Monday, June 16, 2025
Home Blog Page 2520

Bakamla RI Bersama Pemkab Sambas Fasilitasi Forkom Kamkesla

By
Puspen TNI
-

sumbawanews.com,- Dalam rangka memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Forkom Kamkesla), Bakamla RI  bekerjasama dengan Pemkab Sambas menggelar rapat koordinasi di Hotel Sambas Indah, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, Kamis (16/11/2017).

 

Selaku nara sumber sekaligus membuka acara yaitu Direktur Kerja Sama Bakamla RI Sandi, S.H.,M.H. Hadir pula tiga nara sumber lainnya yaitu Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Pemkab Sambas Ir. Uray Santoso, Kasubdit Kerja sama Dalam Negeri Kolonel Kav. M. Irawadi, S.E., dan Kadis Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Sambas Ir. Ilham Sehan.

 

Selaku moderator, yaitu pakar ilmu pemerintahan dari Unpad Drs. Pipin Hanapiah, M.Si. menyampaikan, dalam pertemuan ini nara sumber akan berbagi wawasan, dilanjutkan curah pikir dari peserta. Disini peserta dapat mengemukakan  masalah untuk dicarikan solusi bersama. Dalam hal ini Bakamla RI menawarkan gagasan pembentukan forum komunikasi, dan mendorong adanya kesepakatan bersama tentang pentingnya forum ini.

 

Menurut Direktur Kerja Sama, Forkom Kamkesla merupakan konsekuensi Bakamla RI terhadap tanggung jawab tugas pengamanan perairan Indonesia yang diemban.

 

Dalam melaksanakan tugas itu Bakamla RI tidak bisa mengerjakan sendiri, lanjutnya, perlu kolaborasi dan sinergi. Nantinya forum itu diharapkan dapat menjadi sarana silaturahmi, tukar pikiran, dan tukar informasi. Untuk itu perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu dari semua pihak yang hadir sebagai perwakilan dari instansi masing-masing sebelum Bakamla RI menindaklanjuti dan menjalankan gagasan tersebut.

 

Senada dengan hal itu, Ir. Uray menegaskan perlunya ada rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap laut dengan segala potensi yang dimilikinya dan permasalahan yang menyertainya untuk diselesaikan bersama. Jangan sampai setelah terjadi hal-hal buruk baru bergerak. Semua itu harus dipikirkan oleh semua instansi terkait, himbaunya.

 

Jangan biarkan Badan Keamanan Laut bekerja sendiri, harus kita bantu, ujarnya.  Nelayan juga perlu diberdayakan untuk berpartisipasi menjaga keamanan laut. Persatuan nelayan di titik titik yang ada bisa difungsikan, katanya. Harapannya juga, jika ada fasilitas yang diberikan untuk mendukung kegiatan tersebut, bisa difungsikan sesuai peruntukannya. Lebih lanjut ditegaskan pula dukungannya terhadap pembentukan forkom kamkesla yang digagas Bakamla RI ini.

 

Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang Bakamla RI, Kolonel Irawadi berbagi wawasan melalui paparan yang disampaikannya. Dijelaskannya tentang tupoksi Bakamla RI, bahwa laut Indonesia yang begitu luas dengan ancaman dan tantangan yang ada membutuhkan penjaga laut semacam Coast Guard yang bersinergi dengan instansi dan mitra maritim terkait. Perlu sinergi dengan berbagai komponen untuk mewujudkan keamanan keselamatan laut, salah satunya dalam bentuk forum komunikasi, yang sangat mendesak, sangat penting, dan bisa memberikan kemashlahatan bersama.

 

Mengamini pendapat ketiganya, Ir. Ilham Sehan menyatakan gagasan yang disampaikan pada rakor ini sangat tepat. Menurutnya, keterbatasan yang ada harus dikelola dengan baik dengan melibatkan institusi terkait. Ide Bakamla untuk bekerja sama dengan Pemda Sambas seperti menjawab kebutuhan saat ini,. yang mengharapkan adanya pihak untuk mengkoordinor pengamanan, guna mengantisipasi konflik horisontal di daerah pesisir terkait pemakaian alat tangkap yang dilarang. Oleh karenanya gagasan ini dapat menjadi wadah bagi dinas perikanan untuk bergerak. Ilham menyatakan sangat mendukung dibentuknya forum komunikasi dalam rangka pengamanan dan keamanan daerah pesisir kab sambas.

 

Berbagai tanggapan diberikan peserta yang hadir, dimana pada dasarnya mereka juga membutuhkan forum itu ada, mengingat lokasi Sambas di perbatasan dengan banyak permasalahan yang membutuhkan respon cepat.

 

Menyusul tercapainya kesepakatan tersebut,  Bakamla RI telah membuat konsep kepengurusan yang melibatkan Basarnas sintete, bea cukai, imigrasi PPN, Kodim Singkawang, bagian ops polres sambas, kejaksaan negeri, satwas sdkp, posda sambas, kesbangpol, kominfo, pos au, satpol pp, ksop, dll. Selaku penasehat adalah Kepala Bakamla RI dan Forkopimda Kab Sambas. Selaku ketua adalah Sekda Kab. Sambas, sekretaris yaitu Kadis PPKH dan Kepala SPKKL Sambas. Hal-hal lain atau adanya perubahan akan diacarakan pada kesempatan lain. Di akhir acara peserta yang hadir menandatangani berita acara pembentukan forum komunikasi keamanan keselamatan laut yang telah disepakati hari ini.

 

Acara rakor pembentukan forum koordinasi dihadiri pula oleh Kepala SPKKL Sambas Bakamla RI Arief Purwantono, S.E. dan perwakilan Kantor Pusat Bakamla RI di Jakarta yaitu Ahmad Firdaus, S.IP., M.Si, Ariana Listyawati, S.Pd., Tri Rah Astuti, S.E., dan Riyandi Yudha, S.Ip., M.Si(Han), serta diikuti oleh 34 peserta yang merupakan perwakilan  berbagai instansi antara lain Basarnas, SROP Sintete, Polair, HNSI, Imigrasi, Bea Cukai, perwakilan Dandim 1202/Singkawang, Polres, Kesbangpol, Kominfo, Kejari Sambas, DKP, PPN Pemangkat, Satwas PSDKP Sambas. (Mad/Puspen TNI)

LAPORAN KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

By
-

LAPORAN KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

 TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

YANG TERHORMAT,

  • BUPATI SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN DAN STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
  • KOMISIONER KPU DAN PANWASLU KABUPATEN SUMBAWA
  • SEKRETARIS DPRD, PARA KEPALA DINAS, KANTOR DAN BADAN  SE-KABUPATEN SUMBAWA, PARA CAMAT, LURAH, KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN ORGANISASI WANITA
  • PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDIKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

 

MENGAWALI LAPORAN INI, PERKENANKAN KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT.  SERAYA MEMOHON AMPUN KEPADA-NYA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG KITA RASAKAN  HINGGA SAAT INI. TERIRING PULA SHALAWAT DAN SALAM  KEPADA NABIYULLAH, USWATUN HASANAH,  MUHAMMAD RASULULLAH SAW, SEMOGA ALLAH SWT TETAP MENCURAHKAN RAHMAT DAN SAFAAT-NYA KEPADA BELIAU BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT SERTA SELURUH PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KOMISI IV, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

SELANJUTNYA, TERIMA KASIH KEPADA BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN DAN JAWABAN BUPATI, SERTA TERIMA KASIH PULA KAMI SAMPAIKAN KEPADA FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN TANGGAPAN/PEMANDANGAN UMUMNYA DALAM SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIJELASKAN BAHWA, PEMBAHASAN PERDA APBD DIDAHULUI DENGAN PEMBAHASAN MENGENAI KEBIJAKAN UMUM DAN PENETAPAN PLAFON SEMENTARA (PPAS) YANG MENJADI DASAR DAN PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH. PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM DAN PPAS OLEH BADAN ANGGARAN DEWAN DAN TAPD. SETELAH BADAN ANGGARAN DEWAN DAN TAPD KABUPATEN SUMBAWA MENETAPKAN  NOTA KEUANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017 DAN PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2018 MAKA KOMISI III DPRD SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN MENJADIKANNYA SEBAGAI ACUAN UTAMA MENJALANKAN PEMBAHASAN ANGGARAN SKPD MITRA KERJA KOMISI IV SEHINGGA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA YANG TERSEDIA DAPAT DIJAGA KECUALI PADA PERKARA YANG SANGAT URGEN UNTUK DISESUAIKAN DAN DIANGGARKAN SEPANJANG MASIH TERSEDIA ANGGARAN YANG MEMADAI.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DAN EVALUASI KOMISI IV ATAS RKA YANG DIAJUKAN OLEH EKSEKUTIF, TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  TENTANG ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, MAKA KOMISI IV MENILAI PERLU MEMBERIKAN SEJUMLAH CATATAN-CATATAN PENTING, BERDASARKAN URUSAN DALAM LINGKUP MITRA KOMISI IV. SEBELUM CATATAN-CATATAN DIMAKSUD KAMI SAMPAIKAN, TERLEBIH DAHULU KAMI LAPORKAN HASIL PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT:

 

  1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, USULAN RKA SEBESAR RP. 658.997.791,- (1 MIlIAR 658 JUTA 997 RIBU 791 RUPIAH), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA, USULAN RKA SEBESAR RP. 264.078.471,- (6 MILIAR 264 JUTA 78 RIBU 471 RUPIAH), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, USULAN RKA SEBESAR RP. 851.282.165,- (9 MILIAR 851 JUTA 282 RIBU 165 RUPIAH), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, USULAN RKA SEBESAR RP. 734.523.890,- (90 MILIAR 734 JUTA 523 RIBU 890 RUPIAH), SETELAH PEMBAHASAN MENGALAMI PERUBAHAN MENJADI RP.90.779.703.890,- ( 90 MILIAR 779 JUTA 703 RIBU 890 RUPIAH) ATAU MENGALAMI PENAMBAHAN SEBESAR RP.45.180.000,- (45 JUTA 180 RIBU RUPAIH) DAN PERGESERAN DARI REKENING PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SEBESAR RP.44.820.000,- (44 JUTA 820 RIBU RUPIAH) KE REKENING PENULISAN DAN BLANGKO IJAZAH SEBESAR RP.90.000.000,- (90 JUTA RUPIAH).

