Monday, June 15, 2026
Home Blog Page 37

Polri Minta Demo Hindari Bundaran HI

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Polda Metro Jaya mengimbau mahasiswa untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, demi menjaga kelancaran mobilitas warga dan stabilitas ekonomi ibu kota.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati sebagai hak konstitusional. Namun, pelaksanaannya harus sejalan dengan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya. “Polri tidak melarang, tapi mengarahkan agar aksi tidak mengganggu kehidupan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Bundaran HI, menurut Budi, merupakan simpul vital yang menghubungkan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman—dua koridor utama lalu lintas Jakarta. Di sekitarnya berdiri stasiun MRT, halte TransJakarta, pusat bisnis, kantor pemerintahan, hingga hotel-hotel internasional. Konsentrasi massa di titik ini berpotensi memicu kemacetan berantai hingga ke jalan arteri, mengganggu ratusan ribu warga yang bergantung pada transportasi publik setiap hari.

Pihak kepolisian merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mewajibkan peserta aksi menghormati hak orang lain. Selain itu, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 juga menetapkan lokasi-lokasi alternatif yang lebih tepat untuk penyampaian aspirasi.

Tiga titik yang disarankan adalah: persimpangan selatan Monas, parkir timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI. Lokasi-lokasi ini dinilai mampu menampung massa dalam jumlah besar tanpa mengganggu fungsi vital kota.

Budi menekankan bahwa pendekatan kepolisian tetap humanis dan persuasif. Personel dilatih untuk berkomunikasi secara terbuka dengan para demonstran, bukan hanya mengawasi, tapi juga membangun kepercayaan. “Mahasiswa bukan lawan, tapi bagian dari keluarga bangsa yang ingin menyuarakan keadilan,” katanya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat umum untuk mematuhi arahan petugas di lapangan dan memantau rute perjalanan secara real-time, terutama jika terjadi peningkatan kepadatan lalu lintas. Untuk informasi atau pelaporan gangguan keamanan, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110.

Dengan langkah ini, Polri berupaya menyeimbangkan dua prinsip dasar demokrasi: hak untuk bersuara dan kewajiban untuk tidak mengorbankan kepentingan bersama. Aksi yang damai, tertib, dan terlokalisasi, menurut Budi, justru akan lebih efektif menyampaikan pesan perubahan—tanpa membuat kota berhenti berdenyut.

Pemkot Solo Intervensi Penolakan Pembangunan Gereja

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Rencana pendirian Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Kelurahan Banyuanyar, Surakarta, memicu ketegangan sosial setelah sekelompok warga menolak secara terbuka. Respons cepat pun dilancarkan Pemerintah Kota Solo, yang langsung menggelar mediasi antara panitia pembangunan dan warga yang protes.

Kepala Kesbangpol Kota Surakarta, Agus Santoso, mengonfirmasi bahwa penolakan bermula dari kesalahpahaman. Massa menganggap kegiatan internal panitia sebagai sosialisasi resmi, padahal proses perizinan belum sama sekali dimulai. “Mereka mengira pembangunan sudah berjalan, padahal belum ada dokumen yang lengkap,” ujar Agus, Jumat (12/6/2026).

Pemkot menegaskan bahwa semua pihak wajib mematuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8-9 Tahun 2026. Syarat-syaratnya jelas: minimal 90 jemaat ber-KTP dan berdomisili di sekitar lokasi, persetujuan tertulis dari 60 warga setempat, serta izin mendirikan bangunan (IMB) yang sah. Panitia diminta segera melengkapi dokumen tersebut agar bisa diverifikasi oleh kelurahan.

Sementara itu, Kasubag TU Kemenag Solo, Bagus Sigit, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses perizinan. “Tugas kami hanya memastikan prosedur hukum dijalankan secara transparan dan adil. Tidak ada intervensi, baik dari pihak manapun,” tegasnya.

Kedua belah pihak diminta menahan diri demi menjaga keharmonisan sosial di kota yang dikenal sebagai pusat budaya dan kerukunan antarumat beragama. Pemkot menjamin bahwa hak beribadah tetap dilindungi UUD 1945, sekaligus menekankan pentingnya prosedur administratif sebagai jembatan antara kebutuhan spiritual dan ketertiban publik.

