Sumbawanews.com,- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara guna dilakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, sejumlah koreksi yang telah dilakukan pemerintah—mulai dari penataan ulang penerima manfaat hingga pemanfaatan dana CSR—belum menyentuh akar masalah: tata kelola yang buruk sejak perencanaan awal.
“Minimal, MBG dihentikan dulu. Baru setelah itu dievaluasi secara transparan dan independen,” ujar Busyro saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Ia menegaskan, bukan tujuan mulia program ini yang dipertanyakan—sekolah-sekolah Muhammadiyah telah lama menjalankan inisiatif serupa sebelum pemerintah meluncurkan MBG. Namun, pelaksanaannya dinilai penuh kegagalan sistemik: dari kurangnya transparansi anggaran, hingga insiden keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa, bahkan hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan logistik.
“Mudharatnya sudah terang-terangan lebih besar daripada manfaatnya,” tegas Busyro. Ia menyoroti bagaimana program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesejahteraan pendidikan justru berubah menjadi lahan konflik kepentingan dan kegagalan administratif.
Untuk mendorong perubahan, Muhammadiyah tidak hanya mengkritik dari luar. Organisasi ini tengah menyusun kajian mendalam tentang MBG, termasuk dampaknya terhadap anggaran pendidikan nasional. Hasil kajian itu rencananya akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Selain itu, Busyro juga menempuh jalur hukum. Ia mengajukan uji materi (judicial review) terhadap penggunaan anggaran APBN untuk MBG ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini mempertanyakan legalitas pembiayaan program tersebut dari dana pendidikan, yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar sekolah, bukan logistik makanan.
“Kami tidak memilih jalan protes yang kasar. Kami memilih jalan konstitusional yang beradab: ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. Bagi Busyro, langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai lembaga sosial yang percaya pada kebenaran dan keadilan.
Pemerintah, melalui Badan Layanan Umum (BLU) yang menangani MBG, sebelumnya mengaku tengah merevisi sistem penerima manfaat dan memperketat pengawasan. Namun, Busyro menilai langkah itu terlalu reaktif—seperti memperbaiki atap rumah yang sudah roboh, sementara fondasinya retak.
Dengan MBG yang kini menjangkau lebih dari 60 juta siswa, kegagalan dalam pelaksanaannya bukan sekadar isu teknis. Ia menjadi ujian bagi integritas kebijakan publik di era pemerintahan Prabowo. Dan bagi Muhammadiyah, menjaga kepercayaan publik lebih penting daripada mempertahankan program yang sudah kehilangan makna.
“Kita tidak menolak makan bergizi untuk anak-anak. Kita menolak makan bergizi yang dibeli dengan uang rakyat tanpa akuntabilitas,” pungkas Busyro.
