Thursday, June 25, 2026
Home Blog Page 114

Kemendagri Dorong SP2D Online Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Kementerian Dalam Negeri terus mempercepat penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai tulang punggung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi inti pembahasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digelar di Jakarta, Rabu (17/6), melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan bahwa SP2D Online bukan sekadar alat teknis, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara digital. “Kita bertemu hari ini bukan hanya untuk berdiskusi, tapi mencari solusi nyata agar elektronifikasi transaksi pemerintah daerah benar-benar berjalan cepat dan menyeluruh,” ujar Fatoni saat membuka rakor.

Ia menjelaskan, sistem SP2D Online secara langsung mempercepat proses pencairan anggaran, sekaligus menjadi pilar utama dalam ekosistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Dengan demikian, setiap transaksi keuangan daerah dapat dilacak secara real-time, mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan efisiensi belanja publik.

Fatoni mengapresiasi komitmen sejumlah pemerintah daerah dan BPD yang telah mulai menerapkan SP2D Online. Namun, ia menekankan bahwa percepatan ini memerlukan sinergi lebih kuat dengan regulator. Karena itu, OJK hadir dalam rakor bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan panduan teknis dan regulasi.

“Kehadiran OJK di sini adalah untuk memberi arahan konkret: bagaimana kita mempercepat implementasi ini tanpa melanggar prinsip kehati-hatian perbankan,” tambahnya.

Fatoni juga menegaskan bahwa pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) harus sepenuhnya mengacu pada kerangka hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pemilihan bank pengelola RKUD, lanjutnya, tidak boleh didasarkan pada pertimbangan politik atau koneksi, melainkan pada kriteria objektif: reputasi, kesehatan keuangan bank, kualitas layanan, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Di sisi lain, perwakilan OJK, Aprianus John Risnad, menyatakan bahwa digitalisasi keuangan daerah adalah bagian tak terpisahkan dari agenda nasional transformasi ekonomi. “ETPD bukan sekadar tren teknologi, tapi kebutuhan sistemik untuk memperkuat fiskal daerah dan mencegah kebocoran anggaran,” ujarnya.

John menekankan peran sentral BPD sebagai garda terdepan dalam transformasi ini. OJK, kata dia, sedang mendorong penguatan kapasitas BPD melalui peningkatan modal, modernisasi sistem TI, penguatan manajemen risiko digital, serta pengembangan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperluas jangkauan layanan. “Kami sudah siapkan indikator maturitas digital. BPD diminta mengukur dirinya sendiri, bukan menunggu instruksi,” tegasnya.

Rakor ini menandai langkah kolektif menuju sistem keuangan daerah yang tidak hanya modern, tetapi juga resilient—di mana setiap rupiah anggaran publik mengalir dengan efisien, tercatat secara digital, dan dapat dipertanggungjawabkan hingga ke tingkat terendah.

Pemerintah Hentikan Insentif Rp6 Juta, Penghematan Capai Triliunan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Setelah pemerintah resmi menghentikan insentif sebesar Rp6 juta per bulan bagi para penerima manfaat program Bantuan Gaji Negeri (BGN), angka penghematan anggaran mencapai triliunan rupiah dalam waktu singkat. Kebijakan ini, yang mulai berlaku efektif pada awal bulan ini, bertujuan untuk menyehatkan fiskal negara di tengah tekanan inflasi dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur strategis.

Insentif yang selama ini diberikan kepada sekitar 1,2 juta penerima—terutama pegawai swasta di sektor padat karya dan UMKM yang terdampak pandemi—telah mengalirkan dana hingga Rp7,2 triliun per tahun dari APBN. Dengan penghentian mendadak ini, pemerintah memperkirakan penghematan tahunan mencapai lebih dari Rp7,5 triliun, termasuk efek penyesuaian administratif dan pengurangan beban subsidi tidak langsung.