 

  1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, USULAN RKA SEBESAR RP. 275.382.000,- (69 MILIAR 275 JUTA 382 RIBU RUPIAH), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS KESEHATAN, USULAN RKA. 604.538.116,- (86 MILIAR 604 JUTA 538 RIBU 116 RUPIAH) TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN, NAMUN ADA CATATAN UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DAN JALAN DEPAN PUKESMAS BATU LANTEH, DIMANA SUMBER DANANYA AKAN DIATUR OLEH DINAS KESEHATAN SENDIRI.
  2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, USULAN RKA SEBBESAR RP. 4,512.768.296,- (4 MILIAR 512 JUTA 768 RIBU 296 RUPIAH, SETELAH PEMBAHASAN MENGALAMI PERUBAHAN MENJADI RP.4.571.968.296,- (4 MILIAR 571 JUTA 968 RIBU 296 RUPIAH) MENGALAMI PENAMBAHAN SEBESAR RP.29.200.000,- (29 JUTA 200 ENTRY BELANJA DI RKA BPBD SEBESAR RP.140.000.000,- (140 JUTA RUPIAH) GUNA MENAMBAH HONOR JASA TENAGA SIAGA SEBESAR RP.169.200.000,- (169 JUTA 200 RIBU RUPIAH)

 

  1. DINAS SOSIAL, USULAN RKA SEBESAR RP. 546.192.100,-(2 MILIAR 546 JUTA 192 RIBU 100 RUPIAH) TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH, USULAN RKA SEBESAR  4.245.386.997,-(4 MILIAR 245 JUTA 386 RIBU 997 RUPIAH) TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

TOTAL USULAN RKA DARI SEMBILAN SKPD MITRA KOMISI IV ADALAH  SEBESAR RP. 275.693.149.826,-  (275 MILIAR 693 JUTA 149 RIBU 826RUPIAH). SETELAH PEMBAHASAN MENGALAMI PERUBAHAN MENJADI SEBESAR RP.275.767.529.826,- ( 275 MILIAR 767 JUTA 529 RIBU 826 RUPIAH) MENGALAMI PENAMBAHAN SEBESAR RP.74.380.000,- (74 JUTA 380 RIBU RUPIAH)

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SELANJUTNYA MENCERMATI HAL-HAL YANG BERKEMBANG  DALAM PEMBAHASAN SERTA MASUKAN DAN SARAN DARI ANGGOTA KOMISI, DAPAT  KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN PENTING SEBAGAI BERIKUT :

  1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. SESUAI DENGAN MISI PEMBANGUNANAN DAERAH YANG MENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI AGENDA AKSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KOMPETENSI GURU. UNTUK ITU KOMISI IV MEMINTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN AGAR MELAKUKAN PEMERATAAN GURU DENGAN MENEMPATKAN GURU HINGGA DESA TERPENCIL.
  3. MELAKUKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KARENA MASIH BANYAK BANGUNAN SEKOLAH YANG TIDAK LAYAK PAKAI DAN SENSITIF ANAK. SEJATINYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TERJADI JIKA FASILITAS PENDUKUNG TERSEDIA SALAH SATUNYA BANGUNAN SEKOLAH YANG REFRESENTATIF. UNTUK ITU KOMISI IV MEMINTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN AGAR MEMBERIKAN INFROMASI DANA DAK DIPERUNTUKAN UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH MANA-MANA SAJA, AGAR TIDAK TERJADI PENUMPUKAN PEMBANGUNAN DI SEKOLAH YANG SAMA.
  4. PERLUNYA MEMBUAT APLIKASI KHUSUS YANG BERBASIS IT AGAR DAPAT MEMANTAU KINERJA GURU SEHINGGA DAPAT DILAKUKAN EVALUASI MENDALAM TERHADAP KINERJA GURU DI KABUPATEN SUMBAWA.
  5. PENTINGNYA PEMERATAAN KESEMPATAN PADA SEMUA GURU DI JENJANG SMP AGAR DAPAT MENGIKUTI PENDIDIKAN STRATA 2, SEHINGGA TERJADI PENINGKATAN KOMPETENSI GURU YANG DAPAT BERKOLERASI DENGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.

 

  1. DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
  2. SEBAGAI SYARAT KREDISIAL PELAYANAN BPJS, MAKA PERCEPATAN AKREDITASI PUSKESMAS TERUS BERUPAYA DILAKUKAN SEHINGGA TARGET YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. TAHUN 2017 SUDAH ADA 5 PUKESMAS YANG TERAKREDITASI DAN TAHUN 2019 MENDATANG MENCAPAI 100%. KOMISI IV MENGAPRESIASIKAN UPAYA TERSEBUT, NAMUN KAMI JUGA BERHARAP JANGAN HANYA MENGEJAR TARGET TANPA MEMPERTIMBANGKAN MUTU DAN KWALITAS YANG ADA, BAIK SARANA DAN PRASARANA MAUPUN SUMBER DAYA MANUSIANYA, KARENA INI MENJADI TOLAK UKUR DALAM MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MAKSIMAL TERHADAP MASYARAKAT.
  3. PERLUNYA MEMASANG CCTV PADA GUDANG OBAT INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA MENGHINDARI HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN SALAH SATUNYA PENCURIAN OBAT.
  4. PERLUNYA MEMIKIRKAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUKESMAS BARU DI BAO DESA MENGINGAT PUKESMAS BATU LANTEH TIDAK DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT DI DESA BAO DESA, TEPAL, TANGKANG PULIT DAN DESA LAINNYA DIBAGIAN ATAS.
  5. PERLUNYA MEMBERIKAN PENGHARGAAN PADA PERAWAT DAN TENAGA MEDIS YANG TELAH MEMBERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL PADA PASIEN DAN MEMBERIKAN TEGURAN KERAS PADA PETUGAS MEDIS YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL PADA PASIEN.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

  1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  2. UNTUK MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, YAITU PELAYANAN YANG SEDERHANA, MURAH, TRANSPARAN, BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT DAN HASILNYA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. MAKA KOMISI IV MENDORONG PEMERINTAH SEGERA MELAUCHING LAYANAN TERPADU SATU PINTU (LTSP), DAN INTENS MELAKUKAN SOSIALISASI REGULASI PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDINESIA, SAMPAI PADA TINGKAT AKAR RUMPUT (GRASS ROOT) BERSAMA SEMUA STAKE HOLDERS YANG ADA. AGAR APA YANG MENJADI KENDALA DI LAPANGAN SELAMA INI, BISA TERATASI DENGAN BAIK. SEPERTI KASUS TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS DAN PERSOLAN-PERSOALAN LAINNYA, KARENA TERJADINYA BERBAGAI MACAM KASUS, BERAWAL DARI ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS. DENGAN ADANYA LAYANAN TERPADU SATU PINTU, SEMUA PERSOALAN BISA TERMINIMALISIR DENGAN BAIK.
  3. DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
  4. SUMBAWA SEDANG GENCAR-GENCARNYA MELAKUKAN PROMOSI WISATA, UNTUK MENDUKUNG ITU PERLU DILAKUKAN KALIBIRASI WISATA GUNA MENGEMBANGAN DESTINASI WISATA SECARA KOMPREHENSIF YANG NANTINYA AKAN BERDAMPAK PADA PENINGKATAN PAD SUMBAWA. UNTUK ITU DIBUTUHKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PARIWISATA DAERAH SUMBAWA.
  5. PERLUNYA KETERLIBATAN PEMUDA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA SUMBAWA, DIMANA AKAN BANYAK MEMUNCULKAN IDE DAN KREATIFITAS GUNA MENDUKUNG PROMOSI WISATA SUMBAWA.
  6. SEBAGAI SALAH SATU SIMBOL BUDAYA SAMAWA YANG MASIH KOKOH ADALAH ISTANA DALAM LOKA, NAMUN HANYA BERDIRI GEDUNG TANPA ISINYA. ISTANA DALAM LOKA BISA DIJADIKAN WISATA RELIGI DI SUMBAWA. KOMISI IV MENDORONG PEMERINTAH DAERAH, UNTUK MENDUPLIKAT SEMUA BENDA-BENDA KESULTANAN SEPERTI MAHKOTA DAN LAIN SEBAGAINYA. SEHINGGA SUMBAWA BISA TERGAMBAR PADA MASA KESULTANANNYA.  BEGITU PULA, TERHADAP EVEN-EVENT YANG LAHIR DARI INSIATIF MASYARAKAT YANG MENGANGKAT TEMA PELESTARIAN BUDAYA PERLU MENADAPAT DUKUNGAN PENUH DARI PEMERINTAH DAERAH.  SEBAGAI WUJUD MEMPERTAHANKAN DAN PELESTARIAN BUDAYA SAMAWA.
  7. PERLUNYA PENGEMBANGAN APLIKASI DISCOVER SUMBAWA AGAR LEBIH DINAMIS SEHINGGA LEBIH MENDUKUNG PROMOSI WISATA DI KABUPATEN SUMBAWA, YANG DI TANDAI DENGAN PENINGKATAN JUMLAH WISATAWAN BAIK DALAM DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.
  8. PERLUNYA PEMBANGUNAN SELIPER ATE YANG LEBIH NYAMAN DAN RAMAH ANAK, DIMANA PEMBANGUNANNYA TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM DINAS-DINAS TERKAIT LAINNYA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

  1. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. SETELAH BUPATI SUMBAWA MELAKUKAN PENCANANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK PADA AWAL TAHUN 2017, PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG HAL INI. TAMAN-TAMAN YANG TELAH DIBANGUN HENDAKNYA DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA DAN SENSITIF ANAK. SELAIN ITU PERLU MEMPERBANYAK PEMBANGUNAN KAMPUNG-KAMPUNG LAYAK ANAK, DIMANA KAMPUNG-KAMPUNG INI TERINTEGRASI DENGAN SEKOLAH, TAMAN BERMAIN DAN UNIT KESEHATAN.
  3. DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TELAH DIBENTUK LEMBAGA P2TP2A YANG AKAN MEMBANTU DINAS UNTUK MENJALANKAN KERJA-KERJA PEMBERDAYAAN DAN PENGANGANAN KASUS PEREMPUAN DAN ANAK. SAAT INI KEPENGURUSAN LEMBAGA INI TELAH BERAKHIR, KEDEPAN KETIKA DILAKUKAN PEREKRUETAN DAN PEMILIHAN PENGURUS AGAR DAPAT MEMPERTIMBANGKAN UNSUR-UNSUR YANG ADA DIDALAMNYA SEPERTI PSIKOLOG, HUKUM DAN KUALIFIKASI YANG BERSESUAIAN DENGAN KEBUTUHAN LEMBAGA INI. CATATAN LAINNYA PERLU DILAKUKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA SEHINGGA PENGURUS YANG TERPILIH ADALAH PENGURUS YANG MEMENUHI STANDAR DAN DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA DENGAN BAIK.
  4. BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
  5. MEMPERTIMBANGKAN BAHWA SUMBAWA MENJADI SALAH SATU WILAYAH RAWAN BENCANA UNTUK ITU DIPERLUKAN ADANYA PEMBINAAN SECARA KONTINYU PADA TIM REAKSI CEPAT DARI TINGKAT ATAS SAMPAI TINGKAT BAWAH
  6. GUNA MENGHINDARI ADANYA HAL-HAL YANG TAK DIINGINKAN TERJADI PADA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN HENDAKNYA DIPASANG CCTV YANG AKAN MEMBANTU MENCEGAH TERJADINYA SABOTASE DARI PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.
  7. DALAM MENDUKUNG KERJA-KERJA TENAGA TEKHNIK DAN SIAGA BENCANA PERLU DIPIKIRKAN ADANYA TAMBAHAN HONOR BUAT TENAGA SIAGA GUNA MENCEGAH KECEMBURUAN SOSIAL DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DENGAN TENAGA TEKNIS DIMANA KERJANYA SAMA-SAMA 24 JAM.

