sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. melaksanakan penyerahan secara simbolis kunci rumah kepada ahli waris Prajurit KRI Nanggala-402, sekaligus melaksanakan penandatanganan prasasti Perumahan Pahlawan Nanggala-402, bertempat di Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/11/2021).
Sebelum melaksanakan peninjauan Perumahan Pahlawan Nanggala, Panglima TNI melakukan pemberian kunci secara simbolis yang sebelumnya dilaksanakan penandatanganan prasasti dengan disaksikan oleh Kasal dan Gubernur Jawa Timur.
Dibangunnya perumahan khusus bagi ahli waris para Prajurit KRI Nanggala-402 merupakan Instruksi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, dimana merupakan suatu bentuk perhatian sekaligus penghargaan dari pemerintah terhadap para Pahlawan Prajurit KRI Nanggala-402 yang telah gugur di medan tugas.
Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan TNI AL melaksanakan pembangunan perumahan khusus tersebut sebanyak 53 unit rumah yang terdiri dari 1 unit rumah tipe 90 dengan luas tanah 320 m² yang diperuntukkan bagi Perwira Tinggi, 7 unit rumah tipe 72 dengan luas tanah 280 m² bagi Perwira Menengah, 10 unit rumah tipe 54 dengan luas tanah 280 m² bagi Perwira Pertama, serta 35 unit rumah tipe 45 dengan luas tanah 240 m² bagi prajurit Bintara dan Tamtama.
Perumahan ini dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 2 hektar, dimana pembangunannya telah dilaksanakan sejak 23 Agustus 2021 dan ditargetkan baik itu unit rumah hingga infrastruktur perumahan seluruhnya akan selesai pada 21 Desember 2021 mendatang.
sumbawanews.com,- Menindak lanjuti upaya untuk meningkatkan kehadiran pemerintah di seluruh perbatasan laut Indonesia, Direktorat Kebijakan Badan Keamanan Laut RI kembali menggelar Rapat Kerja Teknis yang ke-lll (Rakernis III) untuk membahas penyusunan rekomendasi kebijakan tentang peningkatan kehadiran di wilayah perbatasan laut Indonesia guna menjamin keamanan dan keselamatan, yang diselenggarakan secara luring dan juga daring di salah satu hotel di Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kemarin
Pada Rakernis I, Direktorat Kebijakan Bakamla RI bersama para akademisi telah mengidentifikasi isu keamanan dan keselamatan laut yang sering terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia serta konsinyering pembahasan draft awal. Rakernis II melanjutkan pembahasan dengan mendengarkan pendapat, tanggapan, masukkan serta saran dari kementerian dan lembaga terkait. Pada Rakernis III kali ini dilakukan unntuk mendengar masukan dan pendapat para penerima manfaat dan pengguna jasa laut terhadap naskah rekomendasi kebijakan peningkatan kehadiran tersebut.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia yang dibacaka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Kamla Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han). Kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI Kolonel Bakamla Gontri Nopel yang menjelaskan gambaran umum dari rekomendasi kebijakan peningkatan kehadiran tersebut.
“Kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan laut Indonesia sudah menjadi kewajiban utama. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, kehadiran pemerintah juga untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyatnya yang memaanfaatkan laut sebagai sumber ekonomi. Letak strategis Indonesia juga berpotensi maraknya pelanggaran atau kejahatan, baik dari luar ataupun dari dalam, sehingga kehadiran pemerintah juga untuk melindungi bangsa dan negara dari segala ancaman”, jelas singkatnya.
Setelah mendengarkan gambaran umum tersebut. Rakernis dilanjutkan dengan paparan dari narasumber dari berbagai asosiasi kelautan dan perikanan seperti Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) yang dihadiri oleh Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan DPP INSA Capt. Zaenal A. Hasibuan secara daring yang mengutarakan pendapatnya, bahwa tingginya resiko perompakan, penghentian di tengah laut, hingga penahanan kapal sangatlah merugikan, dengan kata lain kesuksesan negara dalam penyelenggaraan pelayarana tercermin jika tercapaianya keselamatan dan keamanan pelayaran dan lingkungan maritim.
