Jember.Sumbawanews.com – Majelis Ulama Islam Kabupaten Jember menerima fasilitas rumah sebagai tempat Kantor Sekretariat dari Pemkab Jember.
Bupati dan Wabup Jember, Hendy Siswanto dan MB Firjaun Barlaman menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Gedung yang merupakan aset Pemkab Jember dengan Ketua MUI Jember, DR.KH Abdul Haris, Kamis, (16/9/2021). Pemkab menyediakan fasilitas rumah di Perum Gunung Batu Permai Blok F-30 sebagai Sekretariat MUI Jember.
Bupati Hendy dalam keterangan pers-nya mengatakan keberadaan MUI sebagai garda terdepan umat Islam sangat diperlukan.
“MUI tentunya bisa membantu masyarakat Jember tentang segala sesuatu yang kurang tepat tentang pelaksanaan kaidah,” ucap Bupati.
MUI sebagai mitra Pemkab sudah seharusnya diberi fasilitas seperti gedung sekretariat yang layak, imbuh Hendy Siswanto.
Pemkab Jember menjalin hubungan baik dengan semua instansi dan lembaga termasuk dengan MUI sebab masyarakat Jember mayoritas beragama Islam. “Permasalahan cukup banyak di lapangan. Kami harap MUI terus menjalin komunikasi dengan kami supaya masalah itu tidak menjadi besar baru kita ketahui,” kata Hendy.
Hendy Siswanto berharap MUI Jember lebih berperan aktif dalam pelayanan masyarakat khususnya sertifikasi halal dalam produk UMKM.
Hendy Siswanto juga berharap kedepan hubungan Pemkab dan MUI Jember semakin harmonis.
Kehadiran Bupati Hendy disambut Muspika Sumbersari, Camat Iswandi, Kapolsek Iptu Sugeng Piyanto, SH dan Danramil, Kapten Inf. Sondakh.
Ketua MUI Kabupaten Jember, DR KH Abdul Haris, M.Ag, mengapresiasi kehadiran rombongan orang nomer satu di Jember itu.
“Yang jelas akan mempermudah langkah dan pengabdian kita untuk bermitra dengan Pemkab Jember,” DR KH Abdul Haris menjawab Wartawan.
Disinggung soal percepatan sertifikasi halal, Abdul Haris menjelaskan masih ada kendala internal yang belum memungkinkan hal itu. Tetapi ia menyatakan MUI Jember siap sebab telah menjalin kerjasama dengan instansi seperti, Polije, Universitas Jember dan lainnya.
Ia berharap dengan adanya tempat baru itu koordinasi dengan internal pengurus semakin baik. (To2)
sumbawanews.com,- Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto meresmikan Gedung Daycare dan Paud Holistik Integratif bertempat di area Komplek Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/9/2021).
Dalam sambutannya Ketum Dharma Pertiwi mengatakan bahwa pembangunan PAUD Yayasan Dharma Bhakti ini sebagai wujud kepedulian dan pengabdian Dharma Pertiwi kepada Bangsa dan Negara karena istri seorang prajurit yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan akan kembali ke rakyat. “Dharma Pertiwi merasa ikut bertanggung jawab dalam menyiapkan anak-anak Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ke kedepan,” katanya.
Ketum Dharma Pertiwi menyampaikan bahwa berdirinya Daycare dan PAUD holistik integratif Yayasan Dharma Pertiwi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas bagi penyelenggaraan PAUD di lingkungan Mabes TNI serta dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup anak di masa mendatang. “Untuk mencapai cita-cita bangsa dan membantu suksesnya program pemerintah dalam mewujudkan dan mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Menurut Ketum Dharma Pertiwi, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan anak usia enam tahun dalam perkembangan ilmu agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.
“Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu Melakukan Revolusi Karakter Bangsa, Nawa Cita ke-5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini,” tegas Ketum Dharma Pertiwi.