Kementerian Keuangan menegaskan, keputusan ini bukanlah bentuk pengurangan perlindungan sosial, melainkan restrukturisasi prioritas. Dana yang dialihkan akan dialokasikan ke program penguatan ketahanan pangan, subsidi energi terbarukan, dan bantuan langsung tunai yang lebih terarah bagi kelompok paling rentan. “Kita tidak menghapus bantuan, tapi memperbaiki mekanismenya agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Anggaran, yang menjabat saat ini.

Sejumlah pakar ekonomi menyambut positif langkah ini. Menurut peneliti dari LPEM FEB UI, kebijakan ini mencerminkan transisi dari pendekatan “bantuan sementara” menuju “pemberdayaan struktural.” “Insentif gaji memang penting di masa darurat, tapi jika dibiarkan terus-menerus tanpa jalan keluar, justru menunda reformasi ekonomi yang lebih mendasar,” katanya.

Namun, tidak semua pihak setuju. Serikat buruh dan asosiasi UMKM mengkhawatirkan dampak sosial terhadap keluarga pekerja berpenghasilan rendah yang belum sepenuhnya pulih dari guncangan ekonomi pasca-pandemi. Mereka meminta pemerintah segera mengganti insentif tersebut dengan program pelatihan keterampilan dan akses pembiayaan murah, bukan sekadar menghentikannya tanpa alternatif.

Pemerintah menanggapi dengan menjanjikan koordinasi intensif antar-kementerian untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Program Kartu Prakerja akan diperluas cakupannya, sementara pinjaman ultra-mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) akan ditingkatkan kapasitasnya hingga 40% dalam tiga bulan ke depan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengabaikan keadilan sosial—sebuah keseimbangan yang kini menjadi ujian utama dalam membangun ekonomi pasca-krisis.

Iran dan AS Resmi Teken Perdamaian

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat sebagai momen bersejarah yang membuka jalan menuju perdamaian abadi. Dalam unggahan resmi di platform X, Pezeshkian menegaskan bahwa kesepakatan ini lahir dari prinsip saling menghormati, bukan tekanan atau kekalahan.

MoU yang ditandatangani secara digital oleh Presiden AS Donald Trump dan Pezeshkian berisi 14 poin krusial. Di antaranya, komitmen untuk menghentikan semua bentuk konflik bersenjata di kawasan—termasuk di Lebanon—penghapusan total sanksi ekonomi terhadap Iran, serta janji kompensasi atas kerusakan akibat perang yang dimulai Februari 2026. Selain itu, Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya tanpa pembatasan, dan pasukan AS akan segera ditarik dari wilayah sekitar Iran.

Kedua negara sepakat merumuskan perjanjian damai permanen dalam waktu 60 hari ke depan. Proses ini diawasi secara ketat oleh pihak ketiga, termasuk Swiss, yang tetap menjadi lokasi pertemuan teknis meski MoU telah ditandatangani.

Respons internasional pun mengalir deras. China dan Rusia menyambut positif langkah ini sebagai titik balik geopolitik di Timur Tengah. Sementara di Washington, sebagian media AS mempertanyakan niat Iran, menyebut Trump “dipermainkan.” Namun, Pezeshkian menegaskan: “Kami tidak menawarkan janji kosong. Ini adalah komitmen nyata yang dibuktikan dengan tindakan, bukan retorika.”

Dalam pernyataannya, Pezeshkian juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak mengandung klausul terkait rudal balistik Iran—sebuah poin yang sebelumnya menjadi sengketa utama. Trump, dalam responsnya, menyatakan bahwa Iran berhak memiliki senjata pertahanan, sebagaimana negara-negara tetangganya.

Dengan ditandatanganinya MoU ini, dua negara yang selama puluhan tahun saling memusuhi kini berada di ambang perubahan mendasar—menggantikan kecurigaan dengan diplomasi, dan kekerasan dengan dialog. Dunia menanti, apakah kata-kata di atas kertas akan berubah menjadi perdamaian yang bertahan.

