Bandung, 14 Maret 2019 (Humas Bakamla RI) —- Dalam usaha memberikan pemahaman yang mendalam dalam implementasi penegakan hukum di laut, Plt. Deputi Inhuker Bakamla Laksma Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H. memaparkan Peran Bakamla dalam Penegakan Hukum di Indonesia.

Hal ini bertepatan dengan kegiatan Seminar Nasional Asian Law Student’s Association (ALSA) XXVI yang pada tahun ini mengambil tema ‘Penegakan Hukum di Wilayah Maritim Indonesia dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, di Bandung, Kamis (14/3/2019). 

Dalam paparannya, Laksma Dade menekankan bahwa Coast Guard bagi Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan keniscayaan dan kebutuhan. Hal ini disebabkan telah begesernya ancaman keamanan laut dari ancaman yang bersifat tradisional ke ancaman yang bersifat non-tradisional. Dengan demikian, penempatan instansi sipil yaitu Coast Guard sebagai komponen utama dalam penanggulangan dan pencegahannya sangat diperlukan.

Lebih lanjut, disampaikan juga mengenai komplikasi hukum di Indonesia saat ini, dimana tumpang tindih kewenangan dan regulasinya perlu diselaraskan. Dalam paparannya juga dijelaskan tentang posisi Bakamla dalam penegakan hukum di Indonesia dan arahan dari Pimpinan Negara untuk menjadikan Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard. Tidak ketinggalan, kerja sama yang dilakukan oleh Bakamla dengan Coast Guard di negara kawasan dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan regional, juga disampaikan. 

Bakamla sangat antusias untuk mendukung acara ini. Bagaimana tidak, acara ini diikuti oleh perwakilan dari 14 Perguruan Tinggi dari Fakultas Hukum di Indonesia. Kegiatan ini merupakan wadah yang esensial dalam penanaman pemahaman mengenai implementasi hukum di laut. Terlebih lagi, kedaulatan Indonesia di dunia internasional sangat berkaitan dengan hukum di laut. 

Tidak hanya itu, setelah sesi Seminar berakhir, dilanjutkan dengan sesi Desktop Learning. Kegiatan ini merupakan sesi diskusi dan partisipasi aktif dari peserta seminar. Peserta dibagi menjadi empat kelompok, dan melakukan diskusi di ruang terpisah.

Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional Letkol Bakamla Hudiansyah Is Nursal, S.H., MILIR, turut memfasilitasi jalannya sesi desktop learning. Fokus pembahasan pada kelompok diskusi yaitu mengenai proses penangkapan dan penegakan hukum terkait dengan tindak pidanan IUU Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Diharapkan melalui partisipasi Bakamla dalam Seminar Nasional ALSA XXVI, dapat memberikan pemahaman yang aplikatif mengenai peran Bakamla dalam penegakan hukum di laut.

Selain itu, diharapkan kepada seluruh peserta mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan. Baik dalam kegiatan belajar, dan dalam dunia kerja, untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Kegiatan ini turut mengundang dua narasumber lainnya dari Kementerian Luar Negeri, yaitu Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Damos Dumoli Agusman, dan Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN M. Chandra W. Yudha. Moderator dalam kegiatan ini adalah Purnomo Ahmad Chandra, yang sehari-harinya bertugas sebagai Fungsional Diplomat Madya, Ditjen Hukum Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri. (Bdr)

(Puspen TNI).  Kegiatan latihan pratugas bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai tugas prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB dan memahami kondisi terakhir di daerah misi sehingga para personel peserta latihan pratugas Satuan Tugas (Satgas) Kompi Zeni (Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-F Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic (MINUSCA CAR)  TA 2019 diharapkan mampu bertindak sesuai SOP dan aturan pelibatan yang telah ditentukan oleh PBB khususnya pada misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah.

Demikian disampaikan Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI Victor H. Simatupang, M. Bus., pada saat membuka latihan pratugas Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-F MINUSCA CAR TA 2019 di lapangan upacara Canti Dharma PMPP TNI, Sentul, Bogor, Kamis (14/3/2019).

Menurut Komandan PMPP TNI, partisipasi prajurit TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi TNI untuk menunjukkan perannya di dunia internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Victor H. Simatupang menyampaikan bahwa materi latihan yang akan diberikan  dalam pelaksanaan latihan pratugas terdiri dari materi pokok, berupa Core Pre Deployment Training Material (CPTM)yang merupakan materi yang sudah distandarisasi oleh PBB,  materi pendukung untuk meningkatkan  keterampilan perorangan dan materi teknis kecabangan Zeni dan latihan aplikasi yang dirancang khusus guna memberikan gambaran penugasan.