Lebih lanjut Ny. Nanny Hadi Tjahjanto berpesan bahwa PAUD Yayasan Dharma Bhakti ini adalah milik bersama, silahkan dimanfaatkan dengan baik untuk menitipkan putra dan putrinya baik dari keluarga besar di lingkungan Mabes TNI maupun masyarakat umum,” ucapnya.
Mengakhiri sambutannya Ketua Umum Dharma Pertiwi mengucapkan selamat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Aster Panglima TNI, Kemendikbud RI, Bank BCA, Denma Mabes TNI serta seluruh pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada pembangunan Daycare dan PAUD Holistik Integratif Yayasan Dharma Pertiwi.
Lombok Tengah – Upaya untuk genjot vaksinasi di lombok tengah harus diseriusi. Demikian kata Salah satu tokoh aktivis senior Lombok Tengah, Tajir Syahroni di Praya, 17 September 202.
Ia menilai pencapaian vaksinasi di daerah Lombok Tengah beberapa minggu yang lalu masih sangat rendah, terutama daerah penyangga KEK Mandalika yaitu Desa-desa yang berada di Kecamatan Pujut.
Tokoh Muda yang juga pernah maju mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Lombok Tengah pada Pilkada 2010 atau yang akrab disapa Miq Tajir megharapkan, agar capaian vaksinasi Covid-19 harus segera diselesaikan, terutama di Desa-desa penyangga KEK Mandalika, minimal pada bulan September bisa mencapai angka diatas 70% karena acara-acara besar akan segera diadakan disitu.
Lebih jauh dikatakannya, Pencapaian vaksinasi di daerah penyangga masih cukup rendah. Mestinya target Pemerintah bisa tercapai yaitu angka untuk bisa herd immunity, itu harapan kami selaku warga lingkar KEK Mandalika kemarin namun melihat perkembangan terakhir dibawah kendali Polda NTB hal itu sepertinya akan tercapai
“Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kerja teman-teman Polda NTB, TNI dan bersama Pemda,” katanya
Tajir menuturkan, masyarakat Pujut sekarang sudah tidak takut lagi divaksin, ini terlihat seperti pada saat acara vaksinasi beberapa waktu yang lalu yang digelar di Desa Rembitan, warga Pujut nampak antusias walaupun akhirnya ada terlihat kecewa karena tidak sesuainya jumlah ketersediaan vaksin dengan masyarakat yang hadir pada saat itu. Namun sejauh ini, kami apresiasi kerja semua pihak, tutup Tajir.
“Mari ajak anggota keluarga yang belum divaksin, untuk datang ke lokasi vaksinasi yang tersedia” tutup tajir.
(Merauke. Jumat, 17 September 2021). Rencana pembangunan poros jalan yang menghubungkan wilayah Banti dengan Arwanop akan dilanjutkan di tahun 2021 dan telah di mulai dengan dilaksanakannya upacara adat bakar batu dan doa bersama yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Opitawak, Kampung Banti 1, Kampung Banti 2 dan Aroanop, bertempat di lapangan Bola Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
Kegiatan acara adat bakar batu dan doa bersama yang di gelar beberapa waktu lalu oleh Pemda Mimika merupakan syarat yang diminta masyarakat lokal untuk dimulainya kegiatan pembangunan jalan Banti-Arwanop. Acara tersebut diikuti kurang lebih 250 orang dari Kampung Opitawak, Banti 1 dan Banti 2 serta Aroanop.
Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko melalui Kasi Teritorial Kolonel Inf Gania Hardi menyampaikan ucapkan terimakasih kepada masyarakat Opitawak yang telah menyiapkan tempat untuk Pos TNI di Kampung Opitawak dalam pelaksanaan pembangunan jalan Banti-Arwanop.
“Kami mengharapkan kepada semua pihak agar bisa membantu kelancaran kegiatan pembangunan jalan Banti-Arwanop, sehingga dapat selesai tepat waktu,” ujarnya.
