Sumbawanews.com,- Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan rencana rekrutmen 5.000 guru dan tenaga kependidikan baru untuk Sekolah Rakyat pada tahun ini, sebagai upaya menutupi kekurangan tenaga pengajar yang selama ini diatasi secara darurat melalui perbantuan guru dari sekolah lain. Pengumuman ini disampaikan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Program Sekolah Rakyat, yang menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh penjuru Nusantara, kini menangani 15.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA pada tahun ajaran 2025/2026. Namun, ketersediaan guru masih jauh dari memadai. Selama ini, kebutuhan pengajar di titik-titik terpencil diisi oleh guru-guru yang ditempatkan secara sementara dari sekolah-sekolah terdekat, sebuah solusi jangka pendek yang dinilai tidak berkelanjutan.
Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf—menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan lebih dari 50.000 calon guru yang kini sedang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka siap dilantik menggantikan para guru yang mundur, terutama akibat penempatan yang jauh dari tempat tinggal. “Kami tidak ingin program ini terganggu karena masalah logistik dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujarnya.
Namun, tantangan tak hanya berhenti pada jumlah. Para pengamat pendidikan mempertanyakan sistem penempatan yang sentralistik dan kaku. Yanuar Nugroho dari Nalar Institute menilai, kebijakan pusat sering mengabaikan realitas geografis dan sosial di daerah. “Guru yang ditempatkan jauh dari keluarga, tanpa dukungan transportasi atau fasilitas memadai, tak bisa bertahan lama. Ini bukan soal komitmen, tapi soal sistem yang tidak manusiawi,” katanya.
Senada, Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menekankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penempatan. “Pemda lebih tahu di mana kebutuhan mendesak, di mana akses sulit, dan siapa yang bisa bertahan. Jangan biarkan Jakarta menentukan lokasi tanpa mendengar suara desa,” ujarnya.
Ia pun menyarankan agar calon guru dilibatkan sejak awal melalui survei preferensi penempatan. “Jika mereka merasa memiliki program ini, bukan hanya dijalankan, maka tanggung jawab dan kualitas pendidikan akan meningkat,” tambahnya.
Di tengah lonjakan jumlah siswa yang diprediksi meningkat pada tahun ajaran 2026/2027, Kementerian Sosial berjanji akan terus memperkuat infrastruktur SDM. Namun, tanpa perubahan mendasar dalam pendekatan penempatan dan dukungan logistik, rekrutmen massal pun berisiko menjadi solusi sementara yang mahal.
Dengan anggaran yang telah dialokasikan lebih dari Rp31 triliun untuk Sekolah Rakyat, pemerintah kini dihadapkan pada ujian sejati: tidak hanya membangun gedung dan merekrut guru, tapi juga menciptakan sistem yang mampu menahan dan mempertahankan tenaga pendidik di ujung-ujung negeri.
