Sumbawanews.com,- Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko langsung dikelilingi kontroversi bernuansa politik, sejak pembukaan hingga fase gugur. FIFA, sebagai penyelenggara, mendapat tekanan tajam atas keputusan-keputusan yang dianggap terpengaruh intervensi kekuasaan, termasuk penangguhan kartu merah pemain Amerika Serikat Folarin Balogun, penolakan izin masuk bagi staf teknis Iran dan wasit Somalia Omar Artan, serta pemberian penghargaan FIFA Peace Award kepada Presiden AS Donald Trump oleh Presiden FIFA Gianni Infantino.
Kontroversi itu mempertanyakan konsistensi FIFA dalam menjaga netralitas politik, meski statuta organisasi itu secara tegas melarang campur tangan pemerintah dalam urusan sepak bola. Kasus Pakistan yang pernah dihukum tiga kali karena intervensi pemerintah menjadi perbandingan keras terhadap sikap FIFA yang tampak longgar terhadap hubungan dekat Infantino dengan Trump. Pernyataan Trump bahwa ia telah berbicara langsung dengan Infantino terkait kasus Balogun semakin memperdalam keraguan publik terhadap transparansi keputusan sepak bola tingkat dunia.
Situasi ini memperuncing kritik bahwa turnamen sepak bola terbesar di dunia kini tidak lagi murni menjadi ajang olahraga, melainkan menjadi panggung bagi dinamika kekuasaan internasional. Dengan berbagai insiden yang terjadi tanpa penjelasan resmi dari FIFA, citra organisasi itu sebagai lembaga independen semakin goyah di mata dunia.
