Sumbawanews.com,- Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Menteri Agama Ya’qut Cholil Qoumas untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap terkait pengadaan alat kesehatan di Kementerian Agama. Pemeriksaan ini dilakukan pada Senin, 14 Agustus 2023, di kantor KPK, sebagai bagian dari sisa masa penahanan 30 hari yang masih tersisa sebelum ia resmi dilepaskan.
Ya’qut, yang sejak 15 Juli 2023 ditahan di Rumah Tahanan KPK, menjadi tersangka dalam kasus yang melibatkan dugaan penerimaan suap senilai Rp1,8 miliar dari seorang pengusaha. Pemeriksaan terbaru ini merupakan yang ketiga kalinya sejak ia ditahan, dan dilakukan menjelang batas akhir masa penahanan yang ditetapkan hakim. KPK menegaskan, pemeriksaan ini bersifat lanjutan untuk memperkuat bukti dan memastikan kelengkapan keterangan dari saksi kunci.
Dalam keterangan resmi, KPK menyatakan bahwa Ya’qut tetap kooperatif selama proses pemeriksaan. Ia dimintai klarifikasi terkait alur transaksi, pihak-pihak yang terlibat, serta peran administratif dalam pengambilan keputusan pengadaan alat kesehatan yang menjadi fokus penyelidikan. Belum ada pernyataan resmi mengenai kemungkinan perpanjangan penahanan, namun sumber di KPK mengatakan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada kelengkapan bukti dan hasil analisis tim penyidik.
Ya’qut, yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Oktober 2023 dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya menyangkal semua tudingan korupsi. Ia menyatakan bahwa semua proses pengadaan dilakukan sesuai prosedur dan melalui mekanisme lelang yang transparan. Namun, KPK menemukan sejumlah dokumen yang diduga menunjukkan adanya intervensi dalam proses pengadaan tersebut.
Penahanan Ya’qut menjadi sorotan nasional, mengingat posisinya sebagai menteri yang memimpin lembaga dengan jangkauan luas di seluruh Indonesia. Banyak pihak menilai kasus ini sebagai ujian terhadap integritas aparatur negara di tengah upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi.
KPK berencana menyelesaikan penyidikan sebelum masa penahanan berakhir. Jika bukti dianggap cukup, maka tersangka akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap penuntutan. Jika tidak, ia berpotensi dibebaskan sesuai ketentuan hukum. Proses hukum yang berjalan cepat ini menunjukkan komitmen KPK untuk menuntaskan kasus korupsi tanpa memandang jabatan.
