Home Blog Page 3125

Uji Publik KPUD Sumbawa : Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Tetap.

Sumbawanews.com- Sumbawa Besar. Selesai tahapan verifikasi faktual partai peserta pemilu 2019, KPUD Sumbawa hari ini rabu  (08/02) mengelar uji publik usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Sumbawa 2019.

Hadir pada kesempatan tersebut seluruh pimpinan Parpol peserta, ketua Majelis Ulama Indonesia cab Sumbawa (MUI), Kepala Kesbangpoldagri, Pimpinan Ormas, NU, Muhammadiyah dan kalangan aktivis perempuan.

Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD, mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai kesetaraan. Syukri Rahmat dalam paparannya menjelaskan, pentapan daerah pemilihan (dapil) harus mengacu pada pertama, prinsip kesetaraan nilai suara. ” Prinsip kedua,ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional” Lanjut Syukri Rahmat Ketua KPUD Sumbawa.

Prinsip Integritas Wilayah, Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama selalu menjadi acuan bersama dalam penentuan daerah pemilihan maupun dalam alokasi kursi DPRD untuk tiap-tiap dapil.

” Jumlah Dapil serta daerah yang masuk dalam dapil tetap seperti pada pemilu sebelumnya, demikian pula untuk alokasi kursi DPRD pada masing-masing dapil, tetap seperti sekarang ini, tidak ada yang berubah ” Syukri ke sumbawanews.com menegaskan (aa)

Daftar penyusunan Dapil dan Alokasi kursi DPRD

(AA)

 

Ketum Dharma Pertiwi : Wanita Memiliki Posisi Sentral Dalam Membina Keluarga

sumbawanews.com,- Menyikapi perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini, dimana wanita memiliki peranan penting dalam suatu keluarga sehingga wanita memiliki posisi sentral dalam membina keluarga baik sebagai istri, mitra suami dan sebagai ibu dari anak-anak. Namun dituntut juga berperan dalam organisasi wanita sebagai istri prajurit TNI.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto selaku penasehat Persit Kartika Chandra Kirana dihadapan 725 anggota Persit KCK Gabungan, Daerah, Cabang BS sampai dengan Ranting pada acara pembukaan Musyawarah Pusat Persit Kartika Chandra Kirana ke-XII tahun 2018 di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Lebih lanjut Ny. Nanny Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa sebagai seorang istri dan ibu, bersama dengan suami bertanggung jawab atas kesejahteraan, kebahagiaan keluarga dan pembinaan anak sebagai generasi muda yang berkualitas dalam arti sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, berbudi luhur, berkepribadian kuat, mandiri, kreatif, mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi dan berorientasi ke masa depan.

Ketua Umum Dharma Pertiwi menyampaikan bahwa Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) dalam tugas pokoknya bertujuan mendukung dan menunjang keberhasilan TNI, selain itu juga mempunyai tujuan mulia yaitu menjadi wadah dalam meningkatkan pemberdayaan individu-individu anggotanya agar dapat membina keluarga dan lingkungannya sehingga dapat menjadi panutan ditengah masyarakat serta dapat menjadi pribadi yang berkarakter baik, mandiri dan berwawasan luas.

Menurut Ketua Umum Dharma Pertiwi, organisasi seperti Dharma Pertiwi, Persit Kartika Chandra Kirana dan organisasi unsur lainnya, sebagai organisasi wanita yang dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan berbagai aspek kehidupan. “Kenyataannya terdapat begitu besar potensi wanita yang turut serta menentukan keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan manusia Indonesia sehingga peranan wanita makin dirasakan kebutuhannya, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Ketua Umum Dharma Pertiwi menyampaikan perhatiannya kepada peserta Musyawarah Pusat sebagai anggota Persit KCK supaya terus mengikuti perkembangan kondisi sosial ekonomi bangsa. “Warga Persit KCK agar senantiasa meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan situasi dan kondisi ekonomi berkenaan dengan kesejahteraan keluarga, khususnya Keluarga Besar TNI AD serta tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga dan citra warga Persit Kartika Chandra Kirana,” tandasnya. (Mad/Puspen TNI)

Kasum TNI : Peran Personel Sangat Vital Wujudkan Tujuan Organisasi

(Puspen TNI).  Dalam organisasi modern, peran personel sangat vital dan sentral sebagai penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, peran personel selaku subjek atau motor penggerak organisasi menuntut kondisi personel yang profesional dan mampu menjabarkan strategi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

 

Hal tersebut dikatakan Kasum TNI  Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. dihadapan 146 peserta Rapat Koordinasi Personel (Rakorpers) TNI tahun 2018, dengan tema “Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Fungsi Personel Yang Terpadu Dengan Dilandasi Loyalitas, Moralitas, Profesionalitas Dan Modern Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/2/2018).