 

  1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
  2. DALAM RANGKA MENINGKATKAN MINAT BACA PELAJAR DAN MASYARAKAT UMUM DIBUTUHKAN KREATIFITAS GUNA MENDUKUNG PROGRAM TERSEBUT SEHINGGA KEDEPANNYA DAPAT TERLIHAT PENINGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN.
  3. PERLU ADANYA KOMUNIKASI DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH, UNIVERSITAS DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENGADAAN BUKU GUNA MENDUKUNG KEBUTUHAN BUKU SEBAGAI REFERENSI BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT LUAS.
  4. DINAS SOSIAL
  5. DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) SEBAGAI SALAH SATU MEKANISME TAMBAHAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DIHARAPKAN DAPAT MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN KELUHAN MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN BERDASARKAN PROFIL DALAM BASIS DATA TERPADU PADA SEMUA KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBAWA SEHINGGA PENERIMA MANFAAT MENDAPATKAN PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.
  6. SEJAK TAHUN 2015-2017 PENGGUNA BPJS PBI (PENERIMA BANTUAN IURAN) TELAH MELAMPAU QUOTA YANG DITETAPKAN SEBANYAK 45.000 ORANG DENGAN DAFTAR ANTRIAN SEKITAR 1.000 ORANG LEBIH. MENGINGAT BANYAKNYA DAFTAR ANTRIAN INI DIHARAPKAN ADA UPAYA LOBBY YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PADA PEMERINTAH PUSAT AGAR DAPAT MENAMBAH QOUTA PENERIMA BPJS PBI INI. SELAIN ITU DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DIHARAPKAN PENERIMA BPJS PBI TIDAK SALAH SASARAN.
  7. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO.186 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DIJELASKAN BAHWA WEWENANG PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PERSIAPAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG MELIPUTI KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL (PS), PENJAJAKAN AWAL (PA), STUDY KELAYAKAN (SK) DAN SEMILOKA DAERAH. KARENA ITU KOMISI IV MENGHARAPKAN AGAR DINAS SOSIAL SEGERA MELAKUKAN RANGKAIAN PEMERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) TERSEBUT AGAR MEREKA MEMASUKI KEHIDUPAN LAYAK SEBAGAIMANA DINIKMATI MASYARAKAT LAINNYA DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN BAHKAN MENGEMBANGKAN KEARIFAN ASLI MASING-MASING MASYARAKAT ADAT.

 

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIAN LAPORAN KOMISI IV, DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KOMISI IV DAPAT MENYETUJUI PENETAPAN  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN KUA PPAS TAHUN 2018. SEMOGA APA YANG KAMI SAMPAIKAN INI, KIRANYA DAPAT MENJADI PERHATIAN SEMUA PIHAK. KHUSUSNYA EKSEKUTIF DALAM MENCERMATI, MENYIKAPI DAN MENENTUKAN LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN KEDEPAN, DALAM MEMBERIKAN PENGABDIAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT DAN TANA SAMAWA YANG KITA CINTAI INI.

 

MENGAKHIRI LAPORAN INI KAMI MENYAMPAIKAN PESAN LEWAT SEBUAH LAWAS.

 

Ooo SAREA RAMA PENO

LAGA TURIT MO PARENTA

LEMA BAU BAKALAKO

 

PARENTA NAN SI INTAN E

TANANANG TU JATU SAMAWA

KEWA TU INGO KARARA

BAU TU DAPAT KERIK SALAMAT

 

KERIK SALAMAT PANGENENG TU MEMBANGUN

MA BAU DADI SAMAWA HEBAT BERMARTABAT.

 

TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

 

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU ‘ALAIKUM WAR. WAB.

 

 

SUMBAWA BESAR, RABU 15 NOVEMBER  2017

 

KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

  1. IDA RAHAYU, S.AP ( K E T U A )
  2. KHAERUDDIN, SE ( WAKIL KETUA)
  3. M, SH ( SEKRETARIS )
  4. HAMZAH ABDULLAH (ANGGOTA)
  5. AHMADUL KUSASIH, SH (ANGGOTA)
  6. AHMAD JUNAIDI (ANGGOTA)
  7. JUNAIDI (ANGGOTA)
  8. BASARUDDIN, S.Ap (ANGGOTA)
  9. ZULKARNAEN (ANGGOTA)
  10. MUSTABUDDIN, S.Sos (ANGGOTA)
  11. ANDI RUSNI, SE (ANGGOTA)

 

 

LAPORAN KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

By
-

LAPORAN KOMISI III

 TERHADAP

 RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

DISAMPAIKAN PADA :

 SIDANG PARIPURNA KEEMPAT

SENIN, 15 NOVEMBER 2017
LAPORAN KOMISI III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

 

YTH. BUPATI SUMBAWA

YTH. PIMPINAN BESERTA SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH. PARA ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

YTH. SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, PARA KEPALA SKPD DAN KEPALA BAGIAN DILINGKUP SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA,

YTH.  PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM, REKAN – REKAN INSAN PERS. SINGKATNYA, HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

 

DENGAN PENUH RASA SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, PADA PAGI HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEHATAN, KEKUATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA KEEMPAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI – KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018

 

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KOMISI III UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

 

SELANJUTNYA UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PADA RAPAT PARIPURNA PERTAMA SERTA JAWABAN BUPATI PADA RAPAT PARIPURNA KETIGA. SELANJUTNYA UCAPAN TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA FRAKSI – FRAKSI DEWAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN TANGGAPAN/PEMANDANGAN UMUMNYA, YANG KESEMUANYA ITU AKAN DIJADIKAN REFERENSI OLEH KOMISI III DALAM MENYUSUN LAPORAN KOMISI.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

SUDAH MENJADI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN BAHWA PEMBAHASAN PERDA APBD SELALU DIDAHULUI DENGAN PEMBAHASAN MENGENAI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS. SECARA NORMATIF, DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS MERUPAKAN DOKUMEN FORMULASI KEBIJAKAN YANG AKAN MENJADI DASAR DAN PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN APBD. OLEH KARENA ITU PEMBAHASAN MENGENAI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMASUKI PEMBAHASAN MENGENAI PERDA TENTANG APBD.

PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS OLEH BANGGAR DEWAN DAN TAPD DILAKUKAN DALAM RANGKA PENAJAMAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS HINGGA DISEPAKATI KEDUA DOKUMEN TERSEBUT DALAM NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA. SELANJUTNYA KEDUA DOKUMEN TERSEBUT DIJADIKAN ACUAN OLEH MASING – MASING KOMISI DEWAN DALAM MELAKUKAN PEMBAHASAN RANPERDA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018 BERSAMA TAPD DAN SKPD TERKAIT.

 

NAMUN DEMIKIAN DOKUMEN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018 DIMAKSUD PERLU DISEMPURNAKAN SEBELUM NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA DITANDA TANGANI, KARENA DIDALAM DOKUMEN PPAS YANG DIJADIKAN ACUAN OLEH KOMISI – KOMISI DEWAN DALAM PEMBAHASAN BERSAMA MITRA KOMISI SERTA TAPD TELAH TERJADI PENYESUAIAN TARGET PENDAPATAN MAUPUN BELANJA.

 

ADAPUN HASIL PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA SKPD MITRA KOMISI III DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN  DAPATLAH KAMI LAPORKAN  BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :

  1. SEKTOR PENDAPATAN

HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN APBD (RKA-SKPD) ANTARA KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA MITRA KERJA (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2018 TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ANTARA LAIN ;

 

  1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEBESAR RP. 000.000 (350 JUTA RUPIAH) TETAP.
  2. DINAS PERHUBUNGAN SEBESAR RP. 616.96000 (616 JUTA 965 RIBU RUPIAH) TETAP.
  3. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SEBESAR RP. 964.687.500 (964 JUTA 687 RIBU 500 RUPIAH)
  4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEBESAR RP. 3750.000 (359 JUTA 750 RIBU RUPIAH) BERUBAH SEBESAR RP. 344.750.000 (344 JUTA 750 RIBU RUPIAH) TERJADI PENURUNAN TARGET RETRIBUSI JASA PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEBESAR RP. 15.000.000 (15 JUTA RUPIAH).

 

  1. SEKTOR BELANJA

PADA POS BELANJA YANG DIUSULKAN KE KOMISI, PAGU ANGGARAN SEBAGIAN SKPD TETAP, SECARA LEBIH RINCI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

  1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 106.005.096.950. (106 MILYAR 5 JUTA 96 RIBU 950 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI PAGU ANGGARAN TETAP.

  1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 42.200.942.828. (42 MILYAR 200 JUTA 942 RIBU 828 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI PAGU ANGGARAN TETAP.

  1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 6.920.452.358 (6 MILYAR 920 JUTA 452 RIBU 358 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI PAGU ANGGARAN TETAP.

  1. DINAS PERHUBUNGAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI SEBESAR RP. 3.658.099.650 (3 MILYAR 658 JUTA 99 RIBU 650 RUPIAH), SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERUBAH MENJADI RP. 3.694.099.650 (3 MILYAR 694 JUTA 99 RIBU 650 RUPIAH) TAMBAHAN DANA SEBESAR RP. 36.000.000 ( 36 JUTA RUPIAH) PADA KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT.

  1. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI SEBESAR RP. 2.876.832.857 (2 MILYAR 876 JUTA 832 RIBU 857 RUPIAH), SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERUBAH MENJADI RP. 2.946.832.857 (2 MILYAR 946 JUTA 832 RIBU 857 RUPIAH) TAMBAHAN DANA SEBESAR RP. 70.000.000 (70 JUTA RUPIAH) PENGADAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET TAKSBAR RUANG KANTOR BUPATI

  1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 7.204.419.975 (7 MILYAR 204 JUTA 419 RIBU 975 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERUBAH MENJADI RP. 7.304.419.975 (7 MILYAR 304 JUTA 419 RIBU 975 RUPIAH) BERTAMBAH SEBESAR RP. 100.000.000 (100 JUTA RUPIAH) PADA KEGIATAN PENENTUAN BAKU MUTU LINGKUNGAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

SETELAH MENCERMATI DOKUMEN LENGKAP BESERTA HASIL PEMBAHASAN DI TINGKAT KOMISI BERSAMA SKPD DAN TAPD, KOMISI III MERASA PERLU UNTUK MEMBERIKAN CATATAN – CATATAN SEBAGAI BERIKUT :

 

  1. BAHWA TERKAIT PENURUNAN REALISASI PENDAPATAN LABORATORIUM, KOMISI III MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD YANG MEMILIKI KEGIATAN FISIK UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA AGAR TARGET PAD TERPENUHI.
  2. BAHWA TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH TAHUN 2003, UNTUK LAHAN TERMINAL PLAMPANG,  TIDAK MEMILIKI AKSES MASUK MENUJU LAHAN YANG SUDAH DIBEBASKAN TERSEBUT,  KOMISI III MEMINTA AGAR SEGERA DISIAPKAN,  MENGINGAT TERMINAL TERSEBUT MERUPAKAN SALAH SATU POTENSI PENINGKATAN PAD KABUPATEN SUMBAWA,  BILA BERMASALAH CARI LAHAN LAIN SESUAI DENGAN PERUNTUKKANNYA.
  3. BAHWA TERHADAP LOKASI TERMINAL ALAS YANG DIJADIKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN KOTA, PERLU SEGERA DICARI LOKASI TERMINAL YANG BARU SEBAGAI PENGGANTI.
  4. BAHWA TERKAIT DENGAN TRAYEK DAN REKOMENDASI ARMADA DAMRI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DIHARAPKAN DAPAT DILAKUKAN EVALUASI ATAS KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSAINGAN USAHA ANTAR ARMADA SEHINGGA ARMADA ANGKUTAN UMUM YANG ADA DILUAR DAMRI TIDAK GULUNG TIKAR KARENA REKOMENDASI SEBELUMNYA UNTUK ANGKUTAN PERINTIS PADA DAERAH SULIT
  5. BAHWA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN BARANG FUSO DIHARAPKAN KEPADA PEMDA UNTUK DITERTIBKAN DAN DILARANG BEROPERASI DALAM KOTA SAAT JAM SIBUK DISEBABKAN MENGGANGGU ARUS LALU LINTAS
  6. BAHWA PERLU PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG STANDART DALAM PELAYANAN UMUM KENDARAAN/KIR.
  7. BAHWA TERKAIT PENINGKATAN PAD, PERLU DILAKUKAN PENYIAPAN LAHAN UNTUK PENAMPUNGAN SEMENTARA,  COUNTAINER/PETI KEMAS DAN BARANG LAINNYA YANG SIFAT BONGKAR MUAT,  SEBAGAI POTENSI PAD
  8. BAHWA TERPENUHINYA TARGET PEDAPATAN DIPERLUKAN KOORDINASI YANG HANDAL, INTEGRASI ANTAR UNIT DAN INSTANSI TERKAIT, AGAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANA DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,  SEHINGGA MENJADI LEBIH EFISIEN, EFEKTIF DAN EKONOMIS.
  9. BAHWA TERKAIT PENYERAPAN ANGGARAN 2017 YANG TERLAMBAT, KOMISI III MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MEMPERCEPAT PENYERAPAN ANGGARAN 2018 SESUAI JADWAL REALISASI KEUANGAN.
  10. BAHWA TERHADAP SKPD YANG MENDAPAT DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), KOMISI III MEMINTA UNTUK TETAP MENJALIN KOMUNIKASI YANG INTENS DENGAN PEMERINTAH PUSAT.
  11. BAHWA DIPERLUKAN RENCANA DETAIL ENGGINERING DESIGN (DED) DAN DOKUMEN LINGKUNGAN TPA PLAMPANG.
  12. BAHWA TERKAIT TERJADINYA BANJIR SUNGAI BRANG KESAMING DESA BUNGA EJA KECAMATAN EMPANG BEBERAPA WAKTU YANG LALU, KOMISI III MEMANDANG PERLU ADANYA PERKUATAN TEBING SUNGAI PENGAMANAN PERMUKIMAN DESA BUNGA EJA KECAMATAN EMPANGs.

