MATARAM –  SUMBAWANEWS.COM,– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memperhatikan Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di wilayah NTB untuk menyongsong rencana pemerintah yang akan menerapkan “new normal” di sejumlah daerah di Indonesia.

Ketua F-PKB DPRD NTB, H Lalu Hadrian Irfani meminta agar Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda Kabupaten/Kota se-NTB agar memberikan perhatian pada Ponpes di tengah desakan dari para wali santri, agak segera melaksanakan proses belajar mengajar.

“Kami meminta pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTB untuk membantu sarana dan peralatan kesehatan pada pondok pesantren agar pada saat melaksanakan kembali proses belajar mengajar dapat memenuhi ketentuan protokoler kesehatan di tengah pandemi virus Covid-19,” kata Hadrian, yang juga Ketua DPW PKB NTB, Kamis (28/5) di Mataram.

Menurutnya, PKB secara terpusat menyambut baik wacana new normal yang digagas pemerintah pusat. Meski begitu, ia berharap pasca diterapkannya new normal, masyarakat tetap mengikuti imbauan dan arahan dari pemerintah.

“Dan yang terpenting baik pemerintah pusat atau daerah perlu memberikan perhatian serius atas aktivitas pendidikan di pondok pesantren menjelang diterapkannya kebijakan normal baru atau new normal di tengah wabah virus corona ini,” terang Hadrian.

Hadrian mendorong agar Ponpes diberikan bantuan untuk melaksanakan protokoler kesehatan dalam bentuk tempat cuci tangan, masker untuk santri dan tenaga pengajar, bantuan hand sanitizer serta bantuan alat pengukur suhu tubuh.

“Dan juga bantuan pemeriksaan kesehatan, rapid test bagi santri dan tenaga pendidik untuk memastikan semua santri tidak terjangkit virus Corona,” katanya.

Dia mengungkapkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengambil sejumlah langkah untuk mempersiapkan Pondok Pesantren menyongsong tahap New Normal Covid-19 yang akan diterapkan pemerintah.

Ketua Umum PKB H Muhaimin Iskandar juga sudah meminta para Pimpinan dan Anggota Fraksi PKB DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mulai mendukung persiapan-persiapan yang dibutuhkan.

Melalui surat tentang Instruksi Memperjuangkan Kelangsungan Pesantren Dalam Masa New Normal Covid-19, Cak Imin menyampaikan sejumlah hal teknis yang harus segera dilakukan di tingkat pusat dan daerah.

Cak Imin menegaskan, arah kebijakan pemerintah yang akan menerapkan konsep kehidupan new normal (kenormalan baru) yaitu penerapan pola hidup baru untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 hingga ditemukannya vaksin penangkal Covid-19.

Menurutnya, posisi pesantren menjadi sangat strategis dan vital. Secara nasional saat ini ada sekitar 28 ribu Pondok Pesantren di Indonesia. Di mana dalam 28 ribu Pesantren itu terdapat 18 juta santri dan 1 juta pengajar.

“Selain itu, ada jutaan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren yang saat ini juga mendesak agar pesantren dapat kembali memulai proses kegiatan belajar mengajar,” kata Cak Imin dalam surat tertanggal 25 Mei 2020 tersebut.

Cak Imin menilai untuk memenuhi kebutuhan itu, perlu adanya alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk pesantren selama masa new normal.

Terkait instruksi tersebut, Ketua DPW PKB NTB H Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dan mulai mengkonsolidasikannya.

“Sejumlah instruksi itu antara lain meminta ada Fraksi PKB berkoordinasi intensif dengan PWNU, PCNU, RMI dan para masyayikh pengasuh pesantren di daerahnya masing-masing. Terutama untuk melakukan pendataan persiapan dan kesiapan serta kebutuhan pesantren dalam menjalani masa new normal Covid-19,” kata Hadrian.

PKB NTB juga akan memelopori dan mengawal ketat pengalokasian anggaran khusus yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada pesantren untuk menjalani masa new normal dalam bentuk penyediaan sarana belajar, sarana kesehatan dan pemenuhan ketahanan pangan.

“Kita juga akan mendorong Pemerintah Daerah untuk membantu pesantren mempersiapkan diri menghadapi masa new normal sekaligus mengawal kebijakan tersebut hingga tingkat implementasinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki tatanan kehidupan baru (new normal). Masyarakat diminta berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

“Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri. Kita lawan Covid-19 dengan ke depankan dan mewajibkan protokol kesehatan ketat,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

MATARAM –  SUMBAWANEWS.COM,- Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, bersilaturrahmi ke tokoh-tokoh di Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah dua hari kemarin mengunjungi beberapa tokoh di Lombok Tengah dan Lombok Barat, Rabu, 27 Mei 2020 Kapolda NTB bersilaturrahmi di kediaman Tuan Guru Bajang (TGB) HM. Zainul Majdi di Jalan WR Supratman, Kota Mataram.

