Monday, June 15, 2026
Home Blog Page 38

Trump Gelar UFC di Gedung Putih untuk Ultah ke-80

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump merayakan ulang tahunnya yang ke-80 dengan sebuah pesta besar yang tak biasa: pertandingan Ultimate Fighting Championship (UFC) di halaman belakang Gedung Putih. Acara yang digelar pada Minggu, 14 Juni 2026, itu bukan sekadar perayaan pribadi—ia menjadi fenomena nasional yang menelan biaya lebih dari US$60 juta atau sekitar Rp1,68 triliun.

Dokumen pengadilan yang diajukan pemerintahan Trump mengungkapkan bahwa anggaran besar itu mencakup pembangunan ring oktagon seberat 600 ton, setinggi lebih dari bangunan utama Gedung Putih, serta penyediaan makanan segar untuk lebih dari 120.000 tamu yang diprediksi memadati South Lawn dan Ellipse. Sebanyak 75.000 tiket telah terjual sebelum acara berlangsung, dengan puluhan ribu lainnya diperkirakan hadir tanpa tiket.

Direktur Manajemen dan Administrasi Gedung Putih, Joshua Fisher, menjelaskan bahwa UFC sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas produksi, konstruksi, dan promosi acara. Sementara pemerintah federal menyediakan layanan keamanan, medis, dan penegakan hukum—dengan ratusan agen Secret Service dikerahkan untuk mengamankan lokasi dan sekitarnya.

Kontroversi pun tak terhindarkan. Kritikus menilai acara ini sebagai pemanfaatan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dan bisnis sekutu Trump. Sejumlah aktivis dan ahli hukum mempertanyakan batas antara perayaan kepala negara dan penggunaan sumber daya negara demi keuntungan komersial. Di tengah ketegangan geopolitik dengan Iran dan isu deportasi massal yang sedang digaungkan, pesta UFC ini justru menjadi sorotan utama media internasional.

Namun, bagi pendukung Trump, acara itu adalah simbol keberanian dan keunikan gaya kepemimpinannya—menggabungkan hiburan, kekuasaan, dan popularitas dalam satu momen yang tak terlupakan. Ribuan penonton yang memadati halaman Gedung Putih, dengan latar belakang lampu sorot dan sorak-sorai, menjadi gambaran nyata: di bawah kepemimpinan Trump, bahkan pertarungan di ring pun bisa menjadi simbol negara.

Acara itu berlangsung tanpa insiden besar. Namun, jejaknya kemungkinan akan bertahan lama—bukan hanya dalam catatan biaya, tapi dalam diskusi mendalam tentang etika kekuasaan, publik, dan perayaan di era modern.

El Nino Menguat, Ancaman Kekeringan dan Banjir Meningkat

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) mengonfirmasi terbentuknya fenomena El Nino di Samudra Pasifik pada 11 Juni 2026, dengan potensi menjadi salah satu yang terkuat sejak pencatatan dimulai pada 1950. Para ilmuwan memperingatkan bahwa peristiwa ini tidak hanya akan memperparah pemanasan global, tetapi juga memicu gelombang cuaca ekstrem yang berdampak luas di seluruh belahan bumi.

El Nino, yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di kawasan khatulistiwa Pasifik, diperkirakan mencapai puncaknya lebih cepat dari biasanya—mungkin pada Agustus 2026, bukan di akhir tahun seperti pola historisnya. Peluangnya untuk menjadi “Super El Nino” atau bahkan “Godzilla El Nino” kini mencapai 63 persen, mengingatkan dunia pada peristiwa serupa tahun 1997 yang menyebabkan kerugian miliaran dolar akibat banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan gelombang panas.

Di Amerika Selatan barat, curah hujan ekstrem diprediksi akan memicu banjir bandang, sementara India bersiap menghadapi gelombang panas yang lebih intens dan berkepanjangan. Afrika Timur Laut berisiko mengalami perubahan drastis dari kekeringan parah menjadi hujan lebat yang merusak. Sebaliknya, sejumlah wilayah Timur Tengah yang selama ini terpapar kekeringan justru berpeluang memperoleh hujan yang lebih merata.

