Sumbawanews.com,- Terus menjaga hubungan baik bersama warga binaannya, Babinsa Koramil 1208-02/Sejangkung Praka Ridho melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan bapak Sahril Pengerajin Rotan yang beralamat di Dusun Sejangkung Rt/Rw 003/002 Desa Parit Raja, Kec. sejangkung, Kab. Sambas, Kamis (10/6/2021).
Babinsa Koramil 12-02/Sejangkung Praka Ridho mengatakan, warga Desa Parit Raja yang menggeluti usaha pengrajin rotan merupakan Kepala Dusun, bapak Sahril menekuni usaha menjadi pengrajin rotan sudah cukup lama. “Melalui Komsos secara rutin di wilayah binaan,” ujarnya.
“Keberadaan kita selaku Babinsa dapat lebih dikenal dan diterima baik oleh masyarakat. Dengan begitu akan terjalin keharmonisan dan kerjasama yang kuat, sehingga segala informasi di wilayah dapat segera kita ketahui, karena masyarakat tidak merasa segan untuk melaporkan segala perkembangan yang ada di wilayah,” ucap Babinsa.
Untuk memenuhi usahanya, pak Sahril membeli rotan dari warga masyarakat dan juga dari Desa-Desa tetangga. “Usaha rotan ini merupakan warisan dari orang tuanya yang pak Sahril jalankan,” tambah Babinsa.
Pak Sahril sebagai pengrajin menyampaikan, usaha orang tua yang sudah lama di rintis, berharap bisa memberikan lapangan kerja kepada keluarga dekat dan tetangga serta bermanfaat untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. “Diharapkan usaha ini bisa membantu warga yang akan menjual rotan hasil panennya,” ujar Bapak yang biasa dikenal dengan nama Sahril Rotan tersebut.
Sementara itu ditempat terpisah, begitu dekatnya hubungan Babinsa dan masyarakat di wilayah teritorialnya, seperti halnya Babinsa Koramil 1208-01/Sambas Serda Kelik bersama warga melaksanakan karya bakti penimbunan jalan rusak yang beralamat di Dusun Segarau RT/RW 020/001 Desa Gapura, Kec. Sambas, beberapa waktu lalu.
Babinsa Koramil 1208-01/Sambas Serda Kelik mengatakan, sebagai Babinsa harus bisa menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. “Seperti halnya sekarang ini kami melaksanakan gotong-royong penimbunan jalan bersama dengan warga binaan,” ujarnya.
“Diharapkan dengan kegiatan seperti ini, dapat memupuk semangat gotong-royong dan kepedulian warga dalam pelaksanaan karya bakti di Desanya, sehingga apabila di tengah-tengah masyarakat muncul suatu kendala atau masalah, maka akan segera diselesaikan juga secara bersama-sama,” harap Babinsa.
Sementara itu Kades Gapura Arwan mengucapkan, banyak terima kasih kepada Babinsa lebih khusus pihak Koramil 1208-01/Sambas yang telah membantu masyarakat melakukan kegiatan di lapangan dan berbaur bersama warga disini.
Di tempat yang berbeda Danramil 1208-01/Sambas Kapten Inf Sulistiono menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai bagian dari Tugas Pokok (Tupok) dari Aparat Kewilayahan (Apkowil) dalam memotifasi, serta memelihara keakraban masyarakat binaan sekaligus memantapkan kemanunggalan TNI Bersama Rakyat. (Pendim 1208/Sambas)
Sumbawanews.com,- Menkopolhukam RI Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., menghadiri simulasi penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (Force Down) yang melibatkan dua belas Kementrian dan Lembaga, di Apron Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (10/06/2021).
Adapun kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2020 tahun lalu ini, ditanda tangani oleh 12 Kementrian/Lembaga yang terdiri dari, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesi, TNI, Perum LPP Navigasi Penerbangan Indonesia, PT. Angkasa Pura I, dan PT. Angkasa Pura II.
