Home Blog Page 3118

Dharma Pertiwi Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Sebagai organisasi, Dharma Pertiwi berperan aktif mendukung salah satu program pemerintah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.  Hal ini diwujudkan oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto dengan menyerahkan bantuan berupa benih tanaman Cabai, Terong dan Tomat yang diterima langsung oleh Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 3/II Lanud Abd Saleh di Malang beberapa waktu yang lalu. Benih tanaman tersebut merupakan hasil kerja sama dengan PT. Biogene Plantation.

 

Penyerahan bibit tanaman kepada Prajurit TNI merupakan salah satu upaya dan peran aktif Dharma Pertiwi dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Prajurit 2015-2019. Renstra tersebut meliputi pemenuhan kesejahteraan sehingga para prajurit tersebut mandiri dalam pemenuhan kebutuhan gizi untuk keluarga.

 

Pemenuhan gizi dalam menuju ketahanan pangan tersebut dapat tercapai salah satunya  melalui peran Dharma Pertiwi tersebut dalam membantu meringankan beban sosial Keluarga Besar TNI dan keberadaan Dharma Pertiwi sebagai organisasi dapat dirasakan di lingkungan dan sekitarnya.

 

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kepentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.

 

Sementara itu menurut World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

 

Sebagaimana diketahui bersama, Pemerintah saat ini  dibawah kepemimpinan Presiden RI Ir. Joko Widodo  menjadikan sektor pertanian (termasuk perkebunan) sebagai program strategis nasional yang dilaksanakan, guna mewujudkan swasembada pangan nasional.  Swasembada pangan merupakan pilar kedaulatan pangan.

 

Berdaulat pangan tidak hanya berarti bahwa setiap saat pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dikonsumsi, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Namun, lebih jauh dari itu berdaulat pangan juga berarti memiliki kemandirian dalam memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri serta meningkatnya taraf hidup dan kualitas hidup petani pangan sebagai penghasil.

 

Dalam kunjungan Ketua Umum Dharma Pertiwi di Malang, Ibu Nanny Hadi Tjahjanto bekerja sama dengan PT. Biogene Plantation menyerahkan benih tanaman tomat, terong dan cabai sebanyak 2.000 paket tanaman ke wilayah Korem 083/BDJ, terdiri dari Pusdikarhanud, Kodim Malang Kabupaten, Zipur Kepanjen, Paskhas Abd Saleh, Rumkit Abd Saleh, Satradar 221 dan RST dr. Soepraoen.

 

Tak hanya menerima bibit, tetapi PT. Biogene Plantation juga memberikan tata cara penanaman benih tersebut. Adapun tata cara bagi budidaya tanaman tomat yaitu dengan kebutuhan benih 100-150 gram per hektar Persemaian, dengan cara : Pertama, rendam benih ke dalam air hangat selama + 3 jam. Kedua, media penyemaian di tray dengan komposisi tanah, pupuk kompos dan pupuk kandang (1:1:1). Ketiga, taburkan benih dalam media penyemaian, dilulupi dengan sedikit media tanam kemudian siram dengan sedikit AIC. Keempat, penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Kelima, benih akan mulai berkecambah setelah 3-4 hari. Keenam, bibit tomat dapat dipindahkan ke polibag selelah berumur 30-40 hari. 

 

Penanaman dan Perawatan, bisa dilakukan melalui : Pertama, persiapkan media tanam di polibag dengan komposisi tanah, pupuk kompos dan pupuk kandang (1:1:1). Kedua, pindahkan bibit tomat ke polibag kemudian siram dengan sedikit air. Ketiga, pemupukan 12 Hst: 6 gram NPK 48 Hst 8 gram NPK 84 Hst 9 gram NPK 36 Hst 7 gram KCl 72 Hst 9 gram KCl.