 

Menurut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, baik buruknya suatu organisasi sangat bergantung kepada kualitas personel yang mengawakinya atau the man behind the gun, sebagai organisasi militer yang sarat teknologi dan menuntut profesionalitas personel yang tinggi.

 

“Pembinaan personel TNI harus selalu dilaksanakan secara tepat, obyektif, dan proporsional, sehingga prinsip pembinaan personel the right man on the  right  place, bukan sekedar prinsip tertulis, tetapi harus diaplikasikan secara konsisten dan penuh komitmen,” tegas Kasum TNI.

 

Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengingatkan bahwa pejabat personel memiliki peran dan pengaruh yang besar untuk mencetak kondisi para personel TNI (Prajurit dan ASN) yang memiliki loyalitas dan moralitas yang tinggi dalam rangka mewujudkan TNI yang kuat, hebat, profesional, dan dicintai rakyat yang menjadi visi pimpinan TNI.  “Saya juga sangat bangga bahwa TNI masih bisa mencetak kader-kader bangsa meskipun bukan disiapkan, tapi mereka menyiapkan diri secara individu,” ucapnya.

 

“Melalui rakor ini akan dapat ditemukan berbagai permasalahan menonjol yang dihadapi selama tahun 2017 untuk dijadikan bahan evaluasi dan dicarikan solusi terbaik yang paling mungkin untuk tahun seterusnya guna terciptanya sinkronisasi dan koordinasi yang sinergis dalam pembinaan personel diseluruh jajaran satuan TNI,” ujar Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.

 

Lebih lanjut Kasum TNI memaparkan bahwa tugas-tugas TNI ke depan tidaklah semakin ringan, tetapi akan semakin berat dan kompleks. Menurutnya, beban tugas dan kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi ke depan ini secara otomatis akan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan personel TNI yang lebih kompleks pula.

 

Oleh karena itu, sistem pembinaan personel juga harus dinamis perkembangan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan sebesar mungkin untuk pelayanan bidang personel. “Teknologi informasi yang tidak diantisipasi dan dikendalikan akan menimbulkan kerugian,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan. (Badar/Puspen TNI)

Panglima TNI : Siber, Biologis dan Kesenjangan Merupakan Ancaman Potensial

(Puspen TNI).  Memasuki era distrupsi saat ini, ancaman potensial yang perlu dicermati adalah ancaman siber, biologis dan kesenjangan.  Ketiga ancaman tersebut meski berbeda ranah, namun secara prinsip memiliki benang merah yang dapat mengamplifikasi satu sama lain.

 

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memberikan pembekalan pada acara Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

 

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ancaman kesenjangan yang merupakan perpaduan dari inovasi disruptif pada bidang teknologi siber dan bidang biologi, merupakan akar persoalan dari munculnya berbagai paham kekecewaan yang berorientasi pada populisme, ekstrimisme dan radikalisme.   “Semakin besar kesenjangan itu terjadi, akan semakin tumbuh subur berbagai paham kekecewaan tersebut, yang berusaha mendeligitimasi kekuasaan pemerintah yang sah melalui cara-cara yang cenderung bersifat inkonstitusional,” jelasnya.

 

Panglima TNI menjelaskan bahwa perkembangan teknologi siber bisa menciptakan lonewolf (sebutan pelaku aksi teror seorang diri). Dengan kemajuan teknologi, sangat mudah memprofilling seseorang. Kemudian orang itu akan dibina secara online dan ancamannya menjadi lonewolf atau menjadi serigala-serigala tunggal yang siap melakukan teror.  “Melalui jaringan teknologi itu, para lonewolf bisa merancang sendiri senjata untuk melakukan aksi teror. Apalagi dengan perkembangan sekarang, aktivisual intelejen bisa membuat apapun. Ini adalah ancaman siber,” ujarnya.

 

Berkaitan dengan ancaman tersebut, Panglima TNI memberikan contoh nyata salah satunya adalah ancaman siber di media sosial yang telah digunakan untuk mendistorsi dan mengeksploitasi berbagai isu kesenjangan dan etnisitas terhadap Kejadian Luar Biasa Campak dan Gizi Buruk yang menimpa masyarakat di Papua.  “Dengan distorsi permasalahan tersebut energi yang kita keluarkan justru terkuras bukan untuk mencari esensi permasalahannya,” ungkapnya.