“Semua materi yang diberikan dalam latihan pratugas merupakan bekal persiapan yang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan protap dan aturan pelibatan di daerah misi serta sejalan dengan tuntutan penugasan operasi”, ujar Komandan PMPP TNI.

Selanjutnya Komandan PMPP TNI mengatakan bahwa dalam melaksanakan latihan pratugas dituntut kualitas moral, etika, kecerdasan berpikir, kerjasama,  loyalitas dan kesiapan fisik serta mental yang tinggi dari para peserta.

“Latihan ini tidak akan berarti apa-apa, apabila kalian tidak secara sungguh-sungguh mempelajari setiap materi yang diberikan oleh para pelatih”, tegas Brigjen TNI Victor H. Simatupang. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI).  Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. sambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Yaqin yang berlokasi di Padang Bungo Gadur, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumbar, Kamis (14/3/2019).

Di hadapan sekitar 500 jamaah yang hadir, Panglima TNI menyampaikan bahwa ulama, santri/santriwati dan pondok pesantren dewasa ini memiliki peran yang sangat penting, karena umat menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.  “Tanpa bimbingan yang baik dari para ulama, tanpa adanya santri yang menjadi contoh, umat Islam dapat kehilangan arah, atau bahkan hanya menjadi buih di lautan”, katanya.

“Pesantren juga berperan dalam menyiapkan umat yang bersatu membangun bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, memerangi kemiskinan dan kebodohan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman untuk hidup berdampingan dengan seluruh komponen bangsa lainnya”, ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kemajuan yang ada saat ini harus disikapi dengan baik oleh umat Islam dengan cara membangun umat yang berkualitas. Menurutnya, umat yang berkualitas adalah umat yang mengamalkan Islam secara kaffah sekaligus membina diri dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan. “Umat Islam yang berpengetahuan akan menjadi umat yang sejahtera dan unggul”, ucapnya.

Di sisi lain, Panglima TNI mengatakan bahwa negeri Indonesia merupakan sebuah Negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah dan berbagai budaya yang indah, seperti tari-tarian, bahasa daerah, tradisi pernikahan, menyambut kelahiran anak, sampai dengan upacara pemakaman juga sangat beragam.  “Melihat keberagaman itu semua, wujud syukur yang paling utama adalah menggunakan seluruh nikmat itu dengan sebaik-baiknya”, tuturnya.

“Untuk itu, sebagai bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, sudah sepatutnya semua komponen untuk membina diri agar dapat mengolah berbagai potensi alam dan potensi bangsa ini agar dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera”, jelasnya.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa sangat penting. “Hanya dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, dapat mewujudkan menjadi bangsa yang besar dan dengan pendidikan yang maju pula, dapat menjadikan bangsa yang terkemuka dan maju”, tegasnya.

Tampak hadir pada acara tersebut, diantaranya dan Kapolri, Jenderal Pol. Prof. H. Tito Karnavian, Ph.D., Ketua Umum Majelis Dzikir Hubbul Wathon, Khalifah Imran, Pengasuh dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin, KH. Buya Bagindo M. LeterAli, Gubernur Sumatera Barat Prof.  Irwan Prayitno., M.Sc. Psi., Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Fahrizal, M.Hum, Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P., Waasops Panglima TNI Marsma TNI M. Khairil Lubis, Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Purnomo dan Waasrena Kasau Marsma TNI Purwoko Aji Prabowo. (Badar/Puspen TNI)

Karangasem 14 Maret 2019 (Humas Bakamla RI)— Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI Laksma Bakamla Amrein, S.E. meninjau aset Bakamla di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bali, Karangasem, Bali, Kamis (14/3/2019).

Kunjungan ke salah satu stasiun yang berada di bawah pengawasan Zona Kamla Tengah ini dilakukan usai meninjau lokasi Hibah Tanah SHP 06/Desa Antiga, yang telah diserahterimakan kemarin (13/3) dari Pemprov Bali kepada Bakamla. Kunjungan itu sendiri adalah untuk melihat secara langsung aset Bakamla dari sisi personel dan Sarana Prasarana.

Pengecekan dilakukan pada peralatan Automatic Identification System (AIS), Long Range Camera (LRC), dan Radio Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) yang selama ini telah mendukung proses pemantauan perairan Bali oleh SPKKL Bali, serta pengecekan Gedung kantor SPKKL.

