Sumbawanews.com,- Di jantung demokrasi parlementer Israel, kekuasaan tak lagi berputar hanya antara dua raksasa politik—Likud dan Buruh. Kini, koalisi pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu didirikan di atas fondasi partai-partai sayap kanan yang semakin radikal, bergerak tak lagi hanya sebagai penopang, tapi sebagai penentu arah kebijakan negara.
Sejak 1977, ketika Likud menggulingkan Partai Buruh yang selama tiga dekade mendominasi panggung politik, Israel memasuki era baru: kekuasaan yang bergantian, tapi tetap terjebak dalam polarisasi kanan-kiri. Namun, sejak akhir 1990-an, muncul gelombang partai kecil yang mengubah peta politik. Mereka tak lagi sekadar penonton—mereka menjadi aktor utama dalam pembentukan pemerintahan.
Saat ini, Likud—partai yang didirikan pada 1973 dan dipimpin Netanyahu sejak puluhan tahun—tetap menjadi kekuatan terbesar di Knesset. Tapi kekuasaannya kini bergantung pada aliansi dengan partai-partai garis keras yang tak kompromi: ultranasionalis, zionis religius, dan anti-negara Palestina. Mereka bersatu dalam satu tujuan: memperluas permukiman di Tepi Barat, menolak otonomi Palestina, dan memperkuat dominasi Israel atas wilayah yang disengketakan.
Salah satu mitra kunci Netanyahu adalah Yamina, aliansi sayap kanan yang dipimpin Naftali Bennett. Partai ini tak hanya menentang solusi dua negara—mereka secara terbuka mendukung aneksasi sebagian besar Tepi Barat. Di sisi lain, Shas, partai keagamaan yang mewakili komunitas Yahudi Sephardi dan Mizrahi, memainkan peran strategis: fleksibel dalam koalisi, tapi tegas dalam menuntut dana publik untuk lembaga keagamaan dan pendidikan Ortodoks. Kekuatan politiknya terletak pada loyalitas komunitasnya yang besar, bukan pada retorika ekstrem.
Yisrael Beiteinu, partai yang berakar dari komunitas imigran Rusia, menambahkan dimensi baru: kekerasan diplomasi. Dipimpin Avigdor Lieberman, partai ini mengusung agenda keras terhadap warga Arab Israel, termasuk usulan pencabutan kewarganegaraan bagi mereka yang dianggap “tidak setia”—sebuah kebijakan yang menuai kritik luas sebagai bentuk diskriminasi sistemik.
Sementara itu, partai-partai sentris seperti Yesh Atid dan Biru dan Putih—yang pernah menjadi harapan bagi kaum urban dan sekuler—kini terpukul. Yesh Atid, yang awalnya menawarkan reformasi pendidikan dan wajib militer bagi kaum Haredi, kehilangan daya tariknya di tengah gelombang konservatisme. Biru dan Putih, yang pernah memenangi 35 kursi pada 2019, kini hanya menyisakan delapan kursi, terpecah dan kehilangan arah.
Yang menarik, meski Likud secara historis liberal dalam ekonomi—mendukung privatisasi, pajak rendah, dan pasar bebas—kini identitasnya lebih didefinisikan oleh sikap politiknya terhadap konflik Palestina daripada kebijakan ekonominya. Bahkan ketika Menachem Begin, pendiri Likud, pernah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir pada 1979, kini partai itu menjadi simbol penolakan terhadap diplomasi serupa.
Dalam konteks ini, pemerintahan Netanyahu bukan sekadar koalisi politik biasa. Ia adalah manifestasi dari pergeseran ideologis yang mendalam: dari negara yang dulu berusaha menyeimbangkan keamanan dan perdamaian, kini berubah menjadi negara yang memilih keamanan melalui ekspansi, dan legitimasi melalui identitas agama dan etnis yang eksklusif.
Kekuatan partai-partai sayap kanan bukan hanya pada jumlah kursi mereka. Mereka mengendalikan narasi, mengatur agenda, dan menentukan batas-batas apa yang dianggap bisa dibicarakan—bahkan dalam demokrasi yang dulu dianggap paling terbuka di Timur Tengah.
