Sumbawanews.com,- Jakarta — Pemerintah bakal merevolusi sistem penyaluran bantuan sosial dengan mengandalkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Luhut menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi (govtech). Intinya, penyaluran bansos tidak lagi bergantung pada sistem manual atau distribusi barang, melainkan melalui transfer tunai langsung ke penerima manfaat yang telah teridentifikasi secara akurat.
“Kita akan segera memiliki *digital single ID* yang menjadi kunci utama dalam menjamin keakuratan sasaran bansos,” ujar Luhut. Sistem ini, menurutnya, akan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak ada duplikasi, penyalahgunaan, atau penerima yang tidak layak.
Dengan dukungan AI, pemerintah mampu mengelompokkan kelompok sasaran berdasarkan kebutuhan riil, pola konsumsi, dan indikator kemiskinan yang dinamis. Hasilnya, bansos akan disalurkan secara personalisasi—bukan sekadar distribusi massal. Luhut menambahkan, rata-rata bantuan yang akan diterima setiap penerima mencapai Rp5,4 juta per tahun, yang merupakan hasil agregasi dari berbagai program bantuan yang sebelumnya tersebar.
“Subsidi tidak lagi berbentuk barang, tapi uang tunai yang langsung masuk ke rekening penerima. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keadilan,” tegasnya.
Proses ini, lanjut Luhut, diharapkan bisa memangkas pemborosan anggaran yang selama ini terjadi akibat kesalahan sasaran dan birokrasi berlapis. Dengan sistem digital yang terpadu, pemerintah juga bisa memantau real-time penyaluran, mencegah korupsi, dan meningkatkan transparansi.
Rencana ini bakal diimplementasikan bertahap, dengan target utama penyelesaian *digital single ID* menjelang akhir tahun ini. Jika berjalan sesuai rencana, Indonesia akan menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling maju dalam penerapan AI untuk perlindungan sosial berbasis data.
Luhut menegaskan, transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, tapi perubahan paradigma: dari “bantuan yang diberikan” menjadi “bantuan yang tepat sasaran.” Dan di era Presiden Prabowo Subianto, pemerataan kesejahteraan tak lagi sekadar janji—tapi diwujudkan lewat algoritma, data, dan kebijakan yang presisi.
