Sumbawanews.com,- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pagu indikatif anggaran sebesar Rp3,1 triliun untuk tujuh Kementerian Koordinator di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto pada tahun anggaran 2027. Keputusan ini diambil dalam rapat tertutup di Kompleks DPR/MPR/DPD, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026, yang dihadiri 60 dari 104 anggota Banggar DPR dari delapan fraksi.
Pagu yang disepakati mencakup seluruh Kemenko yang menjadi tulang punggung koordinasi kebijakan nasional: Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Politik dan Keamanan, Kemenko Hukum dan HAM, Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Angka ini bukan sekadar angka administratif, melainkan refleksi dari asumsi makroekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027, termasuk pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak, hingga tingkat suku bunga dan defisit anggaran.
Rincian alokasi anggaran masing-masing Kemenko pun diungkap oleh Ketua Banggar DPR, Said Abdullah. Kemenko Perekonomian mendapat prioritas tertinggi dengan pagu sebesar Rp664 miliar, diikuti Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp620,9 miliar, dan Kemenko Pangan sebesar Rp509,3 miliar. Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat Rp304,1 miliar, Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kemenko Hukum dan HAM Rp338,8 miliar, serta Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp276,8 miliar.
“Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini,” ujar Said Abdullah, menegaskan bahwa persetujuan ini juga mencakup usulan tambahan anggaran yang diajukan masing-masing kementerian koordinator. Langkah ini dianggap sebagai upaya mempercepat proses perencanaan dan menghindari hambatan birokrasi di tahap awal penyusunan APBN.
Persetujuan ini menjadi langkah strategis menjelang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang. Dengan anggaran yang telah disepakati, Kemenko-kemenko tersebut kini memiliki kerangka keuangan untuk memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor—mulai dari pengendalian inflasi pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.
Dengan total alokasi yang mencapai hampir Rp3,2 triliun jika ditambahkan seluruh rincian, anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang koordinasi pusat sebagai pilar utama dalam menjalankan agenda besar pembangunan nasional. Tantangan selanjutnya bukan lagi soal anggaran, melainkan seberapa cepat dan akurat kementerian-kementerian di bawahnya bisa menerjemahkan dana ini menjadi hasil nyata bagi masyarakat.