Dengan segala potensi permasalahan di perairan Bali maka sarana prasarana yang dimiliki harus dapat dioperasikan dengan benar dan sumber daya manusia juga harus memiliki penguasaan yang menyeluruh terhadap peralatan yang ada, Kedatangan  kepala Biro Sarpras untuk mengetahui kendala yang ada, sehingga dapat diambil respon atau tindakan.

Di sela-sela pertemuan dengan para personel SPKKL Bali, Laksma Amrein mengatakan, inventaris BMN sudah terlaksana dengan baik, untuk perawatan gedung serta alat alat sudah baik sehingga pelaporan tentang data kapal yang melintas melalui AIS dapat berjalan baik ke pusat maupun sharing ke stakeholder, ujarnya. 

Turut hadir mendampingi Karo Sarpras yaitu Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Kolonel Bakamla Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M. dan Analis pendayagunaan BMN Kapten Bakamla Theolipus D.S.T. (Bdr)

(Puspen TNI). Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kota Padang, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menyempatkan diri melaksanakan silaturahmi dengan 500 Rektor dan Dosen se-Indonesia, bertempat di Universitas Negeri Padang (UNP), Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/3/2019).

Ikut serta dalam rombongan Panglima TNI diantaranya, Kapolri, Jenderal Pol. Prof. H. Tito Karnavian, Ph.D., Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI, Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P., Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI, Marsma TNI M. Khairil Lubis, Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Panglima TNI, Brigjen TNI (Mar) Purnomo dan Wakil Asisten Perencana (Waasrena) Kasau, Marsma TNI Purwoko Aji Prabowo.

Sebelum berkunjung ke Universitas Negeri Padang, Panglima TNI terlebih dahulu memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) dan sambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Yaqin.

Dalam acara silaturahmi tersebut, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima penghargaan dari Universitas Negeri Padang yang diserahkan secara langsung oleh Rektor (UNP) Prof. Ganefri, Ph.D., dilanjutkan foto bersama.

Tampak hadir pada acara tersebut diantaranya, Gubernur Sumatera Barat Prof.  Irwan Prayitno., M.Sc. Psi., Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Fahrizal, M.Hum, Wakil Rektor 1 UNP Yunia Wardi, Wakil Rektor 2 UNP Ir. Syahri, Ph.D., Wakil Rektor 3 UNP Prof. Ardipal dan Wakil Rektor UNP Prof Syahrial. (Badar/Puspen TNI)

Jakarta, 14 Maret 2019 (Humas Bakamla RI)— Bakamla menggelar 1st Bilateral Meeting dengan Korea Coast Guard. Hasil pertemuan ditandatangani langsung oleh Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq. R., dan Commissioner General Korea Coast Guard Cho Hyun Bai, di salah satu hotel Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

Pertemuan bilateral yang telah memasuki hari kedua ini dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rencana kerjasama di bidang pertukaran informasi, single point of contact, pembentukan forum Coast Guard to Coast Guard talk dan rencana pelatihan bersama antara Bakamla dengan Korea Coast Guard pada tahun 2020.

Pertemuan bilateral itu juga merupakan bentuk implementasi MoU kedua belah pihak yang ditanda tangani pada 10 September 2018 di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan dengan sesama instansi Coast Guard ini juga merupakan wujud diplomasi maritime yang diupayakan Bakamla untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Plh. Direktur Kerjasama Kolonel Bakamla Salim pada kesempatan itu menyampaikan harapan Bakamla, “kegiatan kerjasama Bakamla dengan KCG diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kemampuan kedua institusi dan mewujudkan hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua negara, sehingga ke depannya hubungan bilateral ini akan menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak”, ungkapnya. (Bdr)

(Puspen TNI).   Generasi muda sejak dahulu selalu menjadi pelopor dan motor semangat kebangsaan. Para pemudalah yang mendirikan dan mencetuskan Sumpah Pemuda. Selain itu, para pemuda juga yang bergerak dalam berbagai medan perjuangan, sejak perjuangan merebut, mempertahankan dan kini mengisi kemerdekaan itu sendiri.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. di hadapan sekitar 400 mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat saat memberikan kuliah umum dengan materi “Peran Pemuda dan Mahasiswa Dalam Merawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0”, di Aula Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Kamis (14/3/2019).

Panglima TNI mengatakan bahwa saat ini perjuangannya sedikit berbeda karena tidak lagi melawan penjajah, tidak lagi berperang, namun berjuang mengisi kemerdekaandengan pembangunan.  Dengan keanekaragaman, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang dimiliki, persatuan dan kesatuan adalah prasyarat mutlak dalam pembangunan itu.