Namun, dampak paling mengkhawatirkan dirasakan di Asia Tenggara. Berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia menghadapi ancaman kekeringan ekstrem dan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas sepanjang musim kemarau 2026. Puncaknya diproyeksikan terjadi pada Agustus, ketika curah hujan turun drastis dan kelembapan tanah mencapai titik kritis.

Fenomena ini juga mengubah pola badai global: aktivitas siklon di Atlantik cenderung melemah, mengurangi ancaman bagi pantai timur Amerika Serikat, tetapi justru meningkatkan risiko bagi kepulauan Pasifik seperti Hawaii dan negara-negara kepulauan kecil. Sementara itu, ekonomi global juga tidak luput dari dampaknya. Ekonom dari Stanford University, Marshall Burke, menekankan bahwa suhu yang melampaui normal secara signifikan memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara maju seperti AS.

Para ilmuwan memperingatkan bahwa El Nino kali ini mungkin bukan sekadar siklus alamiah, tetapi juga indikasi semakin kuatnya interaksi antara perubahan iklim manusia dan fenomena alam. “Pemanasan global akibat emisi karbon dari batu bara, minyak, dan gas memperkuat intensitas El Nino,” kata Gabriel Vecchi dari Princeton University. “Kita tidak bisa lagi memisahkan keduanya.”

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut kondisi ini sebagai “peringatan iklim yang mendesak.” “El Nino adalah bahan bakar yang ditambahkan ke api dunia yang sudah membara,” ujarnya dalam pesan video.

Di tengah ketidakpastian, para peneliti menekankan pentingnya kesiapsiagaan. Muhammad Azhar Ehsan, pemimpin tim peneliti iklim, menyerukan pendekatan proaktif: “Daripada terjebak dalam rasa takut, mari ajak masyarakat untuk bersiap. Kesiapan adalah senjata terbaik kita.”

Dengan prediksi bahwa 2027 bisa menjadi tahun terpanas dalam sejarah, dunia kini berada di persimpangan: antara respons yang terlambat dan tindakan kolaboratif yang menyelamatkan. Waktu untuk bertindak semakin sempit—dan dampaknya, tak lagi bisa diabaikan.

Influencer Asing Dilarang Monetisasi Konten di Piala Dunia 2026 Tanpa Visa Kerja

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Pemerintah Amerika Serikat memperketat aturan bagi influencer asing yang ingin membuat konten monetisasi selama Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa aktivitas semacam itu termasuk pekerjaan dan memerlukan visa khusus. Dalam pernyataan bersama antara Customs and Border Protection (CBP) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), dijelaskan bahwa datang ke AS dengan tujuan utama membuat konten sosial media—yang menghasilkan pendapatan selama berada di negara itu—sudah dianggap sebagai kegiatan profesional yang tidak boleh dilakukan hanya dengan visa turis.

Kebijakan ini berdampak langsung pada strategi komunikasi FIFA yang telah menjalin kemitraan eksklusif dengan platform seperti TikTok dan YouTube untuk melibatkan puluhan influencer internasional. Di bawah kesepakatan itu, ratusan kreator dari 11 negara dan 22 kota di empat benua akan diberi akses tanpa batas ke pertandingan, sesi latihan, dan laporan behind-the-scenes, dengan misi menyajikan kisah manusia, analisis taktis, dan nuansa otentik dari turnamen yang akan diselenggarakan di 11 kota tuan rumah, termasuk Los Angeles, New York, Miami, dan San Francisco.

FIFA memperkirakan lebih dari 6,5 juta penonton akan hadir di seluruh negara tuan rumah, dengan sekitar 3,7 juta di antaranya datang ke AS—sebagian besar dari luar negeri. Sementara YouTube menjanjikan “perspektif segar” yang belum pernah ada sebelumnya, dan TikTok menekankan keragaman suara global, kini muncul pertanyaan besar: apakah para kreator ini sudah memiliki izin resmi untuk bekerja secara legal?

