Sumbawanews.com,- Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah bukan sekadar gangguan teknis, melainkan peringatan keras akan kerapuhan sistem energi nasional yang masih terlalu bergantung pada batu bara. Dalam keterangannya, Senin (22/6/2026), politikus dari Fraksi PAN itu menyatakan bahwa krisis pasokan listrik yang dipicu gangguan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) harus menjadi titik balik dalam merancang ulang ketahanan energi Indonesia.
“Kita tidak bisa lagi menganggap energi terbarukan sebagai agenda lingkungan belaka. Ini adalah soal ketahanan nasional, daya saing ekonomi, dan kelangsungan industrialisasi,” tegas Eddy, yang juga dikenal sebagai Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada PLTU berbahan bakar batu bara menciptakan kerentanan sistemik yang rentan terhadap gangguan pasokan, fluktuasi harga, hingga dampak perubahan iklim. Padahal, kebutuhan listrik nasional diperkirakan akan melonjak lebih dari dua kali lipat sebelum 2060, didorong oleh percepatan hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, pabrik baterai kendaraan listrik, hingga tumbuhnya pusat data sebagai tulang punggung ekonomi digital.
“Smelter, pabrik semikonduktor, hingga data center—semuanya butuh listrik yang stabil 24 jam sehari. Jika sistem kita masih rapuh, investor asing akan lari ke negara yang menawarkan energi bersih dan andal,” ujar Eddy.
Ia menekankan bahwa persaingan investasi global kini tidak lagi hanya ditentukan oleh insentif fiskal atau biaya tenaga kerja, tetapi oleh kemampuan suatu negara menyediakan listrik yang ramah lingkungan, terjangkau, dan tahan gangguan. Banyak perusahaan multinasional kini mensyaratkan jejak karbon yang rendah sebagai prasyarat lokasi produksi mereka.
Eddy menilai, percepatan transisi energi bukan lagi soal masa depan—melainkan kebutuhan strategis hari ini. Ia mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan anggaran sektor energi terbarukan, memperkuat infrastruktur grid, dan mempercepat regulasi yang mendukung investasi di energi surya, angin, dan hidro. Sebagai pimpinan MPR, ia berkomitmen mendorong penguatan kebijakan nasional yang selaras dengan target Net Zero Emission dan pembangunan berkelanjutan.
“Biaya menunda transisi energi jauh lebih mahal daripada biaya mempercepatnya. Listrik yang mati bergilir adalah harga yang kita bayar karena terlalu lama berpura-pura bahwa batu bara akan selalu tersedia. Kita harus bergerak sekarang—bukan besok, bukan lusa,” pungkasnya.