Ketegangan ini bukan yang pertama di Solo, namun respons pemerintah yang terbuka dan berbasis hukum diharapkan menjadi teladan dalam menyelesaikan isu serupa di daerah lain. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terpancing oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, dan mempercayai mekanisme resmi yang telah disediakan negara.

Klakson Dukung Aksi Mahasiswa di Jakarta

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Jalan Pemuda, Jakarta Timur — Sebuah gelombang suara memecah keheningan siang itu. Klakson mobil dan motor berdentang berulang, seperti irama solidaritas yang mengalir dari setiap kendaraan yang melintas. Di tengah jalan, ratusan mahasiswa Aliansi UNJ Melawan berdiri tegak, spanduk dan poster di tangan, menuntut keadilan dan perubahan kebijakan. Dan tanpa perlu kata-kata, ribuan pengendara menjawab—dengan bunyi klakson.

Aksi damai yang digelar Jumat, 12 Juni 2026, tak hanya menjadi ajang orasi. Ia berubah menjadi simbiosis antara generasi muda dan masyarakat luas. Mahasiswa yang mengenakan almamater hijau, sebagian besar dari Universitas Negeri Jakarta, membentangkan poster bertuliskan: *“Bunyikan Klakson Kalau Setuju.”* Respons datang cepat. Motor yang melaju kencang tiba-tiba mengerem, mobil-mobil berhenti sejenak, lalu—dentuman klakson pun meledak, berulang, berirama, seperti seruan tanpa suara yang menggema di antara gedung-gedung perkantoran dan warung kopi pinggir jalan.

Sorak-sorai pun meledak dari barisan mahasiswa. Tangan-tangan kecil melambai, jempol terangkat, senyum lebar menghiasi wajah para peserta aksi. Seorang mahasiswi bernama Rina, yang memegang spanduk bertuliskan “Hentikan Kenaikan BBM,” mengatakan, “Kami tidak menyangka. Kami hanya berharap ada yang peduli. Ternyata, mereka tidak hanya peduli—mereka ikut bersuara.”

Aparat kepolisian, yang sejak pagi telah mengatur lalu lintas di sekitar titik aksi, tetap berada di posisi strategis. Mereka tidak menghalangi, tidak mengusir. Justru, dengan tenang, mereka membantu mengalihkan arus kendaraan agar aksi tetap berjalan tertib—tanpa menghentikan kebebasan berekspresi. Arus lalu lintas sempat melambat, tapi tidak macet. Di setiap simpang, petugas mengarahkan kendaraan dengan isyarat tangan yang tenang, sambil sesekali mengangguk pada para pengendara yang membunyikan klakson.

Tuntutan yang disuarakan mahasiswa beragam: penolakan terhadap kenaikan harga BBM, pemenuhan hak pendidikan, hingga desakan agar pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Namun, yang paling mencuri perhatian bukanlah isi tuntutan itu sendiri, melainkan cara masyarakat meresponsnya—bukan dengan protes, tapi dengan suara.

Di tengah arus informasi yang seringkali terpecah, di tengah polarisasi yang semakin dalam, jalan raya menjadi ruang netral. Di sana, tak ada label partai, tak ada bendera politik. Hanya manusia—dengan mesin dan klakson—yang memilih untuk mendengar, lalu menjawab.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Orasi terus berganti, poster baru terus bermunculan, dan klakson—tetap berdentang. Seperti sebuah lagu rakyat yang tak pernah berhenti, meski liriknya tak pernah ditulis.

Setoran Awal Haji Usul Naik Jadi Rp35 Juta

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan kenaikan setoran awal pendaftaran haji dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta. Usulan ini masuk dalam Rencana Strategis BPKH untuk memperkuat daya ungkit investasi dana haji dan meningkatkan nilai manfaat bagi calon jemaah di masa depan.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan, kenaikan ini seharusnya sudah mulai diterapkan secara bertahap sejak 2024 hingga 2026. Tujuannya, agar dana haji yang dikelola dapat tumbuh secara optimal melalui instrumen investasi syariah, terutama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Saat harga SBSN turun dan imbal hasilnya naik, BPKH justru mendapat peluang membeli aset dengan yield lebih tinggi—sekaligus membantu menstabilkan pasar keuangan negara.