 

Diakhir pembekalannya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan tujuh strategi TNI  dalam menghadapi berbagai ancaman kedepan, sebagai berikut : Pertama, TNI menyadari bahwa kompleksitas permasalahan dan intensitasnya telah begitu tinggi, sehingga pendekatan sektoral, termasuk yang melalui pertahanan semata, akan membawa hasil yang kurang optimal.  Oleh karenanya strategi TNI adalah selalu mengedepankan pendekatan menyeluruh pemerintahan atau a whole of government approach  dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu stabilitas nasional.

 

Kedua, mengingat dimensi ancaman pertahanan yang semakin majemuk, maka TNI akan selalu mengedepankan kerja sama yang erat dengan pemangku kepentingan keamanan lainnya, utamanya Kepolisian Republik Indonesia.  Sinergi TNI-Polri di berbagai tingkatan dan lingkup penugasan, merupakan kunci utama dalam berbagai upaya memelihara pertahanan keamanan negara. Ketiga,  pada konteks pembangunan kekuatannya, TNI sepenuhnya memahami bahwa masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian berupa daya dan upaya bersifat ekonomis dari Pemerintah.  Untuk itu TNI akan sedapat mungkin selalu mensinkronkan pembangunan dan gelar kekuatan yang dimiliki agar mengacu dengan pola pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah.  Hal ini bertujuan agar dicapai suatu tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi dalam pembangunan Nasional secara keseluruhan.

 

Keempat, TNI menyadari bahwa ancaman dapat terjadi setiap saat tanpa diduga, oleh karenanya TNI secara internal, baik melalui kekuatan terpusat maupun kewilayahan, akan selalu berlatih dan menyiapkan diri dalam menghadapi segala kontijensi yang terjadi.  Kelima, TNI mengidentifikasi bahwa permasalahan kesehatan merupakan salah satu pemicu utama dari berkembangnya kesenjangan. Oleh karena itu TNI akan selalu siap untuk mengerahkan aset dan kemampuannya guna mendukung program Pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan. Kedepannya, TNI akan mengerahkan Satuan Tugas Kesehatan yang beroperasi sepanjang tahun di daerah-daerah yang ditengarai rentan mengalami wabah penyakit dan gizi buruk serta kerawanan kesehatan lainnya dalam rangka memitigasi masalah kesehatan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

 

Keenam, TNI dengan kemampuan pembinaan teritorial, pembinaan potensi maritim dan pembinaan potensi dirgantara akan selalu hadir di tengah masyarakat dan berusaha menciptakan kondisi yang kondusif melalui cara-cara yang persuasif, sekaligus melaksanakan deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat. Ketujuh, TNI memahami sebenuhnya hakikat dirinya sebagai tentara rakyat yakni tentara yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat.  Konsekuensi logis hal tersebut adalah TNI harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kekuasaan-kekuasaan negara dalam kerangka konstitusional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Oleh karenanya, dalam mengemban tugasnya TNI harus menjadi suatu institusi negara yang netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan golongan politik manapun. (Badar/Puspen TNI)

Industri Kreatif dan E- Pasar Salah Satu Program Akhyar – Mori

Sumbawanews.com Bima-Sila.Potensi pasar ekonomi terus berkembang seiring zaman. Saat ini, perkembangan pasar ekonomi tidak lagi bertumpu pada pasar tradisional. Perkembangan tekhnologi komunikasi membuka ruang berkembangannya E-Pasar.

H, Mori Hanafi, SE, M.Com, mengayakan hal itu ketika berkunjung ke pasar Sila Bima. Menurutnya,program “E-Pasar dan Industri Kreatif” berpotensi diterapkan di NTB. E-Pasar dan Industri Kreatif adalah salah satu program Mori Hanafi bersama pasangannya.

Sebagaimana di ketahui, Mori calon Wakol Gubernur berpasangan dengan TGH Akhyar Abduh pada pilgub 2018 – 2023 ini. Disela-sela kunjungannya di Pasar Sila, Kabupaten Bima, Senin (5/2/2018), Mori mengatakan E-Pasar dan Industri Kreatif paket Ahyar Abduh-Mori Hanafi (AMAN) akan menjadi perhatian dalam programnya.

“Sekarang kan zamannya online. Tidak ada jarak antara produsen dan konsumen. Potensi ini akan dimanfaatkan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di NTB,” kata Mori . Kunjungan Mori di Pasar Sila merupakan rangkaian dari resesnya sebagai anggota (Wakil Ketua) DPRD NTB. Dan, itu reses terakhirnya karena maju sebagai Bacawagub pada Pilkada Juni mendatang.

