Sumbawanews.com,- Madrid – Istri Perdana Menteri Spanyol, Bérgona Gómez, dilarang meninggalkan wilayah negara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan pengaruh, penggelapan dana, dan praktik bisnis tidak etis. Keputusan ini diumumkan oleh hakim Juan Carlos Peinado pada Sabtu, 20 Juni 2026, sebagai bagian dari penyelidikan panjang yang telah berlangsung selama dua tahun.
Gómez, yang berusia 55 tahun, diminta menyerahkan paspor dan wajib melapor dua kali sebulan ke pengadilan. Ia akan menjalani persidangan dengan sistem juri, meskipun jadwal pastinya belum ditetapkan. Seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya dibantah tegas oleh Gómez, yang menegaskan tidak terlibat dalam tindak pidana apa pun.
Perdana Menteri Pedro Sánchez, suami Gómez, langsung merespons dengan keras. Ia menyebut kasus ini sebagai serangan politik yang terencana, bukan upaya penegakan hukum yang murni. “Ini bukan soal keadilan, tapi soal penghancuran reputasi,” ujar Sánchez dalam pernyataan resminya. Ia menuduh kelompok sayap kanan dan media tertentu memanfaatkan kasus ini untuk melemahkan pemerintahannya yang berhaluan sosialis.
Kasus ini bermula dari laporan organisasi Manos Limpias, kelompok yang mengklaim dirinya sebagai serikat pekerja tetapi memiliki afiliasi erat dengan gerakan konservatif ekstrem. Penyelidikan terhadap Gómez menyentuh sejumlah transaksi bisnis yang diduga memanfaatkan hubungan dekatnya dengan pejabat publik, termasuk kontrak pemerintah yang dianggap tidak transparan.
Kontroversi ini bukanlah isolasi. Pemerintahan Sánchez sejak 2018 memang terus diterpa badai skandal. Saudaranya, David Sánchez, kini juga menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan pengaruh, sementara mantan Menteri Transportasi José Luis Abalos didakwa menerima suap terkait proyek infrastruktur. Semua pihak membantah tuduhan tersebut.
Tekanan semakin berat setelah mantan PM Spanyol José Luis Rodríguez Zapatero, tokoh sentral Partai Sosialis era 2004–2011, ikut diselidiki atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Zapatero, yang pernah menjadi simbol pemberantasan korupsi, menegaskan dirinya tidak bersalah dalam sidang terbuka pekan lalu.
Partai Sosialis Spanyol, dalam pernyataan resmi di platform X, menyebut Gómez sebagai korban “persekuasi hukum dan politik berkelanjutan.” Mereka meminta lembaga peradilan bersikap independen dan tidak membiarkan kasus ini dijadikan alat politik.
Sementara itu, Sánchez tetap tidak ditetapkan sebagai tersangka. Namun, citra pemerintahannya yang dulu dianggap sebagai pelopor reformasi anti-korupsi kini terusik. Publik Spanyol pun terbelah: sebagian mendukung upaya hukum yang berjalan, sementara yang lain mempertanyakan motif di balik penuntutan terhadap keluarga pemimpin tertinggi negara.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi sistem hukum Spanyol—apakah akan berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, atau justru menjadi senjata dalam perang politik yang semakin sengit.