“Kalau ada penurunan harga SBSN, itu bukan ancaman, tapi peluang. Kami justru aktif memanfaatkannya untuk memperbesar return dana haji,” ujar Fadlul dalam keterangannya di Bandung, Jumat (12/6).

Menurutnya, peningkatan setoran awal tidak memerlukan perubahan undang-undang. Besaran setoran merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Komisi VIII DPR, yang nantinya ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan haji, bukan oleh BPKH. “Ini soal kebijakan teknis, bukan regulasi struktural,” tegasnya.

Fadlul menambahkan, jika usulan ini tidak diwujudkan, potensi keuntungan finansial dari dana haji akan tertahan. Nilai manfaat yang seharusnya bisa dinikmati jemaah—baik dalam bentuk biaya pelayanan, akomodasi, maupun peningkatan kualitas ibadah—akan berkurang secara signifikan dalam jangka panjang.

Usulan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan sistem haji yang berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan inflasi dan kenaikan biaya operasional di Tanah Suci. Dengan dana kelolaan yang lebih besar, BPKH berharap bisa memperluas cakupan layanan, memperkuat asuransi kesehatan jemaah, dan meningkatkan kenyamanan selama ibadah haji.

Kebijakan ini belum final. Masih menunggu pembahasan mendalam bersama Kementerian Agama dan DPR. Namun, sinyal dari BPKH jelas: peningkatan setoran awal bukan sekadar penyesuaian angka, tapi langkah strategis untuk menjaga keberkahan dana haji tetap mengalir bagi generasi calon jemaah yang akan datang.

LG TV Paham Logat Daerah, Jaga Privasi dengan AI Canggih

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Di tengah maraknya perang teknologi smart TV, LG meluncurkan lini terbaru yang tak hanya menawarkan gambar memukau, tapi juga memahami cara berbicara orang Indonesia—dari logat Jawa hingga aksen Minang. Dengan menggabungkan kecerdasan buatan yang dilatih oleh tim riset lokal, LG OLED evo AI 2026 mampu mengenali perintah suara dalam bahasa sehari-hari, bahkan saat pengguna mengucapkan “Tolong nyalain TV” dengan intonasi khas daerah, tanpa salah paham.

Kemampuan ini bukan sekadar fitur tambahan, melainkan hasil pengembangan mendalam. Tim R&D LG bekerja sama dengan penutur asli dari berbagai wilayah Indonesia untuk melatih algoritma suara agar mengenali variasi pelafalan, intonasi, dan kosakata lokal yang sering diabaikan teknologi global. Hasilnya, sistem AI Voice Command tidak lagi kaku seperti mesin, tapi responsif seperti anggota keluarga yang paham cara bicara Anda.

Privasi menjadi pilar utama dalam desain ini. LG menghadirkan LG Shield, sistem keamanan tujuh lapis yang mengenkripsi data suara secara lokal—tidak ada rekaman yang dikirim ke server cloud tanpa izin. Setiap perintah suara diolah langsung di dalam TV, dan fitur AI Voice ID dengan My Page mampu mengenali pengguna berdasarkan pola suara uniknya, lalu menyesuaikan konten, preferensi, dan antarmuka secara otomatis. Artinya, anak Anda bisa meminta kartun favorit tanpa mengganggu profil orang tua yang sedang menonton berita.

Di puncaknya, LG OLED evo AI G6 menghadirkan kecerahan hingga 3,9 kali lebih terang dari generasi sebelumnya, dengan panel Flush-fit Gallery yang menempel rata di dinding seperti lukisan. Untuk para gamer, seri OLED C6 menawarkan refresh rate 4K hingga 165Hz, memastikan setiap gerakan dalam game terasa mulus tanpa blur. Sementara itu, inovasi MRGB evo AI—khususnya model Micro RGB MRGB96 berukuran 100 inci—membawa teknologi kendali cahaya ala OLED ke panel LCD, mencapai reproduksi warna 100% sesuai standar BT.2020, DCI-P3, dan Adobe RGB, sekaligus meraih sertifikasi RGB Primary Color Ultra dari Intertek.

