ruang nasional dan provinsi, sekaligus menyusun regulasi zonasi lintas wilayah. Langkah ini mengakhiri fragmentasi kebijakan yang selama ini menghambat perlindungan ekosistem laut secara holistik. Selain itu, kawasan strategis nasional karbon biru—seperti hutan mangrove, lamun, dan padang rumput laut—akan dimasukkan secara resmi dalam rencana tata ruang nasional, menjadikan penyerapan karbon sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan.
Kedua, Indonesia menargetkan penambahan 700.000 hektare kawasan konservasi laut baru pada tahun 2026. Jika tercapai, langkah ini akan mempercepat pencapaian target nasional: melindungi 30% dari total luas perairan Indonesia—sekitar 6,4 juta kilometer persegi—pada tahun 2045. Angka ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan komitmen konservasi laut terbesar di dunia.
Ketiga, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 19,1 juta hektare kawasan konservasi laut yang sudah ada. Tujuannya jelas: memastikan bahwa kawasan yang selama ini dianggap “terlindungi” benar-benar berfungsi sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, bukan hanya menjadi tanda di peta.
Terakhir, Indonesia akan mengembangkan satu proyek percontohan karbon biru yang dapat direplikasi di seluruh nusantara. Model ini akan menjadi batu loncatan bagi pendanaan berbasis hasil (payment for ecosystem services), di mana konservasi laut tidak lagi dianggap sebagai beban, tapi sebagai aset ekonomi yang menghasilkan nilai.
Trenggono menekankan bahwa tantangan laut tidak mengenal batas negara. “Kami percaya bahwa solusi global harus dibangun bersama. Indonesia siap memperdalam kemitraan dengan negara sahabat, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk mewujudkan komitmen menjadi aksi nyata,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Pencapaian ini bukanlah yang pertama. Sejak bergabung dalam OOC pada 2016, Indonesia telah menyampaikan 73 komitmen konservasi laut, termasuk saat menjadi tuan rumah OOC ke-5 pada 2018 dengan total pendanaan sekitar US$500 juta. Kini, dengan pendanaan baru yang diproyeksikan, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam ekonomi biru—membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukanlah pilihan yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama: keberlanjutan.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya berupaya menyelamatkan lautnya, tetapi juga memberi contoh kepada dunia bahwa kekayaan alam yang paling berharga—lautan—harus dilindungi bukan karena kewajiban, tapi karena visi.