Jawabannya belum jelas. Visa turis B1/B2 yang biasa digunakan wisatawan tidak lagi memadai. Satu-satunya jalur legal adalah visa O-1, yang ditujukan bagi individu dengan “kemampuan luar biasa” di bidang seni, bisnis, atau media—tapi proses pengajuan dan persetujuannya rumit, memerlukan dokumen mendalam, dan sering memakan waktu berbulan-bulan. Banyak influencer mungkin belum mengajukan permohonan, atau bahkan tidak menyadari bahwa konten berbayar mereka di AS termasuk pelanggaran imigrasi.

Otoritas AS disebut akan memperkuat pemeriksaan di bandara dan perbatasan, serta memantau aktivitas digital para kreator yang dicurigai melanggar aturan. Ancaman sanksi tidak main-main: deportasi, larangan masuk berulang, hingga denda. Ini menjadi ujian pertama bagi pemerintah AS dalam menegakkan hukum imigrasi di era digital, di mana batas antara hiburan, promosi, dan pekerjaan semakin kabur.

Sementara FIFA dan platform media terus mempromosikan kolaborasi ini sebagai “revolusi dalam cara fans mengalami Piala Dunia,” pemerintah AS menegaskan: tidak ada ruang untuk pengecualian. Jika Anda menghasilkan uang dari konten yang dibuat di AS, Anda sedang bekerja—dan Anda harus punya izinnya.

Polri Minta Demo Hindari Bundaran HI

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Polda Metro Jaya mengimbau mahasiswa untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, demi menjaga kelancaran mobilitas warga dan stabilitas ekonomi ibu kota.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati sebagai hak konstitusional. Namun, pelaksanaannya harus sejalan dengan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya. “Polri tidak melarang, tapi mengarahkan agar aksi tidak mengganggu kehidupan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Bundaran HI, menurut Budi, merupakan simpul vital yang menghubungkan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman—dua koridor utama lalu lintas Jakarta. Di sekitarnya berdiri stasiun MRT, halte TransJakarta, pusat bisnis, kantor pemerintahan, hingga hotel-hotel internasional. Konsentrasi massa di titik ini berpotensi memicu kemacetan berantai hingga ke jalan arteri, mengganggu ratusan ribu warga yang bergantung pada transportasi publik setiap hari.

Pihak kepolisian merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mewajibkan peserta aksi menghormati hak orang lain. Selain itu, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 juga menetapkan lokasi-lokasi alternatif yang lebih tepat untuk penyampaian aspirasi.

Tiga titik yang disarankan adalah: persimpangan selatan Monas, parkir timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI. Lokasi-lokasi ini dinilai mampu menampung massa dalam jumlah besar tanpa mengganggu fungsi vital kota.

Budi menekankan bahwa pendekatan kepolisian tetap humanis dan persuasif. Personel dilatih untuk berkomunikasi secara terbuka dengan para demonstran, bukan hanya mengawasi, tapi juga membangun kepercayaan. “Mahasiswa bukan lawan, tapi bagian dari keluarga bangsa yang ingin menyuarakan keadilan,” katanya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat umum untuk mematuhi arahan petugas di lapangan dan memantau rute perjalanan secara real-time, terutama jika terjadi peningkatan kepadatan lalu lintas. Untuk informasi atau pelaporan gangguan keamanan, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110.

Dengan langkah ini, Polri berupaya menyeimbangkan dua prinsip dasar demokrasi: hak untuk bersuara dan kewajiban untuk tidak mengorbankan kepentingan bersama. Aksi yang damai, tertib, dan terlokalisasi, menurut Budi, justru akan lebih efektif menyampaikan pesan perubahan—tanpa membuat kota berhenti berdenyut.

Pemkot Solo Intervensi Penolakan Pembangunan Gereja

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Rencana pendirian Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Kelurahan Banyuanyar, Surakarta, memicu ketegangan sosial setelah sekelompok warga menolak secara terbuka. Respons cepat pun dilancarkan Pemerintah Kota Solo, yang langsung menggelar mediasi antara panitia pembangunan dan warga yang protes.