Tak hanya perangkat keras, LG menjamin pengalaman jangka panjang lewat webOS Re:New Program: pembaruan software dan fitur selama lima tahun penuh. Artinya, TV yang dibeli tahun ini akan tetap terasa modern bahkan saat model terbaru sudah beredar. Semua lini premium ini didukung Dolby Vision dan Dolby Atmos, menciptakan pengalaman sinematik yang menyeluruh—dari visual yang hidup hingga suara yang mengelilingi ruangan.

Produk ini mulai tersedia secara bertahap di jaringan ritel elektronik utama di seluruh Indonesia, dengan harga yang akan diumumkan bersamaan dengan ketersediaan stok. Dengan kombinasi kecerdasan yang peka terhadap budaya lokal dan keamanan yang tak kompromi, LG bukan sekadar menjual TV—tapi menciptakan alat komunikasi yang benar-benar memahami penggunanya.

TNI Didesak Tarik Diri dari Pengamanan Demo Mahasiswa

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera menarik pasukan TNI dari pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, menyusul pengerahan massal aparat militer bersama kepolisian yang dinilai menciptakan suasana intimidasi terhadap warga sipil yang mengekspresikan hak konstitusionalnya.

Dalam keterangan resmi pada Jumat, 12 Juni 2026, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa TNI bukanlah institusi yang memiliki mandat, pelatihan, atau kewenangan untuk mengendalikan demonstrasi sipil. “TNI adalah alat pertahanan negara, bukan alat penegak ketertiban umum. Pengerahan mereka di tengah aksi damai justru mengaburkan batas antara keamanan nasional dan hak asasi manusia,” ujarnya.

Aksi yang digelar Aliansi BEM UI dan sejumlah kampus di Jakarta itu, yang bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, awalnya direncanakan berpusat di Bundaran HI. Namun, massa yang berjumlah lebih dari seribu orang—berangkat dari Kampus UI Depok dalam 16 kloter bus—terpaksa dialihkan ke depan Gedung DPR/MPR setelah dihadang oleh 4.151 personel keamanan, terdiri dari 500 prajurit TNI dan 3.651 anggota Polri. Penyekatan di Semanggi dan Senayan membuat mahasiswa tertahan berjam-jam, meski aksi tetap berlangsung secara damai tanpa kekerasan.

Usman mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan unjuk rasa pernah berujung pada tragedi Agustus 2025, yang menewaskan beberapa aktivis dan menimbulkan ratusan penangkapan massal. “Negara tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu. Demonstrasi bukan ancaman, tapi bentuk partisipasi politik yang dilindungi konstitusi,” tegasnya.

Ia menyerukan agar Kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif, bukan represif. “Jangan jadikan mahasiswa sebagai musuh. Mereka bukan teroris, bukan pemberontak—mereka adalah generasi yang meminta pertanggungjawaban,” kata Usman, yang juga dikenal sebagai aktivis reformasi 1998.

Selain menuntut penarikan TNI dari lapangan, Amnesty juga mendorong Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk segera merespons tuntutan mahasiswa: evaluasi alokasi APBN, penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembatalan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai rentan korupsi. “Ketika rakyat berbicara, negara harus mendengar—bukan menghalangi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, mempertahankan bahwa kehadiran aparat bertujuan untuk “mengamankan dan melayani,” bukan mengintimidasi. “Kami menghormati hak konstitusional warga. Yang kami lakukan adalah memastikan aksi berjalan tertib, tidak mengganggu lalu lintas, dan tidak mengancam keamanan publik,” ujarnya dalam keterangan sehari sebelumnya.