Selain itu, di Pasar Sila, Mori sempat berbelanja ikan, kue tradisional, pisang, buah groso dan kerupuk sambil mendengar aspirasi dari para pedagang untuk membangun pasar tersebut menjadi lebih layak dan nyaman untuk konsumen.

Dengan jargon “NTB Untuk Semua”, guna mengatasi ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi Pulau Lombok dan Sumbawa, Mori yang terbilang berpengalaman terkait anggaran NTB selama menjabat anggota dewan dua periode, melihat potensi E-Pasar dan Industri Kreatif dapat diterapkan di NTB.

Penerapan E-Pasar akan sangat membantu masyarakat dalam pemasaran produk-produk unggulannya di setiap daerah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.“Market Place akan membuat pemasaran bisa lebih mudah, dimana penjual dan pembeli tidak perlu saling bertemu,”Dengan begitu diharapkan pembangunan ekonomi masyarakat di Pulau Sumbawa dan Lombok bisa lebih merata,” tegasnya.

Penguatan industri kreatif dimaksud, ekonomi dimulai dari bawah. Dari masyarakat sebagai produsen dengan memberikan pengetahuan bagaimana membuat produk-produk yang sudah baik itu ditingkatkan lagi kualitasnya. “Sehingga layak dipasarkan lebih global,” tambah Muti’ah Murni, SH., MKn. juru bicara Mori yang juga Putri Indonesia Favorit 2006 itu.(aa)

 

Wakil Ketua Umum PBNU Pimpin Do’a Bersama Syukuran Penempatan Kantor Baru Bakamla RI

sumbawanews.com,- Wakil Ketua Umum PBNU KH. Marsudi Su’ud yang hadir bersama sejumlah pengurus NU, memimpin do’a bersama pada acara syukuran penempatan Gedung Perintis Kemerdekaan sebagai Kantor Pusat Bakamla RI yang baru, di Aula Gedung bernilai sejarah tersebut, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

 

Sebelumnya, KH. Marsudi juga memberikan penyegaran suasana dalam sesi ceramah, khususnya tentang budaya Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain, seperti acara kumpul bersama pada acara syukuran ini.

 

Mengawali acara syukuran,  Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memberikan kata sambutan dihadapan tamu undangan, jajaran pimpinan Bakamla RI, pokja, pengurus DWP dan ratusan staf Bakamla RI.

 

Pada tahun 2016, pemerintah melalui Sekretariat Negara telah memberikan beberapa lantai di Gedung Perintis Kemerdekaan ini guna pinjam pakai sebagai Gedung Kantor Bakamla, katanya.

 

Pada acara syukuran ini, Laksdya Ari  menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bakamla RI untuk menempati gedung heritage bernama Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) yang telah selesai renovasinya sehingga bisa ditempati dengan layak sebagai Kantor Pusat Bakamla RI yang baru.

 

Selanjutnya, Laksdya Ari juga menginstruksikan kepada seluruh personel Bakamla RI yang berkantor di gedung tersebut agar dapat menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kantor yang ada dengan sebaik-baiknya.

 

Kantor dan fasilitas baru memang bukan hal yang terpenting, katanya, namun kantor baru dengan segala fasilitasnya akan bisa menunjang kinerja Bakamla RI dan menopang semangat baru dalam mewujudkan laut nusantara yang aman, selamat, dan lestari, ucapnya mengakhiri kata sambutan.

 

Acara yang diarahkan oleh Kabag TU dan Rumga AKBP Capt. Nyoto Saptono, S.H., M.Si (Han)., M.Mar., selaku Ketua Panitia Syukuran Penempatan Kantor Pusat Bakamla RI tersebut berlangsung dengan aman dan lancar. Rangkaian acara diperindah dengan lantunan ayat suci Al Qur’an oleh staf Direktorat Latihan Sape’I dan sari tilawah oleh staf Biro Sarpras Neneng Siti Aisyah. Acara peresmian juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Bakamla RI dan diberikan kepada Admin Kepala Biro Umum Sherly Sianipar. (Mad/Puspen TNI)

Verifikasi Faktual Cagub/Cawagub Perseorangan Pilgub NTB 2018, Komisioner KPUD Sumbawa Lakukan Monitoring

Sumbawanews.com – Sumbawa Besar. Tiga Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa yaitu Syukri Rahmat, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Sudriman, Ketua Divisi Teknis dan Aryati Ketua Divisi SDM dan Parmas melakukan monitoring Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 oleh PPS yang bertempat di Kelurahan Seketeng Sumbawa Besar (03/02)