“Untuk itu saya mengajak para Pemuda Muhammadiyah, mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan yang menjadi perekat bangsa ini. Kita gelorakan semangat kebangsaan dan kita siapkan diri menjadi umat yang berkualitas, umat yang mampu menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini sebagaimana perintah Allah SWT,”  tegasnya.

Menurutnya, pemuda dan mahasiswa Muhammadiyah adalah aset yang sangat potensial bagi bangsa ini.  Pemuda dan mahasiswa adalah harapan masa depan Indonesia, di tangan para pemuda-pemudi serta para mahasiswa jaminan eksistensi Indonesia di masa depan.  “Di tangan para pemuda dan mahasiswa, Indonesia akan berjaya jangan justru sebaliknya, terjerumus dalam konflik yang tak berkesudahan”, ucapnya.

Memasuki era revolusi industri 4.0., Panglima TNI mengatakan bahwa itu merupakan sebuah era yang diwarnai dengan berbagai kemajuan teknologi dengan kecepatan yang mengagumkan. Bahkan kemajuan teknologi tersebut diwarnai dengan berbagai disrupsi-disrupsi yang di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain menimbulkan paradoks.

“Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa kemudahan bagi masyarakat, dalam berkomunikasi serta bersosialisasi dengan berbagai komunitas di berbagai belahan dunia, dengan hampir tanpa batas dan tanpa hambatan,” ungkapnya.

Dikatakan pula bahwa dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 ini, dibutuhkan pemuda-pemudi yang memiliki intelektualitas tinggi, konektivitas luas, dan sekaligus mentalitas kebangsaan yang tangguh.

Menurutnya, intelektualitas tinggi dibutuhkan untuk memahami perubahan teknologi dari sudut pandang keilmuan. Demikian juga konektivitas dibutuhkan untuk membangun jaringan, dalam mempercepat penyebarluasan gagasan, dan memperkuat bangunan kerja sama antar berbagai komponen bangsa.

“Sedangkan mentalitas kebangsaan dibutuhkan untuk menjaga bangsa ini tetap utuh, dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia”, katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kapolri, Jenderal Pol. Prof. H. Tito Karnavian, Ph.D., Gubernur Sumatera Barat Prof.  Irwan Prayitno., M.Sc. Psi., Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat DR. Riki Saputra, MA., Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat DR. Syofwan Karim Elha, MA., Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Fahrizal, M.Hum, Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P., Waasops Panglima TNI Marsma TNI M. Khairil Lubis, Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Purnomo, Waasrena Kasau Marsma TNI Purwoko Aji Prabowo dan Bupati Solok Ediawarman. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI).  Markas Besar  Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) Tugas Perbantuan TNI kepada Polri dari Perspektif HAM, bertempat di Hotel Santika, TMII, Jakarta Timur, Kamis (14/3/2019).

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya yang diwakili oleh Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk dengan beragam suku, ras, budaya, agama, dan golongan yang tersebar di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bisa dikatakan bahwa Indonesia sebagai Negara yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat berkembang menjadi konflik horisontal maupun vertikal.

“Hal itu bisa terjadi apabila tidak diantisipasi secara dini oleh Tentara Nasional Indoneisa (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Stakeholders lainnya, serta seluruh komponen bangsa secara bersinergi, terintegrasi dan berkesinambungan”, kata Panglima TNI.

Panglima TNI mengungkapkan bahwa tugas perbantuan TNI kepada Polri ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Rule Of Engagement atau Aturan Pelibatan TNI, mengambil referensi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, KUHP, KUHAP, Prosedur Tetap Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia tentang Penanggulangan Anarki, Hukum Humaniter, Protokol VII PBB tentang Prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, dan Resolusi PBB tentang Ketentuan Berperilaku (code of conduct) bagi pejabat penegak hukum”, tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa aturan pelibatan ini merupakan pedoman bagi prajurit dan satuan dalam melaksanakan tindakan polisional, agar dapat dijamin legalitasnya. “Setiap tindakan, prinsip proporsionalitas dan pembatasan harus dijunjung tinggi, dipatuhi, sehingga dapat meminimalisir dampak gangguan Kamtibmas, serta tercegahnya pelanggaran hukum”, ujarnya.

