Tuesday, June 23, 2026
Home Blog Page 101

Permintaan Meningkat, Pemda Susun Usulan Kuota LPG 3 Kg

By
pian
-

Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Pemda Sumbawa tengah menyusun usulan kuota LPG 3 kg untuk tahun depan. Penyusunan tersebut juga mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sumbawa.

“Kita lagi hitung sekarang, ada berapa pertumbuhan penduduk kita dan berapa pertumbuhan usaha mikro kita. Dalam waktu dekat kita akan berkirim surat ke pemerintah pusat. Harapannya permintaan tambahan kuota kita bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat,” kata Ivan Indrajaya, Kapala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa di ruang kerjanya Rabu (17/06).

Baca Juga: Gas Non Subsidi Relatif Langkah di Sumbawa

Ia mengakui, ketimpangan antara kuota dengan jumlah masyarakat masih menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah. Selain itu, LPG 3 Kg juga mulai dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

“Sekarang LPG 3 kg juga digunakan oleh sektor pertanian, bukan hanya untuk memasak. Jadi ini yang menyebabkan permintaan meningkat,” jelasnya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan saat ini khusus di kabupaten Sumbawa, penerima manfaat adalah rumah tangga dan UMKM. “Rumah tangga itu semua rumah tangga, tidak ada pemilahan apakah itu mampu atau tidak mampu,” jelas dia.

Ia menambahkan, jika di lapangan di terdapat persoalan terkait gas bersubsidi, camat bersama forkopimcam dapat bersama-sama turun ke lapangan. Sebab camat juga merupakan bagian dari satgas LPG 3 kg.

“Selain tim satgas tingkat kabupaten, yang paling penting peran camat dan kepala desa. Karena semua camat adalah anggota satgas. Kalau ada kaitan dengan pelaporan, dengan kelangkaan, lapor ke camat. Sehingga camat bisa turun langsung bersama forkopimcam. Misalnya ada penyalahgunaan, lapor ke camat,” jelas dia.

Dikatakan, untuk mengatasi kelangkaan, terdapat LPG 5 Kg yang dapat menjadi alternatif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan berlebih. “Ini bisa menjadi alternatif. Untuk kuota tahun depan kita belum ada gambaran dari pemerintah pusat. Karena yang memberikan kuota itu pemerintah pusat,” ucapnya. (Using)

Rismon Sampaikan Koreksi Buku Jokowi’s White Paper ke Presiden

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mendatangi kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Rabu (17/6/2026), untuk menyampaikan versi terkoreksi dari buku *Jokowi’s White Paper*. Kunjungan ini menjadi langkah moral dan akademik setelah sebelumnya ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden.

Ditemani penasihat hukumnya, Jahmada Girsang, dan Ketua Militan Gibran Nusantara, Andi Aswan, Rismon menegaskan bahwa revisi buku ini bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan upaya menempatkan karya ilmiahnya dalam koridor akademik yang ketat, jauh dari nuansa politik atau emosi publik. “Ini pertanggungjawaban saya kepada dunia penelitian—bahwa karya ini tunduk pada kaidah ilmiah, bukan pada afiliasi, kebencian, atau kepentingan politik,” ujarnya di hadapan awak media.

Salah satu inti koreksi terletak pada bab kesepuluh, di mana ia memperkuat analisis citra wajah menggunakan teknologi *artface* untuk membandingkan foto Jokowi muda di dokumen ijazah dengan potret terkini. Ia juga memperluas analisis ini ke figur publik lain seperti SBY, Luhut Binsar Pandjaitan, Anies Baswedan, dan Megawati Soekarnoputri, untuk menunjukkan pola perubahan wajah seiring waktu secara ilmiah.

Rismon menekankan bahwa versi baru buku ini—yang telah melebihi 800 halaman—tidak akan diedarkan sembarangan. Ia berencana mendistribusikannya ke perpustakaan universitas di seluruh Indonesia, agar menjadi bahan kajian akademik, bukan bahan perdebatan di media sosial. “Kami tidak butuh polemik di Twitter atau TikTok. Kami butuh diskusi di ruang seminar, di jurnal ilmiah, di laboratorium teknik elektro dan informatika,” tegasnya.

