Sumbawanews.com,- Menjelang Kongres PSSI 2026, 14 Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), bukan ketua definitif, mengancam kesinambungan pembinaan sepak bola di tingkat daerah. Hingga kini, tidak ada kepastian kepemimpinan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Tengah. Kondisi ini memperuncing kekhawatiran terhadap efektivitas tata kelola sepak bola nasional, mengingat Asprov memiliki peran krusial dalam menjalankan program pembinaan usia muda, koordinasi klub, dan pelaksanaan kompetisi di wilayah masing-masing.
Menurut Statuta PSSI Edisi 2025, Asprov merupakan bagian integral dari struktur organisasi sepak bola Indonesia yang bertanggung jawab atas pengembangan permainan di tingkat provinsi. Kepemimpinan definitif di level ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan strategis, memperkuat sinergi dengan klub Liga 3 hingga Liga 4, serta memastikan partisipasi aktif dari asosiasi pelatih, pemain, futsal, sepak bola wanita, dan sepak bola pantai dalam proses demokrasi organisasi. Namun, hingga kini, 14 provinsi tersebut belum menyelenggarakan kongres pemilihan ketua, sehingga pengurus Plt yang ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI tetap memegang kendali—dengan masa tugas yang dapat diperpanjang hingga tiga kali sesuai ketentuan.
Kongres PSSI 2026 dipandang sebagai momentum krusial untuk menyelesaikan ketidakpastian ini. Komite Ad Hoc PSSI saat ini tengah menyusun penyempurnaan regulasi tata kelola Asprov, yang diharapkan dapat menjadi pedoman baku bagi seluruh provinsi dalam menyelenggarakan kongres pemilihan secara transparan dan tepat waktu. Kepastian kepemimpinan di tingkat daerah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi penting untuk membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan, terutama menjelang era persaingan internasional yang semakin ketat.
Tanpa ketua definitif, sejumlah program pembinaan, alokasi anggaran, dan kerja sama dengan pemerintah daerah berisiko terhambat. PSSI pun dihadapkan pada tantangan besar: memastikan bahwa demokrasi organisasi tidak hanya berjalan di tingkat pusat, tetapi juga menyentuh akar rumput sepak bola Indonesia—dari Sabang hingga Merauke.