Syukri berharap Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan calon perseorangan dapat berjalan dengan lancar sampai berakhir masa verifikasi faktual yaitu pada tanggal 5 Februari 2018. Syukri menambahkan bahwa Dukungan data perbaikan bakal pasangan calon H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, MA dalam rangka verifikasi faktual di Kabupaten Sumbawa sebanyak 791 orang yang tersebar di 21 desa / kelurahan pada 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, secara berjenjang rekapitulasi hasil verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan ditingkat kecamatan tanggal 6 sd 7 Februari 2018, ditingkat KPU Kabupaten Sumbawa direncanakan pada tanggal 8 Februari 2018 (aa)

13 Partai Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Kabupaten Sumbawa

????????????????????????????????????
Sumbawanews.com – Sumbawa Besar.Setelah melakukan verifikasi faktual partai peserta pemilu 2019, komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa (KPUD), menetapkan 13 partai berhak menjadi peserta pemilu di tingkat kabupaten Sumbawa.

Dari hasil verifikasi faktual tersebut, seluruh partai politik dinyatakan memenuhi syarat (MS) meliputi kepengurusan, ketua, sekretaris dan bendahara, 30 persen keterwakilan gender dalam kepengurusan tingkat kabupaten, status kantor kepengurusan tingkat kabupaten, serta keanggotaan di 50 persen kecamatan dalam kabupaten Sumbawa.

Sehingga ada 14 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 tahun 2017, dimana sebelumnya ada satu partai yang telah memenuhi syarat yakni Partai Perindo.

Ke 13 partai yang dinyatakan memenuhi syarat dari verifikasi putusan MK yang dilaksanakan sejak tanggal 30 Januari hingga 1 Februari tersebut yakni, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PBB, PKS, PDI-P, Partai Demokrat, PKPI, Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP, dan PAN, menyusul Partai Berkarya yang diverifikasi perbaikan status keanggotaannya.

Verifikasi faktual selama tiga hari tersebut berjalan lancar dan tertib, dimana Panwaslu Kabupaten Sumbawa juga turut mengawasi jalannya verifikasi.

“Semua Parpol yang sudah kami verifikasi kami nyatakan memenuhi syarat, selanjutnya hasil verifikasi ini nantinya akan kami serahkan kepada KPU Propinsi dan KPU RI,” ujar ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag. dalam sambutannya di acara penyerahan hasil verifikasi faktual (02/02).

Ia menambahkan, seluruh parpol yang nantinya ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu 2019 akan menjalani beberapa tahapan Pemilu, diantaranya penyusunan daftar calon anggota legislatif.

Kaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 27 Juni mendatang, ketua KPU Sumbawa menitipkan kepada seluruh partai politik untuk berperan aktif dalam mensukseskan setiap tahapannya, salah satunya tahapan yang saat ini sedang berlangsung yakni pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih.

“Kami juga menitipkan kepada semua parpol dan masyarakat Sumbawa pada umumnya, untuk bersama-sama menjaga Sumbawa agar tetap aman dan kondusif dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada 2018 ini,” tutup Syukri Rahmat.

Seluruh perwakilan parpol tingkat kabupaten Sumbawa menyatakan apresiatif dan mendukung upaya yang dilakukan KPU kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan setiap tahapan, baik tahapan Pilkada 2018 maupun tahapan Pemilu 2019.(aa)

PERAN TNI DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN NTB

????????????
Sumbawanew.com –“Tujuan kita membangun adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin. Maka untuk dapat menghadirkan kesejahteraan secara nyata didalam kehidupan rakyat kita, partisipasi aktif dari  semua pihak, termasuk TNI untuk berperan sesuai kemampuan dan profesinya sangatlah dibutuhkan”.

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama segenap komponen lainnya mengambil peran yang terdepan. Mulai sejak perang revolusi untuk menumbangkan penjajahan dari Bumi Persada Nusantara. Kemudian dibuktikan dengan kesetiaan dan kedekatan TNI bersama rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hingga pada tanggung jawab TNI sejak era orde lama dan orde baru sampai kepada orde reformasi sekarang ini, TNI tetap pada komitmen yang kukuh pada kesatuan nasional yang menunggal dengan rakyat. Dan terus bertanggung jawab mengawal dan mengisi kemedekaan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Kuatnya komitmen TNI dalam akselerasi pembangunan nasional, patut diapresiasi dan harus dijadikan insiprasi bagaimana menanamkan spirit optimisme dalam meraih cita-cita nasional. TNI adalah tentara pejuang yang lahir dari rakyat dan terus mengambil peran strategis dalam mengakselerasi pembangunan nasional. Salah satu pelajaran penting yang ditunjukkan para prajurit TNI kepada masyarakat, khususnya di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan tersebut  adalah sikap mental kejuangan yang optimistik diiringi kedisplinan dan kemauan yang kuat untuk berhasil mewujudkan cita-cita  diinginkan bersama. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang menganjurkan setiap umatnya untuk  selalu optimis dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kebaikan.