Namun, bagi para mahasiswa yang berbaris dengan spanduk bertuliskan “MBG Bukan Solusi, Tapi Masalah”, pesan mereka jelas: mereka bukan ingin menggulingkan pemerintah, tapi meminta pemerintah berhenti mengabaikan krisis ekonomi yang semakin menghimpit rakyat kecil. Di tengah hiruk-pikuk pengamanan militer, suara mereka tetap terdengar—tenang, tegas, dan tak terbendung.

PARADOKS TANAH SUMBAWA

By
Mada Gandhi
-

Tanah Sumbawa, sangat kaya Sumber Daya Alam (SDA). Sejumlah perusahaan tambang emas dan tembaga “mengepung” di hampir semua sisi. Mulai kelas menengah sampai  nomor 2 terbesar di Indonesia sudah beroperasi lebih dari seperempat abad juga ada di sini. Belum dihitung ijin tambang rakyat yang baru dikeluarkan pemerintah pusat.

Di darat peternakan sapi salah satu pemasok terbesar di Indonesia pada hari raya keagamaan. Di laut penghasil udang dan rumput laut terbesar di Indonesia. Melalui Teluk Saleh Rp 15 T/tahun dan tren terus naik berupa ikan tangkap dan bermacam budi daya ikan laut. Jumlah tersebut sama dengan 6 kali APBD Kab. Sumbawa atau 7 kali lipat APBD KSB.

Mengapa uang sebanyak itu tidak ngefek pada PAD ? tidak mampu menggerakkan sektor riel  ? tidak mampu memutar UMKM ? Tidak mampu menciptakan pengusaha2 lokal yang Tangguh? Tidak mampu melahirkan BUMD yang kuat? Kemanakah uang itu pergi ?. Apakah karena bahan mentah tidak ada pajaknya. Atau perputaran bisnis besar itu hanya milik segelintir orang dari luar pulau dan masyarakat hanya menjadi penjual jasa (buruh) tentu transaksi besar itu tidak ada di tanah Sumbawa ?.

Luas wilayahnya 3 kali P Lombok. Populasi penduduknya hanya sekitar 20% dari total penduduk NTB. Lahan pertaniannya luas, tetapi laju menggundulan hutan catatan dinas terkait semakin mengkuatirkan karena berbagai sebab.  Bendungan2 besar dan mahal dibangun tetapi belum mampu memberikan kontribusi maksimal karena belum sepenuhnya rampung. Bendungan2 lama terjadi pendangkalan, karena sendimen/endapan lumpur tetapi bukan prioritas untuk revitalisasi?.

Sungguh ironis daerah yang “gemah ripah loh jinawi” kemiskinan, pengangguran dan stunting masih tinggi. Data resmi pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS NTB) akhir tahun 2025 kemiskinan di Kab. Sumbawa 58,23 ribu  jiwa (11,79 %). Pengangguran terbuka 2,60 % atau sekitar 2600 s/d 3500 orang dan stunting 10.69% atau 3.464 balita.

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kemiskinan 19,46 ribu jiwa (10,98%) ini lokasi tambang terbesar kedua di Indonesia dan smelternya,  pengangguran 4,13 % (sekitar 3400 s/d 4000 pencari kerja) serta stunting 6,92 & atau 710 balita.

Infrastruktur terutama Sumbawa bagian Selatan menyedihkan. Sejak berdiri beberapa luas belum pernah disentuh aspal. Masyarakat yang tinggal jauh di bagian selatan berjuang demikian keras hanya untuk dapat turun ke kota belanja sejumlah keperluan.

Angka pertumbuhan ekonomi NTB ditopang oleh Tanah Sumbawa. Kontribusi kedua tertinggi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah tambang. Maka jika tambang “batuk” maka sekujur ekonomi daerah ini “meriang”. Angka statistik langsung anjlok tercatat menjadi provinsi dengan pertumbuhan rendah tidak jauh beda dengan Papua, NTT pada 5 urutan terbawah se-Indonesia.  Begitu kinerja tambang membaik maka lansung melejit naik.

Sungguh itu hanyalah angka semu. Uang beredar dan tranaksi ekonomi raksasa itu tidak berputar di daerah. Belanja barang dan jasa besar entah di mana. Begitu pula sejumlah pajak ditarik ke pusat. Adapun uang yang mutar di sini hanya gaji karyawan lokal.