 

Keempat, pemupukan dilakukan dengan menggali lubang sedalam 3 cm dengan jarak 5 cm dari batang tanaman. Kemudian masukkan pupuk dan tutup kembali dengan tanah lalu siram air secukupnya. Kelima, penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari. Keenam, pemasangan ajir dilakukan seawall mungkin agar tidak mengganggu perakaran. Ketujuh, air dari belahan bambu dengan tinggi 80-100 cm. 8. Masa panen tomat 90-100 Hst. 

 

Sedangkan budidaya terong, kebutuhan benih untuk budidaya terong dalam satu hektar sekitar 150-300 gram/ha, umur tanaman terong 55-60 Hst dan persemaian, dengan cara : Pertama, rendam benih terong dengan air hangat selama 10-15 menit. Kedua, semaikan benih pada wadah yang berisi campuran tanah dan kompos (1:1). Ketiga, buat lubang semai dengan jarak antar lubang 35 cm lalu masukkan 1-2 buliilubang. Keempat, penyiraman dilakukan setiap hari. Kelima, bibit terong siap pindah tanam jika sudah memiliki 4-5 daun (4-5 minggu).

 

Penanaman dan Perawatan, bisa dilakukan dengan cara : Pertama, siapkan polibag berdiameter 30 cm yang berisi campuran tanah dan kompos (1:1). Kedua, pemupukan pertama l Hst dan  Urea 2,5 gr tanaman SP-36 1,5 gr/tanaman KCI 1,5 gr tanaman. Ketiga, penyiraman dilakukan dua kali dalam sehari. Keempat, pemupukan susulan tahap-I dilakukan pada umur tanaman 21 Hst Urea 2,5-3 gr tanaman SP-36 : 1-1.5 gr tanaman KCI 1-1,5 gr tanaman.

 

Kelima, pupuk diberikan di pinggir tanaman dengan jarak 10 cm dari pangkal. Keenam, pemupukan susulan tahap-II dlakukan pada umur 50Hst (dosis NPK 10gram perlubang lanam. Ketujuh, pemupukan susulan tahap-III dilakukan pada saat panen yang kedua dengan pupuk NPK dosis 10 gram per tanaman. Kedelapan, pemasangan ajir dilakukan seawal mungkin agar tidak mengganggu perakaran. Air dari belahan bambu dengan tinggi 80-100 cm.

 

Sementara itu, untuk budidaya cabai, kebutuhan benih untuk budidaya cabai dalam 1 hektar sekitar 180-300 gram/ha. Persemaian dengan tahapan : Pertama, keringkan biji cabai selama 3 jam. Kedua, media penyemaian di tray dengan komposisi tanah, pupuk kompos dan pupuk kandang (1:1:1). Ketiga, taburkan benih dalam media penyemaian, ditutupi dengan sedikit media tanam, kemudian siram dengan sedikit air. Keempat, tutup dengan karung goni basah. Kelima, bibit cabai dapat dipindahkan ke polibag setelah tumbuh daun minimal 4 daun (berumur 3-4 minggu).

 

Penanaman dan Perawatan dapat dilakukan dengan cara : Pertama, persiapkan media tanam di polibag dengan komposisi tanah, pupuk kompos dan pupuk kandang (1:1:1). Kedua, pindahkan bibit cabai ke polibag berdiameter 30-40 cm, kemudian siram dengan sedikit air. Ketiga, campurkan 3 sendok NPK dalam setiap polibag. Lapisi bagian dalam polibag dengan genting agar air tidak menggenangi perakaran. Keempat, buatlah lubang tanam sedalam 5-7 cm. Pindahkan bibit cabai kedalam polybag.

 

Kelima, penyiraman dilakukan 3 kali sehari. Keenam, pemupukan dilakukan setiap bulan dengan dosis satu sendok NPK. Ketujuh, pemasangan air dilakukan setelah tanaman berumur 1 minggu setelah tanam agar tidak mengganggu perakaran. Air dari belahan bambu dengan tinggi 80-100 cm. Kedelapan, lakukan perompesan dimulai dari hari ke 20 setelah tanam. Kesembilan, pengendalian hama penyakit disesuaikan kondisi setempat. Kesepuluh, setelah 3,5-4 bulan, cabai bisa dipanen. Pemanenan dapat dilakukan 3 hari sekali. 

