Sumbawanews.com,- Pemerintah Inggris sedang meninjau ulang kontrak senilai £330 juta dengan perusahaan teknologi Amerika Serikat, Palantir, sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi apakah perjanjian tersebut akan dihentikan lebih awal. Keputusan ini muncul setelah laporan parlemen menyebut kehadiran Palantir di sektor publik Inggris sebagai “titik kelemahan yang tidak dapat diterima.”
Menteri Teknologi Liz Kendall mengonfirmasi bahwa Menteri Kesehatan saat ini sedang mengkaji seluruh aspek kontrak, termasuk kemungkinan memanfaatkan klausul pemutusan (break clause) yang tersedia pada akhir masa awal kontrak pada 2027. “Kita harus memastikan bahwa setiap kesepakatan yang melibatkan layanan kesehatan nasional benar-benar menguntungkan rakyat Inggris,” ujar Kendall dalam wawancara dengan Times Radio.
Palantir memenangkan kontrak ini pada November 2023 untuk membangun NHS Federated Platform, sistem terpadu yang dirancang menghubungkan data kesehatan kritis dari berbagai institusi dalam jaringan NHS. Proses pengadaan diklaim telah berjalan ketat, dengan syarat bahwa pemenang harus membuktikan kapasitas finansial, komersial, keamanan, dan teknis yang memadai.
Namun, kekhawatiran semakin membesar. Anggota parlemen Inggris menyoroti hubungan Palantir dengan lembaga pertahanan dan penegakan imigrasi AS, yang dianggap bertentangan dengan nilai privasi dan keamanan data pasien. Lebih lanjut, laporan dari Financial Post mengungkap bahwa seorang pejabat tinggi di badan penasihat kesehatan Inggris pernah bekerja untuk mitra Palantir saat perusahaan itu mengajukan penawaran — sebuah konflik kepentingan yang memicu tuduhan kurangnya transparansi.
Kekhawatiran lain muncul setelah laporan bulan lalu menyebut bahwa personel Palantir berpotensi mendapatkan akses luas terhadap data pasien yang dapat diidentifikasi melalui platform data NHS. Meski pihak NHS menegaskan bahwa akses data dikendalikan secara ketat dan hanya boleh digunakan sesuai instruksi klien, kritikus mempertanyakan apakah mekanisme pengawasan tersebut cukup kuat untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Palantir membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa sistemnya dirancang dengan kontrol akses granular yang diawasi langsung oleh NHS. “Menggunakan data untuk tujuan selain yang diizinkan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga secara teknis mustahil dilakukan,” demikian pernyataan resmi perusahaan.
Dengan tekanan politik yang terus meningkat dan pertanyaan etis yang belum terjawab, keputusan akhir tentang masa depan kontrak ini bisa menjadi tolok ukur bagi bagaimana Inggris menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan data publik.