 

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

 

DEMIKIAN LAPORAN KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KOMISI III DAPAT MENYETUJUI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, SEMOGA APA YANG KAMI SAMPAIKAN INI KIRANYA DAPAT MENJADI PERHATIAN SEMUA PIHAK KHUSUSNYA EKSEKUTIF DALAM MENCERMATI, MENYIKAPI DAN MENENTUKAN LANGKAH – LANGKAH KEBIJAKAN KE DEPAN DALAM MEMBERIKAN PENGABDIAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT DAN TANA SAWAMA YANG KITA CINTAI INI, DEMI TERWUJUDNYA SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT.

 

TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN KERJASAMA SEMUA PIHAK, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

 

 

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.

SUMBAWA BESAR, 15 NOVEMBER 2017

 

KOMISI III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

  1. RUSLI MANAWARI ( K e t u a )
  2. MUHAMMAD SAAD, S.AP ( Wakil ketua)
  3. AGUS SALIM ( Sekretaris )
  4. INDRA HERWANSYAH (Anggota)
  5. B U N A R D I (Anggota)
  6. A.RAHMAN ATTA, S.AG., MM (Anggota)
  7. H. SAMSUL NURDIN (Anggota)
  8. ABDUL HAKIM, SE (Anggota)
  9. BUDI KURNIAWAN, ST (Anggota)
  10. CECEP LISBANO, S.IP., M.SI (Anggota)
  11. IRWANDI (Anggota)
  12. MUHAMMAD FAESAL, S.AP (Anggota)

 

 

 

 

LAPORAN KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

By
-

LAPORAN KOMISI II                                                          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA IV

RABU 15 NOVEMBER 2017

LAPORAN KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH             TAHUN ANGGARAN 2018

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.

 YANG TERHORMAT :

  • BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • SEGENAP ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, PARA STAF AHLI SERTA KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DAN PANWAS KABUPATEN SUMBAWA
  • PIMPINAN PARTAI POLITIK, PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN, SERTA SEGENAP UNDANGAN DAN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

          MENGAWALI PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI II INI, MARILAH KITA PANJATKAN SEGALA PUJA DAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA PENCIPTA, KITA MEMUJI, MEMOHON PERTOLONGAN DAN MEMOHON AMPUN KEPADA-NYA, KITA BERLINDUNG KEPADA ALLAH DARI SEGALA KEJAHATAN DIRI KITA DAN KESALAHAN PERBUATAN KITA. SHOLAWAT SERTA SALAM KITA SAMPAIKAN ATAS NABI BESAR MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGANYA DAN PARA SAHABATNYA SERTA PENGIKUTNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN.

DALAM KESEMPATAN YANG TERHORMAT INI,  KAMI  MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG SELANJUTNYA DISEBUT KOMISI II, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA  INI DAN TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA:

  1. BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD 2018  DAN MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA.
  2. FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM ATAS PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018
  3. BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG TELAH MEMBAHAS DAN MELAKUKAN SINKRONISASI ATAS HASIL PEMBAHASAN KOMISI KOMISI DEWAN.
  4. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA DENGAN SELURUH PIMPINAN SKPD DAN JAJARANNYA SEBAGAI MITRA KOMISI II YANG TELAH AKTIF BEKERJA KERAS DAN BERSINERGI DALAM MEMBAHAS RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

BERDASARKAN PENJELASAN DAN JAWABAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP APBD TAHUN ANGGARAN 2018 BAHWA PENYUSUNAN RAPBD 2018 TIDAK TERLEPAS DARI KONTEKS KEBIJAKAN MAKRO NASIONAL DAN PREDIKSI TANTANGAN PEMBANGUNAN YANG DIHADAPI. SINERGI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL MERUPAKAN KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

TAHUN 2018 MERUPAKAN TAHUN SEPARUH JALAN IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. OLEH KARENA ITU KOMISI II MEMADANG PENTING UNTUK MEMPERTAJAM PRIORITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI PENDEKATAN MONEY FOLLOW PROGRAM PRIORITY, ANGGARAN MENGIKUTI PROGRAM PRIORITAS

SEBAGAI FOKUS PERHATIAN KOMISI II ADALAH MENDORONG CAPAIAN 9 (SEMBILAN) PROGRAM PRIORITAS,  TERLEBIH KHUSUS PADA BEBERAPA ASPEK, DIANTARANYA ADALAH ; PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN, PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN INVESTASI. UNTUK MENDORONG HAL TERSEBUT KOMISI II MENEKANKAN PADA UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH.

TERHADAP PENGURANGAN PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR DANA ALOKASI UMUM (DAU) SEBESAR 90 MILYAR, DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) YANG BELUM DITARGETKAN, KOMISI II MEMANDANG PERLU MEMBERIKAN SARAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH  YAITU SEBAGAI BERIKUT :

  1. TERHADAP KONDISI FISKAL DAERAH KITA, YANG MASIH SANGAT BERGANTUNG PADA PENDANAAN DARI PUSAT DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA YANG BAIK DENGAN PEMERINTAH PUSAT,
  2. TERHADAP SERAPAN ANGGARAN YANG MASIH RENDAH PADA TRIWULAN PERTAMA PADA BEBERAPA SKPD DIHARAPKAN DAPAT DI EVALUASI DAN DITEGASKAN UNTUK DAPAT SEGERA MEREALISASIKAN PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN TAHAPAN YANG TELAH DITETAPKAN.
  3. TERHADAP POSISI SALDO KAS DAERAH YANG MENJADI SILPA PADA TAHUN 2017 HARUS DAPAT DIMAKSIMALKAN PENGGUNAANNYA PADA TAHUN ANGGARAN SELANJUTNYA
  4. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUTUPI BELANJA DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

 

ADAPUN HASIL PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA SKPD MITRA KOMISI II DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SUMBAWA DAPATLAH KAMI LAPORKAN  BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

  1. SEKTOR PENDAPATAN

DARI NILAI ANGGARAN YANG DIUSULKAN KEPADA KOMISI II, SETELAH MELALUI PEMBAHASAN  SELURUHNYA TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ANTARA LAIN ;

  • DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBESAR RP. 200.000,00 (372 JUTA 200 RIBU RUPIAH) TERJADI PENINGKATAN SERATUS JUTA RUPIAH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEBESAR RP. 536.396.000 (2 MILYAR 536 JUTA 396 RIBU RUPIAH) TERJADI PENINGKATAN SEBESAR 63 JUTA LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • DINAS PERTANIAN SEBESAR RP.475.000 (583 JUTA 475 RIBU RIPAH) MENURUN SEBESAR 3 JUTA RUPIAH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RP. 1.819.107.320 (1 MILYAR 819 JUTA 107 RIBU 320 RUPIAH) TERJADI PENINGKATAN SEBESAR 400 JUTA LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEBESAR RP. 873.191 (112 JUTA 873 RIBU 191 RUPIAH) MENINGKAT SEBESAR 58 JUTA LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • BADAN PENDAPATAN DAERAH RP. 269.891.604.252 (269 MILYAR 891 JUTA 604 RIBU 252 RUPIAH) MENURUN SEBESAR 17 MILYAR LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RP. 750.000 BERTAMBAH MENJADI RP. 94.450.000.000
  • PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RP. 1.278.805.646.000 BERKURANG 1,1 MILYAR LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017

 

SEHINGGA TOTAL PENDAPATAN YANG DIUSULKAN DI KOMISI II SEBESAR RP 1.554.215.751.763  (1 TRILYUN 554 MILYAR 215 JUTA 751 RIBU 763 RUPIAH)

 

  1. SEKTOR BELANJA

PADA POS BELANJA LANGSUNG YANG DIUSULKAN KE KOMISI II, PAGU ANGGARAN PADA BEBERAPA SKPD BERUBAH,. SECARA LEBIH RINCI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

  1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR  RP. 5 492.176.350 (5 MILYAR 492 JUTA 176 RIBU 350 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS TERJADI RASIONALISASI KEGIATAN PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL DIGESER ANGGARAN SEBESAR RP. 40.000.000 UNTUK KEGIATAN DOKUMEN UKL UPL

  1. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP.  5. 492.176.350  (5 MILYAR 492 JUTA 176 RIBU 350 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS BERTAMBAH SEBESAR 336.000.000 UNTUK JASA TENAGA DOKTER HEWAN  SEBESAR RP 66.000.000 DAN KEGIATAN KONTES TERNAK SEBESAR RP 270.000.000

  1. DINAS PERTANIAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP.  9.478.829.730      (9 MILYAR 478 JUTA 829 RIBU 730 RUPIAH).  SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERTAMBAH SEBESAR 235.000.000 UNTUK PEMBELIAN MOBIL OPERASIONAL.

  1. DINAS PANGAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II RP. 1.918.094.667. ( 1 MILYAR 918 JUTA 94 RIBU 667 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP

  1. DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II RP. 11.979.677.733 (11 MILYAR 979 JUTA 677 RIBU 733 RUPIAH ) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP

  1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ANGGARAN BELANJA YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 2.037.230.654.  (2 MILYAR 37 JUTA 230 RIBU 654 RUPIAH). SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP

  1. BADAN PENDAPATAN DAERAH

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP.        16.785.384.548. (16 MILYAR  785 JUTA 384 RIBU 548 RUPIAH ). SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP

  1. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 91.634.732.366 ( 91 MILYAR 634 JUTA 732 RIBU 366 RUPIAH ) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERKURANG SEBESAR 1.183.500.000 SEHINGGA MENJADI 90.451.232.366. (90 MILYAR 451 JUTA 232 JUTA 366 RUPIAH)

SEHINGGA TOTAL BELANJA LANGSUNG SEBESAR RP.143.902.676. 048. (143 MILYAR 902 JUTA 676 RIBU 48 RUPIAH )

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT. PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

MELALUI SIDANG YANG TERHORMAT INI, KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA MEMBERIKAN APRESIASI ATAS KERJA KERAS DAN KEMITRAAN YANG SUDAH TERJALIN DENGAN BAIK. HAL INI MENJADI KEKUATAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMBAWA YANG SEMAKIN KOMPLEKS. WALAUPUN DEMIKIAN KOMISI II MEMBERIKAN CATATAN PENTING UNTUK DITINDAK LANJUTI DEMI PERBAIKAN KINERJA MAUPUN AKSELERASI PEMBANGUNAN  PADA MASING MASING SKPD SEBAGAIMANA YANG BERKEMBANG SELAMA PEMBAHASAN DIANTARANYA ADALAH :