 

Kegiatan penyerahan bibit tanaman oleh Dharma Pertiwi diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan  guna mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu.

 

Penulis : Kapten Caj (K) Viqi (Kaur Liputan Bidpenum Puspen TNI)

Berita Foto : Panglima TNI Saksikan Serah Terima 24 Unit Pesawat Tempur F-16

sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Menhan RI Ryamizard Ryacudu, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E.,M.A.P., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E.,M.M., dan Dubes AS Daniel M. Donovan, menyaksikan serah terima 24 unit Pesawat Tempur F-16 type C dan D hibah dari pemerintah Amerika Serikat, bertempat di Lanud Iswahjudi Madiun, Jawa Timur, Rabu (28/2/2018).

 

Serah terima 24 unit Pesawat F-16 type C dan D tersebut, ditandai dengan penandatanganan naskah Berita Acara oleh Kabaranahan Kemhan, Aslog Panglima TNI dan Aslog Kasau. Menurut rencana, 24 pesawat tersebut, akan ditempatkan di Skadron Udara 16 Lanud Rusmin Nurjadin, Pekanbaru (16 unit) dan Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Madiun (8 unit). (Mad/Puspen TNI)

Bakamla RI Terima Puluhan Nelayan Non Cantrang Dengan Ramah

sumbawanews.com,- Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. diwakili Plt. Kepala Biro Umum Bakamla RI Kolonel Marinir Sandy M. Latief menerima puluhan nelayan non cantrang yang merupakan  perwakilan dari  Perkumpulan Nelayan Sejahtera (PNS) Jateng, di Kantor Pusat Bakamla RI Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).
Rombongan yang datang sedianya untuk melakukan audiensi perihal pernyataan sikap dan permohonan keadilan social dan kepastian hukum tentang diperbolehkannya kembali beroperasinya kapal-kapal cantrang itu, disambut dengan senyum ramah dan tangan terbuka oleh Karoum Bakamla RI,  yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Kolonel Laut (KH) Drs. Toni Syaiful, Kabag TU dan Rumga AKBP Capt Nyoto Saptono, S.H., M.Si. (Han), M.Mar., serta Kanit Binmas Polsek Metro Menteng Kompol Santoso.
Mereka datang dalam satu bus berisi 35 orang, diterima di tenda berukuran besar dengan  dilengkapi  makanan ringan yang telah disediakan di halaman depan kantor Bakamla RI.  Sesaat kemudian, Koordinator rombongan sekaligus Ketua Perkumpulan Nelayan Sejahtera Jawa Tengah Warnadi, bersama tiga orang lainnya diterima Karoum di Ruang Serbaguna Lt. 2 untuk menyampaikan aspirasi dan suaranya.
Mengawali pertemuan di Ruang serba Guna tersebut, Warnadi menyampaikan harapan kepada Bakamla RI untuk dapat membantu memberikan solusi terkait izin melaut kapal cantrang. PNS Jateng dengan anggota berjumlah 583 merupakan nelayan non cantrang, yang menggunakan alat Api Pursein, Gil Net, dan Bouke Ami (cumi). Menanggapi hal itu, Kolonel Sandy mengatakan menampung aspirasi yang disampaikan dan harapannya dapat membantu memberikan solusi terbaik dan bermanfaat bagi seluruh pihak.
Selanjutnya perwakilan PNS Jateng menyerahkan naskah Pernyataan Sikap dan permohonan Keadilan social dan Kepastian Hukum, yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo dengan tembusan kepada Menko Maritim, Menteri KKP, DPR RI, DPD RI, KPK, Komisi Ombudmen, Kejaksaan Agung RI, Kapolri, Bakamla RI dan Mabes TNI.
Dalam naskah tersebut, ada beberapa hal yang diharapkan PNS Jateng dari Presiden, yaitu :
Pertama, menindaklanjuti temuan KKP melalui langkah-langkah hukum terkait tindakan manipulasi dokumen dan surat-surat kapal dengan sengaja; Kedua, memastikan apparat penegak hukum menjadi garda terdepan untuk menjaga kepastian hukum di NKRI; Ketiga, meminta kepada KPK untuk menyelidiki dan mengusut tuntas dugaan pengemplangan pajak oleh para pemilik kapal yang dokumennya dipalsukan; Keempat, memerintahkan kepada seluruh instansi penegak hokum di laut (Polairud, TNI AL, Bakamla, PSDKP, dll) untuk mengambil langkah-langkah hukum tanpa pandang bulu; Kelima, melarang dengan tegas penggunaan alat penangkap ikan yang dapat merusak sumber daya kelautan.
Seusai  jamuan makan siang bersama sejumlah personel Bakamla RI, rombongan bergerak menuju KPK dan Mabes Polri untuk menyampaikan aspirasi yang sama.
Pada hari yang sama, sebelum melakukan niatnya untuk beraidiensi di Kantor Pusat Bakamla RI, Rombongan PNS Jateng telah beraudiensi dan menyerahkan naskah pernyataan yang sama ke KKP. (Mad/Puspen TNI)

