Sumbawanews.com,- Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memprotes keputusan rektorat yang mengirimkan delegasi resmi mengikuti kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan suara mahasiswa. Respons rektorat pun segera dikeluarkan, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan strategis dan kewenangan institusi.
Dalam pernyataan resminya, Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Nuryadin, M.Si., menjelaskan bahwa keberangkatan delegasi yang terdiri dari sejumlah pejabat dan perwakilan unit kerja dilakukan atas undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Ini bukan kegiatan seremonial semata, tapi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah dalam program pengembangan pendidikan tinggi dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya, Selasa (15/8).
Protes mahasiswa yang dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed menyoroti minimnya keterlibatan perwakilan mahasiswa dalam penyusunan keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa kehadiran mahasiswa seharusnya menjadi bagian integral dalam setiap kegiatan yang mengatasnamakan kampus, terutama ketika isu yang dibahas berkaitan langsung dengan kebijakan pendidikan dan anggaran publik.
Rektor menanggapi kritik itu dengan mengakui adanya ruang perbaikan dalam proses konsultasi internal. “Kami menghargai semangat kritis mahasiswa. Ini adalah bagian dari budaya akademik yang sehat. Ke depan, kami akan memperkuat mekanisme koordinasi dengan BEM dan organisasi kemahasiswaan lainnya sebelum mengambil keputusan strategis semacam ini,” ujar Nuryadin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan mengirim delegasi tetap sah secara hukum dan tata kelola institusi. “Kami tidak mengabaikan suara mahasiswa, tapi juga harus mematuhi protokol dan kewenangan yang berlaku. Delegasi yang berangkat adalah perwakilan resmi kampus, bukan perwakilan politik atau pribadi,” tegasnya.
Kunjungan kerja Griban sendiri berlangsung di beberapa kampus di Jawa Tengah, termasuk Unsoed, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi, penyerapan anggaran riset, dan integrasi program kampus dengan pembangunan daerah. Rektorat menyatakan bahwa hasil kunker akan segera disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh civitas akademika.
Sementara itu, BEM Unsoed menyatakan siap berdialog, namun menuntut kejelasan kriteria pemilihan delegasi dan transparansi anggaran yang digunakan. “Kami tidak menolak kerja sama, tapi kami menuntut keadilan prosedural. Kampus milik semua, bukan hanya milik sebagian orang,” ujar Ketua BEM Unsoed, Rizky Aditya, dalam konferensi pers terpisah.
Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk tim koordinasi bersama dalam waktu dekat guna menyusun pedoman partisipasi mahasiswa dalam kegiatan resmi kampus yang melibatkan pihak eksternal.