Trump Tegaskan Dirinya “Bos” di KTT G7

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu tawa dan perhatian para pemimpin dunia saat memasuki ruang pertemuan KTT G7 di Prancis pada Rabu (17/6/2026). Dengan nada santai namun tegas, ia menyampaikan: “Saya bosnya.” Ucapan itu, yang terdengar seperti lelucon, langsung disambut gelak para pemimpin negara anggota G7—Prancis, Kanada, Italia, Jepang, Inggris, dan Jerman—yang tengah bersiap menggelar sesi bersama IMF dan OECD.

Kehadiran Trump di KTT kali ini bukan sekadar formalitas diplomasi. Ia membawa serta sebuah pencapaian besar: kesepakatan awal antara AS dan Iran untuk menghentikan ambisi nuklir Teheran dan membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang mengalirkan 20% minyak dunia. MoU yang ditandatangani di Paris itu, meski hanya kerangka teknis, dianggap sebagai lompatan diplomatik yang mengguncang pasar global. Harga minyak anjlok lebih dari 5%, indeks saham Wall Street melambung, dan bursa Eropa ikut terdongkrak.

“Dalam banyak hal, yang paling ingin dibicarakan orang adalah fakta bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir dan Selat Hormuz akan segera dibuka kembali,” tulis Trump di platform Truth Social, menegaskan bahwa kesepakatan ini adalah buah dari kebijakan tegasnya—bukan diplomasi klasik.

Ketika ditanya oleh Perdana Menteri India Narendra Modi mengenai perubahan sikap para pemimpin Eropa yang sebelumnya kerap mengkritik kebijakan AS, Trump tak ragu menyatakan: “Saya pikir mereka sekarang menyadari bahwa saya benar. Tiba-tiba sekarang mereka semua ingin terlibat.” Pernyataan itu menjadi salah satu momen paling mencolok dalam KTT tahun ini, di mana isu stabilitas energi, keamanan Timur Tengah, dan peran AS sebagai penjaga tatanan global menjadi pusat perhatian.

Meski para pemimpin G7 tetap menjaga etika diplomasi, tak bisa dipungkiri bahwa gaya Trump—langsung, tidak konvensional, dan penuh klaim keberhasilan—telah mengubah dinamika pertemuan. Ia bukan hanya hadir sebagai presiden satu negara, tapi sebagai aktor yang mengendalikan narasi: dari pasar minyak hingga keamanan global, semua berputar di sekitar keputusannya.

Kesepakatan dengan Iran, yang sebelumnya dianggap mustahil, kini menjadi bukti bahwa diplomasi bisa berjalan lewat tekanan, bukan hanya negosiasi. Dan di tengah ruang pertemuan yang penuh kehormatan, satu kalimat sederhana—“Saya bosnya”—menggambarkan lebih dari sekadar kepercayaan diri. Ia adalah pernyataan kekuasaan, dalam bentuk yang tak bisa diabaikan.

Waymo Tarik Seluruh Robotaxi dari Jalan Bebas Hambatan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Perusahaan otomotif otonom Waymo mengumumkan penarikan massal terhadap seluruh armada robotaxinya di Amerika Serikat, menyusul insiden di mana kendaraan tanpa pengemudi gagal mengenali zona konstruksi jalan bebas hambatan dan tetap melaju dengan kecepatan tinggi di dalamnya. Penarikan ini, yang diajukan ke National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pada 17 Juni, mencakup 3.871 kendaraan yang menggunakan sistem pengemudi otomatis generasi kelima (ADS 5), dan dinyatakan memengaruhi 100 persen unit yang terlibat.

Masalah utama terletak pada kegagalan logika prioritas perangkat lunak. Menurut laporan resmi NHTSA, sistem ADS terkadang tidak mendeteksi tanda-tanda penutupan zona konstruksi, atau justru sengaja memilih melewati area tersebut karena berusaha menghindari bahaya lain di jalan raya—seperti kendaraan yang melambat atau rintangan tak terduga. Kedua skenario ini menghasilkan akibat yang sama: mobil otonom melaju kencang melalui zona kerja yang seharusnya ditutup.