Septianus Mabak Tokoh Masyarakat setempat menyampikan terimakasih dan ucapan syukur, karena dengan adanya pembangunan jalan ini saya dan generasi selanjutnya bisa akan menikmatinya. “Tolong program ini jangan dibatasi, tetapi lanjut sampai Arwanop, dalam program lanjutan ini tidak akan ada gangguan dari OPM karena jalan ini jalan saya punya dan masyarakat,” ungkapnya.
“Jalan silahkan dilanjutkan sampai ke Arwanop. Setelah selesai pembangunan ini, TNI akan menyerahkan kepada Pemda Mimika dan untuk pemeliharaan setelah pembangunan ini kami harapkan libatkan kami masyarakat,” pesan Septianus.
“Kami minta di Opitawak ada Pos TNI, dan TNI-POLRI harus ditambah dalam program ini, dan kami mau pos TNI Induk ada di Kampung Opitawak,” harapnya. (Bdr).
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., meninjau pelaksanaan percepatan vaksinasi di wilayah Medan Sumatera Utara, Jumat (17/9/2021).
Target Vaksinasi sebanyak 1.400 dosis dengan sasaran pedagang Pasar Induk, yang melibatkan 11 tenaga Vaksinator dan 44 Personel gabungan dari TNI-Polri serta 20 orang Dinkes.
Peninjauan Panglima TNI dan Kapolri ke Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan percepatan vaksinasi di wilayah Medan. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI dan Kapolri juga menyapa para peserta Vicon dari 31 Kodim dan Polres serta 1 sekolah SMA St. Thomas Medan.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada para pedagang dan pihak pendukung yang dengan kesadaran untuk melaksanakan vaksinasi di pasar Lau Cih. “Terima kasih bapak dan ibu atas kesadaran diri untuk melakukan vaksinasi, tapi ingat setelah vaksin bukan berarti kebal terhadap virus Covid-19 dan harus tetap disiplin dalam prokes,” katanya.
Para pedagang juga mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI dan Kapolri atau perhatiannya kepada para pedagang di pasar induk Lau Cih. “Terima kasih pak untuk perhatiannya kepada kami warga Pasar Induk Lau Cih, kami juga selalu pake masker terus biar sehat,” ucap salah satu pedagang di Pasar Induk.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI-Polri akan selalu mendukung upaya percepatan vaksinasi diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran untuk sehat dari para pedagang juga harus dibangun dan ditularkan ke rekan-rekan lainnya, karena walau harus tetap berjualan, namun juga harus memikirkan kesehatan diri, keluarga dirumah dan lingkungan untuk terbebas dari covid-19.
Di sela-sela peninjauan, Panglima TNI dan Kapolri didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Walikota Medan Bobby Nasution menyerahkan bantuan berupa paket sembako secara simbolis kepada perwakilan kuli panggul, tukang becak dan pedagang.
Usai melaksanakan peninjauan vaksinasi melalui Vicon, Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Dandim dan Kapolres atas pelaksanaan vaksinasi hari ini. “Mari kita kejar agar bisa sampai di atas target termasuk juga untuk mendeteksi tracing kontak erat agar tiap Kabupaten dapat segera masuk pada target yang ditetapkan oleh WHO yaitu di bawah 5%. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya Dandim, Kapolres, Pemerintah Daerah Kabupaten yang terus berupaya tanpa mengenal waktu untuk bisa mengendalikan Covid-19,” ujar Panglima TNI.
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Yasin, menegaskan, Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah daerah dan pihak terkait, untuk segera melakukan monitoring. Hal tersebut terungkap dalam Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten sumbawa Terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten sumbawa Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2020 Tahun sidang 2021, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Kamis (16/09).
“Akhir-akhir ini mulai tampak indikasi kelangkaan gas elpigi 3 kilogram, untuk segera melakukan monitoring dan pengawasan terkait hal tersebut,” katanya.
