Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa sebanyak 2.213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dalam status suspend hingga kini, karena belum memenuhi seluruh ketentuan teknis dan administratif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data terbaru yang dirilis Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menunjukkan bahwa dari total 27.208 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 pernah mengalami pembekuan sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025. Dari jumlah itu, 5.969 SPPG telah dinyatakan kembali aktif setelah memperbaiki kekurangan, sementara 2.213 lainnya masih menunggu verifikasi ulang.
Pembekuan ini bukan sekadar sanksi administratif, melainkan langkah tegas untuk menjamin keamanan dan kualitas pangan yang diberikan kepada siswa, ibu hamil, dan balita. Nanik menjelaskan, penyebab suspend paling dominan berasal dari pelanggaran sistemik: mulai dari menu yang menyebabkan keracunan seperti diare dan muntah-muntah, hingga penyimpangan anggaran yang melampaui batas Rp8.000–Rp10.000 per porsi. Tak kalah serius, sejumlah SPPG terbukti melakukan mark-up harga bahan baku, gagal memenuhi standar higiene sanitasi, atau bahkan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Di wilayah Jawa, yang menjadi pusat terbanyaknya SPPG, 1.666 unit masih terkendala—sebagian besar karena masalah infrastruktur dan tata kelola manajemen. Sementara di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, 399 SPPG belum bisa kembali beroperasi, terutama karena keterlambatan pemenuhan syarat ketersediaan tenaga pengawas gizi, keuangan, dan kepala SPPG yang tinggal di mess resmi sesuai aturan. Di Sumatera, meski jumlahnya lebih kecil, 148 SPPG masih dalam pengawasan ketat, dengan 138 di antaranya gagal memenuhi standar mutu dan tata kelola.
BGN juga menegaskan, pelanggaran lain yang kerap terjadi adalah ketidaksesuaian peralatan dapur, minimnya jumlah pemasok bahan baku (kurang dari 15), hingga konflik internal antara mitra dan yayasan pengelola. “Ini bukan soal administrasi belaka. Ini soal nyawa anak-anak,” tegas Nanik. Ia menambahkan, jika hingga 2 Juni 2026 SPPG belum bisa menunjukkan bukti distribusi MBG kepada kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan lansia), maka unit tersebut akan di-suspend mayor—artinya tanpa insentif—dan kepala SPPG-nya akan menerima peringatan keras hingga kemungkinan pencabutan izin.
Pemantauan intensif terus dilakukan melalui inspeksi mendadak dan sistem pelaporan digital. BGN menekankan bahwa setiap SPPG wajib menjalani audit ulang sebelum dinyatakan layak beroperasi kembali. Proses ini tidak hanya mengecek fisik bangunan, tetapi juga integritas manajemen, transparansi anggaran, dan konsistensi penyajian gizi seimbang sesuai pedoman nasional.
Program MBG, yang bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi di sekolah-sekolah, kini berada di persimpangan antara ambisi sosial dan realitas lapangan. Di satu sisi, ribuan SPPG telah berhasil memberikan makanan bergizi kepada jutaan anak. Di sisi lain, sejumlah kegagalan sistemik mengingatkan bahwa tanpa disiplin dan akuntabilitas, program sebaik apa pun bisa berubah menjadi ancaman kesehatan.
BGN menegaskan: tidak ada toleransi terhadap kelalaian. “Kami tidak menutup SPPG karena ingin menghukum. Kami menutupnya karena kami tidak bisa membiarkan anak-anak menjadi korban kesalahan sistem,” ujar Nanik. Dengan target akhir yang jelas—menghapus stunting dalam satu dekade—setiap SPPG yang masih suspend menjadi indikator seberapa serius bangsa ini menanggapi hak dasar anak atas gizi yang layak.