Dalam latihan force down, disimulasikan Radar Kosekhanudnas II Makassar menangkap secara visual pesawat tidak dikenal melanggar wilayah ruang udara NKRI di wilayah timur, melihat situasi tersebut, dua pesawat F-16 dikerahkan untuk mengintersepsi pesawat asing tersebut di Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar.
Usai dipaksa mendarat, tim penyidik dan unsur pengamanan terpadu TNI AU (Pomau, Intelijen, dan Paskhas) segera bergerak untuk mengamankan pesawat serta Kru didalamnya, setelah mendapatkan tanda aman dari tim TNI AU tim Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test dilanjutkan pemeriksaan dokumen dari Dinas Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Ditjen Perhubungan Udara.
Menkopolhukam dalam sambutannya menyampaikan latihan yang kita selenggarakan ini merupakan wujud sinergitas yang baik antara Kementrian dan lembaga dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga bukan hanya aturan tetapi pemahaman serta aplikasinya dilapangan.
“Hal ini merupakan bentuk kesiap-siagaan kita dalam menegakan kedaulatan di wilayah ruang udara Indonesia sekaligus menjaga martabat sebagai negara berdaulat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.” ujar Menkopohukam
Lebih lanjut Menkopolhukam menyampaikan bahwa perlu adanya pelatihan sinergitas untuk melaksanakan force down dengan prosedur yang tepat, dan akan digagasnya lembaga berpayung hukum dengan nama Badan Pengelolaan Sumber Daya Udara Nasional yang diharapkan dapat bertindak cepat dan efisien.
Turut hadir mendampingi Kasau, Dankodiklatau, Asintel Kasau, Asops Kasau, Pangkohanudnas, Pangkoopsau II, Pangkosekhanudnas II, Danlanud Sultan Hasanuddin, Danpuspomau, Kadisopslatau, Kadiskumau, Kadispamsanau, dan Kadispenau.(Dispenau)
Belu NTT – Perwira Topografi Satgas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL Sektor Timur Letda Ctp Torang Panjaitan memimpin langsung patroli patok rutin secara bergilir masing-masing pos jajaran Satgas Pamtas Sektor Timur Yonif 742/SWY.
Hari ini, Patop bersama Danpos Salore Sertu Anjasmansari dan personel pos melaksanakan patroli patok disepanjang wilayah Pos Salore Kipur I.
Komandan Yonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro selaku Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur di Mako Satgas Pamtas Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, Kamis (10/6/2021) mengatakan sampai saat ini patroli patok dilaksanakan secara rutin yang dilakukan oleh masing-masing pos atas atensi Patop Satgas bahkan Patop sendiri turun langsung ikut memimpin pengecekan patok.
“Sampai sekarang sudah 3 kali dilakukan patroli patok disepanjang perbatasan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur dengan negara Timor Leste,” terangnya.
Jumlah patok di wilayah batas negara khususnya sektor timur (Kabupaten Belu) dengan Timor Leste sebanyak 554 yang tersebar di 20 pos sepanjang 149 km mulai dari Pos Motaain Kipur I sampai dengan Pos Fohululik Kipur III.
Dijelaskan Bayu Sigit, sebanyak 554 patok tersebut dibagi menjadi tiga macam patok dengan rincian 350 patok batas negara (PBN), 23 patok Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) dan 181 patok Border Sign Post (BSP).
“Terhitung sampai dengan hari ini ada 65 patok yang hilang terdiri 46 PBN dan 19 BSP,” ucapnya.
Hilangnya sejumlah patok ini, kata Alumnus Akmil 2003 tersebut, disebabkan karena badai siklon tropis seroja bulan April sebanyak 10 patok terdiri dari 8 PBN dan 2 BSP dan pada patroli kali ini baru ditemukan 2 patok yang hilang karena pada hujan badai siklon tropis lalu letaknya di tebing dan terkena tanah longsor.
“Sedangkan sisanya sebanyak 53 patok memang hilang pada Satgas sebelumnya,” tambahnya.