  1. TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
  2. TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAPAT DIUPAYAKAN SKEMA PINJAMAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAERAH DI PEMERINTAH PUSAT MELALUI BUMN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PT SMI). SEKTOR SEKTOR YANG DAPAT DIBIAYAI PT SMI TIDAK HANYA INFRASTRUKTUR DASAR TAPI JUGA INFRASTRUKTUR SOSIAL SEPERTI JALAN DAN JEMBATAN, TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, KELISTRIKAN, IRIGASI, AIR MINUM, INFRASTRUKTUR SOSIAL,  SEHINGGA SEGALA AGENDA PEMBANGUNAN BESAR DI KABUPATEN SUMBAWA DAPAT DIREALISASIKAN.
  3. DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGUPDATE SELALU DATA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH. KOMISI II MENDORONG AGAR DAPAT MENYISIR POS PENDAPATAN DAERAH YANG BELUM DITAGIH SEPERTI RETRIBUSI SEWA PETAK LOS ATAU LAPAK DI TAMAN BUGIS DAN KAWASAN PERTOKOAN, PAJAK BURUNG WALET, IMB ATM, PARKIR, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA ALAT PANEN COMBINE HARVEST DAN OBJEK RETRIBUSI LAINNYA.
  4. UNTUK MENATA PEDAGANG PASAR DAN KAKI LIMA DIHARAPKAN PENDATAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEDAGANG  DAPAT SEGERA DILAKUKAN.
  5. TERHADAP POTENSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PERLU DIMAKSIMALKAN MELALUI SISTEM KONTROL APLIKASI ONLINE (BIL), BEGITU PULA DARI RETRIBUSI UJI MUTU LABORATORIUM PU PERLU DITINGKATKAN KUALITAS ALATNYA SEHINGGA DAPAT DIPAKAI OLEH SEMUA JENIS PEKERJAAN FISIK YANG ADA DI KABUPATEN SUMBAWA.  KOMISI II SELALU MENYARANKAN AGAR DISEDIAKAN JURU TAGIH, JURU TAKSIR PAJAK DAN JURU SITA SEHINGGA POTENSI PENERIMAAN DAERAH DAPAT DIMAKSIMALKAN.

 

 

  1. TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN,

SEHUBUNGAN DENGAN KELUARNYA  PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN NOMOR P.39 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI (EKSPERHUTANI). KOMISI II MENGHARAPKAN KEPADA KPH UNTUK DAPAT BEKERJA SECARA CERMAT DAN SELEKTIF DALAM MENGELUARKAN KETETAPAN PENERIMA LAHAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN TERSEBUT. PERMEN LHK NOMOR P.39  INI AKAN MEMBERI KESEMPATAN BAGI MASYARAKAT PETANI MISKIN DI SEKITAR WILAYAH KERJA PERHUTANI UNTUK MEMANFAATKAN MAKSIMAL 2 HA PERKK LAHAN HUTAN NEGARA YANG MANGKRAK, GUNDUL ATAU TEGAKAN KURANG 10 %. LEGALITAS PEMANFAATAN TERSEBUT ADALAH IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (IPHPS).

  1. TERKAIT DENGAN UPAYA MENJAGA POPULASI TERNAK BESAR KITA, KOMISI II MENDORONG PERAWATAN YANG INTENSIF PADA PETERNAK. BILA ADA GEJALA SAKIT PADA TERNAK DIHARAPKAN PETERNAK DAPAT SEGERA MENGHUBUNGI DOKTER HEWAN YANG DITEMPATKAN DI MASING MASING WILAYAH. DISAMPING ITU PULA DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENEKAN DAN MEMINIMALISIR PENYELUNDUPAN MAUPUN PENCURIAN TERNAK. SALAH SATU UPAYA ADALAH MENGAKTIFKAN DAN MEMAKSIMALKAN PENGAWASAN DI PERBATASAN. SELANJUTNYA UNTUK MEMPERKUAT BRANDING TERNAK SAPI KITA, KOMISI II SANGAT MENDUKUNG GERAKAN SUMBAWA BEEF, DAN GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG TERINTEGRASI SAPI (GEMAJIPI) YANG BERTUJUAN UNTUK MENJAGA KUALITAS DAN KUANTITAS DAGING SAPI KITA MELALUI PENGUATAN ; PETERNAK, PERLENGKAPAN TERNAK, KETERSEDIAAN LAHAN DAN TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN DARI HULU HINGGA HILIR SERTA PEMENUHAN INDUKAN BERKUALITAS MELALUI IKONTES TERNAK.
  2. TERKAIT DENGAN PERSOALAN BELUM CUKUPNYA CADANGAN DAN DAYA LISTRIK DAERAH MAKA KOMISI II SANGAT MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJEMPUT PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK YANG BARU. HAL INI SEJALAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT YANG MENCANANGKAN PROGRAM PROYEK LISTRIK 35 RIBU MEGA WATT (MW) OLEH KARENA ITU, SEMUA RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK YANG BARU MENJADI PRIORITAS UNTUK DAPAT SEGERA DIWUJUDKAN
  3. TERHADAP KEBERADAAN PERUSAHAAN YANG BEROPERASI MENGOLAH SUMBERDAYA ALAM BATUAN DAN MINERAL DI KABUPATEN SUMBAWA NAMUN BELUM MEMILIKI IJIN OPERASIONAL, MAKA KOMISI II MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT DITERTIBKAN. BAGI PERUSAHAAN YANG NAKAL SEGERA DIHENTIKAN AKTIFITAS OPERASIONALNYA.
  4. TERHADAP UPAYA MENJAGA KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAI DAERAH SWASEMBADA PANGAN. KOMISI II MEMBERIKAN DORONGAN KEPADA APARATUR DI SKPD TEKNIS UNTUK DAPAT BEKERJA LEBIH HEBAT LAGI. ARMADA MOBIL OPERASIONAL YANG DIBERIKAN DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU AKSELERASI PENDISTRIBUSIAN SEGALA BANTUAN PEMERINTAH DAN UPAYA PEMBINAAN PETANI DI KABUPATEN SUMBAWA. TERKAIT DENGAN PRODUK UNGGULAN BIDANG PERTANIAN DAN PEMANFAATAN ALSINTAN YANG MERUPAKAN ASET DAERAH AGAR DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP PAD MAKA PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMBUAT REGULASI PERATURAN BUPATI SUMBAWA TERKAIT DENGAN STANDAR KEMASAN PENGIRIMAN HASIL BUMI SUMBAWA KE LUAR DAERAH DAN BESARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALSINTAN TERSEBUT.   SELANJUTNYA KOMISI II MENGAPRESIASI UPAYA PEMERINTAH DAERAH ATAS PROGRAM PERTANIAN ORGANIK YANG DIRENCANAKAN PADA TAHUN 2018 SEBANYAK 1000 HEKTAR DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA KOMODITI BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH SERTA KEDELAI SEBESAR 100 MILYAR RUPIAH. SUNGGUH INI ADALAH KABAR GEMBIRA DAN KEBUTUHAN PETANI KITA DITENGAH PERMASALAHAN LAHAN YANG SEMAKIN RUSAK AKIBAT PEMAKAIAN BAHAN KIMIA.
  5. TERKAIT DENGAN STOCK PANGAN DAERAH. KOMISI II MENDORONG AGAR POLA PENGADAAN STOCK PANGAN DAERAH DAPAT DILAKUKAN DENGAN ASAS MANFAAT DAN EKONOMIS. STOCK KITA SEBANYAK 32 TON YANG DIMANFAATKAN PADA SAAT TERJADI KRISIS PANGAN AKIBAT BENCANA ALAM HENDAKNYA DAPAT DIJAMIN KUANTITAS DAN KUALITASNYA. SELANJUTNYA PROGRAM KETAHANAN PANGAN KELUARGA MELALUI KEGIATAN PENANAMAN PANGAN DI PEKARANGAN YANG DIKENAL DENGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL). KOMISI II MENDUKUNG SKPD TERKAIT DAPAT DIINTEGRASIKAN DENGAN DANA DESA SEHINGGA SELURUH DESA DAPAT MEMPROGRAMKAN KEGIATAN TERSEBUT DENGAN PEMBINAAN DARI DINAS.
  6. TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUMBAWA, PADA RANCANGAN PROGRAM APBD TAHUN 2018, TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM PRIORITAS YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PERHATIAN ADALAH PROGRAM LAHAN TERINTEGRASI YANG TIDAK HANYA MENGHASILKAN GARAM TETAPI JUGA IKAN, DAN MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH. SEBAGAIMANA DITETAPKAN KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAI 1 DARI 20 DAERAH YANG AKAN MENJADI SENTRA INDUSTRI GARAM DI INDONESIA., BEGITU PULA PROGRAM LAINNYA YAKNI PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL, OPTIMALISASI PAD DARI SEKTOR PERIKANAN, PEMBANGUNAN  DERMAGA, REVITALISASI PABRIK ES YANG BELUM BEROPERASI, PENINGKATAN PRASARANA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI),  PEMBANGUNAN FISIK PELABUHAN, PEMBINAAN FORUM KELOMPOK USAHA BERSAMA (FKUB), PENGELOLAAN IRIGASI TAMBAK (PITAB), OPRIMALISASI KARTU NELAYAN, SOSIALISASI ASURANSI NELAYAN DAN PENGAMANAN WILAYAH LAUT. KOMISI II MERASA PRIHATIN DENGAN AKSI ILEGAL FISHING YANG TERJADI DI PERAIRAN LAUT TELUK SALEH DAN SEKITARNYA OLEH KARENA ITU KOMISI II MENGHARAPKAN AGAR DAPAT DIANGGARKAN UNTUK PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN PERAIRAN LAUT DARI ILEGAL FHISING SEHINGGA KITA TIDAK SEMATA-MATA MENARGETKAN PAD DARI MASYARAKAT NAMUN JUGA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ATAS USAHA MEREKA.
  7. TERKAIT DENGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG SEMAKIN BERBENAH DIRI, KOMISI II MENDORONG OPTIMALISASI KEBERADAAN BADAN INI SEBAGAIMANA SURAT DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 503/5723/BAK TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2017 TENTANG OPTIMALISASI KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH. DALAM PENYUSUNAN APBD 2018 TELAH DIATUR BAHWA PEMERINTAH DAERAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENDANAAN UNTUK PENINGKATAN TATALAKSANA, KUALITAS, DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN. KOMISI II  TERUS MENDORONG  PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI  DENGAN MEMAKSIMALKAN PELAYAN BIDANG PERIZINAN DAN MENERBITKAN PANDUAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMBAWA BERUPA RENCANA UMUM  PENANAMAN MODAL (RUPM) DAN APLIKASI INTERAKTIF POTENSI INVESTASI.BEGITU PULA USUL UNTUK MEREVISI PERDA TERKAIT RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN, IMB DAPAT DITINDAKLANJUTI KEDEPANNYA.
  8. TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN PASAR INDUK. KOMISI II BERHARAP DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEHINGGA PENGERJAAN PASAR INDUK DAPAT TEREALISASI. BEGITU PULA PEMBANGUNAN PASAR BRANG BARA DAN PASAR UTAN DIHARAPKAN DAPAT SELESAI TEPAT WAKTU. TERHADAP PEMBANGUNAN PASAR LANGAM DAN PETAK LOS PASAR BRANG BIJI, KOMISI II MENGHARAPKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.
  9. TERHADAP PENINGKATAN PAD DARI PRODUK LOKAL DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MEMBREAKDOWN REGULASI BERUPA PERATURAN BUPATI TERKAIT DENGAN BEBERAPA PRODUK UNGGULAN DAERAH SEHINGGA POTENSI PAD DARI SEKTOR TERSEBUT BENAR BENAR KITA MAKSIMALKAN. BEGITU PULA DARI SEKTOR TERA. UNTUK MENJAMIN UKURAN DAN BERAT BARANG YANG DIJUAL DI MASYARAKAT DIHARAPKAN DAPAT DILAKUKAN TERA ULANG TIMBANGAN MASYARAKAT DAN BEBERAPA YANG BELUM DILAKUKAN DIANTARANYA ADALAH TERA DI DI PELABUHAN, TERA DI BANDARA, TERA PENGUKURAN KADAR AIR HASIL BUMI. BEGITU PULA KEBERADAAN ROMBONG DAN PETAK KIOS YANG DISIAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PERLU DIDATA ULANG DAN DIPERBAIKI PERJANJIAN KONTRAKNYA SUPAYA TIDAK MENJADI SUMBER PAD YANG HILANG
  10. TERHADAP KONDISI KEKERINGAN DAN KURANGNYA KETERSEDIAAN AIR BERSIH MASYARAKAT, KOMISI II BERHARAP KEPADA PEMERINTAH DAERAH, UNTUK DAPAT MELAKUKAN LANGKAH – LANGKAH ANTISIPASI SECARA BERSAMA SAMA DIANTARANYA MELAKUKAN PEMBUKAAN POS PENGADUAN MASYARAKAT DAN MENJALIN KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BATU LANTEH UNTUK DAPAT MENYUPLAI KEBUTUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT. ADAPUN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA YANG TELAH MENYIAPKAN WATERCANON UNTUK MENDISTRIBUSIKAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT DI BEBERAPA WILAYAH YANG MENGALAMI KEKERINGAN, KOMSI II MEMBERIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA.