Ketua Dep. Hukum, Advokasi dan HAM Bapak Dr. Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., CLA. narasumber dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menambahkan, bahwa perlu adanya pertahanan terdepan di wilayah perbatasan laut yang didukung oleh sistem peringatan dini serta informasi maritim yang lengkap dan real time, serta pentingnya pengembangan industri perikanan ke perbatasan dengan penduduk mayoritas nelayan dapat meningkatkan semangat otonom wilayah.
Lebih lanjut, narasumber dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan Ketua DPD KNTI Bintan Bapak Syukur Hariyanto, S.IP., menyampaikan tentang minimnya kehadiran pemerintah di Bintan mengakibatkan maraknya kapal ikan asing, terutama kapal ikan besar. Minimnya informasi tentang batas wilayah dan adanya “Common Guidelines” antar Indonesia – Malaysia juga sering membuat nelayan bintan harus berurusan dengan APMM. Mereka berharap adanya sosialisasi terkait tentang aturan-aturan dan batas wilayah negara. Mereka pun berharap Bintan dapat diperhatikan seperti Natuna, mereka juga ingin dibekali dengan pelatihan dan mungkin alat komunikasi, agar mereka dapat juga ikut serta dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia.
Hadir pula narasumber dari Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Bapak Eky S. Pratomo, Sekretaris Jenderal KNTI Bapak Iing Rohimin, dan narasumber dari Asosiasi Tuna Indonesia Bapak Ir. M. Billahmar.
Setelah para narasumber selesai memaparkan pendapat, tanggapan, masukkan dan sarannya, rapat dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta daring untuk bisa menanggapi, seluruh butir kesimpulan yang telah dipaparkan narasumber. Kegiatan kemudian ditutup oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Kamla Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han). dengan mengekspresikan rasa terimakasih atas kerja samanya dalam penyusunan rekomendasi kebijakan tentang peningkatan kehadiran di wilayah perbatasan laut Indonesia guna menjamin keamanan dan keselamatan.(Humas Bakamla RI)
Jakarta, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo membahas sejumlah isu bilateral maupun kawasan saat menerima lawatan Perdana Menteri ke-19 Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11). Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan yaitu pertama mengenai pentingnya kerja sama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.
Menurut Presiden, sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia harus memperkuat kerja sama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan. “Dalam pertemuan pertama kami, kita berbicara sangat terbuka dan bersahabat,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan pers bersama PM Ismail Sabri di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor.
Dalam keterangan tambahan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Presiden selalu menjadikan isu pelindungan WNI sebagai prioritas. Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mendorong agar Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan.
“Kemudian juga mengenai izin _community learning center_ di Semenanjung (Malaysia) juga bisa diberikan izinnya sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya,” lanjutnya.
Presiden Jokowi ingin agar kedua negara segera menyelesaikan negosiasi batas negara, baik batas darat maupun batas laut. Menurut Presiden, negosiasi terkait hal tersebut sudah cukup lama berlangsung. “Kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan,” imbuhnya.
kedua pemimpin juga membahas hal terkait dengan pemulihan ekonomi pascapandemi. Presiden Jokowi menyambut baik kenaikan angka perdagangan sebanyak 49 persen pada Januari-Agustus 2021, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi, tadi kita juga sudah sepakat untuk dibuat _Travel Corridor Arrangement_ (TCA) yang secara bertahap nanti akan kita membukanya satu per satu,” jelasnya.
Menlu Retno menambahkan bahwa tim negosiasi TCA akan segera melakukan perundingan. Menurut rencana, pada tahap pertama, TCA yang akan dibahas akan mencakup pelaku perjalanan diplomatik, dinas, dan bisnis esensial. Perundingan juga menurut rencana akan memasukkan isu saling pengakuan sertifikat vaksin dan inter-operabilitas aplikasi pelindungan yang digunakan masing-masing negara.
Selain isu-isu bilateral, Presiden Joko Widodo dan PM Ismail Sabri juga membahas sejumlah isu kawasan, antara lain soal situasi di Myanmar dan Laut China Selatan.
Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia akan dijaga sebaik mungkin. Pihaknya melalui Kementerian Sumber Manusia (seperti Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia) juga membuka layanan aduan secara langsung dari para TKI yang tidak puas dengan majikan mereka, seperti masalah keterlambatan gaji.
“Mereka dapat terus mengajukan pengaduan langsung ke Kementerian Sumber Manusia. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada karyawan yang mungkin disalahgunakan dengan masalah gaji dan hal-hal lain yang belum bisa mereka keluhkan kepada siapa pun,” ujar PM Ismail Sabri.
Terkait penerapan koridor perjalanan antara kedua negara melalui travel corridor arrangement (TCA), PM Malaysia telah bersepakat dengan Presiden untuk meminta menteri terkait melihat lebih detail mengenai hal tersebut.
“Insyaallah jika dipercepat untuk detailnya, sebelumnya kita sudah sepakat akan membuat pernyataan bersama untuk mengumumkan pembukaan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya usai penyambutan kedatangan, Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri melakukan perbincangan di veranda Istana Bogor dan dilanjutkan dengan menyaksikan pertukaran dua Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding_ (MoU) antara kedua negara yang sebelumnya telah ditandatangani, yaitu MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan yang ditandatangai oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik di Bidang Kepabeanan yang ditandatangai oleh Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan Malaysia. (Setpres/using)
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Dian Sidharta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa mengatakan, dari beberapa pekerjaan proyek fisik di Dinas PUPR, sejauh ini satu proyek dalam kondisi progress kritis. Hal tersebut disebabkan situasi dan medan yang menghambat drop material maupun metode kerja.
“Kalau dibidang bina marga, masih dalam on the track. Mungkin ada satu paket yang kondisinya kritis progress, yang direncanakan ada perubahan. Tapi nanti kita lihat, karena tempatnya sulit seperti di ropang. Situasi medan agak sulit, baik droping material maupun metode kerja,” ucap dia di ruang kerjanya Rabu (10/11).
Atas progress tersebut, Dinas PUPR akan nantinya akan melakukan evaluasi untuk menetapkan kelanjutan pekerjaan proyek. Namun diharapkan, pekerjaan proyek tersebut tetap dapat dituntaskan sesuai dengan batas akhir kontrak.
“Kemudian akan kita pelajari, akan kita perpanjangkan atau mudah-mudahan pas ditanggal akhir kontraknya selesai,” jelasnya.
Sedangkan pekerjaan proyek fisik lainnya, secara umum masih sesuai dengan progress rencana. “Kalau yang lainnya masih dalam progress rencana. Karena kita sekarang belum waktunya final. Kalau kendala sih tidak ada yang signifikan. Karena masih dalam penyelesaian-penyelesaian. Kalau yang mulai terlambat, kita tegur. Ya masih bisa bergerak. Kalau yang lainnya seperti di SDA rata-rata selesai. Tapi sekarang kita sedang menghadapi musim hujan. Jadi biasanya seperti kemarin, kalau mau cek 100 persen selesai sudah ditimbun oleh material. Jadi terpaksa dikeruk lagi. hambatan kita disitu, lumpur masuk, debu masuk, apa boleh buat,” ungkapnya. (Using)
Jakarta, sumbawanews.com – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus Formula E. Hasil penyelidikan tersebut, nantinya akan disampaikan oleh KPK kepada masyarakat.
“Masalah Forumula E, pada prinsipnya memang kami sedang melakukan penyelidikan,” kata Karyoto, Deputi Penindakan KPK, Karyoto, di Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/11).
Ia mengungkapkan, dalam proses penyelidikan kasus, KPK akan menjaring seluruh informasi yang ada terkait kasus tersebut. “Kalau penyelidikan, apapun informasi yang ada akan kami jaring, nanti kami kait-kaitkan, kami jahit. Apakah kronologis, dan lain. Namanya sebuah proyek, atau sebuah proyek insisiasi, kita urut kronologisnya,” jelasnya.