Kepala Kesbangpol Kota Surakarta, Agus Santoso, mengonfirmasi bahwa penolakan bermula dari kesalahpahaman. Massa menganggap kegiatan internal panitia sebagai sosialisasi resmi, padahal proses perizinan belum sama sekali dimulai. “Mereka mengira pembangunan sudah berjalan, padahal belum ada dokumen yang lengkap,” ujar Agus, Jumat (12/6/2026).

Pemkot menegaskan bahwa semua pihak wajib mematuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8-9 Tahun 2026. Syarat-syaratnya jelas: minimal 90 jemaat ber-KTP dan berdomisili di sekitar lokasi, persetujuan tertulis dari 60 warga setempat, serta izin mendirikan bangunan (IMB) yang sah. Panitia diminta segera melengkapi dokumen tersebut agar bisa diverifikasi oleh kelurahan.

Sementara itu, Kasubag TU Kemenag Solo, Bagus Sigit, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses perizinan. “Tugas kami hanya memastikan prosedur hukum dijalankan secara transparan dan adil. Tidak ada intervensi, baik dari pihak manapun,” tegasnya.

Kedua belah pihak diminta menahan diri demi menjaga keharmonisan sosial di kota yang dikenal sebagai pusat budaya dan kerukunan antarumat beragama. Pemkot menjamin bahwa hak beribadah tetap dilindungi UUD 1945, sekaligus menekankan pentingnya prosedur administratif sebagai jembatan antara kebutuhan spiritual dan ketertiban publik.

Ketegangan ini bukan yang pertama di Solo, namun respons pemerintah yang terbuka dan berbasis hukum diharapkan menjadi teladan dalam menyelesaikan isu serupa di daerah lain. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terpancing oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, dan mempercayai mekanisme resmi yang telah disediakan negara.

Klakson Dukung Aksi Mahasiswa di Jakarta

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Jalan Pemuda, Jakarta Timur — Sebuah gelombang suara memecah keheningan siang itu. Klakson mobil dan motor berdentang berulang, seperti irama solidaritas yang mengalir dari setiap kendaraan yang melintas. Di tengah jalan, ratusan mahasiswa Aliansi UNJ Melawan berdiri tegak, spanduk dan poster di tangan, menuntut keadilan dan perubahan kebijakan. Dan tanpa perlu kata-kata, ribuan pengendara menjawab—dengan bunyi klakson.

Aksi damai yang digelar Jumat, 12 Juni 2026, tak hanya menjadi ajang orasi. Ia berubah menjadi simbiosis antara generasi muda dan masyarakat luas. Mahasiswa yang mengenakan almamater hijau, sebagian besar dari Universitas Negeri Jakarta, membentangkan poster bertuliskan: *“Bunyikan Klakson Kalau Setuju.”* Respons datang cepat. Motor yang melaju kencang tiba-tiba mengerem, mobil-mobil berhenti sejenak, lalu—dentuman klakson pun meledak, berulang, berirama, seperti seruan tanpa suara yang menggema di antara gedung-gedung perkantoran dan warung kopi pinggir jalan.

Sorak-sorai pun meledak dari barisan mahasiswa. Tangan-tangan kecil melambai, jempol terangkat, senyum lebar menghiasi wajah para peserta aksi. Seorang mahasiswi bernama Rina, yang memegang spanduk bertuliskan “Hentikan Kenaikan BBM,” mengatakan, “Kami tidak menyangka. Kami hanya berharap ada yang peduli. Ternyata, mereka tidak hanya peduli—mereka ikut bersuara.”

Aparat kepolisian, yang sejak pagi telah mengatur lalu lintas di sekitar titik aksi, tetap berada di posisi strategis. Mereka tidak menghalangi, tidak mengusir. Justru, dengan tenang, mereka membantu mengalihkan arus kendaraan agar aksi tetap berjalan tertib—tanpa menghentikan kebebasan berekspresi. Arus lalu lintas sempat melambat, tapi tidak macet. Di setiap simpang, petugas mengarahkan kendaraan dengan isyarat tangan yang tenang, sambil sesekali mengangguk pada para pengendara yang membunyikan klakson.

Tuntutan yang disuarakan mahasiswa beragam: penolakan terhadap kenaikan harga BBM, pemenuhan hak pendidikan, hingga desakan agar pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Namun, yang paling mencuri perhatian bukanlah isi tuntutan itu sendiri, melainkan cara masyarakat meresponsnya—bukan dengan protes, tapi dengan suara.