Kontribusi pada  ekonomi Nasional besar tetapi tingkat pengangguran dan  kriminalitas tinggi, narkoba merajalela hingga ke pelosok kampung. Sejumlah pergruan tinggi mengeluarkan sarjana baru ke mana mereka akan ditampung. Apakah kebijakan pendidikan yang ditempuh sudah sesuai kebutuhan daerah ?  Apakah perguruan tinggi tidak asik sendiri ?

Apa sebenarnya yang salah?  Perusahaan besar tentu punya anggaran besar untuk program pemberdayaan masyarakat (PPM), tetapi realisasi belanja apa, kepada siapa, di mana dan berapa banyak siapa yang tau ?  Belanja barang dan jasa, yang pasti besar, ke mana apa saja siapa yang tau? Mengapa pengusaha lokal tidak mampu berdaya masalahnya apa? Bagaimana pendampingannya ?

Setiap tahun birokrasi menunggu dengan harap2 cemas Dana Bagi Hasil (DBH) tambang, padahal yang ditungggu hanya 2,5% dari hasil bersih untuk daerah penghasil (UU minerba no 3/2020 jo UU minerba No. 2/2025) sama dengan presentase zakat. Bergantung penuh pada DBH, lupa  tanah dan sawah yang terhampar demikian luas tetapi setiap musim kekurangan air irigasi sehingga tidak maksimal memberi hasil.

Ini pertanyaan2 klise. Semua jawabannya dan dinyatakan kembali dengan lantang pada setiap musim kampanye para politisi, untuk kemudian disampaikan pada musim kampanye berikutnya. Begitu “tradisi”  sejak daerah ini berdiri.

Jangan kuatir Sumbawa  sabar dan pemurah, sudah dibuktikan selama ini.   (M. Mada Gandhi)

 

Iran Klaim Serangan Rudal Hancurkan 70 Persen Fasilitas AS di Timteng

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Iran mengeklaim telah menghancurkan sekitar 70 persen target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah melalui serangan rudal balistik dan drone yang terkoordinasi. Pernyataan ini disampaikan oleh sumber militer Iran kepada media semi-pemerintah *Fars News*, berdasarkan analisis citra satelit dan data intelijen yang diklaim akurat.

Menurut laporan yang dikutip *Middle East Monitor*, operasi militer Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara AS yang dipasang di sejumlah pangkalan strategis, termasuk Pangkalan Udara Azraq di Yordania, Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait, serta fasilitas pendukung Armada Kelima AS di Bahrain. Serangan ini, kata sumber itu, dirancang untuk membalas serangan berkelanjutan AS dan sekutunya, terutama Israel, terhadap kepentingan Iran di kawasan.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebelumnya mengumumkan telah menargetkan 21 lokasi militer AS di negara-negara Arab sebagai respons atas serangan yang mereka anggap melanggar gencatan senjata sementara yang sempat disepakati pada Februari lalu. Meski kesepakatan itu awalnya ditujukan untuk meredakan ketegangan, Iran menuduh AS dan Israel terus melanggar kesepakatan dengan melakukan serangan udara dan operasi rahasia di wilayah Lebanon dan Irak.

Hingga kini, pihak Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara yang menjadi sasaran—Yordania, Kuwait, dan Bahrain—belum memberikan komentar resmi mengenai dampak serangan tersebut. Namun, laporan intelijen Barat menyebut sejumlah fasilitas mengalami kerusakan ringan hingga sedang, tanpa korban jiwa besar yang dilaporkan.

Dalam pernyataan terpisah, Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, unit strategis IRGC, menegaskan bahwa serangan ini bukanlah akhir dari respons Iran. “Jika AS dan rezim Zionis tidak segera menghentikan agresinya, kami akan mengambil tindakan yang jauh lebih keras,” demikian peringatan yang disampaikan.