Insiden pemicu dimulai pada April, ketika dua kendaraan Waymo di Phoenix melewati rambu penutupan ramp menuju zona konstruksi yang sudah direncanakan. Pada 18 Mei, tujuh kendaraan lain di wilayah Teluk San Francisco melintas di antara kerucut konstruksi menuju jalur yang sedang ditutup. Meski tidak ada kecelakaan atau cedera yang dilaporkan, kejadian ini memicu keputusan perusahaan untuk menghentikan sementara operasi di jalan bebas hambatan pada akhir Mei.

Setelah tinjauan mendalam oleh Dewan Keamanan Waymo pada 1 Juni, perusahaan memutuskan untuk mengajukan penarikan sukarela pada 8 Juni. Waymo menegaskan bahwa misinya adalah menjadi pengemudi paling tepercaya di dunia, dan bahwa langkah ini diambil secara proaktif setelah mengidentifikasi kelemahan performa di zona konstruksi. Perusahaan juga telah memberi tahu regulator federal dan negara bagian sebelum mengumumkan penarikan.

Namun, solusi permanen belum tersedia. NHTSA mencatat bahwa perbaikan permanen masih dalam pengembangan. Sebagai tindakan sementara, seluruh kendaraan Waymo kini dilarang masuk jalan bebas hambatan—keputusan signifikan mengingat layanan ini sebelumnya tersedia di San Francisco, Los Angeles, Phoenix, dan Miami.

Karena Waymo memiliki seluruh armadanya, tidak ada pemilik pribadi yang perlu diberi tahu. Pembaruan perangkat lunak akan diterapkan secara otomatis melalui pembaruan over-the-air (OTA) ketika solusi akhir siap. Penarikan ini tidak memengaruhi kendaraan generasi keenam Waymo, yang masih dapat beroperasi di jalan lokal.

Ini adalah penarikan kesekian kalinya dalam 28 bulan terakhir. Sebelumnya, Waymo pernah menarik 1.212 robotaxi pada Mei 2025 akibat tabrakan dengan pembatas jalan statis, dan 3.791 unit pada Mei 2026 setelah salah satu kendaraannya terseret arus ke sungai di San Antonio akibat melintasi jalan yang terendam banjir.

Dengan penarikan terbaru ini, Waymo kembali menjadi pusat perhatian dalam debat global tentang keselamatan kendaraan otonom—menunjukkan bahwa bahkan teknologi paling canggih sekalipun masih menghadapi tantangan mendasar dalam memahami dinamika kompleks jalan raya.

RI-Rusia Galang Kerja Sama Nuklir untuk Ketahanan Energi

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong percepatan kerja sama nuklir antara Indonesia dan Rusia guna memperkuat ketahanan energi nasional dalam tiga tahun ke depan. Dorongan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Rusia di Kazan, yang memperingati 35 tahun kemitraan kedua belah pihak.

Sugiono menekankan bahwa pengalaman Rusia dalam teknologi nuklir—terutama melalui perusahaan negara Rosatom—menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi strategis. Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama ini harus berlandaskan tiga prinsip utama: alih teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan standar keselamatan nuklir tertinggi sesuai aturan IAEA.

Dalam pidatonya, Menlu menyoroti pentingnya stabilitas rantai pasok energi dan pangan bagi 670 juta penduduk ASEAN, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Rusia, sebagai salah satu produsen energi, gandum, dan pupuk terbesar dunia, dinilai memiliki peran krusial dalam menjamin akses terjangkau dan berkelanjutan bagi kawasan Asia Tenggara.

Tak hanya itu, Indonesia juga mengusulkan penguatan konektivitas ekonomi antara ASEAN dan Eurasia sebagai jembatan pertumbuhan inklusif. Sugiono menyambut baik adopsi Deklarasi Kazan yang selaras dengan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP), khususnya dalam menegaskan sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia mempertegas komitmen untuk melanjutkan impor minyak mentah dari Rusia sebesar 150 juta barel hingga akhir 2026, hasil kesepakatan selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskwa beberapa waktu lalu. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber energi demi mengurangi ketergantungan pada pasokan tradisional.

