Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan siap memediasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina—tapi hanya setelah kesepakatan dengan Iran berhasil diwujudkan. Pernyataan itu ia sampaikan usai pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela KTT G7 di Evian, Prancis, Selasa (16/6).
“Saya akan melakukan apa pun yang saya bisa,” ujar Trump kepada awak media. “Saya sudah menyelesaikan delapan perang. Ini—perang di Ukraina—akan jadi yang paling mudah, asalkan kita selesaikan dulu masalah di Timur Tengah.”
Pernyataan itu mengulangi janji-janji kampanyenya sejak 2024, ketika ia berjanji akan mengakhiri konflik Ukraina dalam hitungan hari. Namun hingga kini, upaya konkret belum terwujud. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Trump terlihat frustrasi saat berhadapan dengan kedua pemimpin—Putin dan Zelensky—yang sama-sama menuntut komitmen berbeda.
Zelensky, yang hadir dalam KTT G7 untuk keenam kalinya sejak invasi Rusia pada Februari 2022, menekankan bahwa fokus utama pembicaraannya dengan Trump adalah memperkuat pertahanan udara Ukraina. Ia meminta dukungan lebih banyak rudal pertahanan, lisensi produksi lokal, serta paket bantuan musim dingin. “Perdamaian bukan sekadar harapan. Ini kebutuhan hidup,” katanya.
Sementara itu, Trump menegaskan bahwa kesepakatan dengan Iran—yang rencananya akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni—adalah kunci untuk membuka pintu perdamaian di Eropa. Ia menegaskan, AS tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir, dan sebagai gantinya, Teheran akan menerima kompensasi ekonomi besar. “Kalau Iran tenang, maka Rusia akan lebih mudah diajak bicara,” ujarnya.
Analisis strategis menunjukkan bahwa pendekatan Trump ini mencerminkan logika “perdamaian bertahap”—mengutamakan konflik yang dianggap lebih mudah dipecahkan, sebelum menghadapi tantangan geopolitik yang lebih kompleks. Namun, para pengamat mempertanyakan kredibilitasnya: selama empat tahun konflik Ukraina, tidak ada inisiatif diplomatik serius dari pemerintah AS di bawah kepemimpinannya yang mampu menghentikan serangan Rusia atau memulihkan wilayah yang diduduki.
Di luar retorika, komunitas internasional tetap menyerukan gencatan senjata permanen. Uni Eropa, NATO, dan sejumlah negara Global South terus menekan agar semua pihak kembali ke meja perundingan—tanpa syarat tambahan.
Trump, yang kini memegang kendali penuh atas kebijakan luar negeri AS, tampak percaya diri bahwa keahliannya dalam negosiasi—yang ia sebut sebagai “seni kesepakatan”—akan membawa hasil. Tapi bagi Ukraina, yang kehilangan ribuan nyawa dan ratusan kilometer wilayah, waktu bukanlah sekadar variabel diplomatik. Ia adalah barang yang semakin menipis.
Sementara dunia menanti tanda-tanda konkret dari kesepakatan AS-Iran, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah perdamaian di Timur Tengah benar-benar bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan perang di Eropa—atau hanya strategi politik yang mengalihkan perhatian dari kegagalan nyata di Ukraina?