Nantinya, KPK juga akan menyampaikan secara resmi kepada masyarakat dari hasil penyelidikan tersebut. “Pada prinsipnya, pada saat sekarang ini biarkan kami melakukan pekerjaan. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada masayrakat. Jadi memang betul kami sedang melakukan penyelidikikan,” tegasnya. (Using)
Jakarta, sumbawanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menahan DP – Kepala Devisi Konstruksi PT.AK Persero Tbk., dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung IPDN Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, tahun 2011. Status tersangka kepada DP, telah ditetapkan sejak 2018. Demikian disampaikan Karyoto, Deputi Penindakan KPK, dalam jumpa pers di Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/11).
Disebutkan, Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa tersangka lainnya, diantara DJ – (Mantan) Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Adminsitrasi Keuangan Dan Pengelolalan Aset Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri. Dan AW – Kepala Devisi Gedung Atau Kepala Devisi I, PT. WK Persero tbk.
Diungkapkan, awal 2010 diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pembangunan gedung kampus IPDN dibeberapa lokasi di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa Sulewesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, perusahaan kontraktor yang salah satunya adalah PT.AK Persero Tbk.
Pertemuan lanjutan beberapa kali dilakukan di kantor PT.AK, yang dihadiri oleh PT AK dan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang. “Hasil dari pertemuan tersebut, kemudian disepakati bahwa konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN Minahasa, Sulawesi Utara, dilaksanakan oleh PT.AK., disertai adanya komitmen pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak kemendagri, yang dimasukkan dalam rencana anggaran dan biaya pekerjaan pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara tahun 2011,” jelasnya.
Diungkapkan, terkait pemberian fee tersebut, telah disetujui oleh tersangka DP. Dan atas perintah tersangka DP, kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT.AK. Persero Tbk., sekitar Desember 2011. Dan tersangka DP diduga mengajukan proses pembayaran pelaksanaan pekerjaan 100 persen kepada DJ, dimana baru proses pekerjaan baru terlaksana 89 persen.
Kemudian ditindaklanjuti oleh DJ dengan memerintahkan panitia pemerimaan barang untuk menandatangani berita acara serah terima barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Sekitar periode November 2011 sampai april 2012, tersangka DP juga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT. AK. Persero Tbk., kepada DJ, sebagai imbalan fee atas pelaksanaan proyek dimaksud,” jelasnya.
Akibat perbuatan tersangka DP dan kawan-kawan, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 19,7 millyar dari nilai kontrak sebesar Rp 124 milliar. “Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, joncto pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP,” tutur Deputi Penindakan KPK.
Disebutkan, setelah memeriksa sebanyak 113 saksi, dan untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidikan melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DP selama 20 hari pertama. Terhitung sejak 10 November 2021 hingga 29 November 2021 di Rutan KPK pada Pomdam jaya Guntur.
Ia menambahkan, terkait adanya rentang waktu penetapan status tersangka sejak 2018 dan penahanan di 2021, karena menunggu kelengkapan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Kauangan (BPK). “Kalau kita menggunakan pasal 2 dan pasal 3 itu, kami harus ada kelengkapan perhitungan kerugian negara. Ini memang, rekan-rekan kami di BPK itu antriannya banyak. Apalagi kemarin BPK sedang menggarap asuransi asabri dan jiwasraya, itu betul-betul menguras waktu dan tenaga. Kemarin kita menunggu ini, yang kita tunggu sudah datang,” ucap Karyoto.
Ditempat yang sama, Ali Fikri, Juru Bicara KPK mengatakan, KPK memanggil dua orang tersangka yakni AW dan DP, namun AW berhalangan hadir karena alasan sakit. Terhadap AW, KPK akan melakukan penjadualan ulang pemanggilan.
Dijelaskan, sebelumnya KPK telah menetapkan beberapa orang tersangka, dan diantaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Total nilai kontrak Rp 467,1 millyar dengan total kerugian negara sekitar Rp103,9 millyar. Dari Rp 103 ini, diantaranya hari ini kami melakuan penahanan,” jelas Ali. (Using)
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Tanggal 2 November lalu, telah dilakukan penandatanganan serah-terima Rumah Khusus Nelayan (RKN) yang belokasi di Kecamatan Dusun Ai Bari, Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara. Dengan penyarahan tersebut, menjadikan dua RKN milik Pemda Sumbawa, dari tiga yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Itu sebanyak 25 unit. Pembangunannya dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. Dengan adanya penandatanganan serah terima aset dari pemerintah pusat ke pemerintah dareah, maka rumah khusus nelayanan ai bari sudah menjadi milik pemerintah kabupaten sumbawa, sejak penandatangan berita acara. Dari pusat itu pak dirjen perumahan yang bertandatangan. Dan dari pemerintah daerah itu oleh Bapak Bupati Sumbawa,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) melalui Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana sarana utilitas umum (P2SU), Subhan, di ruang kerjanya Rabu (10/11).