Mantan pengasuh Akmil itu juga berharap semoga kedepan tidak ada lagi patok perbatasan kedua negara yang hilang sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi antara pemerintah dengan negara Timor Leste tentang batas wilayah kedua negara.
(Sambas). Anggota Babinsa Koramil 01/Sambas Kodim 1208/Sambas Babinsa Sebawi Sertu Subani melaksanakan kegiatan pendampingan ketahanan pangan membersihkan rumput bersama masyarakat, Kelompok Tani Karya Baru Dusun Maksari, Desa Sebawi, Kec. Sebawi, Kab. Sambas, Kamis (10/6/2021).
Babinsa Sertu Subani mengatakan, luas lahan yang digunakan sekitar 2 Ha. “Kami membantu petani membersihkan rumput di lahan persawahan padi, lahan milik Kelompok Tani di Desa Sebawi, Kec. Sebawi, Kab. Sambas.
“Swasembada pangan adalah suatu program yang digalakkan oleh Pemerintah RI dan salah satu komoditi yang sangat diunggulkan pada program ini adalah padi, jagung dan kedelai,” ujarnya.
Wahid sebagai anggota kelompok tani mengatakan, dengan adanya Babinsa turun ke sawah untuk pendampingan petani, maka diharapkan tanaman padi akan tumbuh dengan maksimal dan hasil yang akan dicapai petani pun akan melimpah.
“Hal ini tidak lepas dari bantuan pengawasan (Apkowil) dalam hal ini Babinsa dan PPL karena dengan adanya pendamping Babinsa, maka petani dengan segala kendala yang ada dilapangan akan segera terpecahakan,” harapnya.
Jakarta-Pandemi yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 mengakibatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas mengalami penurunan sebesar 158% dari 4,34% menjadi minus 2,52%. Saat ini, industri nasional dalam masa recovery, namun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pada triwulan I 2021, pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas masih mengalami penurunan sebesar 135% dari 2,01% menjadi -0,71%. Pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia juga masih dibayangi oleh gelombang pandemi berikutnya.
Hal itu disampaikan Ashady Hanafie, Kepala Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri, Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen Kemenperin dalam acara FGD bertajuk “Kebijakan Zero ODOL, Kesiapan Industri dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselengagarakan Warta Ekonomi, Kamis (10/6). “Sektor industri salah salah tulang punggung untuk perekonomian nasional dan menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap PDB nasional,” ujarnya.
Dia mengutarakan banyaknya perusahaan yang tutup akibat pandemi ini, berakibat pada penurunan tenaga kerja. Menurutnya, penurunan tenaga kerja ini juga berpotensi memperbesar permasalahan sosial. Tercatat, jumlah tenaga kerja industri sampai dengan Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 5% (yoy).
Jadi, dia meminta agar permasalahan yang dihadapi industri saat ini jangan dulu dibebani lagi dengan hal-hal lain seperti kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan di awal 2023 mendatang. Dia meminta semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi industri di Indonesia ini tetap kondusif. Karenanya, dia meminta agar kebijakan Zero ODOL ini pun bisa diundur lagi hingga 2025 mendatang, sampai kondisi sektor industri yang tengah terpuruk saat ini bisa pulih kembali.
Dia mengatakan industri saat ini tengah fokus pada usaha untuk bertahan agar tidak sampai menutup usahanya. Pada tahun 2021, industri mulai bangkit kembali. Dengan demikian, industri telah kehilangan waktu selama 2 tahun untuk persiapan penerapan kebijakan Zero ODOL. “Saya yakin tadinya semua industri pasti komitmen untuk menjalankan kebijakan Zero ODOL ini pada awal tahun 2023. Tapi, karena kondisinya tiba-tiba terjadi pandemi, mereka cuma meminta kelonggaran waktu saja hingga 2025 mendatang,” tukasnya.
Dia mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock terhadap makro perekonomian dan khususnya pada perkembangan industri. Untuk suksesnya penerapan kebijakan Zero ODOL ini, menurutnya ada 3 hal yang segera harus diselesaikan. Di antaranya adalah penyesuaian KEUR/KIR yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan, kebijakan penerapan multi axle, dan peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan.