Agar situasi tersebut tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga, melampaui harga yang telah distandartkan. “Jangan sampai terjadi permainan untuk menaikkan harga melebihi harga standar pemerintah,” ucapnya.
Sedangkan, Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Hasanuddin mengatakan, dengan keterbatasan anggaran di tahun 2021ini, Fraksi Golkar mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk konsen terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. seperti kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, air pdam, sanpras pertanian, kestabilan harga hasil pertanian, pengantian tanah BBU dan toko bejejaring, terutama yang berhubungan dengan pencapaian visi dan misi pemerintahan dalam mewujudkan ”sumbawa gemilang yang berkeadaban”.
“Serta fokus terhadap bagaimana membenahi hitungan APBD kita mendekati yang sangat realistis sehingga 2022 bisa mengantisipasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurangan pendapatan,” ucapnya. (Using)
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Fraksi-Fraksi DPRD Sumbawa menyoroti penurunan Pendapatan Daerah sebesar 0,15 persen, meskipun Pendapatan ASli Daerah mengalami kenaikan 10,44 persen. Hal tersebut terungkap dalam Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten sumbawa Terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten sumbawa Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2020 Tahun sidang 2021, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Kamis (16/09).
FraksiPDI Perjuangan
Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Saidatul Kamila Djibril mengatakan, terhadap nota keuangan R-PAPBD tahun angggaran 2021 Fraksi PDI- Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa meminta penjelasan Bupati Sumbawa terkait beberapa point. Antara lain adanya penurunan pendapatan dari sektor pajak daerah yang cukup signifikan yang semula direncanakan sebesar Rp 38.415.000.000,00., berkurang Sebesar Rp 602.000.000,00,. Sehingga pajak daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp 37.813.000.000,00., atau menurun sebesar 1,57 persen.
“Fraksi kami juga meminta penjelasan pada point yaitu terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semula direncanakan sebesar Rp. 13.061.501.558,00, tidak mengalami perubahan. Hal ini menjadi pertanyaan yang harus digaris bawahi dalam pandangan kami bahwa dalam pengelolaan kekayaan daerah yang di maksud harus berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami meminta melalui OPD terkait dapat menjelaskan efektifitas pelaksanaan tugas secara transparan,” katanya.
Sekaligus juga mempertanyakan langkah strategis yang telah dilaksanakan baik secara makro, maupun perubahan kondisi fiskal. “Seperti yang dipahami bersama bahwa tahun 2021 menjadi masa yang sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi covid-19,” ucapnya.
Fraksi Partai Gerindra
Ditempat yang sama, Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Hamzah Abdullah mengatakan, secara keseluruhan pendapatan daerah kita mengalami penurunan sebesar 0,15 persen. Meskipun pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 10,44 persen, dari BLUD RSUD Kabupaten Sumbawa.
“akan tetapi penurunan pajak daerah perlu dipertanyakan karena peningkatan retribusi daerah mengalami kenaikan. Belum lagi penurunan pada pendapatan transfer. Menurunnya pajak daerah menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Sumbawa untuk lebih memaksimalkan dan mendorong potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa. Untuk peningkatan pendapatan daerah seperti pengelolaan sumber daya alam, dan mendorong peningkatan investasi daerah baik di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.
Sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan sabalong samawa dan pdam yang juga menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan deviden bagi daerah. Dan penurunan pendapatan daerah harus dapat disikapi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan.
Fraksi PD
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat (PD), Muhammad Yasin berharap perlunya dilakukan pemutahiran menyangkut sumber PAD sektor pajak. “Sektor pajak salah satu sektor pendapatan yang mengalami penurunan mencapai 602 juta. Dan tidak mencapai target, pemutahiran data pajak bumi dan bangunan, karena banyaknya lahan sawah/pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman. Demikian juga banagunannya,” ucap dia.
