Sumbawanews.com,- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang secara tegas membantah narasi viral yang mengklaim dirinya menyatakan adanya pembagian keuntungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Narasi tersebut, yang beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan, diklaim mengatasnamakan dirinya namun sepenuhnya tidak benar.
“Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang beredar. Ini adalah manipulasi informasi yang sengaja dirancang untuk memprovokasi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga dan pejabat negara,” tegas Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Nanik menekankan bahwa seluruh pernyataan resmi BGN hanya dikeluarkan melalui kanal resmi—situs web lembaga, akun media sosial terverifikasi, dan keterangan pers resmi. Informasi yang beredar di luar saluran tersebut, termasuk pesan berantai atau unggahan tanpa sumber jelas, tidak memiliki validitas hukum maupun administratif.
Pernyataan ini muncul di tengah maraknya isu yang mencatut nama pejabat publik terkait program MBG, yang telah menjadi salah satu pilar penanganan gizi nasional dengan cakupan lebih dari 62 juta penerima, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Baru beberapa hari sebelumnya, Kejaksaan Agung mengumumkan adanya dua klaster korupsi dalam pelaksanaan MBG, yang kini sedang diselidiki secara intensif.
“Kami memahami bahwa masyarakat ingin tahu kebenaran, terutama terkait program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Tapi kebenaran tidak bisa dibangun dari spekulasi atau fitnah,” ujar Nanik.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam menyebarkan informasi. “Jangan jadi agen penyebar hoaks. Verifikasi dulu, baru bagikan. BGN akan terus fokus pada tugas utama: memastikan setiap anak Indonesia mendapat gizi cukup, bukan menjadi sasaran narasi yang mengaburkan fakta.”
BGN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan konten hoaks yang mencatut nama pejabat atau lembaga melalui kanal resmi Cek Fakta Liputan6 atau laporan langsung ke BGN. Langkah ini, menurut Nanik, bagian dari upaya menjaga ruang digital yang sehat dan berbasis fakta.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto, yang sejak pelantikan menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam semua program pemerintah, belum memberikan tanggapan resmi terhadap isu ini. Namun, sejumlah sumber di Istana mengonfirmasi bahwa tidak ada mekanisme atau catatan internal yang menyebut adanya aliran dana dari program MBG ke presiden atau pejabat tinggi negara.
Dengan tegas, BGN menutup pernyataannya: “Kami tidak akan tergoda membalas hoaks dengan hoaks. Kami memilih bekerja—untuk rakyat, bukan untuk trending.”
