Sumbawanews.com,- Markas Besar Khatam al-Anbiya, unit militer strategis Iran, mengumumkan penutupan resmi Selat Hormuz bagi semua kapal asing, menyusul serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi di provinsi Hormozgan, wilayah selatan Iran. Dalam pernyataan tegas yang dirilis Kamis (11/6), pihak tersebut menegaskan bahwa setiap kapal—baik tanker minyak maupun kapal komersial—yang nekat melintasi selat strategis itu akan menjadi sasaran tembakan langsung.
“Menyusul tindakan agresi berkelanjutan oleh Amerika Serikat yang kriminal, dan mengingat serangan militer mereka terhadap beberapa wilayah di Hormozgan, Selat Hormuz kini ditutup untuk semua kapal,” demikian bunyi pernyataan resmi Khatam al-Anbiya. Ancaman ini bukan sekadar retorika. Beberapa jam setelah pengumuman itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengkonfirmasi telah menyerang dua kapal tanker minyak di perairan Selat Hormuz. Namun, identitas negara pemilik kapal, skala kerusakan, maupun korban jiwa belum diungkapkan.
Ketegangan di kawasan itu semakin memanas setelah sejumlah ledakan terdengar dini hari tadi di Bandar Abbas, Qeshm, Minab, Sirik, dan Pulau Hengam—semua lokasi berdekatan dengan jalur pelayaran vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Pertahanan udara Iran juga dilaporkan aktif di Distrik Mohr, Provinsi Fars, dan Distrik Assaluyeh, menandai kesiapan militer yang tinggi.
Pengumuman ini merupakan respons langsung terhadap serangan AS yang diklaim Iran sebagai pelanggaran berulang terhadap kedaulatannya. Sebelumnya, IRGC juga telah mengusir jet tempur F-16 AS yang diduga melanggar wilayah udara Teluk, sementara laporan dari Israel menyebut pangkalan udara mereka mengalami serangan rudal balistik dari Iran—sebuah eskalasi yang memicu kekhawatiran global atas kemungkinan perang terbuka di kawasan.
Selat Hormuz, yang hanya lebarnya sekitar 34 kilometer di titik paling sempit, menjadi jalur strategis bagi 20% pasokan minyak dunia. Penutupan atau serangan terhadap jalur ini berpotensi mengguncang pasar energi global. PBB, Uni Eropa, dan negara-negara tetangga kini mengawasi perkembangan dengan cemas, sementara kapal-kapal komersial di seluruh dunia diminta mempertimbangkan ulang rute pelayarannya.
Dengan ancaman yang jelas dan tindakan militer yang telah dimulai, kawasan Teluk kini berada di ambang kekacauan—di mana satu kesalahan perhitungan bisa memicu konflik yang jauh lebih luas.