Di era reformasi dan demokrasi pembangunan yang berkembang pesat saat ini, ditandai pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya sangat berpengaruh pada lifestyle dan culture set masyarakat. Menghadapi situasi dan perkembangan yang demikian maka kehadiran TNI yang kuat dan profesional sangat dibutuhkan. Dalam pandangan saya selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah dua periode memimpin Bumi Gora, dengan kondisi geografis wilayah NTB dan didukung heterogenitas sosial budaya, maka TNI dibutuhkan tidak hanya dalam fungsi pertahanan negara, melainkan juga perannya dalam mensukseskan dan mengakselerasikan berbagai program pembangunan daerah melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Daerah. Misalnya melalui program  TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), TNI Manunggal Pertanian, TNI Manunggal Keluarga Berencana, Program Padat Karya, Bedah Rumah dan berbagai Program lain yang melibatkan TNI dan komponen lintas sektoral lainnya, seperti  kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah  serta berbagai elemen masyarakat lainnya termasuk pemuda dan karang taruna. Pada gilirannnya, program-program seperti itu akan menjadi medium yang efektif dalam mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di kota maupun di daerah pedesaan.

Konsep program TNI Manunggal Membangun Daerah tersebut, pada dasarnya  juga merupakan sebuah bentuk usaha untuk menyatukan tiga elemen penting dalam pembangunan, yaitu; Aparat birokrasi, Aparat Keamanan, termasuk TNI dan masyarakat dalam satu kesatuan untuk bergerak bersama dalam satu langkah nyata memajukan daerah.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan di NTB, sesuai visi pembangunan daerah ini, yakni: Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera.  Maka semua elemen yang ada di NTB, termasuk TNI memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk mengakselerasi dan merealisasikan berbagai program indikatif mewujudkan cita-cita luhur pembangunan NTB tersebut, sesuai peran dan fungsi masing-masing. Visi pembangunan tersebut mengandung 4 kata kunci, yakni:

  1. Masyarakat NTB, artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di wilayah Nusa Tenggara Barat.
  2. Beriman, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.
  3. Berbudaya, artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
  4. Berdayasaing, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global.
  5. Sejahtera,  artinya masyarakat yang mampu memenuhi  kebutuhan  dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan.

Dari Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi, dan salah satu di antara ketujuh misi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah. Selain itu, Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang, serta memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan visi dan misi yang kemudian dijabarkan kedalam berbagai program pembangunan daerah tersebut, tentu adalah terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat NTB dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan segenap potensi yang tersedia di dalamnya secara produktif, efisien, optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai provinsi kepulauan, NTB termasuk ke dalam kategori pulau-pulau kecil yang memiliki potensi agraris dan maritim yang besar sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakatnya. Keragaman SDA tersebut didukung keragaman sosial budaya, keunikan seni dan tradisi serta produk-produk kerajinan rakyat sebagai pendukung daya tarik wisata. Oleh karena itu, prioritas utama pembangunan Nusa Tenggara difokuskan pada dua sektor utama, yaitu sektor pertanian dan sektor pariwisata.

 

TNI PERKUAT POSISI NTB SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL

Pada sektor pertanian, NTB merupakan salah satu daerah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini disebabkan karena NTB memiliki potensi sumber daya lahan pertanian yang cukup luas, baik lahan sawah maupun bukan sawah. Bahkan, dengan potensi tersebut NTB termasuk daerah yang memiliki surplus beras sekitar 600-700 ribu ton setiap tahun. Untuk menjaga NTB tetap sebagai sentra produksi pangan nasional, maka TNI memiliki peran strategis dalam ikut memperkuat posisi NTB sebagai lumbung pangan dan sentra produksi Nasional.

Peran tersebut dijalankan TNI melalui keterlibatannya dalam mengawal 4 (empat) strategi pencapaian peningkatan produksi tanaman pangan di NTB, yaitu :

Pertama: Peningkatan produktivitas, dengan cara penggunaan benih unggul bermutu, Pemupukan berimbang, penggunaan alsintan, pengairan dan teknologi budidaya.

Kedua: Penyempurnaan manejemen, meliputi; penyuluhan dan pendampingan, pemasaran, program LUEP; penguatan peran asosiasi KTNA serta kemitraan.

