SUMBAWA – sumbawanews.com – Persoalan kekurangan air bersih akibat kekeringan secara jangka panjang memunculkan dampak kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh. Sejumlah wilayah di Indonesia yang memiliki curah hujan rendah kerap mengalaminya, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mirisnya, kekeringan di Sumbawa terjadi setiap tahunnya dan tidak pernah kunjung berakhir.

Praktisi Kesehatan Penyakit Dalam, dokter Ari Fahrial Syam mengingatkan, kekeringan bisa saja memunculkan penyakit diare. Sebab, warga memiliki keterbatasan mendapatkan air dengan kualitas yang baik. Hanya saja, dia menilai, kasus-kasus diare di daerah memang harus dilihat dulu penyebabnya. Terlebih, sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab diare.

“Artinya, sumber dari virus itu larinya dari makanan dan minuman. Jadi kalau makanan itu kita konsumsi, tercemar tentu menjadi infeksi. Kemudian minuman tercemar, menjadi infeksi,” tuturnya, Jumat (6/11).

Saat ini, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat, ada 42 desa yang tersebur di 17 kecamatan di Sumbawa yang mengalami krisis air bersih saat ini. Dampaknya, ratusan ribu warga kekurangan air bersih.

Ironisnya, masalah menahun ini berbanding lurus dengan jumlah kasus diare yang terbilang tinggi. Berdasarkan Profil Kesehatan NTB tahun 2019, puskesmas dan RS di Kabupaten menangani 11.439 kasus diare pada semua umur dan 4.331 kasus diare pada balita. Pada prinsipnya, pemerintah baik pusat maupun daerah disebut Ari mesti mengidentifikasi masalah diare ini

Anggota DPRD Provinsi dari Fraksi Gerindra, H Talib, mengaku prihatin mendapati sejumlah desa dilanda kekeringan dan kesulitan air bersih. Pemerintah dimintanya untuk tanggap, karena air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan.

Dirinya meminta desa-desa yang dilanda kekurangan air bersih untuk mengajukan proposal, sehingga dapat dibantu oleh pemerintah provinsi. Menurut Talib, persoalan yang besar yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur. Kalau infrastruktur bagus, dia yakin air dapat didatangkan.

Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Edwan juga mengakui, solusi dari masalah kekeringan ini adalah menambah jumlah sumur bor dan infrastrukturnya. Karena saat ini, kapasitas pipa di Kecamatan Lopok masih terbilang kurang memadai.

Menanggapi masalah ini, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Jarot-Mokhlis berikhtiar akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur. Mereka ingin persoalan kebutuhan air bersih dapat dipenuhi secara merata.

“Ke depan jika kami memimpin Sumbawa maka salah satu yang akan menjadi perhatian yaitu ketersediaan air bersih bagi warga di 17 kecamatan dan 42 desa yang setiap tahun mengalami kekeringan,” kata Calon Bupati Sumbawa, H Jarot, di Kecamatan Terano, Jumat (6/11).

Salah satu cara yang dapat dilakukan, kata Jarot, adalah dengan melengkapi dan menambah jumlah dan kapasitas pipa air. Penambahan jumlah sumur dan kedalamannya juga perlu dilakukan. Kedalaman sumur dari yang saat ini sekitar 30 meter menjadi 50 sampai 80 meter. “Kekeringan ini setiap tahun rutin terjadi, semoga kami memimpin Sumbawa dan melepaskan kesulitan warga khususnya dalam ketersediaan air bersih,” pungkasnya.

Mataram – KPUD Kota Mataram akan menyelenggarakan debat calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram putaran II pada 14 November 2020 mendatang. Penyelenggaraan debat putaran II kali ini berbeda dengan debat perdana.

Banyak segmen yang berubah saat debat ke II nanti seperti Paslon Bertanya , Paslon Menjawab . Paling menonjol adalah batas waktu sesi bertanya dan menanggapi pertanyaan, sekaligus tanggapan atas jawaban calon. Sesi untuk tanggapan terhadap jawaban calon dipotong menjadi satu menit.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik, M16 menanggapi perubahan segmen debat oleh KPUD Kota Mataram. Bambang Mei Finarwanto selaku Direktur M16 menyayangkan banyaknya perubahan dalam debat putaran dua ini.

Pada putaran kedua nanti, calon tetap akan dapat bertanya kepada calon lainnya. Namun berbeda dengan sebelumnya, tema pertanyaan akan ditentukan oleh KPUD Kota Mataram. Calon tidak lagi bebas bertanya secara mandiri.

“Biarkan para calon saling menguji kemampuan. Enggak usah ada pembatas. Kemarin ada sesion tanya jawab antara calon. Sekarang sudah ditentukan oleh KPU temanya. Jadi calon tidak bisa bebas lagi bertanya apa saja ke calon lainnya,” kata Didu sapaan akrab Direktur M16.

Dia menyayangkan durasi segmen debat yang sangat terbatas pada putaran kedua nanti. “Di debat kedua waktu menanggapi jawaban calon cuma dikasi waktu satu menit. Apa yang mau ditanggapi. Kasi waktu lima menit apa sih repotnya, kok ruwet!” Katanya.