Lebih jauh, Indonesia tengah menjajaki rencana ambisius: membangun armada pembangkit listrik tenaga nuklir terapung (Floating Nuclear Power Plant) bersama Rosatom. Direktur Utama Rosatom, Alexey Likhachev, mengonfirmasi bahwa delegasi perusahaan itu baru saja mengunjungi Indonesia atas undangan Presiden Prabowo, dengan fokus utama pada teknologi reaktor nuklir berbasis kapal.

“Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, PLTN terapung bukan sekadar inovasi—ini solusi logistik yang ideal,” ujar Likhachev. “Infrastruktur darat yang rumit dan mahal bisa digantikan oleh reaktor yang bisa diderek ke wilayah terpencil, memastikan listrik mengalir di pelosok yang selama ini terisolasi.”

Rencana ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan memperluas bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen pada 2025. Dengan 17.89 persen target bauran EBT sudah tercapai lebih awal, PLTN terapung dianggap sebagai lompatan strategis untuk menutup kesenjangan pasokan di kawasan timur Indonesia.

Sugiono menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kerja sama nuklir ini bukan sekadar soal energi, tapi tentang kedaulatan dan kemandirian. “Kami percaya bahwa teknologi nuklir damai, dengan prinsip transparansi dan keselamatan, bisa menjadi pilar baru ketahanan nasional,” katanya.

Sementara itu, Indonesia tetap menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Palestina, meski menyambut positif penandatanganan Nota Kesepahaman de-eskalasi antara AS dan Iran sebagai bentuk keberhasilan diplomasi dialog. Dengan langkah-langkah konkret ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai aktor strategis yang tidak hanya menyesuaikan diri dengan perubahan global, tapi aktif membentuknya.

Ricuh Eksekusi Hotel Sultan, 29 Petugas Terluka

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Sebanyak 29 petugas terluka dalam ricuh yang terjadi saat eksekusi lahan Blok 15 eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Insiden itu memicu bentrokan antara massa penolak eksekusi dan aparat gabungan TNI-Polri yang dikerahkan dalam jumlah besar—3.161 personel—untuk menjaga keamanan proses hukum yang telah berkekuatan tetap.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa 26 petugas Polri mengalami luka ringan akibat lemparan batu dari massa yang menduduki lokasi. Seorang anggota TNI mengalami luka di pelipis, sementara dua warga sipil juga terluka dalam kekacauan yang tak terduga itu. Meski telah dibuka ruang dialog, situasi memanas ketika petugas meminta massa mengosongkan area yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh prosedur eksekusi telah dijalankan sesuai hukum. Keputusan penyitaan telah dikeluarkan pengadilan, dan prosesnya didampingi oleh panitera serta aparat keamanan. Namun, sekelompok massa yang diduga terprovokasi justru merespons dengan kekerasan, melempari barisan depan petugas dengan batu dan benda tajam lainnya.

Dalam respons tegas, polisi menangkap 69 orang yang diduga sebagai provokator utama, yang berupaya menghalangi pelaksanaan putusan hukum yang sah. “Kami pastikan tindakan ini sesuai koridor hukum. Jangan terpancing isu liar yang beredar di media sosial,” tegas Budi. Ia meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan mempercayai proses hukum yang transparan.

Eksekusi lahan tersebut menandai kembalinya aset negara ke tangan pemerintah setelah bertahun-tahun menjadi sengketa hukum. Sebelumnya, PT Indobuildco disebut menguasai lahan itu selama lima dekade, namun pengadilan memutuskan bahwa hak kepemilikan asli tetap berada pada negara berdasarkan bukti-bukti historis yang diajukan.

Kericuhan ini menjadi ujian bagi stabilitas keamanan di ibu kota, sekaligus mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa kekerasan. Polda Metro Jaya berjanji akan terus mengusut tuntas peran para provokator, sambil mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghormati putusan hukum.