13.TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH. KOMISI II  BERHARAP AGAR DAPAT DILAKUKAN REVITALISASI DAN EVALUASI ATAS KINERJA PENGELOLA, DEMIKIAN PULA TERHADAP PD BPR NTB SUMBAWA KOMISI II BERHARAP KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK KONSISTEN DALAM MEMPERJUANGKAN HAK HAK DAERAH. LANGKAH TERBAIK DAN KEBIJAKAN STRATEGIS HENDAKNYA DAPAT DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA SEHINGGA SEMUA PIHAK DAPAT MEMAHAMI DENGAN JELAS LANGKAH LANGKAH PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN PERUSAHAAN DAERAH YANG ADA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

MENGAKHIRI LAPORAN KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT INI. KAMI MENYAMPAIKAN  BAHWA MITRA KERJA KOMISI II ADALAH MITRA KERJA YANG MENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN MENGELOLA SUMBER  PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH, OLEH KARENANYA ORANG ORANG YANG ADA DIDALAMNYA ADALAH ORANG ORANG YANG HEBAT DAN SESUNGGUHNYA BAIK MENJADI HEBAT. BUKAN BEKERJA SECARA BIASA BIASA SAJA NAMUN HARUS LUAR BIASA. UNTUK ITU DALAM PROSES PEMBAHASAN INI HENDAKNYA SELALU DIBANGUN SEMANGAT BERMITRA YANG BAIK DAN KOORDINASI YANG INTENS. KAMI SADAR BAHWA SELAMA PROSES KEMITRAAN INI PASTI TERDAPAT HAL YANG KURANG NAMUN KAMI YAKIN DENGAN SEMANGAT UNTUK MAJU DAN BERBENAH DIRI SEMUANYA AKAN BERSINERGI DALAM MEMBANGUN DAERAH UNTUK SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT.

DEMIKIANLAH LAPORAN KOMISI II DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MENYETUJUI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018.   AKHIRNYA ATAS SEGALA PERHATIANNYA, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, WASSALAMU ‘ALAIKUM WAR. WAB.

 

 

SUMBAWA BESAR 15 NOVEMBER  2017

KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

ABDUL RAFIQ                                      : (KETUA)

  1. SALMAN AL FARIZI SH : (WAKIL KETUA)

MUHAMMAD YAMIN, SE. M.Si             : (SEKRETARIS)

SALAMUDDIN MAULA                          : (ANGGOTA)

HASANUDDIN, SE                                : (ANGGOTA)

I NYOMAN WISMA                                : (ANGGOTA)

MUHAMMAD YASIN MUSAMMA, S.AP     : (ANGGOTA)

BERLIAN RAYES, S.Ag                         : (ANGGOTA)

HAMZAH ABDULLAH                           : (ANGGOTA)

MUHAMMAD NUR S.PDi                      : (ANGGOTA)

 

 

LAPORAN KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

By
-

LAPORAN KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

 

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI  WABARAKATUH.

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

 

YTH.     BUPATI SUMBAWA DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA

YTH.     PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SUMBAWA

YTH.     PARA ANGGOTA FOKUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

YTH.     SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH DAN KEPALA DESA SE- KABUPATEN SUMBAWA

YTH.     PIMPINAN PARTAI POLITIK, PEMUKA AGAMA,  PEMUKA MASYARAKAT, TOKOH WANITA DAN TOKOH PEMUDA, INSAN PERS SERTAPIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN

 

SINGKATNYA PARA SAHABAT SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

 MELALUI KESEMPATAN YANG BAIK INI, SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERSILATURRAHIM GUNA MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2018, DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT, AMIN.

KEMUDIAN SHALAWAT DAN SALAM TIDAK LUPA SENANTIASA KITA PERSEMBAHKAN KEPADA JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, PARA SAHABAT, KELUARGA DAN PARA PENGIKUT BELIAU YANG SELALU TAAT MENJALANKAN RISALAH DAN SUNNAH BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

HADIRI SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,

MENGAWALI PENYAMPAIAN LAPORAN INI, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIHKEPADA BUPATI SUMBAWAYANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 DAN JAWABAN BUPATI ATAS  PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN  YANG DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA YANG LALU.  KAMI, JUGA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH MEMBAHAS DAN MENYAMPAIKAN TANGGAPAN DAN PEMANDANGANNYA PADA SIDANG SEBELUMNYA

PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 INI MERUPAKAN MEKANISME DAN PROSEDUR TERAKHIR DALAM PROSES PENETAPAN APBD YANG HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN MEKANISME YANG ADA

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

PEMBAHASAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BERSAMA SATUAN PERANGKAT DAERAH YANG DIDAMPINGI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), PADA TAHUN ANGGARAN INI MERUPAKAN PEMBAHASAN YANG SANGAT MENARIK, MENGINGAT KONDISI KEUANGAN DAERAH DAPAT DIKATAKAN CUKUP MEMPRIHATINKAN, HAL ITU TERLIHAT PADA SAAT PEMBAHASAN BERLANGSUNG, HAMPIR SELURUH PERANGKAT DAERAH MENDAPATKAN PAGU ANGGARAN YANG LEBIH RENDAH DARI TAHUN-TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA, AKIBATNYA ADA SEJUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSEKALA PRIORITAS DAN PENTING, HARUS DITUNDA PELAKSANAANYA.

KONDISI KEUANGAN DAERAH YANG DEMIKIAN ITU, JUSTRU MEMBUAT KAMI MEMERAS OTAK, BERFIKIR KERAS DAN BERFIKIR CERDAS UNTUK BERUPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN MENGAKOMODIR APA YANG MENJADI HARAPAN PERANGKAT DAERAH YANG SEBELUMNYA TIDAK TERAKOMODIR DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) MEREKA. KONDISI ITU JUGA TIDAK MENGURANGI DINAMIKA DAN KEJELIAN PARA ANGGOTA KOMISI DALAM MENGKRITISI,  MENGANALISIA SERTA MENGAKAJI BERBAGAI PROGRAM YANG DIUSULKAN, DALAM UPAYA UNTUK MELAHIRKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG PRO KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT.

BAHKAN, YANG MENARIK DALAM PROSES PEMBAHASAN DI KOMISI I, YAKNI TERHADAP PROGRAM YANG KAMI NILAI SANGAT PENTING DAN URGEN SEPERTI KEGIATAN DIKLAT PIM DAN DIKLAT TEKNIS YANG SEBELUMNYA ANGGARAN YANG DIUSULKAN DITOLAK TAPD DENGAN ALASAN KETERBATASAN ANGGARAN, NAMUN KARENA KAMI MENILAI KEGIATAN TERSEBUT MENYANGKUT HAJAT HIDUP APARATUR SIPIL NEGARA KEDEPAN, SEHINGGA SELURUH ANGGOTA KOMISI I DPRD SUMBAWA BERSEPAKAT UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN ANGGARAN YANG CUKUP BESAR KEPADA PERANGKAT DAERAH TERSEBUT, YANG ANGGARANYA DIAMBIL DARI ANGGARAN PROGRAM ASPIRASI, DUKUNGAN ITU KAMI BERIKAN SEBAGAI BENTUK KOMITMEN DAN DUKUNGAN KAMI TERHADAP PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH INI DALAM RANGKA MENUJU KABUPATEN SUMBAWA YANG HEBAT DAN BERMARTABAT.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

PADA KESEMPATAN KAMI SAMPAIKAN, BAHWA DARI HASIL PEMBAHASAN YANG CUKUP KOMPREHENSIF, KAMI MENYEPAKATI DAN MENYETUJUI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BPMD), INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP DAN LINMAS), DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL), BADAN KESATUAN POLITIK DALAM NEGERI (BAKESBANGPOLDAGRI),  BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP), SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA, TANPA ADANYA RASIONALISASI DAN SINGKRONISASI, TETAPI HANYA DILAKUKAN PERGESERAN ANGGARAN TANPA MERUBAH PAGU ANGGARAN YANG TELAH DITETAPKAN.

 

KAMI MENILAI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG USULKAN SUDAH REALISTIS DAN RASIONAL SERTA SUDAH MENGEDEPANKAN PRINSIP SKALA PRIORIAS, SEHINGGA KAMI MENYEPAKATI AGAR PROGRAM TERSEBUT DAPAT DISETUJUI UNTUK DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018 MENDATANG.

 

SELAMA PROSES PEMBAHASAN BERLANGSUNG, MASUKAN DAN SARAN JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA OPD MITRA, SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMACU SEMANGAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SELANJUTNYA MENCERMATI HAL-HAL YANG BERKEMBANG DALAM PEMBAHASAN, SERTA MEMPERHATIKAN MASUKAN DAN SARAN DARI ANGGOTA KOMISI, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN-CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH BUPATI SUMBAWA SEBAGAI BERIKUT :

  1. TERHADAP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD), KAMI HARAPKAN AGAR DAPAT BERPERAN AKTIF DALAM MENGAWAL PELASAKSANAAN PROGRAM YANG ADA DI DESA, TERUTAMA PROGRAM KREDIT SAHABAT YANG DIHAJATKAN UNTUK MEMBEBASKAN DESA DARI RENTENIR, AGAR DILAKSANAKAN SECARA KONSEKWEN DAN TEPAP SASARAN.

 

MENGINGAT MASIH ADA CUKUP BANYAK DESA YANG BELUM TERAKOMODIR DALAM PROGRAM KERABAT TERSEBUT, TERUTAMA DESA-DESA TERPENCIL, KAMI HARAPKAN AGAR KEDEPAN DAPAT DIPRIORITASKAN. DEMIKIAN JUGA TERHADAP  MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PROGRAM KERABAT, AGAR DAPAT MENGAKOMODIR KEMPONEN  MASYARAKAT LAINNYA.

 

SELANJUTNYA TERHADAP BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG DIHAJATKAN UNTUK PROGRAM ASPIRASI, DIHARAPKAN KEPADA KEPADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,AGAR SENANTIASA DAPAT MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA MAKSIMAL, SEHINGGA PROSES PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN.