Penasihat hukum Rismon, Jahmada Girsang, menyebut kunjungan ini sebagai bentuk *moral duty*—tanggung jawab etis seorang peneliti. “Ini bukan permintaan maaf, tapi pernyataan komitmen pada kebenaran ilmiah. Rismon ingin memperbaiki karyanya, bukan menariknya,” ujar Jahmada.

Kunjungan ini terjadi di tengah dinamika politik yang kian kompleks, dengan munculnya isu-isu terkait identitas dan legitimasi kepemimpinan. Namun Rismon menolak menyebut kunjungannya sebagai bentuk kompromi atau negosiasi. “Saya datang bukan untuk meminta restu, tapi untuk menyerahkan bukti—bahwa ilmu bisa menjadi jembatan, bukan senjata.”

Presiden Jokowi, yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, menerima kunjungan tersebut secara pribadi. Tak ada pernyataan resmi dari Istana mengenai isi pertemuan, namun sumber terpercaya menyebut Presiden mendengarkan dengan seksama dan memberi apresiasi atas niatan Rismon untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur akademik.

Dengan langkah ini, Rismon berharap buku *Jokowi’s White Paper* versi terkoreksi bisa menjadi contoh: bahwa kritik bisa disampaikan tanpa kebencian, dan kebenaran bisa ditemukan bukan di media sosial, tapi di ruang-ruang ilmiah yang tenang dan beradab.

Politik Mengubah Rasanya Emosi di Tubuh

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Sebuah studi terbaru mengungkap bahwa emosi politik tidak sekadar pikiran yang menghiasi pikiran—ia benar-benar terasa, mengalir melalui urat nadi, memadat di dada, dan memicu tegang di bahu. Berbeda dari emosi sehari-hari yang biasa kita alami, emosi yang lahir dari konteks politik memiliki peta fisik yang unik, bahkan mampu memprediksi seberapa besar seseorang akan terdorong untuk memilih, berdemonstrasi, atau turun ke jalan.

Penelitian yang diterbitkan dalam *Proceedings of the National Academy of Sciences* pada 11 Mei 2026, melibatkan 992 orang dewasa di Amerika Serikat—dengan rentang usia rata-rata 46 tahun, setengahnya perempuan, dan beragam latar belakang etnis serta afiliasi politik. Dipimpin oleh Andrea Vik, peneliti post-doktoral dari Royal Holloway, University of London, studi ini menggunakan teknik inovatif bernama *emBODY*: partisipan diminta memetakan sensasi fisik mereka pada siluet tubuh digital, mewarnai area yang terasa hangat atau tegang dengan merah, dan area yang mati rasa atau berat dengan biru.

Mereka diminta memetakan emosi seperti marah, cemas, kesal, depresi, dan harapan—dalam dua versi: biasa dan politis. Untuk versi politis, peserta memilih isu kontemporer yang paling memicu emosi pribadi mereka, lalu menilai intensitasnya dari 0 hingga 100.

Hasilnya mengejutkan. Depresi biasa biasanya terasa sebagai kelemahan di lengan dan kaki—seperti tubuh menarik diri. Tapi depresi karena isu politik? Ia menyebar ke seluruh tubuh, seperti beban tak terlihat yang menekan dada, leher, hingga kaki. Kekesalan sehari-hari—misalnya karena kopi tumpah—cenderung terlokalisasi di perut dan kerongkongan. Namun, kekesalan politik? Ia berubah menjadi kemarahan moral: aktivasi fisiknya menggumpal di kepala, dada, dan bahu, hampir tak bisa dibedakan dari kemarahan yang murni.

“Saya terkejut betapa dalam transformasinya,” kata Vik. “Bukan sekadar emosi politik lebih kuat. Ia mengubah kualitas emosi itu sendiri. Kekesalan menjadi murka. Harapan menjadi rapuh. Cemas menjadi lebih mental, kurang perut.”

Harapan politis, misalnya, justru terasa lebih lemah secara fisik dibanding harapan biasa. “Mungkin karena harapan politik selalu dibayangi kecurigaan—pada lawan, pada sistem, pada masa depan,” jelas Vik. Sementara kecemasan politis mirip dengan kecemasan biasa, tapi sensasinya lebih banyak berpindah dari perut ke pikiran—seolah tubuh menyerah, dan otak yang menanggung beban.