Diungkapkan, tahun 2017 lalu, telah dibangun perumahan yang sama di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano sebanyak 100 unit. Sedangkan tahun 2018, dibangun di Pulau Kaung Kecamatan Buer sebanyak 50 unit.
“Di labuhan jambu sudah. Sudah serah terima langsung di Jakarta. Ai bari, kamarin. Sampai sampai dengan saat ini, perumahan di pulau kaung belum dilakukan serah-terima. Barangkali ini kan menyusul,” ucapnya.
Dijelaskan, setelah menjadi milik Pemda Sumbawa, maka segala kerusakan atas bangunan menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten Sumbawa. “Setelah resmi diserahkan ke pemda. Berarti itu milik pemerintah daerah. jika ada kerusakan atas bangunan tersebut, maka menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. bisa dianggar untuk biaya pemiliharaan, idealnya seperti itu,” ucapnya.
Diungkapkan, pembangunan perumahan khusus untuk mengurangi bad-lock atau dalam satu rumah dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga, bagi keluarga berpenghasilan rendah. “Masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai rumah, itu dikumpulkan disitu. Karena disitu tertera RKN, maka pekerjaan utamanya khusus nelayan. Misalnya dia baru berumah tangga, dikeluarkan dari rumah induknya dengan orang tua, kita buat satu KK, kemudian masuk kesitu,” jelasnya.
Dikatakan, hunian tersebut bersifat sementara. Bila penghuni perumahan telah mempu untuk memiliki rumah sendiri, maka akan dilakukan verifikasi kembali. Dan verifikasi dilakukan oleh satu tim yang melibatkan PRKP, Bagian Hukum, Bagian Aset Setda Sumbawa, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, serta kepala desa setempat.
“Kalau sudah punya rumah sendiri, nanti akan diverifikasi oleh pemda dibantu oleh pemerintah desa untuk verifikasi. Dan kami juga didalam tim, ada 1 tim untuk verfikasi warga, terdiri dari dinas PRKP, bagian hukum, bagian aset, dan catatan sipil, serta kepala desa di wilayah RKN. Dan alhamdulillah sudah dihuni, sudah masuk. Baik itu yang di Labuhan Jambu, Ai Bari, maupun Pulau Kaung,” ucapnya.
Ia menambahkan, Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa juga sedang mengusulkan rumah khusus nelayanan di wilayah lain untuk tahun mendatang. “Kita juga sedang mengusulkan rumah khusus nelayan didaerah-daerah lainnya. mudah-mudahan kita bisa dapat,” tuturnya. (Using)
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Pembangunan lanjutan konstruksi Bala Putih, tetap akan dilanjutkan tahun mendatang menggunakan anggaran APBD. Hingga tahun ini, pekerjaan total diperkirakan telah mencapai lebih dari 50 persen, yang mencakup pekerjaan item-item utama.
“Yang walaupun dengan kondisi anggaran belanja kita sulit, itu menjadi PR besar kita. Jadi tetap ada anggaran tiap tahun,” kata Dian Sidharta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, di ruang kerjanya Rabu (10/11).
Diungkapkan, sejauh ini belum ditentukan nilai yang dianggarkan untuk melanjutkan pembangunan Bala Putih. “Kita masih tahap pengusulan, karena baru kemarin dibagi pagu. Nanti kita lihat prioritas, tapi tetap masuk,”ucapnya.
Dikatakan, pembangunan lanjutan Bala Putih, murni akan menggunakan anggaran dari APBD. Sebab tidak memungkinkan untuk meminta sokongan anggaran dari APBN.
