Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh pimpinan bank-bank milik negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6/2026), dalam pertemuan strategis yang bertujuan menyelaraskan kebijakan perbankan dengan agenda penguatan ekonomi nasional. Rapat tertutup itu dihadiri direksi dan komisaris dari empat bank utama dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara): BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, serta sejumlah menteri dan pejabat kunci pemerintah.
Sejak pukul 14.00 WIB, para pimpinan bank mulai tiba satu per satu di kompleks Istana. Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, BRI Hery Gunardi, Mandiri Riduan, dan BTN Nixon L.P. Napitupulu tampak hadir secara langsung. Turut mendampingi, Wakil Dirut BNI Alexandra Askandar, Komisaris BTN Fahri Hamzah, Komisaris BSI Muhadjir Effendy, dan Komisaris Bank Mandiri Yuliot. Di sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan COO BPI Danantara Pandu Sjahrir juga hadir sebagai pendamping kebijakan.
Meski tidak membuka rincian agenda, sejumlah peserta mengisyaratkan bahwa pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi rutin. Riduan, Dirut Mandiri, hanya mengatakan singkat kepada awak media: “Tentang perbankan.” Sementara Airlangga Hartarto menegaskan, semua pembahasan akan disampaikan setelah rapat selesai. “Pembahasan nanti sesudah (rapat),” ujarnya singkat.
Danantara Pandu Sjahrir, yang turut hadir sebagai perwakilan BPI, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan memberikan arahan langsung kepada para pimpinan bank Himbara. “Soal ini nanti dengan bank-bank Himbara tentang ekonomi. Nanti kita dengar saja arahan dari Pak Presiden,” katanya, menegaskan bahwa ada sinyal kuat bahwa pemerintah akan memberikan mandat khusus terkait peran strategis perbankan BUMN dalam mendukung program pemulihan ekonomi, inklusi keuangan, dan pendanaan infrastruktur.
Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi global dan kebutuhan pembiayaan nasional yang terus meningkat. Himbara, yang menguasai lebih dari 60 persen aset perbankan nasional, dipandang sebagai tulang punggung dalam menyalurkan kredit produktif, mendukung UMKM, dan menjalankan program bansos digital yang rencananya mulai beroperasi penuh pada Oktober 2026.
Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Prabowo telah secara konsisten memanggil sejumlah pemangku kepentingan strategis—dari Menteri Haji hingga investor asing—dalam upaya mempercepat transformasi ekonomi. Pertemuan dengan Himbara ini menegaskan bahwa sektor perbankan tidak lagi dilihat hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai alat kebijakan ekonomi yang harus bergerak selaras dengan visi negara.
Belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai hasil rapat, tetapi sumber terpercaya mengindikasikan bahwa Presiden menekankan pentingnya percepatan digitalisasi layanan, peningkatan akses kredit ke daerah tertinggal, dan penajaman pengawasan terhadap risiko kredit. Dengan kehadiran seluruh jajaran pimpinan tertinggi Himbara, pertemuan ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam membangun koordinasi vertikal antara presiden dan sistem perbankan nasional—bukan hanya sebagai mitra, tetapi sebagai eksekutor kebijakan ekonomi yang terintegrasi.
