Sumbawanews.com,- Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Laut China Selatan, China secara resmi menyelesaikan survei ilmiah menyeluruh di Scarborough Shoal—wilayah yang menjadi titik sengketa panas antara Beijing dan Manila. Meski mendapat kecaman dari Filipina dan kekhawatiran dari Amerika Serikat, Beijing menegaskan bahwa aktivitas tersebut sepenuhnya sah dan berada dalam hak kedaulatannya.
Tim peneliti dari Institut Oseanologi Laut China Selatan, di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China (CAS), melakukan misi ini sejak akhir Mei 2026. Misi yang berdurasi lebih dari sebulan itu bertujuan memetakan ekosistem laut dan dasar laut di sekitar Huangyan Dao, nama resmi China untuk Scarborough Shoal. Dalam konferensi pers, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah “bagian tak terpisahkan dari tanah air Tiongkok,” dan bahwa setiap aktivitas ilmiah di sana adalah hak eksklusif Beijing berdasarkan hukum internasional.
Namun, klaim ini bertentangan langsung dengan posisi Filipina, yang berargumen bahwa Scarborough Shoal berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)nya sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Manila telah berulang kali memprotes kehadiran kapal peneliti dan kapal penjaga pantai China di kawasan itu, menyebutnya sebagai bentuk “agresi diplomatis” yang mengancam stabilitas maritim.
Amerika Serikat, meski bukan pihak dalam sengketa wilayah, turut bersuara. Washington menilai survei ini sebagai bagian dari strategi sistematis China untuk memperkuat kendali de facto atas laut strategis tersebut—yang menjadi jalur perdagangan global senilai lebih dari $3,4 triliun per tahun dan diperkirakan menyimpan cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Kapal perang AS rutin melakukan operasi kebebasan navigasi di kawasan itu, menegaskan prinsip bahwa laut tidak boleh dijadikan “taman belakang” oleh satu negara.
China membantah bahwa misi ini bersifat militer atau provokatif. “Ini bukan soal kekuatan, tapi ilmu pengetahuan,” tegas Lin. Namun, analis keamanan regional memperingatkan bahwa setiap survei geofisika di perairan sengketa—terutama yang melibatkan pemetaan dasar laut—dapat memberikan data krusial untuk membangun infrastruktur militer, termasuk pangkalan bawah laut atau sistem pemantauan sonar.
Ketegangan di Scarborough Shoal bukanlah hal baru. Sejak 2012, ketika China mengusir kapal Filipina dari kawasan itu, wilayah ini menjadi simbol ketidaksetaraan kekuatan di Asia Tenggara. Kini, dengan keberanian Beijing yang semakin terbuka, dan respons lemah dari mekanisme regional seperti ASEAN, kawasan ini berpotensi menjadi titik awal konflik berskala lebih luas.
Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa Manila akan terus “menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan,” sambil memperkuat kemitraan keamanan dengan AS dan sekutu lainnya. Sementara China, dengan lantang, menyatakan bahwa “tidak ada ruang bagi intervensi asing dalam urusan internalnya.”
Dengan survei ini selesai, fokus kini beralih ke langkah selanjutnya: apakah China akan membangun fasilitas permanen di sana? Dan apakah AS dan sekutunya akan merespons dengan peningkatan kehadiran militer? Di tengah lautan yang penuh rahasia dan kepentingan, Scarborough Shoal kini bukan lagi sekadar gugusan karang—ia adalah batu ujian bagi tatanan maritim global.