Fraksi Partai Nasdem
Fraksi Partai Nasdem melalui kesempatan ini memberikan apresiasi kepada pemerintahan sumbawa gemilang kerena adanya peningkatan PAD kita. “Dan fraksi partai nasdem berharap ini bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkatkan lagi sumber PAD-nya,” kata Edy Syarifuddin.
Disebutkan, secara keseluruhan, pendapatan daerah yang ditargetkan pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.673.869.541.623,00., berkurang sebesar Rp 2.439.406.351,07., atau turun sebesar 0,15 persen menjadi sebesar Rp 1.668.351.880.071,93.
Dikatakan, penurunan pada komponen pendapatan daerah seperti yang disampaikan. “mohon penjelasan detail pada pengaruh penurunan pendapatan asli daerah sektor pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 602.000.000,00., dan hubungannya dengan pandemi covid-19,” ucapnya.
Fraksi PAN
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui H. Mustajabuddin sebagai juru bicara mengatakan, mengapresiasi kinerja dari pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mampu meningkatkan pendapatan daerah di beberapa sektor dalam masa pandemi covid- 19. Selain itu, juga disayangkan terhadap penurunan pendapatan dari sektor pajak sebesar 1,57 persen, yang semula direncanakan sebesar Rp 38.415.000.000, berkurang menjadi Rp 37.813.000.000.
Fraksi PAN berharap, pemerintah daerah mencermati kembali faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan dari sektor pajak. “Pajak daerah yang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Fraksi Partai Golkar
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Hasanuddin mengungkapkan, dari rincian yang disampaikan pada penjelasan bupati terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, adalah sebesar semula ditargetkan sebesar Rp 1,67 triliun, berkurang sebesar Rp 2,44 milyar. Sehingga pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1,67 triliun, atau turun sebesar 0,15 persen.
“Terjadi penurunan pendapatan daerah pada nota keuangan ini Fraksi Gokar meminta kepada pemerintah untuk fokus terhadap beberap hal. Antara lain, persoalan APBD Perubahan ini sudah di mulai dengan penerimaan KUPA dan sudah dibahas ditingkat badan anggaran,” ucapnya.
Fraksi PKS
Sedangkan Fraksi PKS melalui Adizul Syahabuddin sebagai juru bicara mengatakan, Fraksi PKS mengapresiasi pemerintah daerah terkait peningkatan target pendapatan asli daerah di masa pandemi covid 19 pada rancangan apbd perubahan tahun 2021 ini. “Untuk terus menerus mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah fraksi pks menyarankan agar pemerintah daerah terus menerus melakukan optimalisasi perhitungan terhadap semua potensi pendapatan asli daerah, dan menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran sesuai jenis usaha dan melakukan optimalisasi pengawasan dan pelayanan,” ucapnya
Selain itu, Fraksi PKS menyarankan pemerintah daerah agar mengoptimaplkan sumber pendapatan asli daerah dari penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah. yaitu pada PT. Bank Ntb Syariah, PD. BPR NTB Sumbawa, PD. BPR NTB Sumbawa Barat, Perumdam Batulanteh dan Perusda Sabalong Samawa yang akan berubah menjadi perseroan terbatas sabalong samawa.
Dikatakan, Fraksi PKS meyakini, BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang kemampuan daerah. untuk itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar memberikan kontrubusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan menjadi pendorong ekonomi untuk dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu penunjang kekuatan perekonomian daerah.
Fraksi PKB
Juru bicara Fraksi PKB, Ridwan memohon penjelasan detail pada pengaruh penurunan pendapatan asli daerah sektor pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan yang dianggarkan sebesar Rp 38.415.000.000,00., berkurang sebesar Rp 602.000.000,00., atau turun sebesar 1,57 persen, menjadi sebesar Rp 37.813.000.000,00. “Menyoroti komponen belanja operasi, khususnya belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 9.572.018.600,00., berkurang sebesar Rp 406.779.000,00., atau turun sebesar 4,25 persen menjadi sebesar Rp 9.165.239.600,00.,” katanya.
