Lombok Timur – sumbawanews.com,- Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI H. M. Syamsul Luthfi menyatakan selain silaturahmi juga pertemuannya dengan Rumaksi adalah bentuk dukungan kepada kepala daerah yang sedang perang melawan pandemi.

” Selain bersahabat dekat, saya juga masih ada hubungan kerabat dengan bapak Wakil Bupati, kami saling mengenal sejak lama sejak saya menjabat sebagai ketua DPRD Lombok Timur sampai saya menjabat Wakil Bupati,” kata Syamsul Luthfi di kediaman Wakil Bupati Lombok Timur tersebut pada Selasa (26/5) malam.

Kunjungan tersebut juga merupakan ajang silaturahmi dalam suasana lebaran. ” Kami banyak berdiskusi tentang banyak hal, perkembangan daerah, terutama sekali upaya bersama untuk mendukung kemajuan daerah di masa-masa yang akan datang,” tambah anggota DPR RI komisi II tersebut.

Pada masa pandemi ini semua harus terlibat dalam mempercepat dan mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan.

Mataram – sumbawanews.com,– Pandemi corona masih berkepanjangan di Indonesia. Jumlah kasus yang terus tercatat meningkat, sementara belum ditemukan vaksin dan obat yang pasti.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memulai lembaran baru, hidup berdampingan dengan wabah corona : new normal. Masyarakat akan kembali beraktivitas secara normal, namun dengan banyak hal baru yang harus mulai menjadi budaya sosial. Setidaknya untuk tiga hal ; jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu bermasker.

Selain dampak sosial ekonomi, pemerintah juga memikiran dampak politik dari pandemi corona. Pilkada Serentak di sejumlah daerah di Indonesia, mau tak mau harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, terkait gelaran Pilkada serentak, pada 4 Mei 2020. Perppu tersebut mengatur penundaan Pilkada serentak setelah mewabahnya Covid-19 (Corona Virus Disease).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonganan Laoly menjelaskan, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut berisi tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Dalam Perppu tersebut ditetapkan bahwa waktu pemungutan suara pilkada di 270 daerah yang semula dijadwalkan pada 23 September diundur hingga Desember 2020. Penundaan tersebut disepakati oleh DPR, KPU bersama Pemerintah.

Tapi, 9 Desember pun belum bisa dipastikan. Menurut Yasonna, dalam Perppu tersebut dijelaskan bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada serentak ditetapkan demi menjaga pelaksanaan pilkada yang demokratis, berkualitas, serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Artinya, pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan jika Covid-19 sudah dapat dikendalikan.

“Bahkan jika sampai Desember pandemi Covid-19 belum berakhir, penundaan bisa diperpanjang,” ujar Yasonna.

Penetapan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.

Di Provinsi NTB, setidaknya ada tujuh Pilkada Kota/Kabupaten yang juga turut terdampak. Terkait penundaan Pilkada tahun ini, Lembaga Kajian Politik Mi6 menilai, ada pihak yang diuntungkan dan ada juga yang justru buntung.

“Ya pasti ada plus minus dampaknya jika Pilkada ditunda. Terutama kepada pada calon dan mesin partainya masing-masing,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto SH, melalui siaran pers, Selasa Malam ( 26/5 )

Pria ramah yang akrab disapa Didu ini mengungkapkan, Mi6 mendukung pemerintah yang memutuskan Pilkada Serentak ditunda. Apalagi di masa pandemi corona saat ini, tentu prioritas harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh warga negara.

Istilah Didu, saat ini kita sedang berjibaku menghadapi bencana non alam, wabah corona. Kurang elok jika di tengah jeritan masyarakat kecil, pesta lima tahunan malah dipaksakan berjalan.

“Malah Mi6 memprediksi, Pilkada serentak ini bisa jadi ditunda cukup lama bisa sampai 2021. Kalau Desember 2020, sangat kecil kemungkinannya karena pandemi saat ini masih berjalan dengan curva yang belum menunjukan melandai,” papar Didu.

Analisa Mi6 dalam skenario Pilkada ditunda hingga tahun depan, maka kekuatan semua calon, baik calon Bupati dan Wakilnya maupun Calon Walikota dan Wakilnya yang bertarung di tujuh daerah di NTB, akan kembali setara. Sama-sama perlu *effort* untuk menggenjot elektabilitas dan kecitraan politiknya di tengah masyarakat pemilih.

Para calon yang sudah mengambil start sosialisasi sebelumnya, tidak membuat memiliki nilai lebih dari lainnya.

“Soalnya masyarakat saat ini juga nampak sudah kurang tertarik dengan politik. Dukung-mendukung calon saat ini sudah perlahan tergerus dengan isu corona dan dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat,” imbuhnya .

Baginya, Pilkada Serentak tahun depan, bisa menjadi medan baru yang perlu strategi baru untuk meraih kemenangan. Sebab, suasananya jelas beda, pola pemungutan suara pun belum bisa dipastikan nantinya seperti apa.

