Sumbawanews.com,- Israel kini menjadi negara paling diboikot secara global, menyusul serangkaian agresi militer yang meluas terhadap Palestina dan negara-negara tetangga, termasuk Iran, Lebanon, Suriah, dan Yaman. Gelombang kecaman internasional yang semakin menguat telah memicu tindakan tegas dari sejumlah negara maju, mulai dari pembekuan aset pejabat hingga embargo senjata, menciptakan tekanan diplomatik tanpa preceden sejak dekade lalu.
Laporan dari media Israel, Yedioth Ahronoth, menggambarkan situasi ini sebagai “tsunami sanksi internasional” yang menyasar tidak hanya pemerintah dan militer, tetapi juga lembaga-lembaga strategis. Tekanan ini diperkuat oleh gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) yang kini mendapat dukungan resmi dari pemerintah, bukan hanya dari aktivis sipil.
Prancis menjadi salah satu negara paling vokal. Paris melarang masuk Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, menyebut keduanya sebagai arsitek kebijakan aneksasi ilegal di Tepi Barat dan pemukiman ilegal yang secara sistematis melemahkan otoritas Palestina. Langkah serupa diperluas oleh Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, yang membekukan aset pribadi kedua menteri sekaligus menghentikan kerja sama militer dan teknologi strategis.
Tak hanya itu, Spanyol, Italia, dan Kanada juga menghentikan penjualan senjata ke Israel, sementara Uni Eropa mulai meninjau ulang seluruh perjanjian perdagangan dan kerja sama teknologi dengan negara tersebut. PBB dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional yang sistematis, terutama setelah operasi militer yang dimulai pada Oktober 2023 menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan memaksa jutaan orang mengungsi.
Di tengah kehancuran di Gaza, Israel memperluas serangan ke Lebanon, menargetkan fasilitas sipil termasuk rumah sakit, dan menyerang infrastruktur di Iran—tindakan yang memicu balasan rudal massal dari Teheran dan memperdalam kekacauan di kawasan Timur Tengah. Respons global pun semakin terpecah: sementara sebagian besar negara berkembang dan blok non-Barat mengutuk Israel secara terbuka, negara-negara Barat yang sebelumnya menjadi pendukung utama kini menghadapi tekanan domestik yang tak terelakkan dari publik, gerakan sipil, dan bahkan parlemen mereka sendiri.
Dalam laporan Middle East Monitor yang mengutip Yedioth Ahronoth, para analis memperingatkan bahwa isolasi diplomatik Israel bukan lagi fenomena sementara, melainkan transformasi geopolitik yang mungkin mengubah peta kekuatan di Timur Tengah selama generasi mendatang. Dengan setiap sanksi baru, setiap larangan perjalanan, dan setiap penghentian kerja sama teknologi, Israel semakin terasing—bukan hanya oleh rakyat Palestina, tetapi oleh dunia yang mulai menuntut pertanggungjawaban.