Studi ini tidak membuktikan secara langsung bahwa sensasi fisik ini menyebabkan aksi politik. Tapi ia menunjukkan hubungan yang tak terbantahkan: semakin kuat emosi terasa di tubuh, semakin besar kemungkinan seseorang akan bertindak. Dalam dunia yang semakin terpecah, ini bukan sekadar temuan psikologis—ia adalah peta kekuatan.

“Tubuh bukan hanya wadah pikiran,” tulis Vik dan tim dalam makalahnya. “Ia adalah medan perang, dan juga panggung, bagi demokrasi. Ketika politik menyentuh tubuh, ia bukan lagi soal kebijakan—ia menjadi soal hidup.”

Juli 2026 Tanpa Libur Nasional, Long Weekend Hanya dari Akhir Pekan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Jakarta – Bulan Juli 2026 tidak akan memiliki hari libur nasional atau cuti bersama. Sehingga, seluruh hari kerja di bulan itu berjalan normal tanpa jeda resmi, meskipun beberapa tanggal jatuh pada hari Minggu yang tetap menjadi hari libur umum.

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, tidak ada penambahan hari libur di bulan Juli. Ini berarti masyarakat tidak akan mendapat kesempatan long weekend selain yang berasal dari akhir pekan biasa. Bagi yang merencanakan liburan atau cuti, bulan ini menjadi periode “netral” tanpa insentif libur resmi dari pemerintah.

Namun, jangan berkecil hati. Libur nasional kembali hadir di bulan-bulan berikutnya, dengan momen-momen penting yang bisa dimanfaatkan untuk menyusun rencana libur panjang.

Berikut daftar sisa libur nasional dan cuti bersama yang tersisa hingga akhir tahun 2026:

– **Senin, 17 Agustus 2026**: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

– **Selasa, 25 Agustus 2026**: Maulid Nabi Muhammad SAW (12 Rabiul Awal 1448 H)

– **Kamis, 24 Desember 2026**: Cuti bersama Hari Raya Natal

– **Jumat, 25 Desember 2026**: Hari Raya Natal

Dengan strategi pengajuan cuti, masyarakat bisa memaksimalkan libur panjang. Misalnya, dengan mengambil cuti pada Senin, 24 Agustus 2026, maka libur akan berlangsung dari Sabtu (22/8) hingga Selasa (25/8)—empat hari berturut-turut. Sementara di akhir tahun, libur Natal yang diikuti cuti bersama dan akhir pekan menciptakan long weekend lima hari, dari Kamis (24/12) hingga Minggu (27/12).

Perlu dicatat, sesuai aturan, cuti bersama bagi pegawai swasta dan buruh akan memotong hak cuti tahunan. Namun, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan mereka, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagi yang sedang merencanakan perjalanan, liburan keluarga, atau kegiatan sosial, bulan Agustus dan Desember 2026 menjadi dua momen krusial untuk diantisipasi sejak dini. Sementara Juli, meski tanpa libur, bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas atau menata ulang rencana libur di bulan-bulan mendatang.

Ahmad Bahar Bongkar Kronologi Penyekapan Anaknya oleh Hercules

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Jakarta – Penulis sekaligus ayah kandung Ilma Sani Fitriana, Ahmad Bahar, mengungkapkan secara rinci kronologi dugaan penyekapan terhadap putrinya oleh Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal. Keterangan itu disampaikan Ahmad saat mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi pada Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Ahmad, ia baru mengetahui kejadian itu setelah waktu Magrib. Saat itu, ia sedang bertamu ke rumah seorang tokoh, dan sesuai kesepakatan, ponselnya dimatikan selama kunjungan. “Saya tidak tahu apa-apa sampai sore hari. Saat HP dinyalakan kembali, baru saya tahu anak saya tidak ada di rumah,” ujarnya.

Ia langsung berupaya mencari bantuan dari sejumlah pengacara yang ia kenal, namun karena hari itu hari Ahad, banyak di antara mereka sedang libur atau bahkan berada di luar negeri. “Ada yang sedang di Tanah Suci. Saya sempat panik, tapi tidak punya pilihan selain melapor ke Polres Metro Depok,” kata Ahmad.

