Sumbawanews.com,- Kementerian Sosial menegaskan perlunya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, segera menyelesaikan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, agar usulan tersebut dapat masuk dalam tahap pelaksanaan tahun ini. Permintaan ini disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono usai menerima audiensi Bupati Bener Meriah Armia di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Armia menjelaskan bahwa lokasi awal seluas lima hektare di pusat kota tidak memenuhi syarat teknis, karena Sekolah Rakyat memerlukan lahan minimal 6,8 hektare. Namun, pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi, termasuk tanah hibah dari Kementerian Pertanian yang dinilai memadai secara infrastruktur—listrik dan air sudah tersedia.
Agus Jabo menekankan, meski proposal pembangunan Sekolah Rakyat dari Bener Meriah masih dalam proses, waktu terus berjalan. “Yang penting cepat supaya bisa ikut. Mumpung usulan-usulan tahap tiga ini belum diteken Menteri Sosial untuk disampaikan ke Presiden. Khawatirnya nanti begitu sudah diteken, kita nggak bisa ikut lagi,” ujarnya.
Untuk memastikan kelancaran administrasi, Kemensos meminta Bupati Armia segera mengeluarkan surat resmi yang menyatakan perpindahan lokasi lahan. Tanpa dokumen ini, proses registrasi tidak bisa dilanjutkan, meskipun secara teknis lahan baru sudah siap.
Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Jauhari, menambahkan bahwa idealnya lahan yang dipilih memiliki luas 7 hingga 8 hektare dan permukaan yang datar, agar fasilitas pendidikan dapat dibangun secara optimal. “Bukan hanya bangunan, tapi juga ruang terbuka, lapangan olahraga, dan aksesibilitas yang memadai,” katanya.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, audiensi juga membahas penyaluran bantuan pascabencana banjir di Bener Meriah. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, mengungkapkan bahwa hingga kini telah disalurkan santunan ahli waris senilai Rp495 juta untuk 33 keluarga, bantuan isi hunian Rp3,78 miliar untuk 1.261 kepala keluarga, serta bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp6,3 miliar.
Bantuan jaminan hidup (jadup) tahap pertama telah diberikan kepada 4.468 jiwa, senilai Rp2,01 miliar untuk satu bulan. Saat ini, Kemensos tengah memproses penyaluran jadup lanjutan selama dua bulan, yang akan mencakup 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp3,07 miliar. “SPM-nya sudah masuk. Insya Allah minggu ini kami salurkan melalui PT Pos,” ujar Masryani.
Armia menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemensos dalam pemulihan pascabencana dan meminta akses data sosial ekonomi tingkat desa untuk memperkuat pemutakhiran penerima bansos. Agus Jabo menanggapi dengan menyarankan koordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kemensos agar kebutuhan tersebut segera ditindaklanjuti.
Menutup pertemuan, Agus Jabo memastikan Kemensos akan terus mengawal progres Sekolah Rakyat dan penyaluran bantuan. “Proposalnya tetap ada, tapi harus ada keterangan perpindahan lahan dari Bupati. Setelah itu, tinggal ganti lokasi di sistem. Untuk jadup, paling lama minggu depan sudah cair,” tegasnya.
