Sumbawanews.com,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kontrak politik yang lahir dari mandat rakyat pasca kemenangan Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2024. Menurut Qodari, menuntut penghentian program ini setara dengan menolak suara pemilih yang memilih Presiden atas dasar visi dan program kerjanya.
“MBG adalah bagian dari janji kampanye yang diemban Presiden Prabowo. Ketika rakyat memilihnya, mereka memilih bukan hanya sosoknya, tapi juga rencana kerjanya. Menghentikan program ini karena tantangan teknis atau kritik publik adalah kesalahan besar,” tegas Qodari dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Juni 2026.
Program MBG, yang bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi 60 juta penerima manfaat—terutama anak sekolah, lansia, dan keluarga kurang mampu—memang menghadapi gelombang protes. Beberapa kasus keracunan makanan di Cianjur, Jawa Barat, serta keluhan soal tata kelola dan anggaran yang tidak transparan, memicu aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Solo, Semarang, hingga Yogyakarta. Aliansi Perempuan Indonesia bahkan merencanakan aksi pada 18 Juni dengan tuntutan penghentian sementara MBG guna melakukan audit menyeluruh.
Namun, Qodari menolak menyamakan kritik terhadap pelaksanaan dengan penolakan terhadap tujuan program. “Kami tidak menutup mata terhadap masalah. Ada kekurangan dalam logistik, koordinasi antar kementerian, dan pengawasan. Tapi solusinya bukan membatalkan, melainkan memperbaiki,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Qodari, telah membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tenaga kesehatan. Enam kementerian—termasuk Kesehatan, Pendidikan, dan Pertanian—telah dipanggil Presiden Prabowo untuk menyusun perbaikan sistem distribusi dan pengawasan mutu pangan. Badan Gizi Nasional pun tengah menjalani evaluasi internal, dengan rencana audit independen yang akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat.
Fanda Puspitasari dari Institut Sarinah, perwakilan Aliansi Perempuan, menanggapi bahwa evaluasi tidak bisa hanya sebatas pergantian pejabat. “Kami tidak menolak tujuannya. Tapi jika sistemnya rapuh, uang rakyat bisa jadi sia-sia. Kami minta jeda untuk evaluasi menyeluruh, bukan karena anti-Prabowo, tapi karena peduli pada keadilan pangan.”
Di tengah tekanan, Qodari menekankan bahwa keberlanjutan MBG adalah soal integritas kepemimpinan. “Presiden dipilih karena komitmennya pada keadilan sosial. Mengabaikan janji karena ada kendala teknis akan menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.”
Sementara itu, pemerintah menjamin bahwa anggaran MBG tetap diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan akan dipublikasikan secara berkala. Dalam waktu dekat, sistem pelaporan digital akan diterapkan di seluruh dapur MBG, memungkinkan masyarakat melacak asal-usul bahan dan kualitas menu secara real-time.
Dengan demikian, meski kontroversi terus bergulir, pemerintah menegaskan: MBG bukan sekadar program, tapi simbol komitmen untuk menepati suara rakyat—bahkan ketika jalan menuju tujuannya penuh tantangan.