Kampanye identik dengan pengumpulan massa, dan ini tentu sangat dilarang dalam protokol Covid-19. Pemungutan suara di TPS, pun demikian pula, sangat sulit mencegah menumpuknya banyak orang di hari H pesta pemilihan itu.

“Bagi calon Petahana juga begitu. kalau Desember 2020 ini, mereka masih punya power dan bisa memainkan pencitraannya. Tapi kalau tahun depan, sama saja. Para calon akan bertarung dengan lebih fair, setara di garis start yang sama dengan kontestan lainnya,” kata Didu.

Mi6 menilai di tengah pandemi corona saat ini, hal baik yang mungkin bisa dipetik ialah akan sangat minim terjadinya praktik politik uang. Baik dalam bentuk bantuan pangan, maupun bentuk sumbangan lainnya. Pasalnya, saat ini banyak bantuan sudah disalurkan untuk masyarakat yang sebagian besar terdampak corona. Baik bantuan pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta.

Didu menyarankan para calon untuk ambil hikmahnya saja. Tetap giat membantu masyarakat dengan bantuan-bantuannya, tanpa harus berpikir timbal baliknya untuk dipilih.

Di sisi lain penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu juga diharapkan tidak terlalu ketat seperti di saat kondisi normal, dalam menyikapi penyaluran bantuan dari Parpol atau calon Kepala Daerah di lapangan.

“Karena ini kan kondisinya beda. Masyarakat memang sangat butuh bantuan dan perhatian. Para calon juga nggak apalah membantu, jangan melulu dilihat sebagai bargain politik, ” tukasnya.

*Para Baron Pasti Memainkan Celah*

Dalam skenario jika Pilkada ditunda hingga tahun depan atau dua tahun kemudian, Mi6 menduga akan menjadi peluang bagi para _*Baron Elit Politik*_ mengambil celah.

“Yang jelas, akan berlaku care taker atau penjabat pengganti Kepala Daerah yang sudah habis masa jabatannya, sementara Pilkada masih ditunda,” kata Didu.

Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai memiliki kans besar dalam menunjuk siapa penjabat pengganti Kepala Daerah. Konflik interes tak mungkin bisa dihindari, sebab, celah ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai umpan lambung menyonsong Pilkada sebenarnya.

Didu mengatakan, manuver-manuver koalisi partai politik juga akan terjadi dalam meramaikan Pilkada nantinya.

“Apa yang nampak hari ini, masih sekedar entertain politik. Konfigurasi Politik masih bisa berubah, termasuk peta dukungan maupun strategi calon di masing-masing daerah,” ujarnya .

Didu menambahkan, pandemi corona juga menjadi *panggung cat walk politik* yang baik bagi para calon petarung di Pilkada mendatang. Masyarakat bisa menakar seperti apa kepedulian sosial para kontestan di masa pandemi ini.

Medan pandemi corona ini bisa menjadi tolok ukur sementara, tentang siapa pemimpin daerah sesungguhnya yang kelak akan terpetakan oleh masyarakat untuk Pilkada Provinsi NTB 2024 mendatang.

“Tanpa disadari, pandemi ini seperti _*tester*_ bagi pemimpin-pemimpin kita, bagaimana mengambil keputusan tepat di tengah bencana. Dan masyarakat bisa menilainya karena sistem informasi dan komunikasi saat ini kan sangat transparan/ terbuka,” tukasnya .

Mataram – sumbawanews.com,–  Dengan bannyaknya tenaga kesehatan (medis) bersentuhan dengan pasien covid ikut terpapar Hasan Masat menilai pemerintah  perlu mengambil langkah cermat dalam penangganan wabah.
-“Jika tenaga tenaga medis juga telah menjadi salah satu transmisi lokal maka akan membangun ketidakpercayaan sikap was was pada masyarakat sehingga menjauhi sakit dan puskesmas padahal mereka butuh perawatan dalam penyakit selain covid” papar Hasan Masat.

Karena itu tambahnya, pemerintah sebaiknya bagi para tenaga medis atau yang bertugas pada bagian isolasi harusnya petugas petugas tersebut ikut “terisolasi” artinya mereka tidak boleh keluar tempat isolasi selama masa isolasi pasien

Selain itu Hasan Masat menyqrankan pemerintah, perbanyak APD untuk tenaga medis bukan perbanyak masker. “Perhatikan makanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis” tegas Hasan Masat.

Lebih lanjut Hasan Masat menyarankan untuk isolasi sebaiknya  gunakanlah hotel hotel untuk melakukan isolasi, dan karyawan karyawan hotel dapat bekerja, tentunya dengan standar penanganan covid 19, dimana mereka tidak diperbolehkan pulang selama melayani para tenaga medis dan pasien.
“Mintalah prusahaan prusahaan besar untuk melakukan isolasi dengan gunakan hotel hotel bagi karyawannya, ini akan membuat sirkulasi ekonomi akan bisa bertahan.” Kata Hasan Masat.