BPBD Sumbawa Gelar Lokakarya Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana

By
pian
-

Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menggelar Lokakarya Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ULD-BPBD), Kamis (18/06). Nantinya ULD akan berperan untuk memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dalam situasi kebencanaan.

Baca Juga: Masa Transisi Musim, BPBD Minta Masyarakat Antisipasi Kebakaran dan Dampak Kekeringan

Sekretaris BPBD Kabupaten Sumbawa, Sabran mengatakan, lokakarya tersebut merupakan lanjutan dari tahapan yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu dan sebelumnya. “Sangat penting dibentuk untuk disabilitas. Nanti menjadi Organisasi/lembaga yang memperhatikan disabilitas dalam kebencanaan. Ini perlakuan sangat khsusu sehingga perlu dibentu ULD,” jelas dia.

Dikatakan, topografi pulau Sumbawa berpotensi untuk situasi kebencanaan. Seperti bencana taunami, banjir, longsor, kebakaran dan letusan gunung berapi. Dan Kabupaten Sumbawa tercatat dalam Peta resiko bencana nasional dengan tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi.

“Ribuan jiwa berada salam zona terdampak langsung. dan frekuensi bencana trennya meningkat karena perubahan iklim dan tekanan lingkungan,” ujarnya.

Iaengungkapkan, Penyandang disabilitas saat ini masih minim pelibatan, baik dalam perencanaan, simulasi dan pengambilan keputusan dalam kebencanaan. Dan pelibatan disabilitas sangat penting agar aksesibilitas, fasilitas penanggulangan kebencanaan seperti evakuasi, tempat evaluasi dan sistem peringatan disni belum di rencang dengan prinsip disabilitas universal.

Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Kerjasama (RRK) BPBD NTB, Awan Darmawan memaparkan, landasan hukum pembentukan ULD BPBD yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Perka BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Perda Provinsi NTB No. 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana. Dan Perda Provinsi NTB No. 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(ULD PB) merupakan unit teknis di bawah BPBD Provinsi NTB yang bertugas untuk melaksanakan layanan PB yang inklusif, terutama dalam memberikan layanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Kedudukan ULD Penanggulangan Bencana (PB) adalah unit teknis di bawah BPBD Provinsi NTB yang bertugas untuk melaksanakan layanan PB yang inklusif, terutama dalam memberikan layanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (Using)

Dapur MBG Bakal Diklasterisasi, Daerah 3T Dapat Prioritas Khusus

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyusun strategi baru untuk memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan sistem klasterisasi dapur berbasis kebutuhan wilayah. Langkah ini khususnya menempatkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas utama, mengingat perbedaan signifikan dalam jumlah penerima manfaat, infrastruktur, dan logistik dibandingkan wilayah padat seperti Pulau Jawa.

Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari menjelaskan, selama ini seluruh dapur MBG menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari, tanpa mempertimbangkan jumlah siswa yang dilayani. “Ada dapur yang melayani 500 anak, ada yang sampai 3.000 anak—tapi dana yang diterima sama. Ini tidak adil dan tidak efisien,” ujarnya di kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dengan sistem klasterisasi, BGN akan mengelompokkan dapur MBG berdasarkan kategori wilayah: daerah padat penduduk, daerah terpencil, dan daerah dengan akses logistik terbatas. Di daerah 3T, misalnya, model operasional bisa berupa dapur keliling, kerja sama dengan posyandu, atau pemberian bahan pangan langsung ke sekolah, bukan sistem masak harian yang memerlukan tenaga dan infrastruktur besar.

“Kita tidak bisa memaksakan model Jakarta ke Papua atau NTT. Kebutuhan mereka berbeda, tantangannya berbeda, solusinya juga harus berbeda,” tegas Agustina.

Pembenahan ini dilakukan sambil mengevaluasi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di lebih dari 4.000 lokasi. Selama masa libur sekolah, BGN memanfaatkan waktu untuk memperbarui data penerima manfaat, meninjau kembali kelayakan sekolah penerima, serta menyusun skema pembiayaan yang lebih proporsional.