“Apabila penyesuaian belum dapat dilaksanakan dan kondisi industri masih belum membaik atau bahkan kembali memburuk, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh,” katanya.
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana di acara yang sama. Dia mengatakan pemerintah tidak bisa jalan sendiri meregulasi sesuai dengan keinginannya tanpa melibatkan private sector guna untuk mendengar apa permasalahan yang mereka hadapi.
Pelaku industri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang diwakili Agung Wibowo dan Rachmat Hidayat dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menyampaikan bahwa pada prinsipnya industri tidak menolak Zero ODOL. Hal itu terbukti bahwa industri telah mulai mempersiapkan diri menuju terwujudkan Zero ODOL itu. Tapi, mereka meminta agar penerapan Zero ODOL ini dilakukan pada awal 2025 mendatang. Hal itu mengingat industri saat ini lagi berbenah dulu untuk pulih kembali dari situasi yang terpukul karena pandemi Covid-19.
Di acara yang sama, Guru Besar Fakultak Teknik UGM yang juga Ketua Tim Teknis Penyusun Kajian Indonesia Menuju Zero Odol, Sigit Priyanto, mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL yang persis dengan di Indonesia itu tidak ada. “Di kita itu, penerapan Zero ODOL disertai masalah pandemi. Kalau di negara lain kan penerapan Zero ODOL itu dilakukan pas tidak ada pandemi dan mereka mungkin solusinya lebih mudah,” tukasnya.
Dia juga mengakui bahwa studi kajian Indonesia Menuju Zero ODOL yang dibuatnya bersama rekan-rekan dosen di UGM itu dilakukan sebelum terjadi Covid-19. “Jadi, waktu itu kita mengusulkan penerapan Zero ODOL pada 1 Januari 2023, dengan mempertimbangkan bahwa dalam 2 tahun ke depan itu kondisi ekonomi kita stabil. Kita kan tidak bisa memprediksi kondisi Covid ini akan terjadi dan sampai kapan, apakah akan lebih memburuk lagi atau membaik, dan kelihatnnya memburuk,” tuturnya.
Dia mencontohkan kasus Garuda Indonesia, dimana mereka pada 2020 mengatakan optimis bahwa di 2021 akan membaik. “Tapi ternyata kondisi penerbangan itu kan semakin buruk karena tidak menduga ada pandemi,” katanya.
Jadi, dia pun mengusulkan agar Kemenhub perlu mengkaji kembali usulan-usulan industri dengan bukti-bukti otentik yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. “UGM itu sifatnya studi, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk studi itu di-review karena perkembangan yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa Zero ODOL itu untuk kebutuhan bersama dan permasalahan bersama. “Jadi, mari kita selesaikan ini bukan sebagai suatu paksaan, tapi kesadaran,” katanya.
Sementara, Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, Erwin Raza, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, meminta industri untuk tetap mempersiapkan diri menuju Zero ODOL pada awal 2023 mendatang. Menurut mereka, jika industri tidak mulai menjalankannya, maka tidak bisa terlihat apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan ini.
Erwin sendiri mengakui sulit bagi pemerintah untuk menerapkan Zero ODOL ini tanpa memberatkan industri. “Jadi, marilah kita jalankan dulu perlahan-lahan kebijakan ini sambil kita evaluasi,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Risal agar indsutri menjalankan dulu kebijakan ini supaya bisa terlihat apa yang menjadi kekurangannya. “Saya mengajak agar industri mempersiapkan diri dulu sehingga kita bisa mengevaluasi kekurangan-keurangan dari kebijakan ini nantinya,” ujarnya.
(Sintang-Kalbar). Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan memberikan kenyamanan dalam beribadah kepada warga masyarakat, personel Yonif 642/Kapuas melaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat ibadah Kabupaten Sintang.
Hal tersebut disampaikan Komandan Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa, dalam rilis tertulisnya di Mako Yonif 642, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (10/6/2021). “Penyemprotan disinfektan adalah upaya pencegahan dan menekan penyebaran virus Covid-19,” tegasnya.