Ketegangan antara Iran dan AS memang belum mereda meski perundingan diplomatik sempat berlangsung. Presiden AS Donald Trump, yang kembali menjabat pada 2025, beberapa kali menyatakan sikap tegas terhadap Teheran, termasuk mengancam tindakan militer lebih luas. Sementara itu, para pejabat Iran terus menekankan bahwa mereka tidak mencari perang, tetapi siap menghadapi setiap bentuk provokasi.

Dengan serangan ini, krisis keamanan di Timur Tengah kembali memasuki fase paling kritis sejak awal tahun. PBB dan sejumlah negara sekutu AS di Eropa kini mendesak kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan, sementara pasar minyak global mencatat fluktuasi tajam akibat kekhawatiran akan gangguan terhadap jalur pengiriman energi di Selat Hormuz.

Trump Batalkan Serangan ke Iran di Menit Terakhir

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan udara terhadap Iran pada Kamis malam, 11 Juni 2026, setelah mendapat tekanan diplomatik mendesak dari para pemimpin Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Menurut sumber pemerintahan AS yang dikutip Politico, kesepakatan nuklir yang telah berbulan-bulan dinegosiasikan diklaim hampir final, dan serangan militer dianggap akan menghancurkan peluang damai yang paling dekat dalam dekade terakhir.

Dalam percakapan darurat yang berlangsung sepanjang malam, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir berhasil meyakinkan Trump bahwa Iran telah sepakat pada prinsip-prinsip utama kesepakatan. Mereka menekankan bahwa serangan militer akan memicu balasan masif dari Teheran, meruntuhkan kepercayaan sekutu regional, dan memperdalam krisis energi global.

Trump awalnya memerintahkan pasukan AS untuk bersiap menyerang fasilitas nuklir dan militer Iran, dengan target serangan dijadwalkan pada dini hari Jumat. Namun, setelah menerima laporan bahwa Iran telah menyetujui pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade ekonomi AS terhadapnya, ia menghentikan operasi. “Saya diberi jaminan bahwa pimpinan Iran siap menandatangani perjanjian ini—dan saya percaya mereka,” kata Trump dalam pernyataan mendadak yang disiarkan ke seluruh jajaran militer.

Kesepakatan yang hampir final mencakup dua poin krusial: pertama, akses Iran terhadap lebih dari US$16 miliar (sekitar Rp286 triliun) dana yang selama ini dibekukan di rekening Qatar dan negara-negara netral; kedua, komitmen Iran untuk membatasi program uraniumnya secara ketat, dengan pengawasan internasional yang diperluas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengonfirmasi bahwa draf nota kesepahaman telah disetujui secara prinsip oleh kedua belah pihak dan siap ditandatangani dalam waktu 48 jam.

Sumber diplomatik mengatakan lokasi penandatanganan kemungkinan besar akan berada di Eropa—mungkin Swiss atau Austria—dengan perantara dari negara-negara yang tetap netral. Meski belum ada dokumen resmi yang dirilis, para pejabat AS dan Iran telah mulai mengirim tim teknis untuk menyusun rincian hukum dan mekanisme verifikasi.

Langkah Trump ini menandai pergeseran tajam dari retorika agresifnya selama beberapa bulan terakhir, di mana ia kerap mengancam “menghancurkan Iran sampai ke akar-akarnya.” Kini, ia menggambarkan keputusan ini sebagai “keberanian untuk memilih perdamaian, bukan kehancuran.”

Analisis keamanan global menilai bahwa kesepakatan ini, jika terealisasi, akan menjadi titik balik geopolitik paling signifikan sejak perjanjian nuklir 2015. Namun, tantangan besar masih menanti: konsensus di dalam pemerintahan AS sendiri, tekanan dari Israel dan Arab Saudi, serta skeptisisme dari faksi keras di Teheran yang menolak konsesi apa pun kepada Washington.

Dengan waktu yang mepet, dunia menahan napas—menanti tanda tangan yang mungkin akan mengubah peta kekuatan di Timur Tengah selama generasi mendatang.

Eropa Kembali Berburu Pasar Rusia

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Moskow mengklaim sejumlah perusahaan Eropa mulai kembali mengeksplorasi peluang di pasar Rusia, meski konflik di Ukraina masih berlangsung. Klaim ini disampaikan oleh Kirill Dmitriev, Kepala Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF) sekaligus Utusan Khusus Presiden Vladimir Putin untuk investasi dan kerja sama ekonomi internasional.