Fraksi PPP
Junaidi, juru bicara Fraksi PPP menegaskan, mencermati penjelasan pemerintah daerah dan nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, pendapatan daerah berkurang 0,15 persen atau sekitar rp. 2,4 milyar dari target yang direncanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum bertambah rp. 18 milyar dari yang direncanakan.
namun mencermati komponen pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah justru mengalami penurunan dari yang semula ditergetkan Rp 38 miliar 415 juta rupiah berkurang sebesar 602 juta rupiah atau menurun sebesar 1.57 persen. “Terhadap kondisi ini fraksi partai persatuan pembangunan meminta penjelasan pemerintah daerah karena pajak daerah sudah di tetapkan berdasarkan analisa yang terukur pada pembahasan APBD murni,” katanya.
Sedangkan terhadap komponen lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai bagian dari komponen pendapatan asli daerah, fraksi partai persatuan pembangunan memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. “Terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat yang mengalami penurunan, fraksi partai persatuan pembangunan dapat memahami karena ketentuan peraturan menteri keuangan nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19,” katanya.
Fraksi Hanura Bersatu
Juru bicara Fraksi Hanura Bersatu, M.Saad mengatakan, secara garis besar, Fraksi Hanura Bersatu memahami turunnya target pendapatan sebesar 0,15 persen, sebagai akibat dari dampak bencana corona virus covid 19. “Meski demikian tidaklah elok jika pemerintah daerah selalu bersembunyi dibalik alasan covid 19,” katanya.
Selain itu, dari sektor pendapatan asli daerah komponen pajak daerah, dalam penjelasan bupati yang disampaikan pada paripurna yang lalu terjadi penurunan sebesar 1,57 persen. “Fraksi Hanura Bersatu berpendapat hal ini menunjukkan masih kurang seriusnya pemerintah daerah dalam upaya menyerap pendapatan dari komponen pajak daerah. Untuk itu, fraksi hanura bersatu meminta pemerintah daerah untuk benar-benar memikirkan formula terbaik untuk mampu lebih maksimal menyerap komponen pajak daerah,” tuturnya. (Using)
(Jayawijaya-Papua). Mencegah penyebaran penularan Virus Covid-19 saat ini sudah menjadi tugas bersama, begitu juga yang dilakukan oleh Satgas TNI Yonif RK 751/VJS kepada para siswa-siswi yang berada di SMP Negeri Bolakme, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Jumat (17/09/2021).
Dipimpin oleh Sertu Sidik selaku Wadan Pos Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS beserta 7 personel pos satgas yang ada di Distrik Bolakme, melaksanakan kunjungan ke SMP Negeri Bolakme sekaligus melakukan sosialisasi kepada para murid sekolah tersebut tentang cara mencegah penyebaran Covid-19 serta membagikan masker kepada seluruh siswa dan siswi yang hadir.
“Masih banyak siswa dan siswi yang datang ke sekolah tidak menggunakan masker, sehingga kami (satgas) berinisiatif untuk membagi-bagikan masker kepada siswa-siswi yang ada di wilayah tempat penugasan guna mencegah penyebaran virus tersebut,” kata Sertu Sidik.
Pembagian masker ini diterima dengan senang hati oleh para siswa dan siswi SMP Negeri Bolakme, seperti yang disampaikan salah satu murid Maria Jigibalom. “Kami sangat senang abang-abang dari pos kasitau kami caranya supaya tidak terkena virus Covid-19, dan terima kasi udah bagi kami masker sehingga kami tidak perkuat lego beli masker lagi,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Dansatgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi, S.I.P. mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya satgas dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini sudah menyebar diseluruh Negara.