Kapolda mengatakan, selain sebagai upaya memperkenalkan diri selaku Kapolda NTB yang baru, silaturrahmi ke para tokoh NTB itu untuk mendapatkan dan atau menyerap informasi dalam menjalankan tugas.

“Terimakasih atas sambutan dan penerimaan ini dan mohon saya dianggap sebagai saudara, sekaligus mohon informasi dan masukan-masukan untuk lebih optimalnya kami, dalam melaksanakan tugas di NTB,” ungkap Kapolda.

Di hadapan TGB, Irjen Pol. M. Iqbal menyampaikan bahwa dirinya sangat mengidolakan sosok TGB yang merupakan alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tersebut.

“TGB merupakan idola saya, karena ilmunya di bidang public speacking, karena memiliki kesamaan dengan saya sebagai mantan Kadiv Humas Polri,” ucapnya.

Sementara itu, menyambut kunjungan Kapolda NTB, TGB H.M. Zainul Majdi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan orang nomor satu di Polda NTB tersebut.

“Saya bersyukur bisa jumpa yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pernah ketemu dan hadir bersama Kapolri (Jenderal Pol. Tito Karnavian, red) dan Panglima TNI saat kunjungan gempa bumi di NTB beberapa tahun lalu,” kata TGB.

Untuk itu saya mengucapkan selamat datang, dan ini merupakan penghargaan terhadap saya pribadi dan mohon maaf lahir dan bathin di suasana Idulfitri sekarang ini,” ujarnya.

Lebih lanjut TGB menuturkan, kami diajarkan dan diwasiatkan oleh para guru serta sesepuh kami, merupakan suatu kewajiban bagi warga NTB untuk memajukan negara.

“Itu adalah wasiat guru-guru kami. Bekerjalah untuk negara Indonesia dan kami siap untuk mendukung kinerja Polri, kami yang di pesantren juga perlu dukungan dan nasehat, dan saya sampaikan penghargaan kepada teman-teman Kepolisian, atas kinerja Polri,” ujar TGB.

Menurutnya, selama dua periode menjadi orang nomor satu (gubernur) di NTB dirinya melihat upaya Polri dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Saya lihat dari sepuluh tahun menjabat di pemerintahan, Polri terus berusaha untuk memperbaiki kulturnya, karena apapun bentuknya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Terutama kinerja bhabinkamtibmas yang sangat saya apresiasi,” jelasnya.

“Doa kami terkabulkan selalu mendapat orang-orang baik yang memimpin di NTB. Dan saya berdoa untuk Pak Kapolda, agar dalam pelaksanaan tugas dalam keadaan aman dan kondusif. Âmîn,” tutup TGB.

Untuk diketahui, dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dikunjungi, Kapolda NTB mendapatkan berbagai saran dan atau masukan, terkait karakteristik masyarakat di dua pulau yang menjadi wilayah Provinsi NTB, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Mataram – sumbawanews.com, –  Beredar screenshot di beberapa grup WhatsApp tentang “kaplingan” bantuan untuk masyarakat dalam masa pandemi covid-19. Tersebut juga beberapa orang yang ditenggarai mendapat “jatah” itu berlabel organisasi kemasyarakatan, perusahaan daerah dan yang mencengangkan keluarga Gubernur NTB juga kecipratan.

Direktur Public Institute Ahmad SH menyesali hal tersebut, sebab hal yang demikian bisa mencoreng wibawa pemerintah dan pemimpin daerah.

” Situasi kita dalam keadaan yang tidak baik, pandemi ini sudah masuk pada fase krisis yang massif. Pemerintah berupaya sekuat mungkin membantu masyarakat. Nah, jika hal tersebut benar, ini sama saja dengan penjahat kemanusiaan. Mengambil untung ditengah bencana,” ujarnya disela-sela diskusi di Mataram, Rabu malam.

Beberapa grup WhatsApp menjadi cukup gaduh dengan beredarnya pernyataan tersebut kalau beras, telur, minyak goreng, kopi dan masker telah di kapling- kapling oleh orang yang disinyalir dekat dengan kekuasaan di pemerintahan provinsi.

” Gubernur harus bisa meluruskan ini, hal seperti ini harus ditertibkan dan di bereskan, jika tidak maka akan menjadi sendimen yang bisa terus memperkeruh suasana. Tidak produktif dan tidak sehat untuk pemerintahan Pak Gubernur ke depan.” Tandasnya.

Ahmad SH menyarankan juga Pak Gubernur untuk memeriksa dan mengevaluasi bawahannya, baik StafSus maupun para dinas. Sehingga tidak merugikan banyak pihak.