Di tengah arus informasi yang seringkali terpecah, di tengah polarisasi yang semakin dalam, jalan raya menjadi ruang netral. Di sana, tak ada label partai, tak ada bendera politik. Hanya manusia—dengan mesin dan klakson—yang memilih untuk mendengar, lalu menjawab.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Orasi terus berganti, poster baru terus bermunculan, dan klakson—tetap berdentang. Seperti sebuah lagu rakyat yang tak pernah berhenti, meski liriknya tak pernah ditulis.

Setoran Awal Haji Usul Naik Jadi Rp35 Juta

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan kenaikan setoran awal pendaftaran haji dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta. Usulan ini masuk dalam Rencana Strategis BPKH untuk memperkuat daya ungkit investasi dana haji dan meningkatkan nilai manfaat bagi calon jemaah di masa depan.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan, kenaikan ini seharusnya sudah mulai diterapkan secara bertahap sejak 2024 hingga 2026. Tujuannya, agar dana haji yang dikelola dapat tumbuh secara optimal melalui instrumen investasi syariah, terutama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Saat harga SBSN turun dan imbal hasilnya naik, BPKH justru mendapat peluang membeli aset dengan yield lebih tinggi—sekaligus membantu menstabilkan pasar keuangan negara.

“Kalau ada penurunan harga SBSN, itu bukan ancaman, tapi peluang. Kami justru aktif memanfaatkannya untuk memperbesar return dana haji,” ujar Fadlul dalam keterangannya di Bandung, Jumat (12/6).

Menurutnya, peningkatan setoran awal tidak memerlukan perubahan undang-undang. Besaran setoran merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Komisi VIII DPR, yang nantinya ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan haji, bukan oleh BPKH. “Ini soal kebijakan teknis, bukan regulasi struktural,” tegasnya.

Fadlul menambahkan, jika usulan ini tidak diwujudkan, potensi keuntungan finansial dari dana haji akan tertahan. Nilai manfaat yang seharusnya bisa dinikmati jemaah—baik dalam bentuk biaya pelayanan, akomodasi, maupun peningkatan kualitas ibadah—akan berkurang secara signifikan dalam jangka panjang.

Usulan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan sistem haji yang berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan inflasi dan kenaikan biaya operasional di Tanah Suci. Dengan dana kelolaan yang lebih besar, BPKH berharap bisa memperluas cakupan layanan, memperkuat asuransi kesehatan jemaah, dan meningkatkan kenyamanan selama ibadah haji.

Kebijakan ini belum final. Masih menunggu pembahasan mendalam bersama Kementerian Agama dan DPR. Namun, sinyal dari BPKH jelas: peningkatan setoran awal bukan sekadar penyesuaian angka, tapi langkah strategis untuk menjaga keberkahan dana haji tetap mengalir bagi generasi calon jemaah yang akan datang.

LG TV Paham Logat Daerah, Jaga Privasi dengan AI Canggih

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Di tengah maraknya perang teknologi smart TV, LG meluncurkan lini terbaru yang tak hanya menawarkan gambar memukau, tapi juga memahami cara berbicara orang Indonesia—dari logat Jawa hingga aksen Minang. Dengan menggabungkan kecerdasan buatan yang dilatih oleh tim riset lokal, LG OLED evo AI 2026 mampu mengenali perintah suara dalam bahasa sehari-hari, bahkan saat pengguna mengucapkan “Tolong nyalain TV” dengan intonasi khas daerah, tanpa salah paham.

Kemampuan ini bukan sekadar fitur tambahan, melainkan hasil pengembangan mendalam. Tim R&D LG bekerja sama dengan penutur asli dari berbagai wilayah Indonesia untuk melatih algoritma suara agar mengenali variasi pelafalan, intonasi, dan kosakata lokal yang sering diabaikan teknologi global. Hasilnya, sistem AI Voice Command tidak lagi kaku seperti mesin, tapi responsif seperti anggota keluarga yang paham cara bicara Anda.

