Sumbawanews.com,- Jakarta — Pemerintah resmi meluncurkan program pelatihan vokasi nasional bagi 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK), sekaligus menyasar 220 ribu lulusan SMA dan SMK sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026. Langkah ini dirancang untuk mempercepat pemulihan ketenagakerjaan dan menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar yang dinamis.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga menjamin perlindungan sosial dan akses ke lapangan kerja yang berkelanjutan. “Kami menyiapkan semua aspek secara sistematis — dari kurikulum, mitra industri, hingga jaminan sosial bagi peserta,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Sejalan dengan itu, Program Magang Nasional (MagangHub) angkatan kedua akan segera dimulai pada Juli 2026, dengan target 150 ribu peserta sepanjang tahun. Anggaran sebesar Rp6,26 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung kedua program ini, yang merupakan bagian dari total stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang disiapkan pemerintah untuk paruh kedua tahun ini.
Berbeda dengan angkatan pertama yang mengutamakan keterlibatan perusahaan, angkatan kedua akan memperkuat integrasi antara pelatihan dan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi kini menjadi bagian wajib, bukan lagi opsional, guna meningkatkan daya saing peserta di pasar kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, program ini bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan investasi strategis dalam sumber daya manusia. “Kita tidak hanya menolong korban PHK, tapi juga membangun ketahanan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan kualitas tenaga kerja,” katanya.
Program magang sebelumnya, yang diikuti 102.600 peserta pada 2025, telah melibatkan 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Peserta menerima uang saku setara upah minimum, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), serta pendampingan dari mentor industri.
Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki distribusi bidang kejuruan agar lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan sektor strategis, seperti manufaktur, logistik, teknologi informasi, dan energi terbarukan. Penyempurnaan ini bertujuan mengurangi kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan tidak hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi juga membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah transformasi ekonomi nasional.