Ketiga: pengamanan produksi, dengan mengembangkan upaya-upaya antisipasi DPI, pengendalian OPT dan penanganan paska panen.

Keempat: Perluasan Areal dan optimalisasi lahan. Dalam pelaksanaan strategi keempat inilah, TNI di NTB mengambil peran terdepan, yakni: mengawal dan melaksanakan proses perluasan dan optimalisasi areal pertanian melalui  program kegiatan; cetak sawah baru. Di NTB, program cetak sawah baru yang dimotori oleh aparat dan prajurit TNI menyebar pada 8 kabupaten se-NTB  dan telah berhasil melaksanakan  pencetakan sawah baru pada  Tahun 2016     seluas: 11.444,95 hektar dan Tahun 2017 seluas: 1.352,30 hektar.

Namun secara keseluruhan dalam penguatan dan pengembangan produktivitas tanaman pertanian di NTB, TNI antara lain menjalankan 8 (delapan) fungsi yang sangat strategis, yaitu :

  1. Meningkatkan koordinasi di tingkat lapangan
  2. Mengisi sementara kekososangan petugas lapangan (satu PPL per desa) melalui Babinsa bersama aparat pertanian kecamatan
  3. Mengawasi jadwal pembagian air irigasi utamanya pada saat  musim kemarau
  4. Membantu menangani perbaikan jaringan irigasi
  5. Membantu pengendalian UPT /hama penyakit dalam skala luas, bila terjadi outbreak
  6. Membantu percepatan pelaporan LTT harian
  7. Membantu gerakan percepatan tanam/panen serempak
  8. Penampingan dan pengawalan penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, penyaluran subsidi benih, penyaluran subsidi pupuk.

Dengan peran yang strategis tersebut, tentu  hasil-hasil kegiatan pembangunan pertanian atas sumbangsih TNI yang sangat besar tersebut, patut diapresiasi dan perlu terus diberikan dukungan bagi keberlanjutannya di masa yang akan datang, termasuk pada sektor-sektor yang lain. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dapat merasakan manfaat dari kehadiran TNI dalam bidang pertahanan negara, melainkan lebih dari itu, pembangunan daerah juga akan tumbuh pesat dan kuat sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan kokoh.

Sektor kedua yang menjadi fokus pembangunan NTB saat ini adalah pengembangan sektor periwisata. Pembangunan kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok Tengah, sebagai resort pariwisata bertaraf internasional dan telah ditetapkan sebagai salah satu  prioritas pengembangan nasional dari 10 destinasi potensial di Indonesia. Kebijakan tersebut membutuhkan back up keamanan, baik dari aspek keamanan aset, legalitas investasi dan aspek security lainnya.  Di tengah upaya pemerintah daerah terus melakukan penataan dan pengaturan kawasan tersebut, sempat muncul kasus sengketa lahan secara berlarut-larut hampir selama 29 tahun di kawasan strategis tersebut. Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan tersebut, pemerintah daerah melibatkan seluruh stakeholder terkait, utamanya TNI dan Polri. Alhamdulilah, dengan peran Jajaran TNI melalui Korem 162 Wirabhakti yang ikut aktif mem-back up Pemerintah Daerah dan Polda NTB, sengketa lahan tersebut akhirnya dapat dituntaskan hanya dalam waktu 6 bulan. Bahkan penyelesaian sengketa lahan itu menjadi acuan pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus lahan di kawasan yang sama di daerah lain di Indonesia.

Berkat dukungan itulah, kini pemerintah terus bersinergi membangun dan mengembangkan sektor pariwista di NTB untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat. Termasuk menjadikan NTB sebagai pusat destinasi hal dunia (world halal tourism). Dengan itu, dua tahun berturut turut NTB meraih penghargaan the World best halal tourism destination. Dengan penghargaan itu, angka kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke NTB semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 lalu jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB mencapai angka 3,2 juta wisatawan.

Dalam perjalanannya membanguan sektor ini, pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Sejumlah stakeholder turut dilibatkan sebagai upaya kerjasama untuk membangun daerah, salah satunya adalah TNI.  Terima kasih TNI, Semoga tetap menjadi Garda Pertahanan Negara yang senantiasa dicintai oleh rakyat. (agusadrianto/birohumasntb)

TGB : Bank NTB Syariah Lebih Menguntungkan

Sumbawanews.com- Mataram, – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, meyakini bahwa usaha syariah memiliki prospek yang baik dan lebih menguntungkan. Itu sebabnya, TGB mengajak para pengusaha untuk mengambil peran dalam memajukan Bank kebanggaan masyarakat NTB tersebut. “Jika Bank NTB berkembang, maka ekonomi NTB juga berkembang. Dan pada akhirnya perekonomian dan industri daerah juga akan ikut tumbuh. Mari kita sama-sama majukan bank milik daerah kita ini,” Ajak TGB saat Silaturahmi Tokoh Pengusaha dengan Gubernur terkait Persiapan Konversi Kegiatan Usaha Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah di Pendopo Gubernur, Selasa (06/02/2018).