Didu mengatakan, dalam debat Pilkada iklan layanan masyarakat jangan terlalu panjang. Dia meminta agar iklan layanan dipersingkat dan durasi waktu digunakan untuk para calon menguji kemampuan mereka.

“Kalau debat pertama ada enam sesion. Sekarang diduga sesion dikurangi, waktu dikurangi. Iklan layanan enggak usah panjang-panjang, 1-2 menit cukup. Yang penting bagaimana kasi ruang untuk para calon untuk menguji kemampuan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar calon dalam sesi tanya jawab bebas menentukan siapa yang akan ditanya, baik calon Walikota atau calon Wakil Walikota.

“Dengan begitu orang tidak akan beranggapan kalau yang pintar itu calon Walikota saja,” katanya.

Direktur Mi6 melanjutkan harusnya KPU sebagai promotor debat cukup memfasilitasi debat beserta aturan main yang tidak terlalu rigid agar ada suasana entertain dan edukasi.

“Soal tehnis debat maupun materi biarkan para paslon adu kuat konsep maupun argumentasi tanpa diatur atur. Rambu rambunya tentu visi misinya Paslon untuk diperdebatkan sampai tuntas,” urainya .

Terakhir, M16 juga menyoroti tidak diberi kesempatan media menyaksikan jalannya debat secara langsung. Padahal itu adalah bagian dari kebebasan pers.

“Kalau alasan media dilarang masuk adalah kondisi pandemi, ya tinggal terapkan protokol COVID-19. Apa susahnya ? ,” sesalnya.

JAKARTA – Seribu siswa Sekolah Dasar (SD) di P. Lombok dipastikan menerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Bantuan pendidikan ini akan disalurkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) pada pertengahan November ini di P. Lombok.

“Saya berharap, dengan diterimanya program PIP ini, para siswa penerima bisa lebih bersemangat lagi dalam menyelesaikan tugas belajarnya,” kata H. Bambang Kristiono, Kamis (12/11).

Dalam program ini masing-masing siswa penerima beasiswa akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 450.000.
Dananya bisa dicairkan oleh para siswa penerima di Bank BRI terdekat.

“Proses pencairannya sangat mudah, nanti para Tenaga Ahli (TA) HBK di masing2 Kabupaten/Kota akan membawa nama2 siswa penerima bea siswa tersebut ke sekolahnya masing2 dengan dilengkapi SK terlampir.
Selanjutnya para Kepala Sekolah akan memanggil para siswa yang memperoleh bea siswa tersebut dan memberikan virtual atau nomor account para siswa untuk dicairkan di Bank BRI terdekat,” jelas HBK.

HBK mengatakan, sayangnya kali ini ada beberapa orang siswa yang harus gagal atau ditolak sebagai siswa penerima, karena data-data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan data yang ada di Data Base Kemendikbud Pusat.

“Sangat disayangkan, beberapa siswa calon penerima bea siswa ini harus gagal dan tidak mendapatkan bantuan karena kurang lengkapnya administrasi yang dipersyaratkan. Saya berharap kepada para Kepala Sekolah yang siswa2nya kita ajukan untuk mendapatkan program PIP dapat menyiapkan data2nya dengan lebih baik lagi,” papar HBK.

Menurutnya, alasan penolakan biasanya karena 3 hal yaitu, mereka sudah pernah menerima beasiswa sebelumnya, nama orang tua tidak sama dengan data yang ada di data base Pusat, atau ada kesalahan dalam penulisan tempat dan tanggal lahir.

HBK berharap, tahun depan para penerima bea siswa ini bisa lebih besar lagi jumlahnya. Bukan hanya kepada siswa Sekolah Dasar (SD), tapi juga kepada siswa2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan juga untuk adik-adik mahasiswa.

“Tahun depan akan kuta usahakan program beasiswa ini untuk adik2 Mahasiswa, tentu saja dengan penyiapan data2 pendukung yang lebih baik lagi supaya tidak ada penolakan dari Kemendikbud Pusat,” ujarnya.

*Kursus Bahasa Inggris Gratis HBK*

Selain membagikan bea siswa PIP, HBK juga akan menyakurkan kursus bahasa Inggris online gratis.
Ini menunjukan betapa besarnya perhatian HBK untuk dunia pendidikan di P. Lombok.
Bagi HBK pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM harus terus dilakukan dengan mendorong sektor pendidikan.

Dan kursus bahasa Inggris online gratis ini akan diberikan kepada 250 pelajar di P. Lombok.
Kursus bahasa Inggris online gratis ini akan dibuka pada hari Kamis, tanggal 19 November mendatang.

“Kursus bahasa Inggris dilaksanakan secara online selama satu tahun sesuai dengan tingkat kemampuan masing2 siswa penerima, bisa di tingkat elementary, tingkat intermediate atau tingkat advance,” ucapnya.

Kursus bahasa Inggris gratis ini adalah perjuangan aspirasi HBK di DPR RI bekerjasama dengan Bakti (Kemenkominfo), dan Bahaso, perusahaan startup sebagai penyedia lisensi aplikasi bahasa Inggris.

“Mudah-mudahan kursus bahasa Inggris secara online ini akan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris para generasi muda P. Lombok mengingat P. Lombok kedepan akan lebih banyak dikunjungi turis mancanegara. Apalagi setelah adanya KEK Mandalika,” tukas HBK.