Tak ada informasi awal mengenai alasan Ilma dibawa dari kediamannya di Depok ke Jakarta Barat. Ahmad mengaku tidak mengetahui motif atau latar belakang peristiwa itu. Ia hanya mengetahui bahwa putrinya tiba-tiba tidak berada di rumah, dan tidak ada yang memberi kabar.

Polres Metro Depok kemudian menghubungi pihak GRIB Jaya. Tak lama berselang, pihak GRIB menyatakan akan mengantarkan Ilma ke kantor polisi. Anaknya tiba di Polres Depok sekitar pukul 23.00 WIB. “Saya tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Tapi yang jelas, anak saya sendiri yang kemudian menyampaikan laporan ke polisi,” tambah Ahmad.

Kronologi ini menjadi titik awal dari serangkaian laporan yang kini tengah diselidiki oleh aparat kepolisian, termasuk dugaan intimidasi dan ancaman terhadap Ilma Sani yang sebelumnya telah diungkapkan dalam beberapa kesempatan. Dalam pernyataan sebelumnya, Ilma mengaku pernah diancam dengan senjata api dan mengalami tekanan psikologis berulang kali.

Ahmad menekankan bahwa tindakannya bukanlah bentuk balas dendam, melainkan upaya untuk mencari keadilan bagi putrinya. “Saya bukan orang yang suka ribut. Tapi jika anak saya tidak aman, saya tidak punya pilihan selain berdiri dan berbicara.”

Polda Metro Jaya hingga kini masih memproses laporan tersebut, dengan mempertimbangkan semua saksi dan bukti yang ada. Hercules Rosario Marshal sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyekapan, meski sebelumnya telah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan.

Peristiwa ini kini menjadi sorotan publik, tidak hanya karena keterlibatan tokoh publik, tetapi juga karena menyinggung isu perlindungan terhadap korban kekerasan dalam ranah keluarga dan kekuasaan.

Juru Parkir Lansia Gagalkan Pencurian Rp3,6 Miliar

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Di tengah hiruk-pikuk Jalan Ahmad Yani, Brebes, seorang perempuan lanjut usia berperan sebagai pahlawan tak terduga. Kusriyati, 65, juru parkir sekaligus penjual minuman keliling, berhasil menggagalkan pencurian uang tunai senilai Rp3,6 miliar yang sedang diparkir dalam mobil Pajero Sport milik Kliwon Alwawan, warga Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba.

Kejadian bermula pada Senin, 15 Juni, sekitar pukul 15.00 WIB. Kliwon baru saja mengambil uang dari salah satu bank lokal—jumlahnya tepat Rp3,6 miliar—untuk keperluan bisnis. Di jalan pulang, ia curiga melihat dua pengendara motor terus mengikuti mobilnya. Was-was, ia memutuskan memarkirkan kendaraan di depan kantor bank lain yang ramai, berharap pelaku akan mundur.

Tapi saat Kliwon masuk ke dalam bank untuk memastikan keamanan, dua pelaku langsung bertindak. Salah satunya memecahkan kaca jendela mobil, lalu mengambil bungkusan plastik berisi tumpukan uang rupiah yang diletakkan di jok belakang.

Kusriyati, yang sedang menjaga area parkir di seberang kantor bank, langsung menyadari gerakan mencurigakan itu. Tanpa ragu, ia berteriak keras, “Pencuri! Pencuri!” Teriakannya mengejutkan warga sekitar yang langsung berdatangan. Panik, pelaku berusaha melarikan diri dengan motor—tapi bungkusan uang yang dibawa tersangkut di tangan pembonceng, hingga terseret beberapa meter di aspal. Uang pun berserakan di jalan.

Kliwon yang mendengar teriakan itu bergegas keluar. Ia melihat kaca mobilnya pecah dan uangnya tersebar di tanah. Dengan hati berdebar, ia langsung menghitungnya. Alhamdulillah, seluruh uang—Rp3,6 miliar—masih utuh.

“Saya tak menyangka ada yang berani berteriak. Bahkan sampai pelaku sampai terseret karena uangnya terjepit di motor,” kata Kliwon.

Sebagai bentuk terima kasih, Kliwon memberi Kusriyati uang sebesar Rp100 ribu. Tapi perempuan yang ditinggal suaminya sejak lima tahun lalu itu tak menyimpannya sendiri. Ia membaginya rata kepada tiga rekan seprofesi: dua juru parkir lain dan seorang tukang ojek. Masing-masing dapat Rp25 ribu.