Berita Foto : Wan TNI Suguhkan Tarian Daerah Kepada Menlu RI Di Lebanon

sumbawanews.com,- Wanita Tentara Nasional Indonesia (Wan TNI) yang tergabung dalam Satgas Indonesia Battalion (Indobatt) UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) suguhkan tari “Kecak” dari Provinsi Bali, Indonesia dan tari “Dabke” dari Lebanon dalam rangka menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno L.P. Marsudi ke Markas Indobatt di Adchit Alqusayr, Lebanon Selatan, baru-baru ini.  (Mad/Puspen TNI)

Panglima TNI : Personel Penerangan TNI Dituntut Lebih Profesional dan Modern

sumbawanews.com,- Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok, personel jajaran Penerangan TNI dituntut untuk bekerja secara profesional dan modern dilandasi jiwa ksatria yang militan serta menjunjung tinggi loyalitas. Personel jajaran Penerangan TNI sebagai ujung tombak dalam transformasi informasi dituntut juga untuk mampu bersinergi dengan sesama Komunitas Penerangan instansi penerangan lain.

 

Demikian amanat tertulis Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang dibacakan Kasum TNI  Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI tahun 2018 yang diikuti 112 peserta jajaran Penerangan TNI AD, TNI AL dan TNI AU, dengan tema “Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal, Profesional Dan Modern, Satuan Penerangan TNI Siap Melaksanakan Publikasi Informasi Dalam Rangka Meningkatkan Citra Positif TNI”, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2018).

 

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Penerangan TNI telah melaksanakan tugas dan fungsinya mendesiminasi informasi kepada masyarakat sehingga  citra maupun kredibilitas TNI sangat baik dibanding lembaga lain. “Jajaran Penerangan TNI adalah penjuru terdepan dalam mempublikasikan kegiatan dan kinerja TNI,” ucapnya.

 

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa jajaran penerangan harus mengambil porsi memainkan perannya mempublikasikan prestasi dan kinerja prajurit TNI, karena hal ini akan berdampak pada pembentukan opini positif publik terhadap pengabdian TNI.  “Peran dan fungsi jajaran Penerangan TNI dalam mempublikasikan kinerja satuan TNI menjadi salah satu penilaian publik bahwa Institusi TNI menjadi yang paling dipercaya, dan rakyat tetap mencintai TNI,” ujarnya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi telah melahirkan platform baru komunikasi dalam dunia maya melalui media sosial yang bergerak begitu cepat dan viral, sehingga mampu membangun atau meruntuhkan suatu bangsa.  “Media sosial menjadi medan pertempuran baru bagi sekelompok orang untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, pejabat Penerangan TNI harus mengikuti, memahami dan mengolah informasi yang berkembang di media sosial agar dapat  memenangkan opini publik,” jelasnya.