Penyemprotan yang dipimpin Serda Mulyadi dilakukan mulai dari lantai dan dinding tembok termasuk tempat duduk dan pegangan tiang penyangga pintu masjid dan gereja. “Ini merupakan langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar penyebaran virus tidak semakin meluas, juga untuk memastikan masyarakat yang hendak beribadah tidak khawatir,” ujar Komandan Yonif 642/Kapuas.
Letkol Inf Alim Mustofa juga mengungkapkan bahwa penyemprotan yang dilakukan anggotanya merupakan upaya untuk pencegahan dan memutus mata rantai Covid-19, khususnya di Kabupaten Sintang. “Tidak hanya melakukan penyemprotan disinfektan di masjid dan gereja, anggota Yonif 642/Kapuas juga melakukan sosialisasi mengajak masyarakat agar selalu ingat dan taat terhadap protokol kesehatan,” ujarnya.
Salah satu warga disekitaran tempat ibadah, Dani (27 th) mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak-bapak TNI yang telah menyemprotkan disinfektan di sekitaran masjid dan gereja. “Sekarang kami beribadah dengan tenang dan tanpa takut dengan virus serta tetap menjaga protokol kesehatan,” ucapnya. (Bdr)
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi di alun-alun Kabupaten Lamongan, Kamis (10/6/2021).
Setelah memimpin Gelar Pasukan Satgas Penanganan Covid-19, Panglima TNI dan rombongan meninjau Vaksinasi yang diikuti oleh 2.000 orang yang dibagi dalam 4 gelombang (1 gelombang 500 orang), dengan Vaksinator TNI, 5 Tim (38 orang), Polri 2 Tim (22 orang), Dinas Kesehatan 3 Tim (40 orang) dengan total 100 orang vaksinator.
Menurut Panglima TNI, saat ini terjadi peningkatan angka kasus aktif secara signifikan di berbagai daerah. “Hal ini menandakan bahwa masih perlunya peningkatan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk selalu disiplin dan tidak mengabaikan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” ungkapnya.
“Dengan demikian Protokol Kesehatan (Prokes) tetap harus terus dijalankan meskipun program vaksinasi sudah berjalan sejak Januari 2021,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menegaskan bahwa Prajurit TNI-Polri akan terus membangun kesadaran masyarakat melalui fungsi Posko PPKM skala mikro untuk menerapkan Prokes dengan disiplin. Disertai optimalisasi pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) agar kasus positif dapat diketahui dengan segera dan diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merawat dan mencegah penularan lebih luas.
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. memimpin Apel Gelar Pasukan Satgas Penanganan Covid-19 di alun-alun Kabupaten Lamongan, Kamis (10/6/2021).
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dan diikuti oleh Kodim 0812/Lamongan 100 Prajurit TNI, Polres Lamongan 100 Anggota, Satpol PP 25 Personel, Dishub 25 Personel, Tenaga Kesehatan 25 orang dan BPBD 25 personel dengan total 300 peserta apel.
Dalam kegiatan ini Panglima TNI, Kapolri dan Ka BNPB mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak, Prajurit TNI, Anggota Polri, Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit maupun Puskesmas, Satpol PP, serta berbagai elemen masyarakat atas komitmen, kerja keras dan kesungguhan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan.
Menyikapi Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir, Panglima TNI menyampaikan bahwa tentunya diperlukan kesadaran yang sangat ekstra bagi seluruh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dalam hal ini khususnya di Jawa Timur.
Usai memimpin Apel Gelar Pasukan Satgas Penanganan Covid-19, Panglima TNI dan rombongan melaksanakan peninjaun serbuan vaksinasi yang diikuti oleh 2.000 orang yang dibagi dalam 4 gelombang (1 gelombang 500 orang), dengan Vaksinator TNI, 5 Tim (38 orang), Polri 2 Tim (22 orang), Dinas Kesehatan 3 Tim (40 orang) dengan total 100 orang vaksinator.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., Kapolda Jawa Timur, Irjen. Pol. Dr. Nico Afinta Karo Karo, S.I.K., S.H., M.H., Bupati Lamongan, Bapak Dr. H. Yuhronur Effendi, M.B.A., beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan dan Para Pejabat Utama TNI dan Polri.