Menurut Dmitriev, banyak perusahaan Eropa yang sebelumnya meninggalkan Rusia pasca-invasi 2022 kini menghubungi pihak berwenang untuk mengevaluasi kemungkinan kembali beroperasi. “Kami menerima sinyal kuat dari banyak perusahaan Eropa yang ingin kembali ke pasar Rusia,” ujarnya dalam wawancara dengan *Berliner Zeitung*. Ia menambahkan, istilah “kelelahan” paling tepat menggambarkan kondisi mereka—karena sebelumnya, bisnis di Rusia pernah menjadi sumber pendapatan besar yang menghasilkan laba signifikan.

Data yang dikutip dari *Antara News* menunjukkan, sejumlah perusahaan Eropa mengalami penurunan pendapatan hingga 30-40 persen sejak menghentikan operasi di Rusia. Kehilangan akses ke pasar yang selama puluhan tahun menjadi salah satu tulang punggung bisnis mereka kini memaksa mereka mempertimbangkan ulang keputusan strategis yang diambil di tengah tekanan geopolitik.

Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka menyatakan bahwa negaranya akan menyambut kembalinya perusahaan asing—asalkan mereka tidak meninggalkan “kekacauan” atau bersikap “kasar” saat keluar. “Kami tidak menuntut pengembalian aset, tapi kami menuntut integritas,” kata Putin dalam Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2026.

Otoritas Rusia menegaskan, perusahaan yang kembali tidak akan mendapat perlakuan istimewa. Mereka harus bersaing secara adil dengan pelaku lokal, tanpa insentif khusus. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya menegaskan, pendekatan akan berbeda bagi perusahaan yang meninggalkan Rusia dengan cara “tidak hormat”—sebuah sinyal bahwa reputasi dan perilaku bisnis menjadi pertimbangan penting, bukan hanya keuntungan ekonomi.

Klaim ini muncul di tengah upaya Rusia membangun kembali jaringan ekonomi global yang terputus akibat sanksi Barat. Dengan memperkuat hubungan perdagangan dengan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, Moskow kini berusaha menarik kembali kepercayaan bisnis Eropa—bukan dengan meminta maaf, tapi dengan menawarkan stabilitas dan akses pasar yang tetap menguntungkan.

Meski belum ada angka pasti tentang jumlah perusahaan yang telah kembali, sinyal dari kalangan bisnis Eropa menunjukkan pergeseran halus: dari ideologi ke realitas ekonomi. Di tengah inflasi global dan tekanan pasar, kepentingan bisnis mulai menyalip tekanan politik—dan Rusia tampaknya siap memanfaatkannya.

1...363738...3,209Page 37 of 3,209

Berita Terkini

All

Iran dan AS Sepakat Tandatangani MoU Perdamaian 19 Juni

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Teheran — Pemerintah Iran memastikan nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat telah selesai disusun dan siap ditandatangani pada 19 Juni mendatang di Swiss....

Mantan Ketua BEM UGM Temukan Alat Pelacak di Mobil

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menemukan alat pelacak bernama PBX Finder yang dipasang secara sembunyi-sembunyi di bawah mobil...

Jawa Barat Masuki Musim Kemarau, 39 Persen Wilayah Kekeringan

Tekno ancos -
Sumbawanews.com,- Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 39 persen wilayah Jawa Barat telah memasuki fase kemarau, dengan sejumlah daerah mengalami periode...

Pria Lecehkan Anjing Pom di Kafe, Polisi Selidiki Penyimpangan Seksual

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Jakarta – Seorang pria diduga melakukan tindakan tak senonoh terhadap seekor anjing Pomeranian bernama Sissy di sebuah kafe di Penjaringan, Jakarta Utara. Kejadian...

Mahasiswa Gelar Aksi Massal, Polisi Siapkan Ribuan Personel

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Jakarta — Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kembali turun ke jalan di ibu kota pada Senin, 15 Juni 2026, dalam aksi...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]