Privasi menjadi pilar utama dalam desain ini. LG menghadirkan LG Shield, sistem keamanan tujuh lapis yang mengenkripsi data suara secara lokal—tidak ada rekaman yang dikirim ke server cloud tanpa izin. Setiap perintah suara diolah langsung di dalam TV, dan fitur AI Voice ID dengan My Page mampu mengenali pengguna berdasarkan pola suara uniknya, lalu menyesuaikan konten, preferensi, dan antarmuka secara otomatis. Artinya, anak Anda bisa meminta kartun favorit tanpa mengganggu profil orang tua yang sedang menonton berita.

Di puncaknya, LG OLED evo AI G6 menghadirkan kecerahan hingga 3,9 kali lebih terang dari generasi sebelumnya, dengan panel Flush-fit Gallery yang menempel rata di dinding seperti lukisan. Untuk para gamer, seri OLED C6 menawarkan refresh rate 4K hingga 165Hz, memastikan setiap gerakan dalam game terasa mulus tanpa blur. Sementara itu, inovasi MRGB evo AI—khususnya model Micro RGB MRGB96 berukuran 100 inci—membawa teknologi kendali cahaya ala OLED ke panel LCD, mencapai reproduksi warna 100% sesuai standar BT.2020, DCI-P3, dan Adobe RGB, sekaligus meraih sertifikasi RGB Primary Color Ultra dari Intertek.

Tak hanya perangkat keras, LG menjamin pengalaman jangka panjang lewat webOS Re:New Program: pembaruan software dan fitur selama lima tahun penuh. Artinya, TV yang dibeli tahun ini akan tetap terasa modern bahkan saat model terbaru sudah beredar. Semua lini premium ini didukung Dolby Vision dan Dolby Atmos, menciptakan pengalaman sinematik yang menyeluruh—dari visual yang hidup hingga suara yang mengelilingi ruangan.

Produk ini mulai tersedia secara bertahap di jaringan ritel elektronik utama di seluruh Indonesia, dengan harga yang akan diumumkan bersamaan dengan ketersediaan stok. Dengan kombinasi kecerdasan yang peka terhadap budaya lokal dan keamanan yang tak kompromi, LG bukan sekadar menjual TV—tapi menciptakan alat komunikasi yang benar-benar memahami penggunanya.

TNI Didesak Tarik Diri dari Pengamanan Demo Mahasiswa

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera menarik pasukan TNI dari pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, menyusul pengerahan massal aparat militer bersama kepolisian yang dinilai menciptakan suasana intimidasi terhadap warga sipil yang mengekspresikan hak konstitusionalnya.

Dalam keterangan resmi pada Jumat, 12 Juni 2026, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa TNI bukanlah institusi yang memiliki mandat, pelatihan, atau kewenangan untuk mengendalikan demonstrasi sipil. “TNI adalah alat pertahanan negara, bukan alat penegak ketertiban umum. Pengerahan mereka di tengah aksi damai justru mengaburkan batas antara keamanan nasional dan hak asasi manusia,” ujarnya.

Aksi yang digelar Aliansi BEM UI dan sejumlah kampus di Jakarta itu, yang bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, awalnya direncanakan berpusat di Bundaran HI. Namun, massa yang berjumlah lebih dari seribu orang—berangkat dari Kampus UI Depok dalam 16 kloter bus—terpaksa dialihkan ke depan Gedung DPR/MPR setelah dihadang oleh 4.151 personel keamanan, terdiri dari 500 prajurit TNI dan 3.651 anggota Polri. Penyekatan di Semanggi dan Senayan membuat mahasiswa tertahan berjam-jam, meski aksi tetap berlangsung secara damai tanpa kekerasan.

Usman mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan unjuk rasa pernah berujung pada tragedi Agustus 2025, yang menewaskan beberapa aktivis dan menimbulkan ratusan penangkapan massal. “Negara tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu. Demonstrasi bukan ancaman, tapi bentuk partisipasi politik yang dilindungi konstitusi,” tegasnya.