 

SEMENTARA TERKAIT DENGAN ADANYA IDE UNTUK MENGGELAR PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK YANG DISINERGIKAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA TAHUN MENDATANG, KAMI SANGAT MENDUKUNG RENCANA TERSEBUT, KARENA MELALUI MEKANISME PEMILIHAN SEPERTI ITU AKAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN TERUTAMA DARI SISI PENGANGGARANNYA.

 

  1. TERHADAP INSPEKTORAT, AGAR TETAP MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN UNTUK MENGURANGI TERJADI PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DAN DIHARAPKAN AGAR REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI AGAR LEBIH TEGAS, HAL INI PENTING UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERAH KEPADA APARATUR YANG MELANGGAR TERSEBUT, DENGAN TETAP MENGACU KEPADA ATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BERLAKU.

 

TERKAIT PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DI DESA YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH DAERAH, KAMI HARAPKAN AGAR DAPAT DILAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, SEHINGGA DALAM IMPLEMETNASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TIDAK TERJADI MASALAH DI KEMUDIAN HARI.

 

  1. TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT , KAMI MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS KINERJA SELAMA INI DALAM MENGGAWAL KEBIJAKAN DAERAH KHUSUSNYA DALAM MELAKUKAN OPERASI PENERTIBAN MASYARAKAT, DAN BERHARAP AGAR KE DEPAN TERUS MENINGKATKAN KINERJA DAN PRESTASI DALAM MEMBERIKAN PENGAYOMAN KEPADA MASYARAKAT.
  2. KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP), PERLU KAMI INGATKAN AGAR TIDAK MUDAH MENGELUARKAN REKOMENDASI TERKAIT PERPINDAHAN PEGAWAI TERUTAMA TERHADAP PEGAWAI-PEGAWAI FUNGSIONAL YANG BERTUGAS DI DAERAH TERPENCIL, PEGAWAI YANG SUDAH MENETAP DAN BERKELUARGA, TANPA MELALUI KAJIAN DAN PERTIMBANGAN YANG MATANG, KARENA KEKELIRUAN DALAM MEMINDAHKAN PEGAWAI TERSEBUT AKAN MEMBUAT KINERJA  MENJADI KURANG BAIK.

 

  1. TERHADAP SEKRETARIAT DAERAH, KHUSUSNYA BAGIAN PERTANAHAN, KAMI HARAPKAN AGAR BERHATI-HATI DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, KARENA TIDAK JARANG PENGADAAN TANAH INI BERUJUNG PADA MASALAH HUKUM.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SEBELUM MENGAKHIRI LAPORAN INI, KAMI INGIN MENYAMPAIKAN SECARA KHUSUS KEPADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) ATAS KINERJA DAN DEDIKASI SELAMA PROSES PEMBAHASAN ANGGARAN INI BERLANGSUNG, SEHINGGA PEMBAHASAN APBD TAHUN 2018 INI DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DAN PENUH TANGGUNGJAWAB.

KAMI MENILAI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNJAWAB SESUAI DENGAN RUH PEMERINTAHAN YANG HEBAT DAN BERMATRABAT, HAL INI DITANDAI DENGAN CEPATNYA PROSES PEMBAHASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 YANG DAPAT DILAKUKAN PADA AKHIR BULAN OKTOBER 2018, PEMBAHASAN ANGGARAN INI  LEBIH CEPAT DARI PEMBAHASAN ANGGARAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, OLEH KARENA ITU ATAS KINERJA BAIK ITU KAMI BERHARAP KEPADA BUPATI SUMBAWA, AGAR MEMBERIKAN PERHATIAN, KARENA KINERJA YANG BAIK TERSEBUT MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI ARAHAN PIMPINAN DAERAH DIBAWA PEMERINTAHAN HUSNI-MO.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

DEMIKIAN LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN, SERAYA MENGUCAPKAN  BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MENYETUJUI RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018.

TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

 

 

 

 

                                         WABILLAHITOFIK WAL HIDAYAH

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

 

SUMBAWA BESAR, 15 NOVEMBER 2018

 

KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

SYAMSUL FIKRI AR, S.AG, M.SI       : KETUA               

EDI SYARIFUDDIN                           : WAKIL KETUA            

  1. ARDI JULIANSYAH, SIP : SEKRETARIS          
  2. NURDIN MARJUNI, SH : ANGGOTA

DRS. H. A. RAHMAN, HMS, SPd        : ANGGOTA                             

RAMLIYANTO, SH                              : ANGGOTA                             

ADIZUL SYAHABUDDIN, SP              : ANGGOTA

SARIPUDDIN, SPd                            : ANGGOTA

HAIRIL                                             : ANGGOTA

 

 

 

 

Laksma TNI Suradi Dukung Pemilikan Rumah Bagi Personel Bakamla RI

By
Puspen TNI
-

sumbawanews.com,- Kepala Biro Umum Bakamla RI Laksma TNI Suradi A.S., S.T., S.Sos., M.M. menghadiri Sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di Kantor Bakamla RI Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (16/11/2017).

 

Dalam sambutannya, Laksma TNI Suradi sangat mendukung adanya program ini. “Ini adalah kesempatan langka sehingga harus ditanggapi serius untuk memenuhi kebutuhan mendasar, yaitu sandang, pangan, dan papan”, ujarnya.

 

Dengan adanya skema FLPP ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan proses yang mudah dan juga penetapan DP yang ringan, mulai dari 1%. Selain itu bunga yang dikenakan oleh bank yang berpartisipasi dalam program FLPP terbilang cukup rendah dan rentang waktu kredit dapat disesuaikan dengan kemampuan pembeli.

 

Pada kesempatan ini, turut hadir pula Direktur Layanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) D.T. Saraswati. Saraswati menyampaikan apresiasinya kepada Bakamla RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini, yang cukup penting bagi personel Bakamla RI. “Kebutuhan papan melalui program FLPP sangatlah dibutuhkan bagi PNS maupun TNI/Polri untuk mensejahterakan masyarakat agar lebih mudah dalam mendapatkan rumah”, imbuhnya. “Kebutuhan sandang dan pangan sudah terpenuhi, namun kebutuhan papan masih dirasa sulit untuk dimiliki oleh semua orang,” tambahnya.

 

Turut hadir pula perwakilan dari 8 pengembang perumahan yang tersebar di wilayah Jabodetak. Tidak hanya memasarkan produk perumahannya, pengembang juga mengedukasi personel dalam memilih properti yang tepat baik dalam hal lokasi dan juga pembiayaannya. Tidak ketinggalan, terdapa pula perwakilan 5 bank nasional yang berpartisipasi dalam program FLPP untuk dapat langsung memberikan simulasi kredit kepada personel yang berminat untuk memiliki rumah. (Ahmad/Puspen TNI)

Panglima TNI : Sidang Ke-5 Ausindo HLC Tunjukkan Persahabatan Kedua Negara

By
Puspen TNI
-
????????????????????????????????????

sumbawanews.com,- Sidang ke-5 Austalia-Indonesia High Level Committee (Ausindo HLC) menunjukkan suatu ikatan hubungan persahabatan kedua negara yang telah terjalin akrab dan erat, baik pada tataran pimpinan maupun Perwira Staf kedua Angkatan Bersenjata.

 

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memimpin Sidang ke-5 Ausindo HLC bersama Pangab Australia Marsekal Mark D. Binskin. A. C., di Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/11/2017).

 

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa harus tetap optimis dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama antara TNI dan ADF. “Dengan membangun hubungan dan kerjasama yang sehat maka kedua negara akan ikut serta memberikan kontribusi pada perwujudan kawasan yang aman stabil dan kondusif serta lebih luas lagi perwujudan dunia yang damai dan tertib,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berkeyakinan bahwa kesemuanya itu dapat terwujud manakala semua tindakan dalam mewujudkan hubungan dan kerjasama senantiasa dilandasi semangat membangun hubungan dengan baik. “Atas dasar saling menghormati dan menghargai untuk kepentingan bersama kedua negara dan kedua Angkatan Bersenjata,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut,  Panglima TNI mengatakan bahwa kemajuan yang diperoleh dari masing-masing sub komite secara signifikan dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, hal ini sangat menggembirakan. “Pencapaian yang optimal tersebut merupakan hasil kerja keras kedua pihak yang telah memahami pentingnya hubungan baik antara TNI dan ADF serta lebih luas lagi hubungan bilateral kedua negara yang secara geografis bertetangga dan berbagi garis batas perairan,” katanya.

 

Panglima TNI mengajak para Ketua Sub-Komite dan semua peserta sidang ke-5 Ausindo HLC untuk dapat untuk dapat mengevaluasi dan membahas langkah-langkah komprehensif guna menjawab tantangan di masa mendatang dengan berupaya menciptakan inovasi-inovasi dan ide yang cemerlang sehingga menghasilkan kesepakatan yang lebih strategis produktif dan komprehensif.

 

“Kesemuanya itu akan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas, militer peningkatan keamanan perbatasan dan kawasan serta akan membantu terciptanya Confidence Building Measures (CBM),” ungkapnya.

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berharap melalui forum Ausindo HLC kedua pihak akan mampu memperkokoh hubungan dan kerjasama militer  kedua negara, yang secara tidak langsung ikut serta dalam memelihara dan menjaga stabilitas keamanan kawasan dan bahkan mampu mencegah kemungkinan timbulnya konflik karena kesalahpahaman.

 

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Marsekal Binskin atas kepemimpinan bersama pada Sidang ke-5 Ausindo HLC tahun 2017, sehingga sidang dapat berlangsung sangat baik dan menghasilkan kesepakatan yang sangat bermanfaat bagi kepentingan kedua pihak.

 

Sementara itu, Pangab Australia Marsekal Mark D. Binskin A.C. dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama yang lebih erat antara TNI dan ADF dapat mendukung langkah-langkah kontra teroris di kawasan. “Hal ini memiliki potensi menjadi sumbangsih yang bernilai bagi penciptaan kemanan di kawasan,” katanya.

 

Sebelum pelaksanaan Sidang ke-5 Ausindo HLC, Pangab Australia Marsekal Mark D. Binskin. A. C. melaksanakan kunjungan ke Museum Bhakti TNI,  selanjutnya diterima dengan jajar kehormatan di Plaza Mabes TNI yang dilanjutkan dengan Courtesy Call (CC) dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di ruang tamu Panglima TNI Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. (Ahmad/Puspen TNI)

Bakamla RI dan Masyarakat Pesisir Sambas Bahas Desa Maritim

By
Puspen TNI
-

sumbawanews.com,- Gagasan pembentukan desa maritim dibedah dalam perspektif ilmu pemerintahan. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan pada pertemuan Bakamla RI dengan puluhan masyarakat setempat yang berasal dari enam desa pesisir Kab. Sambas, di Kantor Kec. Selakau, Kab. Sambas, Rabu (15/11/2017).

 

Kepala desa dan sebagian warga dari enam desa, yaitu Desa Sei Nyirih, desa Kuab, Desa Parit Baru, Desa Sungai Rusa, Desa Sungai Daun, dan Desa Semelagi Besar terlihat memadati ruangan di Kantor Camat Selakau untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Tahapan Pembentukan Desa Maritim yang diselenggarakan subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri dan Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan Keselamatan Laut tersebut.

 

Membuka acara pagi ini, Direktur Kerja Sama Sandi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan desa maritim yang digagas Bakamla RI ini, yaitu untuk membantu komunitas masyarakat dalam memberdayakan sumber daya manusianya, meningkatkan kesejahteraan,  kualitas hidup, dan lingkungan, serta agar dapat menjadi mitra Bakamla RI dalam mendukung patroli laut untuk peningkatan keamanan dan keselamatan laut.