Sebelumnya, BGN telah mencoret 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinilai mampu secara ekonomi dari daftar penerima MBG. Kini, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan alokasi anggaran agar tidak lagi seragam, melainkan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

“Tujuannya sederhana: uang publik harus tepat sasaran. Bukan sekadar dibagikan, tapi benar-benar menyentuh mereka yang paling rentan,” kata Agustina.

Selain itu, BGN juga memperketat aturan terkait konflik kepentingan. Pegawai BGN dilarang memiliki atau terafiliasi dengan operasional dapur MBG, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan transparansi.

Program MBG, yang sebelumnya sempat menuai kritik karena ketidakjelasan distribusi dan efisiensi, kini bergerak menuju transformasi struktural. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis data, BGN berkomitmen menjadikan MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi alat pemerataan gizi yang adil dan berkelanjutan bagi anak-anak di seluruh penjuru Nusantara.

Satgas Mafia Bola Blokir Ratusan Situs Judi Piala Dunia 2026

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Satgas Anti Mafia Bola Polri, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah memblokir puluhan situs judi online yang memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk menggaet para pemain. Operasi ini berjalan secara terkoordinasi mulai dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polres, dengan fokus utama pada patroli siber dan pelacakan aliran dana ilegal.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, satgas yang kembali diaktifkan setelah sebelumnya pernah dibentuk pada Piala Dunia sebelumnya, kini memiliki mandat luas untuk mengawasi segala bentuk perjudian bola daring. “Kami tidak hanya memblokir situs, tapi juga menelusuri jaringan keuangan yang mendukung operasi mereka,” ujar Johnny, Kamis (18/6).

Kerja sama dengan Komdigi memungkinkan blokir teknis terhadap domain dan server yang menyediakan layanan taruhan ilegal, sementara PPATK berperan dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang terkait dengan dana perjudian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memutus rantai kejahatan yang mengancam integritas sepak bola global.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Piala Dunia bukanlah ajang untuk dimanfaatkan oleh kelompok kriminal. “Momentum ini harus dinikmati sebagai tontonan bersama, penuh sportivitas, bukan sebagai lahan bisnis haram,” katanya saat konferensi pers pada 10 Juni lalu.

Pernyataan itu disampaikan sekaligus sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian bola, baik secara daring maupun konvensional. Polri menekankan bahwa partisipasi dalam taruhan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak semangat kebersamaan yang menjadi inti dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

Operasi ini juga melibatkan koordinasi lintas satuan kerja di seluruh wilayah Indonesia, dengan tim khusus yang siap merespons laporan masyarakat dan menindak tegas pelaku. Hingga kini, sejumlah situs judi telah ditutup, dan penyelidikan terhadap jaringan pengelola serta penyalur dana terus berjalan.

Polri menjamin bahwa upaya ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membersihkan dunia sepak bola Indonesia dari pengaruh mafia dan perjudian gelap.

1...113114115...3,383Page 114 of 3,383

Berita Terkini

All

Istri Yaqut Cholil Qoumas Buka Suara Usai PKB Dibantah KPK

Nasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Istri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Siti Nur Azizah, angkat bicara setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan terkait dugaan suap dalam pengurusan...

Argentina Siap Hadapi Empat Kandidat Kuat di 32 Besar Piala Dunia 2026

Olah Raga Redaksi -
Sumbawanews.com,- Timnas Argentina telah resmi melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah memuncaki Grup J dengan dua kemenangan meyakinkan: 3-0 atas Aljazair...

Fasilitas Minyak Venezuela Porak Poranda Dihantam Dua Gempa Dahsyat

Internasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Pada 14 Agustus 2023, dua gempa bumi berkekuatan besar mengguncang wilayah timur Venezuela, merusak sejumlah fasilitas minyak krusial yang menjadi tulang punggung ekonomi...

Eks Ketua Ombudsman Pakai Nama Samaran John Lennon dalam Kasus Nikel

Nasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Jakarta – Dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel, eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto terbukti menggunakan sejumlah nama samaran untuk berkomunikasi dengan...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]