Sumbawanews.com,- Ciudad de la Paz — Dalam langkah tak biasa yang jarang terjadi di negara otoriter, seluruh kabinet Guinea Ekuatorial mengundurkan diri secara massal setelah dinilai gagal memenuhi target kinerja pemerintahan. Pengunduran diri ini diumumkan oleh Wakil Presiden Teodoro Nguema Obiang Mangue, putra Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, yang menyatakan bahwa capaian pemerintah hanya menyentuh 10 persen dari target yang ditetapkan.
Dalam pernyataan resmi di akun X, Mangue menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan publik harus diukur dari hasil, bukan janji. “Kami tidak bisa lagi menerima kinerja yang jauh di bawah harapan,” katanya, mengacu pada kegagalan dalam pelaksanaan program pembangunan, penanganan korupsi, dan diversifikasi ekonomi.
Pengunduran diri ini diajukan oleh Perdana Menteri Manuel Osa Nsue Nsua kepada Presiden Obiang, yang telah memimpin negara itu sejak 1979—membuatnya pemimpin dengan masa jabatan terpanjang di dunia. Partai Demokratik Guinea Ekuatorial (PDGE), satu-satunya partai yang berkuasa, menyatakan ketidakpuasan terhadap kabinet yang dibentuk pada 2024, menuduh para menteri menyalahgunakan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan sektor strategis seperti pertanian.
Guinea Ekuatorial, meski kaya akan minyak dan gas, tetap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Sekitar 1,8 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan sumber daya alam justru terkonsentrasi di kalangan elit. Kegagalan membangun ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak menjadi titik kritis yang memicu reshuffle besar-besaran ini.
Presiden Obiang, yang telah menempatkan sejumlah anggota keluarganya di posisi kunci pemerintahan, tampaknya memilih untuk mengambil alih kendali langsung. Pernyataan resmi dari PDGE menjamin bahwa kabinet baru akan segera dibentuk—dengan komitmen lebih tegas terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Langkah ini, meski langka dalam konteks politik Afrika Tengah yang seringkali menghindari perubahan struktural, dianggap sebagai upaya untuk meredam tekanan domestik dan internasional atas kinerja pemerintah yang dinilai stagnan. Namun, banyak pengamat mempertanyakan apakah ini sekadar perubahan wajah, atau benar-benar awal dari reformasi sistemik di negara yang selama empat dekade dikuasai oleh satu keluarga.
Dengan kabinet lama yang resmi berakhir, dunia menanti: apakah Presiden Obiang akan menunjuk para teknokrat yang berkompeten, atau sekadar mengganti wajah-wajah lama dengan yang lebih muda—namun tetap dari lingkaran keluarga dan kroni.
