Sumbawanews.com,- Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin, 22 Juni 2026, setelah menghadapi tekanan politik yang tak lagi bisa diabaikan. Dalam pengumuman singkat di Downing Street, Starmer menyatakan keputusannya diambil demi kepentingan terbaik negara, setelah berkonsultasi dengan Raja Charles III. Ia menegaskan bahwa proses pergantian kepemimpinan akan selesai sebelum parlemen kembali bersidang pada September mendatang.
Pengunduran diri ini mengakhiri masa kepemimpinan Starmer yang awalnya dipenuhi harapan besar. Pada 2024, ia memimpin Partai Buruh meraih kemenangan telak, mengakhiri 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif dan membawa partainya ke mayoritas terbesar sejak 1997. Namun, popularitasnya perlahan merosot dalam dua tahun terakhir. Berbagai kebijakan kontroversial, kegagalan menangani inflasi, dan sejumlah skandal internal memicu ketidakpuasan publik yang terus meningkat.
Tekanan terakhir datang dari dalam partai sendiri. Kemenangan telak Andy Burnham, mantan menteri kesehatan dan rival internal Starmer, dalam pemilihan sela di Makerfield pekan lalu menjadi titik balik. Kemenangan itu tidak hanya menunjukkan retaknya dukungan pemilih, tetapi juga memperkuat suara-suara di kalangan anggota Partai Buruh yang menilai Starmer tak lagi mampu mempersatukan partai atau memulihkan kepercayaan rakyat.
Dalam pidatonya, Starmer tidak menyalahkan siapa pun, tetapi menekankan bahwa kepemimpinan harus berubah agar Partai Buruh tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan mendatang. “Saya telah memilih negara di atas diri saya sendiri,” ujarnya, dengan nada tenang namun penuh keputusan.
Belum ada nama resmi yang diumumkan sebagai penggantinya. Namun, sejumlah tokoh partai, termasuk Burnham, Angela Rayner, dan Rachel Reeves, disebut sebagai kandidat kuat. Proses pemilihan pemimpin baru diperkirakan akan berlangsung cepat—dalam beberapa minggu—agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga menjelang pemilu berikutnya.
Dengan mundurnya Starmer, Inggris memasuki babak baru dalam politiknya. Bukan hanya soal siapa yang akan memimpin, tetapi juga bagaimana partai yang pernah menjadi kekuatan utama negara itu bisa bangkit kembali dari krisis kepercayaan. Di tengah ketidakpastian global, pergantian kepemimpinan di London menjadi sorotan dunia—bukan hanya karena kekuatan Inggris, tapi karena simbolnya: sebuah demokrasi yang mampu berubah, bahkan ketika pemimpinnya berhenti.