 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang konsepsi desa maritim, hadir pakar ilmu pemerintahan dari Unpad Drs. Pipin Hanapiah, M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini menjelaskan secara rinci tentang pengertian ilmu pengetahuan dan pemerintahan dikaitkan dengan Pembentukan Desa Maritim Nasional.

 

Menurut Pipin, dalam pemerintahan ada urusan-urusan yang harus diperhatikan, seperti urusan regulasi, fasilitasi, pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dst. Selanjutnya perlu dipikirkan juga kepentingan dari sisi pemerintah dan masyarakat. Ada berbagai kepentingan yang harus dipenuhi seperti kepentingan keamanan, keselamatan, perlindungan, perdamaian, kesejahteraan, kebebasan, keadilan, dan kebahagiaan.

 

Menurutnya, desa maritim perlu atau tidak dibentuk, bermanfaat atau tidak, merupakan keputusan masyarakat/rakyat, dan pemerintah hanya sebagai penampung aspirasi tersebut. Selain itu,  tata kelola kerjasama pemerintah-masyarakat-swasta, bersama sama membangun sesuai kemampuannya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menjadi cara yang sebaiknya ditempuh untuk mewujudkan gagasan desa maritim.

 

Selanjutnya Pipin juga memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan desa maritim. Pertama, lautan dan daratan yang luas, kedua, fasilitas untuk penghidupan saat ini yang dirasakan masih kurang, ketiga kurangnya pengetahuan masyarakat. Sebagai gambaran, diluar pesisir Sambas, nelayan asing memiliki pengetahuan yang lebih banyak untuk mengetahui kekayaan alam didalam laut melalui citra satelit yang dimiliki. Keempat, lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan, kelima penegakan hukum yang masih lemah, semangat dan disiplin kerja yang masih rendah. Keenam, tantangan kesejahteraan.

 

Ada pula beberapa ancaman yang harus diwaspadai, diantaranya arus peradaban globalisasi dan teknologi informasi tanpa batas, dimana “siapa kuat, itulah pemenangnya”.

 

Jalan keluarnya, lanjutnya, teguhkan kerjasama dan koordinasi  antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengelola sumber daya maritim, serta membentuk pemberdayaan desa-desa maritim. Pipin juga menyatakan perlunya memvitalkan Bakamla RI dengan UU yang dapat menguatkan dengan kewenangan, tupoksi, anggaran, dan sinergi program yang berkelanjutan. Juga memberdayakan masyarakat pesisir dan desa maritim sebagai program kerja andalan dan unggulan.

 

Strategisnya itu adalah program bersama, kepentingan bersama, milik Indonesia. Bukan desa aceh atau desa Papua, misalnya, tapi desa maritim Indonesia, ujarnya mengakhiri sesi paparan.

 

Beberapa pertanyaan muncul pada sesi tanya jawab, diantaranya tentang bagaimana regulasinya, serta bagaimana tindak lanjutnya ke depan. Dibentuk dari desa yang sudah ada atau membentuk kawasan baru, yang semuanya dijawab oleh nara sumber dalam suasana penuh keakraban.

 

Selaku moderator pemandu acara yaitu Kasubdit Potkes Kamla Kombes Pol Suharwiyono, S.H., M.H., menyimpulkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim diperlukan pembentukan desa maritim, dan untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pembentukan desa maritim menjadi kebutuhan baik masyarakat maupun negara, simpulnya.

 

Pada sesi terakhir acara diberikan 50 unit life jacket kepada para nelayan. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada lima kepala desa yang hadir dan satu perwakilan. Acara diakhiri dengan foto bersama.

 

Turut hadir dalam acara ini Kadis Perikanan, Peternakan, Kesehatan Hewan Kab. Sambas Ir. Ilham Sehan dan Camat Selakau Burhani B. Soni. Selain itu hadir pula perwakilan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, perwakilan Pos Pengamat TNI-AL Pemangkat Sambas, perwakilan Polairud Polres Sambas, dan perwakilan PSDKP Kab. Sambas.

 

Turut serta dalam rombongan Bakamla RI  mendampingi Direktur Kerma Bakamla RI antara lain Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Kolonel Kav M. Irawadi, S.E., Kasubdit Pengembangan Potkes Kamla Kombes Pol Suharwiyono, S.H., M.H., Kasi Kerjasama Non Pemerintah Ariana Listyawati, S.Pd., Kasi Kerjasama Lembaga Pemerintah Akhmad Firdaus, S.IP., M.Si., dan Kasie Potensi Keselamatan Laut Tri Rah Astuti, S.E. (Ahmad/Puspen TNI)

Mantan Kepala BPOM: SKM Seharusnya Kental Bukan Karena Gula

By
redaksi sumbawanews
-
Aksi Teatrikal Kampanyekan Bahaya Susu Kental Manis untuk Anak oleh DKR di acara CFR Minggu (30/7/2017)

Mantan Kepala BPOM: SKM Seharusnya Kental Bukan Karena Gula

Jakarta, Sumbawanews.com.- Polemik iklan susu kental manis yang terus bergulir hingga hari ini turut menyita perhatian masyarakat periklanan. Susilo Dwihatmanto, Sekretaris Badan Pengawas Periklanan mengakui secara internal permasalahan iklan SKM sudah mulai di bahas.

Dijelaskan Susilo, susu merupakan produk yang memiliki peraturan sangat ketat dalam beriklan. Dibandingkan produk yang lain, iklan susu sebelum beredar harus melalui perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Demikian juga dengan susu kental manis, sebelum tayang di televisi pasti harus mengantongi izin BPOM terlebih dahulu,” jelas Susilo.

Oleh karena itu, jika kemudian terdapat persoalan pada iklan susu kental manis, maka BPOM adalah pihak yang perlu melihat lagi produk yang diiklankan tersebut.

“Selain BPOM, Kemenkes juga punya aturan tentang susu kental manis, sehingga regulasi dari kedua instansi ini yang dijadikan acuan dalam memproduksi iklan,” jelas Susilo.

Dihubungi secara terpisah, mantan Kepala BPOM Roy Sparinga menuturkan berdasarkan kategori, SKM memang termasuk kedalam kelompok susu, tidak hanya di Indonesia, namun juga secara global. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah kesalahan dalam pemanfaatan produk.

“Sebenarnya tidak hanya susu kental manis. Tapi gula garam lemak yang secara umum juga menjadi concern Kemenkes. Seharusnya ini dapat menjadi ancang-ancang bagi industry untuk mereformula produk, sehingga nanti kentalnya itu bukan karena gula,” jelas Roy.

Sebagaimana diketahui, konsumsi gula garam lemak berlebih disinyalir sebagai penyebab meningkatnya angka penyakit tidak menular.

Sebelumnya, saat masih menjabat kepala BPOM, ia pernah memanggil para pelaku industry terkait gula garam lemak.

“Kepada pelaku industry saya sampaikan agar mereformulasi produk pangan dengan mengurangi kadar gula garam lemak,” ujar Roy.

Himbauan untuk reformulasi tersebut mengingat keprihatinan Menteri Kesehatan akan tingginya prevalensi penyakit tidak menular yang disebabkan oleh gula garam lemak semakin tinggi.(**/sn01)

Panglima TNI : Ausindo HLC Refleksi Kerja Sama antara TNI dan ADF

By
Puspen TNI
-
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

(Puspen TNI. Kamis, 16 November 2017).  Australia – Indonesia High Level Committee (Ausindo HLC) merefleksikan tonggak yang kokoh dalam hubungan dan kerja sama antara TNI dan Australia Defense Force (ADF) di satu pihak dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia di pihak lain.

 

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada acara jamuan makan malam resmi dengan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Australia selaku Ketua Delegasi Australia Marsekal Mark D. Binskin. A. C. dalam rangka Forum ke-5 Ausindo HCL, di Wisma A. Yani, kediaman Panglima TNI, Jakarta Pusat, Rabu malam (15/11/2017).

 

Dalam kesempatan tersebut juga Panglima TNI mengatakan bahwa hubungan yang telah terbina dengan sehat tersebut akan merintis pada peningkatan dan perluasan interaksi kolaboratif antara dua pihak guna mencapai masa depan yang lebih cemerlang dalam berbagai kegiatan strategis. “Akhirnya akan memberikan manfaat strategis bagi kedua negara, khususnya kedua Angkatan Bersenjata,” katanya.

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa sebagai dua negara bertetangga, langkah terbaik bagi kedua pihak adalah melakukan segala sesuatu yang positif bagi kepentingan strategis kedua negara, terlebih jika dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis dengan beragam tantangan dan ancaman yang berkembang dewasa ini. “Indonesia dan Australia perlu bekerja sama dengan bergandengan tangan guna menghadapi dan mengatasi tantangan dan ancaman,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berharap bahwa kedua pihak dapat memperoleh manfaat besar untuk keamanan wilayah dengan berbagai inovasi dan ide-ide cemerlang yang strategis dalam pertemuan ini. “Pentingnya peningkatan kerja sama yang lebih komprehensif guna manfaat bersama sehingga dapat memberikan kontribusi dan perwujudan kondisi yang aman, stabil dan damai di masing-masing kawasan kita,” ungkapnya.

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pangab Australia Marsekal Mark D. Binskin. A. C. beserta segenap Delegasi Australia guna secara bersama memimpin Sidang ke-5 Ausindo HLC tahun 2017.

 

Sementara itu dalam sambutannya, Pangab Australia Marsekal Mark D. Binskin. A. C. menyampaikan bahwa Sidang HLC adalah suatu peluang penting bagi kedua pihak untuk mendiskusikan kesempatan dan tantangan bersama, dan juga untuk saling sepakat dalam menentukan arah ke depan berkaitan dengan kerja sama militer.

 

“Kepentingan bersama ini membuka banyak kesempatan untuk kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam hal kontra terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana alam, pasukan penjaga perdamaian dan intelijen,” katanya. (Badar/Puspen TNI)

1...2,5192,5202,521...2,535Page 2,520 of 2,535

Berita Terkini

All

Jaga Hubungan Kerukunan Umat Beragama, Danramil 1710-04/Tembagapura Berikan Bantuan Speaker Ke Gereja

Daerah Puspen TNI -
Timika, sumbawanews.com - Kerukunan umat beragama merupakan keutamaan dalam suatu wilayah demi menjaga stabilitas keamanan. Menyikapi pentingnya hal tersebut, Danramil 1710-04/Tembagapura, Kapten Inf Helly...

Desa Mantun Terus Genjot Persiapan MTQ tingkat Kecamatan Maluk Sumbawa BArat 2025 Yang Akan...

Agama awie -
Sumbawa Barat, sumbawanews.com,- Pemerintah Desa (Pemdes) Mantun terus melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Maluk 2025 yang akan...

Senam SKJ 88 Awali Kegiatan CFD Lanud Sultan Hasanuddin

Berita Puspen TNI -
Makassar - Suasana pagi yang cerah di Lanud Sultan Hasanuddin menjadi lebih semangat dengan pelaksanaan senam SKJ 88 yang mengawali kegiatan Car Free Day,...

Anjangsana Penuh Kasih, Satgas Yonif 715/Mtl Pererat Keharmonisan di Perbatasan Papua

Berita Puspen TNI -
Puncak Jaya - Satgas Yonif 715/Mtl melalui Pos Ramil Yambi terus menebar cinta dan kasih di sekeliling masyarakat Distrik Yambi yang membuktikan bahwa peran...

Danlanud Sultan Hasanuddin Resmi Menutup Dragrace Kejurprov Putaran 2

Berita Puspen TNI -
Makassar - Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., secara resmi menutup Dragrace  Kejuaraan Tingkat Provinsi...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]