“Dengan dilakukannya sosialisasi ini para siswa diharapkan mengerti dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dan dihindari agar tidak terjangkit dari virus Covid-19, dan pembagian masker ini dapat mencegah para siswa terinfeksi virus tersebut lewat udara,” ujar Dansatgas. (Bdr)
MATARAM-Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) melalui Yayasan miliknya HBK PEDULI, akan menggelar vaksinasi masal gratis bagi 5.000 warga di 5 Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Vaksinasi ini bagian dari ikhtiar dan perjuangan HBK untuk memberi pelayanan dan jaminan kesehatan bagi warga Pulau Seribu Masjid.
“Vaksinasi akan kami mulai pada 19 September dari Kab. Lombok Timur, terus berlanjut ke Kab/Kota yang lain, sampai 5.000 kuota vaksin yang selesai digelar,” kata Sekretaris Yayasan HBK PEDULI Rannya Agustyra Kristiono, Kamis (16/9/2021).
Vaksinasi tidak dipungut biaya, semua lapisan masyarakat bisa mengikuti vaksinasi massal ini. Baik mereka yang sama sekali belum menerima suntikan dosis pertama, ataupun masyarakat yang sudah menerima suntikan dosis pertama, dan sudah saatnya berdasarkan jadwal menerima suntikan dosis kedua.
Rannya mengungkapkan, pihaknya menentukan secara proporsional kuota vaksinasi untuk masing-masing Kab/Kota. Kab. Lotim sebagai daerah yang memiliki populasi terbesar di Pulau Lombok akan mendapat kuota terbesar. Kab/Kota lainnya kemudian menyesuaikan.
Dengan vaksinasi masal ini dimulai di Kab. Lotim, Rannya berharap capaian vaksinasi di Gumi Patuh Karya bisa terus meningkat. Merujuk data Satgas Covid-19 NTB, vaksinasi di Kab. Lotim memang masih lebih rendah dibanding capaian vaksinasi tingkat Provinsi yang sudah mencapai 22,32 persen dari target untuk suntikan pertama dan 11,27 persen untuk suntikan kedua.
Hingga saat ini, baru 159.897 warga Kab. Lotim yang telah menerima suntikan vaksin dosis pertama. Jumlah tersebut setara dengan 16,47 persen dari total target vaksinasi. Sementara untuk suntikan dosis kedua, baru diterima 70.963 warga, atau 7,45 persen dari target.
“Vaksinasi masal ini adalah bagian dari ikhtiar dan kontribusi kami dari HBK PEDULI untuk turut membantu pemerintah memberikan pelayanan, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat,” kata Rannya.
Dara yang gemar berorganisasi ini menekankan, vaksinasi ini juga bisa menjadi pintu untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di Pulau Lombok di tengah perlambatan akibat pandemi Covid-19. Para pengusaha kecil, pelaku UMKM, pedagang pasar, para pekerja informal, dan semua pihak, kata Rannya, akan bisa bertransaksi secara aman dan nyaman, karena telah menerima suntikan vaksin.
“Menjadi kebahagiaan kami dari HBK PEDULI, manakala vaksinasi masal ini bisa memberi kontribusi dalam upaya pemerintah menggairahkan kembali ekonomi daerah dan percepatan pencapaian herd immunity,” ucap mahasiswa Brunnel University, London, Inggris ini.
Sementara itu, HBK mengungkapkan, vaksinasi saat ini menjadi cara yang paling ideal untuk menghindari bahaya Covid-19, selain tentu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap aktivitas.
Dalam banyak interaksinya secara langsung dengan masyarakat di Pulau Lombok, HBK memang mendapat aspirasi langsung dari masyarakat yang menyampaikan betapa mereka juga ingin segera mendapat suntikan vaksin.
“Penyelenggaraan vaksinasi masal di lima Kab/Kota ini, bagian dari ikhtiar dan upaya HBK PEDULI dalam menjawab aspirasi masyarakat tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.
Di sisi lain, NTB memang saat ini sedang berupaya terus meningkatkan capaian vaksinasinya. Hal ini mengingat posisi NTB yang akan menjadi tuan rumah ajang balap motor paling akbar di dunia yakni MotoGP Maret tahun depan, dan penyelenggara WSBK yang akan digelar November tahun ini.