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur dalam rangka memimpin rapat internal terkait penanganan Covid-19, bertempat di Convention Hall Kediri, Kamis (10/6/2021).
Selanjutnya Panglima TNI beserta rombongan meninjau langsung pelaksanaan Serbuan Vaksinasi Covid-19 yang diikuti oleh 2.000 orang vaksin untuk lansia dari beberapa wilayah, dengan rincian 500 orang di Simpang Lima Gumul dan 1.500 tersebar di 26 Kecamatan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengingatkan bahwa setelah divaksin bukan berarti kebal terhadap Covid-19. Untuk itu, tetap harus melaksanakan disiplin protokol kesehatan.
“Masyarakat harus tetap mematuhi disiplin prokes dan jadikan prokes tersebut sebagai sebuah kebutuhan, diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Panglima TNI juga menambahkan bahwa untuk menghindari penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat, harus dilaksanakan secara konsisten yaitu 3T atau Testing, Tracing, dan Treatment. “Hal ini untuk menghindari kasus-kasus baru, terutama yang berasal dari luar Kediri,” tutupnya.
sumbawanews.com,- Melalui program Serbuan Vaksinasi, TNI-Polri terus bergerak untuk mendukung program Pemerintah guna dapat mempercepat pencapaian herd immunity, sehingga dapat terwujud dengan cepat dan baik, Indonesia sehat bebas Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. saat melaksanakan rapat internal terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Timur, bertempat di Convention Hall Kediri, Kamis (10/6/2021).
Panglima TNI menekankan bahwa masyarakat tetap harus mematuhi disiplin protokol kesehatan. Jadikan protokol kesehatan sebuah kebutuhan, yang diantaranya harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan.
“Untuk menghindari penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat diharapkan 3T atau Testing, Tracing, dan Treatment harus dilaksanakan secara konsisten, agar menghindari kasus-kasus baru terutama yang berasal dari luar Kediri,” ungkap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Lebih lanjut Panglima TNI juga menegaskan bahwa strategi pengendalian kasus dengan mengoptimalkan fungsi PPKM Mikro harus terus dilaksanakan seperti pemantauan kasus aktif, pemantauan angka kematian, pemantauan angka kesembuhan dan angka isolasi secara real time.
“Pastikan ketersedian tempat tidur rumah sakit untuk merawat pasien, kemudian kesiapan tenaga kesehatan, alat kesehatan yang dibutuhkan, obat-obatan dan pelaksanaan isolasi mandiri,” tegas Panglima TNI.
Usai rapat, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB meninjau serbuan vaksinasi Covid-19 yang diikuti oleh 2.000 peserta vaksin untuk lansia dan gabungan masyarakat dari beberapa wilayah dengan rincian 500 peserta dilaksanakan di SLG (Simpang Lima Gumul) dan 1.500 akan disebar di 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. “Ingat, setelah divaksin bukan berarti kebal terhadap Covid-19, tetap harus laksanakan disiplin protokol kesehatan,” ucapnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, Bupati Kediri beserta segenap Pejabat Mabes TNI dan Mabes Polri.
Sumbawa Besar, sumbawanews.com - Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri upacara Paripurna 17 Juni 2026 di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Hadir juga...
Sumbawanews.com,- Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengusulkan konsep “Green Policing” sebagai fondasi pemolisian masa depan, dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis ke-80 Sekolah Tinggi...
Sumbawanews.com,- Jakarta — Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun untuk RAPBN 2027, demi memperkuat upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penindakan...
Sumbawa Besar, sumbawanews.com - Ketua BPD Desa Padesa Kecamatan Lantung, Asep Muslimin kembali mendesak pemerintah dan APH untuk menertibkan kegiatan tambang illegal di Kecamatan...