 

Panglima TNI menuturkan bahwa penyebaran informasi dan berita-berita bohong (hoax) melalui media sosial dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dan bahkan munculnya radikalisme. Sebagai  bagian dari kekuatan TNI, personel Penerangan TNI harus memenuhi kebutuhan informasi  komunitas media onlie dan medai sosial.  “Dengan menjangkau komunitas online dan menguasai media sosial, kita dapat membangun opini publik dan mengeliminir pengaruh negatif yang dapat menurunkan citra TNI di masyarakat,” ujarnya.

 

Di akhir amanatnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menekankan beberapa hal terkait dengan tugas Penerangan TNI, diantaranya : Pertama, tingkatkan sinergitas dan soliditas Satuan Penerangan TNI di dalam melaksanakan tugas guna mendukung Tugas Pokok TNI.  Kedua, jajaran Penerangan TNI jangan ketinggalan informasi, agar tidak terlambat dalam bertindak serta tingkatkan terus komitmen untuk mengembangkan diri sebagai sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan. Ketiga, pejabat Penerangan TNI harus menguasai media sosial agar dapat membangun opini publik dan mengeliminir pengaruh negatif yang dapat menurunkan citra positif TNI di masyarakat. (Mad/Puspen TNI)

KPU SUMBAWA SOSIALISASI ATURAN KAMPANYE KEPADA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON DAN STAKE HOLDER

Sumbawanews.com.-Sumbawa Besar. KPU Kabupaten Sumbawa mengadakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (24/02/2018). Bertempat di aula kelurahan Uma Sima, acara tersebut dibuka oleh Sudirman, S.IP (Komisioner KPU) dan didampingi oleh Aryati, S.Pdi  (Komisioner KPU), diikuti oleh Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kabupaten Sumbawa, Instansi Terkait, Polres Sumbawa, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat dan Insan Pers.

Dalam acara sosialisasi tesebut menginformasikan tentang adanya perubahan regulasi dalam PKPU NO. 4 Tahun 2017 yakni meliputi motode kampanye, bahan kampanye, dan sanksi kampanye.

Salah satu yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017, yakni tentang motode kampanye. Ada yang difasilitasi oleh KPU dan ada juga yang dilaksanakan oleh paslon. Adapun yang difasilitasi oleh KPU yakni meliputi Debat publik/debat terbuka antar paslon, iklan dimedia massa cetak dan/atau media massa elektronik.  Sedangkan untuk bahan kampanye (bisa berupa selebaran, brosur, pemflet dan poster) dan alat peraga kampanye (bisa berupa baliho/billboard, umbul-umbul dan spanduk) didesain oleh Pasangan Calon dan Pengadaanya difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB. Penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Suksesnya.

Sedangkan metode kampanye yang dilaksanakan oleh paslon meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan), kegiatan kebudayaan, dan kampanye melalui media sosial.(aa)

KPU Sumbawa Bentuk PPK PPS untuk Pemilu 2019

Sumbawanews.com- Sumbawa Besar. Salah satu tahapan pemilu 2019 yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa  adalah tahapan pembentukan badan adhock PPK dan PPS.  Divìsi SDM dan Parmasi KPU Kabupaten Sumbawa Aryati, S.Pd.I yang langsung memimpin proses evaluasi di kec. Labuan Badas dan Kec. Rhee pada hari Senin 26 Februari 2018 mengatakan bahwa proses pelaksanaan pembentukan badan.adhoc untuk pemilu 2019 menggunakan sistem evaluasi. Hal ini berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 pasal 37 huruf  a dan huruf b tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara Dalam Penyelengaraan pemilihan Umum, menyatakan bahwa anggota panitia pemilihan kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota dapat diangkat sebagai anggota panitia pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan masih memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Aryati menambahkan bahwa metode evaluasi ini terdiri dari 4 unsur penilai, yaitu ketua dan anggota KPU Kab. Sumbawa, PPK, PPS serta sekretaris PPK dan PPS. Ada mekanisme saling menilai antara sesama anggota PPK dan PPS.

