Sumbawanews.com,- Jakarta — Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.800 per dolar AS, pemerintah memperkuat peran subsidi energi dan bantuan sosial sebagai penyangga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan, berbagai program subsidi yang disalurkan secara masif—mulai dari BBM, listrik, hingga dukungan di sektor pendidikan dan kesehatan—telah memberikan efek penahan terhadap gejolak ekonomi yang mengancam kesejahteraan rakyat.
“Kami percaya bahwa upaya ini membantu menjaga stabilitas keuangan rumah tangga, terutama bagi mereka yang paling rentan terdampak fluktuasi harga,” ujar Qodari dalam jumpa pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pelemahan rupiah hingga level tersebut telah diprediksi dalam perencanaan anggaran. Menurutnya, meski tekanan valas terasa, kondisi fiskal nasional masih dalam batas aman. “Kami sudah menghitung skenario depresiasi hingga sejauh ini. Anggaran tetap terjaga, dan ekonomi domestik belum mengalami hambatan signifikan,” ucapnya.
Purbaya menekankan bahwa kekuatan fundamental ekonomi Indonesia—dengan pertumbuhan yang terjaga dan permintaan domestik yang tetap kuat—menjadi kunci jangka panjang dalam memperkuat nilai tukar. “Mata uang akan menguat seiring dengan kekuatan ekonomi. Fokus kami adalah menjaga momentum pertumbuhan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.”
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memperkenalkan persiapan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan usaha yang ditugaskan memperkuat pengelolaan devisa ekspor dan menjamin penyerapan valas dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk menstabilkan rupiah tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Kombinasi kebijakan fiskal yang pro-rakyat dan strategi moneter yang terukur menjadi tulang punggung respons pemerintah terhadap tantangan ekonomi global. Dengan subsidi yang tepat sasaran dan kebijakan struktural yang konsisten, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan perlindungan sosial bagi 270 juta penduduk Indonesia.