Ia menyerukan agar Kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif, bukan represif. “Jangan jadikan mahasiswa sebagai musuh. Mereka bukan teroris, bukan pemberontak—mereka adalah generasi yang meminta pertanggungjawaban,” kata Usman, yang juga dikenal sebagai aktivis reformasi 1998.

Selain menuntut penarikan TNI dari lapangan, Amnesty juga mendorong Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk segera merespons tuntutan mahasiswa: evaluasi alokasi APBN, penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembatalan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai rentan korupsi. “Ketika rakyat berbicara, negara harus mendengar—bukan menghalangi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, mempertahankan bahwa kehadiran aparat bertujuan untuk “mengamankan dan melayani,” bukan mengintimidasi. “Kami menghormati hak konstitusional warga. Yang kami lakukan adalah memastikan aksi berjalan tertib, tidak mengganggu lalu lintas, dan tidak mengancam keamanan publik,” ujarnya dalam keterangan sehari sebelumnya.

Namun, bagi para mahasiswa yang berbaris dengan spanduk bertuliskan “MBG Bukan Solusi, Tapi Masalah”, pesan mereka jelas: mereka bukan ingin menggulingkan pemerintah, tapi meminta pemerintah berhenti mengabaikan krisis ekonomi yang semakin menghimpit rakyat kecil. Di tengah hiruk-pikuk pengamanan militer, suara mereka tetap terdengar—tenang, tegas, dan tak terbendung.

PARADOKS TANAH SUMBAWA

By
Mada Gandhi
-

Tanah Sumbawa, sangat kaya Sumber Daya Alam (SDA). Sejumlah perusahaan tambang emas dan tembaga “mengepung” di hampir semua sisi. Mulai kelas menengah sampai  nomor 2 terbesar di Indonesia sudah beroperasi lebih dari seperempat abad juga ada di sini. Belum dihitung ijin tambang rakyat yang baru dikeluarkan pemerintah pusat.

Di darat peternakan sapi salah satu pemasok terbesar di Indonesia pada hari raya keagamaan. Di laut penghasil udang dan rumput laut terbesar di Indonesia. Melalui Teluk Saleh Rp 15 T/tahun dan tren terus naik berupa ikan tangkap dan bermacam budi daya ikan laut. Jumlah tersebut sama dengan 6 kali APBD Kab. Sumbawa atau 7 kali lipat APBD KSB.

Mengapa uang sebanyak itu tidak ngefek pada PAD ? tidak mampu menggerakkan sektor riel  ? tidak mampu memutar UMKM ? Tidak mampu menciptakan pengusaha2 lokal yang Tangguh? Tidak mampu melahirkan BUMD yang kuat? Kemanakah uang itu pergi ?. Apakah karena bahan mentah tidak ada pajaknya. Atau perputaran bisnis besar itu hanya milik segelintir orang dari luar pulau dan masyarakat hanya menjadi penjual jasa (buruh) tentu transaksi besar itu tidak ada di tanah Sumbawa ?.

Luas wilayahnya 3 kali P Lombok. Populasi penduduknya hanya sekitar 20% dari total penduduk NTB. Lahan pertaniannya luas, tetapi laju menggundulan hutan catatan dinas terkait semakin mengkuatirkan karena berbagai sebab.  Bendungan2 besar dan mahal dibangun tetapi belum mampu memberikan kontribusi maksimal karena belum sepenuhnya rampung. Bendungan2 lama terjadi pendangkalan, karena sendimen/endapan lumpur tetapi bukan prioritas untuk revitalisasi?.

Sungguh ironis daerah yang “gemah ripah loh jinawi” kemiskinan, pengangguran dan stunting masih tinggi. Data resmi pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS NTB) akhir tahun 2025 kemiskinan di Kab. Sumbawa 58,23 ribu  jiwa (11,79 %). Pengangguran terbuka 2,60 % atau sekitar 2600 s/d 3500 orang dan stunting 10.69% atau 3.464 balita.

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kemiskinan 19,46 ribu jiwa (10,98%) ini lokasi tambang terbesar kedua di Indonesia dan smelternya,  pengangguran 4,13 % (sekitar 3400 s/d 4000 pencari kerja) serta stunting 6,92 & atau 710 balita.