Lebih lanjut Aryati meengatakan bahwa proses evaluasi ini berlangsung dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2018, dimana terlebih dahulu sudah disosialisasikan kepada PPK dan PPS pada tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tgl 16 Februari 2018. Dilanjutkan dengan penyerahan berkas persyaratan administrasi dari tgl 17 Februari sampai dengan tgl 21 Februari.

penetapan hasil evaluasi akan kami laksanakan pada tgl 4 Maret 2018 sampai dengan tgl 6 Maret 2018. Pada tahap ini kami akan menetapkan 3 orang PPK dari 5 orang PPK yang ada sekarang ini, dan 3 orang PPS, dan selanjutnya akan dilantik pada tgl 9 Maret 2018. Demikian Pungkasnya.(aa)

NTB Provinsi Pertama Deklarasi Anti Radikalisme

sumbawanews.com.- Mataram. Provinsi NTB merupakan provinsi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan Anti Radikalime dan terorisme. Deklrasi ini merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah dan masyarakat NTB untuk menangkal radikalisme dan terorisme di tanah air.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si menyampaikan pesan perdamaian harus disampaikan kepada masyarakat sebagai salah satu langkah untuk menangkal radikalisme dan terorime.

“Menurut pemahaman kami, radikalisme berawal dari pemahaman agama yang dangkal, disertai dengan kondisi kehidupan sosial yang tidak adil. Maka akan muncul tindakan-tindakan yang merugikan tatanan kehidupan sosial yang ada. Maka pesan-pesan perdamaian harus terus digalakkan” Ungkap Wagub saat Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme, di Lapangan Serasuba, Kota Bima, Selasa (19/07/2016).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB tersebut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi, Anwar Usman SH MH, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayor Jend. Abdurrahman dan Tokoh Agama Pusat, Prof.Dr. H. Ahmad Thib Raya.

Hadir juga saat itu Walikota Bima, H.M. Qurais, Bupati Bima, Indah Damayanti Putri, Bupati Dompu, H. Bambang, seluruh unsur FKPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan pemuda.

Saat itu, Wagub menyampaikan selain menyampaikan pesan perdamaian, seluruh unsur harus mampu membangun tatanan ekonomi yang baik serta menciptakan demokrasi yang utuh. Hal ini menurut Wagub mampu melahirkan pemimpin yang peduli pada pembangunan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi beberapa pihak untuk mengacaukan keadaan.

“Pemerintah daerah beserta seluruh unsur akan berupaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Upaya persuasif juga terus dibangun untuk mencari dan menjaring aspirasi yang utuh,” jelas Wagub di hadapan ratusan pejabat lingkup Pemprov NTB, Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Sementara itu, Dalam kesempatan yang sama, Anwar Usman memberi apresiasi event tersebut serta mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menolak dan menutup akses yang berorientasi pada paham dan aksi terorisme.

asyarakat juga diminta siap turut serta dalam pencegahan segala paham dan aksi radikalisme di di berbagai daerah, khsusunya di Bima “Paham radikalisme dan terorisme harus disingkirkan. Namun untuk memerangi paham semacam itu sangat dibutuhkan kerja sama semua elemen. Terutama masyarakat harus bantu satu sama lain untuk mencapai keamanan, kemakmuran dan kebersamaan,” tutur Anwar.

