Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menyantap makan bergizi gratis (MBG) bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Ahad, 7 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung hangat di tengah ruang makan sederhana sekolah, di mana Presiden duduk berbaur dengan para pelajar dan orang tua, menikmati hidangan dalam wadah ompreng sambil berbincang ringan.
Sebelum makan siang, Prabowo meninjau fasilitas sekolah yang kini menampung lebih dari 400 siswa—melebihi kapasitas aslinya yang hanya 270 anak. Lahan yang digunakan merupakan sumbangan Pemerintah Provinsi Bali, namun kebutuhan akan ruang belajar yang memadai terus meningkat. “Saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tapi usaha masih sangat besar, karena yang butuh ternyata banyak,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Menanggapi keterbatasan kapasitas, Presiden langsung memberi instruksi tegas kepada jajaran kabinet. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa Bali saat ini hanya memiliki satu sekolah rakyat. Mendengar itu, Prabowo memerintahkan penambahan secepatnya. “Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak, ya, pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya,” tegasnya.
Presiden juga menugaskan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, memetakan aset negara yang belum terpakai—seperti gedung sekolah tua, kantor dinas, atau fasilitas militer—untuk segera dimanfaatkan sebagai ruang belajar sementara. “Kita upayakan kreativitas Saudara. Hampir semua yang minta harus diterima,” kata Prabowo, menekankan pentingnya respons cepat terhadap kebutuhan pendidikan dasar.
Kehadiran Presiden di sekolah rakyat ini bukan sekadar simbolis. Ia secara langsung merapikan seragam seorang siswa, menanyakan kondisi belajar, dan menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah prioritas nasional. Di tengah tumpukan tantangan logistik dan infrastruktur, Prabowo menegaskan: “Sekolah rakyat bukan sekadar program, tapi komitmen negara kepada anak-anak yang tidak punya akses ke sekolah biasa.”
Dengan langkah ini, pemerintah pusat mulai menggeser paradigma dari respons darurat menuju solusi sistemik—mengubah ruang kosong menjadi ruang belajar, dan mengubah janji menjadi kenyataan di setiap desa dan pinggiran kota.