Ditambahkan pula bahwa, di tahun 2018 ini ditargetkan Bank NTB telah terkonversi menjadi Bank Umum Syari’ah. Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh direksi Bank NTB tengah merampungkan sejumlah proses untuk menjadikan bank NTB betul-betul menganut sistem syari’ah. Dengan pertumbuhan saham yang menggembirakan, yakni saat ini Bank NTB sudah memiliki saham sekitar 9 trilium lebih, maka pertumbuhan yang baik ini perlu terus didorong. Salah satunya melalui peran dan dukungan dari para pengusaha NTB.

TGB menjelaskan konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah perlu segera dirampungkan, mengingat potensi keuangan dengan sistem tersebut kedepan sangat besar. Konversi tersebut menurut TGB merupakan bentuk adaptasi untuk mendorong tumbuhkembangnya bisnis bank di daerah. Sehingga diharapkan, perubahan status ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, bank yang mengadopsi sistem syari’ah akan lebih mampu bertahan dibandingkan bank konvensional apabila terjadi krisis ekonomi. “Kita liat pada krisis ekonomi pada tahun 1998. Ketika seluruh bank konvensional jatuh, bank syariah seperti Bank muamalat justru bertahan. Ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah bisa membawa manfaat dan kemanfaatan bagi siapapun baik muslim maupun non muslim”, jelas TGB.

TGB juga menegaskan potensi keuangan syariah ini sangat besar. Sistem ini sudah banyak diadopsi oleh bank-bank besar, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan, tidak hanya di negara-negara muslim. Tetapi juga di negara-negara non muslim. Contohnya Inggris yang merupakan pusat keuangan syariah.

Selain mengajak pengusaha untuk ikut terlibat membesarkan Bank NTB, TGB juga mendorong para pengusaha untuk segera menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Sebab, peran teknologi komunikasi dan informasi terhadap perubahan dunia industri dan bisnis sangat besar. Bahkan, hampir seluruh negara di dunia telah menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang sedang berkembang.

Kalau tidak cepat menyesuaikan diri menurut TGB, maka para pengusaha yang ketinggalan dengan sistem infomasi yang semakin hari semakin maju. “Oleh karena itu bapak ibu harus mampu menyerap dan memanfaatkan perkembangan teknologi ini sehingga usaha bapak ibu bisa berkembang dan terus bertahan,” pesan TGB.

Saat itu, TGB juga menyinggung pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai angka 7,1 persen pada tahun 2017 lalu. Angka ini di atas rata-rata nasional yang hanya 5,6 persen. Karena itu, TGB menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat NTB, jajaran pemerintah provinsi, termasuk para pengusaha yang telah bekerja keras membangun NTB. “Ini kesempatan yang jarang saya dapatkan. Dapat bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengusaha yang berkontribusi dalam menjalankan lokomotif perkembangan ekonomi di daerah ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih”, pungkas gubernur.(aa)

Berita Terkini

Pria Kaburkan HP dan iPad Usai Kencan di Hotel Jakbar

Sumbawanews.com,- Seorang pria berinisial GS (37) ditangkap polisi setelah membawa kabur perangkat elektronik milik teman kencannya, CNH (19), usai mereka menginap di sebuah hotel...

Mahasiswa Tuntut Pemerintah Berhenti Mengelak

Sumbawanews.com,- Ratusan mahasiswa dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/6), menuntut kebijakan...

UI dan KY Perkuat Integritas Peradilan Melalui Kolaborasi Akademik

Sumbawanews.com,- Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan menegaskan bahwa independensi peradilan tidak bisa dipisahkan dari akuntabilitas etis. Dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Kamis...

Trump Gelar UFC di Gedung Putih untuk Ultah ke-80

Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump merayakan ulang tahunnya yang ke-80 dengan sebuah pesta besar yang tak biasa: pertandingan Ultimate Fighting Championship (UFC) di...

El Nino Menguat, Ancaman Kekeringan dan Banjir Meningkat

Sumbawanews.com,- Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) mengonfirmasi terbentuknya fenomena El Nino di Samudra Pasifik pada 11 Juni 2026, dengan potensi menjadi...

Berita Utama