Menurut Anwar, deklarasi anti-radikalisme itu merupakan salah satu upaya dan komitmen masyarakat dan pemerintah untuk berjuang bersama mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

“Saya berharap terorisme tidak terjadi di wilayah Bima, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman beraktivitas,” harapnya (aa )

SEKDA NTB: UPAYA HUKUM PENTING, NAMUN UPAYA PREVENTIF LEBIH PENTING

Sumbawanews.com-Mataram.-Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D membuka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Provinsi NTB dalam rangka pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat, di Hotel Santika Mataram, Selasa (27/02/2018). Didampingi kepala BPOM Mataram, Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt, MH., Sekda mengingatkan bahwa upaya hukum bukan merupakan satu satunya cara untuk mengatasi masalah peredaran narkoba di kalanngan para generasi muda. Namun, upaya preventif melalui informasi dan edukasi lebih penting dan lebih utama dilakukan oleh berbagai kalangan untuk mengatasi masalah tersebut. Sekda menegaskan bahwa upaya hukum itu penting , namun yang lebih penting adalah tindakan pencegahan oleh lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat. “strategi yang harus dikedepankan adalah membuat anak-anak menjadi lebih sadar agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan berbagai macam obat-obat terlarang,” ungkap Sekda saat itu.

Bagi yang telah terjerat obat-obatan terlarang lanjut Sekda, perlu kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah kesalahan yang harus dibayar dengan sangat mahal. Sekda yang akrab disapa Pak Ros itu menjelaskan proses peredaran obat-obatan terlarang yang begitu marak terjadi ini merupakan salah satu wujud dari perang candu yang dulu juga pernah terjadi di dunia. Artinya jelas Sekda, motif dari pengedaran dan penjualan obat-obatan tersebut adalah bukan semata-mata hanya unsur ekonomi. Tetapi, untuk melemahkan sendi-sendi kebangsaan dan melemahkan energi anak-anak muda.

“Tanpa kita sadari, saat negara ini diserang maka negara ini akan menjadi lemah sehingga visi untuk negara kita dapat lebih berjaya ke depannya tidak akan bisa terjadi. Kita akan menjadi negara yang selalu bergantung dengan negara lain  dan kemudian negara kita akan menjadi terpecah belah,” ungkapnya.

Karena itu, Sekda berharap BPOM senantiasa melakukan pengawasan makanan yang beredar di NTB. Sehingga, tidak ditemukan makanan yang terkontaminasi atau secara unsurnya mengandung bahan yang tidak halal dalam perspektif Islam untuk para wisatawan muslim. Apalagi NTB sudah dikenal sebagai daerah penyandang predikat pusat wisata halal dunia.

Sebelumnya, Kepala BPOM Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt, MH. melaporkan, saat ini telah diberikan kelonggaran dan kebebasan bagi kosmetik dan makanan untuk masuk ke Indonesia tanpa evaluasi. Sehingga  menurutnya, perlu dilakukan pengawasan lebih ketat.  Ia juga melaporkan bahwa peredaran tramadol di NTB pada semester II tahun 2017 dan awal tahun semester I 2018 sudah berkurang.(aa)

Berita Terkini

Wapang TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Lamongan, Blora, dan Bojonegoro

sumbawanews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R bersama Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat meninjau...

Sinergi TNI dan Masyarakat Berbuah Manis, Delapan Anggota TPNPB-OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Papua Pegunungan, sumbawanews.com - Delapan anggota TPNPB-OPM Kodap XV/NK secara sukarela kembali ke pangkuan NKRI dalam kegiatan di Lapangan Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang,...

Bung Karno Sudah Perhitungkan Gizi Rakyat Sejak 1950-an

Sumbawanews.com,- PDIP mengangkat kembali konsep kedaulatan pangan dan gizi sehat yang dirumuskan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, dalam buku *Mustika Rasa* yang terbit tahun 1954....

Mahasiswa Dicegat, Pemerintah Sebut Ini Penataan Lalu Lintas

Sumbawanews.com,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, membantah tudingan bahwa aparat kepolisian mencegat mahasiswa untuk menghalangi aksi unjuk rasa di Bundaran...

Anak Korban Perundungan di Jakpus Berhak Dapat Restitusi

Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan, seorang bocah laki-laki berusia enam tahun yang menjadi korban perundungan hingga koma...

Berita Utama