Infrastruktur terutama Sumbawa bagian Selatan menyedihkan. Sejak berdiri beberapa luas belum pernah disentuh aspal. Masyarakat yang tinggal jauh di bagian selatan berjuang demikian keras hanya untuk dapat turun ke kota belanja sejumlah keperluan.

Angka pertumbuhan ekonomi NTB ditopang oleh Tanah Sumbawa. Kontribusi kedua tertinggi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah tambang. Maka jika tambang “batuk” maka sekujur ekonomi daerah ini “meriang”. Angka statistik langsung anjlok tercatat menjadi provinsi dengan pertumbuhan rendah tidak jauh beda dengan Papua, NTT pada 5 urutan terbawah se-Indonesia.  Begitu kinerja tambang membaik maka lansung melejit naik.

Sungguh itu hanyalah angka semu. Uang beredar dan tranaksi ekonomi raksasa itu tidak berputar di daerah. Belanja barang dan jasa besar entah di mana. Begitu pula sejumlah pajak ditarik ke pusat. Adapun uang yang mutar di sini hanya gaji karyawan lokal.

Kontribusi pada  ekonomi Nasional besar tetapi tingkat pengangguran dan  kriminalitas tinggi, narkoba merajalela hingga ke pelosok kampung. Sejumlah pergruan tinggi mengeluarkan sarjana baru ke mana mereka akan ditampung. Apakah kebijakan pendidikan yang ditempuh sudah sesuai kebutuhan daerah ?  Apakah perguruan tinggi tidak asik sendiri ?

Apa sebenarnya yang salah?  Perusahaan besar tentu punya anggaran besar untuk program pemberdayaan masyarakat (PPM), tetapi realisasi belanja apa, kepada siapa, di mana dan berapa banyak siapa yang tau ?  Belanja barang dan jasa, yang pasti besar, ke mana apa saja siapa yang tau? Mengapa pengusaha lokal tidak mampu berdaya masalahnya apa? Bagaimana pendampingannya ?

Setiap tahun birokrasi menunggu dengan harap2 cemas Dana Bagi Hasil (DBH) tambang, padahal yang ditungggu hanya 2,5% dari hasil bersih untuk daerah penghasil (UU minerba no 3/2020 jo UU minerba No. 2/2025) sama dengan presentase zakat. Bergantung penuh pada DBH, lupa  tanah dan sawah yang terhampar demikian luas tetapi setiap musim kekurangan air irigasi sehingga tidak maksimal memberi hasil.

Ini pertanyaan2 klise. Semua jawabannya dan dinyatakan kembali dengan lantang pada setiap musim kampanye para politisi, untuk kemudian disampaikan pada musim kampanye berikutnya. Begitu “tradisi”  sejak daerah ini berdiri.

Jangan kuatir Sumbawa  sabar dan pemurah, sudah dibuktikan selama ini.   (M. Mada Gandhi)

 

1...373839...3,211Page 38 of 3,211

Berita Terkini

All

Le Minerale Kembali Jadi Air Mineral Resmi JAKIM 2026

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 kembali mempercayakan Le Minerale sebagai official mineral water, memperkuat posisinya sebagai mitra hidrasi utama bagi 45.500 pelari yang...

Iran dan AS Sepakat Gencatan Senjata, Tapi Tak Percaya Satu Sama Lain

Internasional ancos -
Sumbawanews.com,- Jakarta — Iran dan Amerika Serikat resmi mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah bertahun-tahun saling berseteru, namun Tehran tegas menegaskan: kesepakatan ini bukan tanda...

AS dan Iran Capai Kesepakatan Damai, Selat Hormuz Dibuka Kembali

Internasional ancos -
Sumbawanews.com,- Global menyambut hangat kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang resmi diumumkan pada Minggu, 14 Juni 2026, setelah hampir empat bulan konflik...

AS-Iran Damai, PBB Sambut Hangat

Internasional ancos -
Sumbawanews.com,- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut positif kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, yang dinilai sebagai terobosan krusial untuk menstabilkan kawasan Timur...

Ragunan Gratis Saat HUT Jakarta ke-499

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-499 ibu kota pada 22 Juni 2026....

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]