Sumbawanews.com,- Demonstrasi yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin petang, 22 Juni 2026, berakhir dengan khidmat. Setelah berorasi selama lebih dari dua jam, ribuan mahasiswa dari berbagai kota itu secara tertib meninggalkan lokasi, disusul nyanyian lagu Indonesia Raya sebagai penutup aksi.
Aksi bertajuk *“Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran”* itu dimulai pukul 16.00 WIB, setelah massa berkumpul di Patung Kuda sebelum bergerak menuju kompleks parlemen. Mereka membawa lima tuntutan tegas yang menyoroti kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola negara.
Pertama, PMII mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai gagal menyentuh akar masalah gizi anak-anak di daerah tertinggal. Kedua, mereka menuntut peninjauan kembali kinerja sejumlah menteri yang dianggap tidak kompeten, terutama yang menangani bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Ketiga, mereka meminta pembubaran Badan Gizi Nasional dan pembentukan lembaga baru yang lebih transparan dan berbasis ilmiah.
Keempat, PMII menolak keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih, yang dianggap sebagai instrumen politis yang tidak berpihak pada kebutuhan ekonomi rakyat. Terakhir, mereka menyerukan peningkatan kesejahteraan guru, pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta pelaksanaan penuh Pasal 33 UUD 1945 yang menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sempat terjadi ketegangan ketika sejumlah peserta membakar replika keranda hitam sebagai simbol “kematian demokrasi”. “Kita bakar ini karena sudah muak dengan pemerintahan yang lebih suka berbicara daripada bertindak,” ujar seorang orator dari mobil komando. Polisi segera memadamkan api, namun aksi ini memicu dorong-dorongan singkat antara massa dan petugas. Tidak ada yang terluka, dan ketegangan mereda dalam hitungan menit.
Tak ada perwakilan DPR yang menemui para demonstran—berbeda dengan aksi mahasiswa Trisakti pekan lalu yang diterima pimpinan lembaga legislatif. Ini menjadi sinyal bahwa jembatan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda masih rapuh.
Aksi ini bukan sekadar protes, tapi peringatan keras dari generasi yang percaya bahwa kebijakan publik harus berbasis keadilan, bukan kepentingan politik. PMII menegaskan, evaluasi total bukanlah permintaan, melainkan keharusan. Dan jika tidak segera direspons, aksi ini hanya awal dari gelombang yang lebih besar.