“Saya cuma berbuat apa yang seharusnya dilakukan. Uang ini hasil kerja keras mereka juga. Saya tidak bisa menikmatinya sendiri,” ujar Kusriyati, ibu dari lima anak, yang kini bertahan hidup dengan pekerjaan ganda: jukir dan berjualan minuman di pinggir jalan.

Kisahnya kini menjadi simbol keberanian sederhana di tengah kota yang sering lalai menghargai pekerja informal. Di balik seragam sederhana dan sepatu usang, Kusriyati membuktikan bahwa keberanian tak selalu datang dari jabatan atau kekuatan fisik—tapi dari hati yang tak mau diam saat kejahatan terjadi.

Perempuan Turun Jalan Tolak MBG dan BBM Mahal

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Aliansi Perempuan Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026, menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembukaan lapangan kerja yang adil. Aksi yang diprediksi diikuti lebih dari seratus perempuan dari berbagai lapisan sosial ini merupakan respons terhadap krisis ekonomi yang semakin membebanai rumah tangga, terutama kaum perempuan yang berada di garis depan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta pada Rabu, 17 Juni, Mutiara Ika Pratiwi, Ketua Nasional Perempuan Mahardhika dan salah satu perwakilan aliansi, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes terhadap kebijakan tunggal, melainkan akumulasi frustasi akibat serangkaian keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. “Ini adalah suara perempuan buruh, ibu rumah tangga, dan pekerja rumah tangga yang terjepit antara harga bahan pokok yang melambung dan upah yang stagnan,” ujarnya.

Ratusan peserta akan bergerak dalam long march dari Kawasan Dukuh Atas menuju Istana Negara, membawa perkakas dapur—seperti panci, sendok, dan wajan—sebagai simbol bahwa memasak sehari-hari kini menjadi tantangan besar. Mereka juga mengenakan pakaian warna merah muda, warna yang menjadi representasi kelembutan sekaligus keteguhan dalam perjuangan.

Tiga tuntutan utama yang dibawa adalah: pertama, menurunkan harga BBM yang dinilai menjadi pemicu inflasi bahan pokok; kedua, menghentikan program MBG yang dianggap sebagai proyek populis dengan dampak nyata yang minim dan alokasi anggaran yang tidak transparan; serta ketiga, menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi sistem perburuhan, termasuk penghapusan tenaga kerja outsourcing dan peningkatan jaminan sosial bagi buruh.

Mutiara menegaskan, kenaikan BBM telah menciptakan efek domino yang mematikan: harga sembako melonjak, pengusaha kecil gulung tikar, dan ribuan pekerja rumah tangga (PRT) kehilangan pekerjaan karena majikan mereka tidak mampu lagi menanggung biaya hidup yang lebih tinggi. “Kami bukan menolak program bantuan sosial, tapi kami menolak program yang lebih mengutamakan citra daripada solusi nyata,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan kinerja Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang sejak diluncurkan hingga kini belum menunjukkan langkah konkret. Janji Presiden untuk memberi perlindungan kepada buruh, menurutnya, hanya menjadi retorika yang menguap di tengah realitas lapangan yang semakin sulit.

Aliansi ini mengajak seluruh masyarakat yang merasakan beban serupa untuk bergabung dalam aksi damai. Mereka juga meminta pemerintah tidak mengulangi pola penghadangan seperti yang terjadi pada aksi mahasiswa sebelumnya. “Kami tidak ingin berdemo sebagai lawan, tapi sebagai mitra yang ingin didengar,” kata Mutiara.

Aksi ini menjadi indikator kuat bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menyebar ke jantung rumah tangga Indonesia—tempat perempuan menjadi penjaga ketahanan keluarga di tengah badai krisis.

AS dan Iran Siap Teken Kesepakatan Damai di Swiss

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Burgenstock, Swiss, pada Jumat, 19 Juni, sebagai langkah pertama menuju penghentian konflik bersenjata yang meletus sejak akhir Februari. Lokasi yang sama pernah menjadi tuan rumah KTT perdamaian Ukraina pada 2024 itu dipilih setelah disepakati oleh mediator Pakistan dan Qatar, serta kedua belah pihak yang terlibat.

Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi perannya sebagai tuan rumah netral, bertugas menciptakan lingkungan diplomatik dan logistik yang memungkinkan pertemuan berjalan lancar. “Swiss berkomitmen mendukung upaya perdamaian melalui diplomasi netral,” demikian pernyataan resmi kementerian itu, seperti dikutip Swiss Info.

Dari sisi Iran, delegasi akan dipimpin oleh Ketua DPR sekaligus mantan komandan Garda Revolusi Islam, Mohammed Bagher Ghalibaf. Konfirmasi ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik, Majid Takht Ravanchi, yang menyatakan Ghalibaf akan hadir secara pribadi untuk menandatangani dokumen tersebut.

Sementara itu, perwakilan Amerika Serikat kemungkinan besar akan dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance. Vance, yang sebelumnya memimpin delegasi AS dalam negosiasi awal di Islamabad pada April lalu, telah mengonfirmasi rencananya untuk hadir di Swiss. Dalam wawancara dengan Fox News, ia menyatakan: “Saya berencana hadir, tetapi tidak menutup kemungkinan Presiden Trump juga akan datang.”

Meski demikian, Gedung Putih hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kepastian kehadiran Trump. Sementara itu, sumber-sumber di Washington mengindikasikan bahwa keputusan akhir akan diambil dalam beberapa hari mendekati tanggal penandatanganan, tergantung pada dinamika politik domestik dan perkembangan terakhir dalam proses negosiasi.

MoU yang akan ditandatangani tidak bersifat final, melainkan berfungsi sebagai kerangka dasar bagi pembicaraan lebih lanjut mengenai penarikan pasukan, pencabutan sanksi, dan pembatasan program nuklir Iran. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan ini menjadi titik balik krusial setelah empat bulan ketegangan militer yang memicu kekhawatiran global akan meledaknya konflik regional.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh kunci dari kedua negara, pertemuan di Swiss bukan sekadar ritual diplomatik—melainkan ujian nyata apakah diplomasi bisa mengalahkan perang.

Perlinsos Digital Siap Diluncurkan Akhir 2026

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan peluncuran nasional sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital pada Oktober atau November 2026. Dalam jumpa pers di Jakarta, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan secara resmi meresmikan sistem terintegrasi ini di 541 kabupaten, dengan harapan 80 hingga 90 persen wilayah sudah siap menggunakannya pada saat itu.

Sistem yang dibangun berbasis Infrastruktur Publik Digital (DPI) ini dirancang untuk mengakhiri fragmentasi data bantuan sosial yang selama ini menghambat ketepatan sasaran. Dengan mengintegrasikan KTP, kartu keluarga, dan data kependudukan ke dalam satu platform digital, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran, cepat disalurkan, dan minim penyalahgunaan.

Saat ini, uji coba telah berjalan di 42 kabupaten/kota, termasuk Surabaya, Banyuwangi, dan Bali. Luhut menegaskan, seluruh masyarakat di wilayah pilot project diharapkan telah menyelesaikan pendaftaran pada Juli mendatang. Jika target tercapai, sekitar 35 juta penerima bansos akan terdaftar secara digital dalam waktu singkat.

“Sambil jalan, kita bangun sistemnya. Akhir tahun ini, kita ingin semua sudah berjalan,” ujar Luhut, yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci keberhasilan program ini—sehingga Presiden Prabowo nantinya dapat mengambil keputusan berbasis informasi yang real-time dan terverifikasi.

Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke lokasi uji coba pada 6–9 Juli mendatang. Pemantauan ini akan fokus pada proses pendaftaran, akses teknologi, dan respons masyarakat di daerah yang menjadi percontohan.