“Perlu diketahui bahwa dalam tugas perbantuan TNI, apabila tidak diberikan lokasi obyek pengamanan khusus, satuan TNI mem-back up satuan Polri, hal ini yang sering berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan HAM”, pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yaitu Asops Kapolri yang diwakili oleh Brigjen Pol Kusharyanto, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, Dirum HAM Kejaksaan Agung RI, Sidabutar, dengan penanggap utama Bapak Sulaiman Sujono Delegasi  ICRC Indonesia, Ibu Indah dari Dir Ham Kemenlu RI dan Brigjen TNI Tudi Syamsir dari Kemenkopolhukam serta diikuti 90 peserta terdiri Pati Sahli, Asisten Panglima  TNI dan perwakilan satuan TNI serta Polri. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI. Kamis, 14 Maret 2019).  Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan Kapolri, Jenderal Pol. Prof. H. Tito Karnavian, Ph.D., melaksanakan silaturahmi dengan sekitar 2.000 Tokoh Lintas Agama se-Provinsi Riau, bertempat di Sentral Komersial Arenka, Jl. Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Rabu malam (13/3/2019).

Mengawali sambutannya, Panglima TNI menyampaikan sangat berbahagia karena dapat bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Pekanbaru dan Provinsi Riau. “Bagi saya tokoh masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga dan membina masyarakat luas”, ucapnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa silaturahmi dengan para tokoh lintas agama bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  “Kami berharap akan terus keliling Indonesia ke berbagai wilayah dengan tujuan bersilaturahmi untuk menjaga Ukhuwah Islamiah dan keutuhan NKRI”, ucapnya.

Menurutnya, salah satu langkah menjaga negara itu dengan memperbanyak silaturahmi. “Kita akan terus mempererat silaturahim dengan berbagai kunjungan bersama Kapolri kepada para tokoh lintas agama,” katanya.

Panglima TNI mengatakan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama di Pekanbaru dan Riau memegang peranan sangat penting dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  “Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perpecahan diantara kita semuanya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur untuk menjaga negeri ini dari perpecahan agar negara ini tetap utuh”, ujarnya.

Ditegaskan oleh Panglima TNI bahwa persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa sangat penting, karena hanya dengan persatuan dengan kesatuan yang kokoh bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan maju.  “Itu semua sudah kita buktikan mulai dari kemerdekaan 1945 kita tetap utuh dan kita jaga NKRI hingga titik darah penghabisan,” ujarnya.

Selain melaksanakan silaturahmi dengan tokoh lintas agama, Panglima TNI dan Kapolri juga meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang ada diwilayah Riau. “Saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena selama kunjungannya di Pekanbaru tidak terdapat titik api kebakaran hutan”, ungkapnya.

“Saya merasa bangga dan gembira ketika menemui prajurit TNI-Polri dan seluruh komponen bangsa yang bahu membahu satu dengan lain untuk bertugas bersama memadamkan api. Dalam tugas tidak ada yang bertanya apa agamamu, sukumu apa, karena kita semua bertangungjawab untuk memadamkan api yang sedang berkobar”, tutupnya. (Badar/Puspen TNI)

Denpasar,14 Maret 2019 (Humas Bakamla RI)— Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI Laksma Bakamla Amrein, S.E. menerima Sertifikat Hibah Tanah SHP 06/Desa Antiga, Kab.Karangasem, diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Dewa Putu Sunartha, S.E., M.Si, dengan disaksikan Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Kolonel Bakamla Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M. diruang Kepala BPKAD kota Denpasar, Bali, Rabu (13/3/2019).

Berita Acara serah terima Hibah Barang Milik Daerah berupa satu bidang tanah di Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali, sudah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, di serahkan kepada Kepala Biro Sarpras Bakamla dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 

Adapun jenis-jenis yang diserahkan sesuai Surat Kep Gubernur Bali No 211/04D/HK/2018 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Bali berupa satu bidang tanah di Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemprov Bali dengan Bakamla, Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah berupa satu bidang tanah Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kab.Karangasem, Bali kepada Bakamla RI, dan Sertifikat Asli Hak Pakai nomor 6/Desa Antiga.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Sarpras mewakili Bakamla menyampaikan rasa terimakasih atas penyerahan sertifikat hibah tersebut. Secara sekilas juga disampaikannya tentang tugas Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta keberadaan Bakamla untuk melakukan pengawasan perairan dari Sabang sampai Merauke melalui Stasiun Pemantauan Keamanan Dan Keselamatan Laut (SPKKL).

Dilain pihak, Kepala BPKAD berharap agar tanah hibah ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut, dan menjadi aset untuk menjaga sinergitas antara Bakamla dan Pemprov Bali.

Turut menyaksikan serah terima sertifikat hibah tanah tersebut yaitu Analis pendayagunaan BMN Kapten Bakamla Theolipus D.S.T, serta perwakilan personel SPKKL Bali Letda Bakamla Kadek Lis Martiaveni. (Bdr)