“Harus masuk karena dia pure APBD. Kalau yang lain, kan ada DAK, ada dana perbantuan yang lain. Sampai dengan saat ini, kita tahulah (Kondisi APBN). Kita minta ke pusat, pusat juga mirip (situasi anggaran) dengan kita,” sebutnya.
Dijelaskan, pembangun Bala Putih yang telah dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya mencakup pekerjaan atap, dan elemen utama lainnya, yang diperkirakan mencapai lebih dari 50 persen. Sedankan pembangunan tidak hanya mencakup bangunan, namun termasuk termasuk lingkungan pendukung sekitarnya.
“Sudah terjadi penanganan diatap, sudah terjadi penanganan di konstruksi. Sudah terjadi penanganan di elemen-elemen critical. Jadi kalau secara, kalau kita katakan 100 persen mungkin belum. Karna disitu bukan hanya gedung, tapi juga tata lingkungan. kalau bisa dibilang ya sudah 50-an persen. Konsutruksi fisik yang inti sudah selesai,” ujarnya.
Sedangkan beberapa item bangunan yang masih tersisa antara lain, pekerjaan laintai dan instalasi sanitasi dan drainase. “Ini yang belum kan lantai, lantai itu kan diganti dengan (gaya) retro. Seperti gayanya kemarin kan seperti itu. Sama instalasi sanitasi dan drainase,” ucapnya. (Using)
(Jayapura). Menembak senjata ringan merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI. Kemampuan tersebut harus terus dipelihara dan ditingkatkan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A., bersama Panglima Divisi 2/Kostrad Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H dan Pejabat Kodam melaksanakan latihan menembak pistol di Lapangan Tembak Pistol Ksatria Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Papua, Rabu (10/11/2021).
Mengawali kegiatan, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A. mengatakan bahwa latihan menembak pistol ini bertujuan untuk memelihara serta meningkatkan kemampuan sehingga waktu yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan perorangan khususnya dalam bidang menembak.
“Kegiatan latihan menembak pistol yang dilaksanakan merupakan sarana latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan agar selalu siap di dalam melaksanakan tugas,” jelas Pangdam XVII/Cenderawasih.
“Bila tidak rutin berlatih maka kemampuan akan semakin menurun dan menyebabkan kita tidak siap dalam melaksanakan tugas,” tutup Pangdam XVII/Cenderawasih.
Turut hadir dalam latihan tersebut, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, Irdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Wachid Apriliyanto, Kapoksahli Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Heru Setyo, Para Asisten, Komandan dan Kabalak Kodam XVII/Cenderawasih.
Sumbawanews. Com, – Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla. mengikuti Upacara Hari Pahlawan Tahun 2021 yang dilaksanakan secara Virtual, dengan mengangkat tema “Pahlawanku Inspirasiku”, bertempat di Gedung Provinsi Kepri, Rabu (10/11/2021).
Dalam upacara tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau.
Pada upacara itu, Bapak Presiden Republik Indonesia H. Ir. Joko Widodo memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana dan digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Upacara peringatan diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.
Selesai pelaksanaan upacara di Gedung Provinsi Kepulauan riau, Tanjungpinang kegiatan dilanjutkan dengan acara berziarah ke makam Pahlawan di kota Tanjungpinang dan foto bersama.
Sumbawanews.com,- Winger asal Bosnia, Luka Menalo, dipastikan akan segera tiba di Indonesia untuk bergabung dengan Persib Bandung. Konfirmasi resmi datang dari bekas klubnya, FK...
Sumbawanews.com,- Di tengah gemuruh Piala Dunia 2026, nama Lamine Yamal bukan lagi sekadar fenomena muda—ia telah menjadi simbol generasi baru yang berpotensi menggantikan legenda....
Sumbawanews.com,- Timnas Argentina bersiap menghadapi ujian berat melawan Austria dalam laga kedua Grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Arlington, Selasa dini hari...
Sumbawanews.com,- Jakarta—Alan Greenspan, sosok yang pernah dijuluki “Maestro The Fed” dan menjadi arsitek kebijakan moneter Amerika Serikat selama hampir dua dekade, meninggal dunia pada...