Perlinsos digital bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan perubahan paradigma dalam pemberian bantuan sosial: dari yang bersifat reaktif dan berbasis laporan manual, menjadi proaktif dan berbasis data akurat. Dengan sistem ini, pemerintah menargetkan penghapusan duplikasi, penyalahgunaan, dan ketidakadilan dalam distribusi bansos—menghadirkan perlindungan sosial yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Masyarakat Adat Jadi Mitra Strategis Atasi Degradasi Lahan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng masyarakat adat sebagai kekuatan utama dalam upaya memulihkan lahan-lahan kritis di seluruh penjuru Nusantara. Dalam langkah strategis yang menggabungkan ilmu tradisional dan kebijakan nasional, pemerintah resmi meluncurkan peta jalan perlindungan dan pemajuan kearifan lokal sebagai fondasi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan hidup.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Rasio Ridho Sani, menjelaskan bahwa inisiatif ini diluncurkan tepat pada Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia, 17 Juni 2026. “Kami tidak lagi hanya menanam pohon secara teknis. Kami belajar dari mereka yang telah menjaga hutan, sungai, dan tanah selama berabad-abad—sebelum negara ini merdeka,” ujarnya usai menggelar Kick Off Meeting di Jakarta.

Pendekatan ini sejalan dengan visi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Moh Jumhur Hidayat, yang sebelumnya menegaskan perlunya “pertobatan ekologis nasional”—sebuah perubahan mendasar dalam cara manusia memandang alam. “Kita tidak cukup hanya menyadari kerusakan. Kita harus berubah, berbalik arah, dan menjadi bagian dari solusi,” tegas Jumhur dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Bogor, 15 Juni lalu.

Sebagai bagian dari gerakan besar ini, pemerintah menargetkan penanaman dua miliar pohon di seluruh Indonesia, dengan penekanan khusus pada bambu sebagai solusi berbasis alam (nature-based solutions). Bambu, yang selama ini dianggap sebagai tanaman pinggiran, kini diposisikan sebagai pahlawan ekologis: mampu menahan erosi, menjaga tata air, menyerap karbon dalam jumlah besar, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat melalui industri kerajinan dan konstruksi ramah lingkungan.

KLHK menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak diukur semata dari jumlah pohon yang ditanam, melainkan dari sejauh mana kesadaran kolektif tumbuh di kalangan masyarakat. “Ketika masyarakat adat kembali mengelola hutan sesuai adat, ketika ritual adat menghormati siklus alam, ketika larangan membakar lahan dipatuhi bukan karena aturan, tapi karena keyakinan—maka itulah pertobatan ekologis yang sesungguhnya,” ujar Rasio.

Dalam praktiknya, KLHK akan membentuk tim bersama para tetua adat, pemangku kepentingan lokal, dan ilmuwan lingkungan untuk mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengintegrasikan praktik-praktik tradisional ke dalam kebijakan nasional. Mulai dari sistem tebang pilih dan tanam ulang di Kalimantan, sistem irigasi tradisional di Bali, hingga pengelolaan lahan berbasis rotasi di Papua—semua akan menjadi rujukan.

Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap laporan PBB yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat degradasi lahan tertinggi di Asia Tenggara. Dengan mengembalikan otoritas pengelolaan lingkungan kepada yang paling memahami tanahnya, pemerintah berharap dapat mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus menghormati hak-hak konstitusional masyarakat adat.

Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, Indonesia kini memilih jalan yang berbeda: bukan hanya memerintah alam, tapi belajar darinya. Dan dalam perjalanan itu, masyarakat adat bukan lagi pihak yang dilibatkan—mereka adalah pemimpin.

1...100101102...3,348Page 101 of 3,348

Berita Terkini

All

DPR Minta Motor Listrik BGN Tak Bebani Guru Honorer

Nasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Anggota DPR meminta pemerintah memastikan hibah motor listrik dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer tidak berubah menjadi beban baru, terutama karena...

Steam Machine Resmi Dijual, Harga Lebih Mahal dari Konsol Generasi Baru

Tekno Redaksi -
Sumbawanews.com,- Valve secara resmi membuka pemesanan Steam Machine, perangkat gaming all-in-one yang menawarkan pengalaman PC di ruang tamu—dengan harga yang jauh melampaui konsol generasi...

Iran Perkuat Diplomasi Maritim Usai Kesepakatan dengan AS di Swiss

Internasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Kepala negosiator Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, tiba di Oman pada Senin (22/6), dalam langkah strategis pasca kesepakatan rahasia dengan Amerika Serikat di Swiss...

Abelardo de la Espriella Terpilih sebagai Presiden Kolombia

Internasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Dalam hasil sementara yang memicu gejolak politik, pengacara sekaligus pengusaha Abelardo de la Espriella resmi terpilih sebagai presiden Kolombia setelah memenangkan putaran kedua...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]