HBK menekankan, selain bisa menahan laju penularan Covid-19, vaksinasi ini juga menjadi cara untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap perlindungan dari Covid-19. Dengan begitu, masyarakat akan mulai merasa aman, mulai merasa sehat, dan dengan sendirinya imunitas tubuh juga akan kian meningkat.
Politisi Partai Gerindra ini pun mengetuk hati pihak terkait, untuk juga bisa menggelar langkah serupa sehingga bisa turut serta mempercepat peningkatan capaian vaksinasi di NTB dan Pulau Lombok khususnya.
“Saatnya kita terus bergandengan tangan untuk membantu memberikan jaminan kesehatan untuk semua saudara-saudara kita di Pulau Lombok ini,” tutup HBK.
Sumbawa Besar, Sumbawanews.com – Fraksi Hanura Bersatu meminta Pemerintah Daerah untuk mereinventarisasi seluruh potensi daerah di Kabupaten Sumbawa, yang memiliki peluang menjadi pendapatan daerah. Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Hanura Bersatu DPRD Sumbawa, M.Saad, dalam menyampaikan Pandangan umum Fraksi hanura bersatu DPRD kabupaten sumbawa Terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten sumbawa Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2020 Tahun sidang 2021, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa.
“Salah satunya meningkatkan peran BUMD-BUMD yang ada dikabupaten sumbawa guna mengembangkan sektor ekonomi masyarakat,” ucapnya, Kamis (16/09).
Untuk itu, Fraksi Hanura Bersatu meminta Pemerintah Daerah agar Bumd-Bumd yang ada di Kabupaten Sumbawa, seperti Bank NTB Syariah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, harus dapat memberikan sumbangsih secara langsung untuk menyokong kehidupan masyarakat di kabupaten sumbawa terutama yang terdampak oleh covid 19. “Fraksi hanura bersatu juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja bumd-bumd dimaksud terkait dana penyertaan modal yang telah diberikan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi Hanura Bersatu mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tetap menerapkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan bahayanya penyebaran penyakit menular. Termasuk penyebaran virus covid 19 yang tejadi hingga saat ini. sehingga upaya pemutusan mata rantai penularan covid 19 dapat dilaksanakan dengan sesegera mungkin.
Sedangkan, terkait UPTD. Loka Latihan Kerja (LLK Sumbawa) dibawah naungan Disnakertrans, Fraksi Hanura Bersatu meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian serius. “Kaitan dengan sarana dan prasana yang ada di llk yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan jaman. sarana dan prasarana ini penting agar tenaga kerja yang dihasilkan dari llk mampu bersaing dengan daerah lainnya,” ucapnya.
Selain itu, Fraksi Hanura Bersatu meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait pegawai kontrak bantuan operasional kesehatan dari dinas kesehatan. “Yang hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2021 ini belum menerima honorarium. sehingga banyak pegawai kontrak bok terpaksa mengundurkan diri. Fraksi Hanura Bersatu meminta kepada Pemerintah Daerah memberikan perhatian terkait sarana dan prasana penunjang kinerja fraksi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumbawa berupa kelengapan fasilitas fraksi termasuk jaringan komunikasi (internet), mengingat selama ini fraksi dewan belum mendapatkan sarana dan prasarana yang lengkap,” jelasnya. (Using)
Sumbawanews.com,- Pemerintah pusat menggandeng para guru besar dan pakar akademis untuk mempercepat dan menyempurnakan proyek tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa, dari...
Sumbawanews.com,- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru melalui sinergi strategis antara pemerintah daerah, badan usaha...
Sumbawanews.com,- Istanbul – Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Israel dan Hizbullah telah menyetujui gencatan senjata yang berlaku mulai Jumat, 19 Juni 2026, pukul 16.00 waktu...
Sumbawanews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan...
