Sumbawanews.com,- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, langsung merespons viralnya video seorang siswa SD yang menggunakan arang sebagai pengganti kaus kaki. Dalam rekaman berdurasi 19 detik yang diunggah di TikTok, bocah bernama Marciano Tefi terlihat didampingi seorang pria dewasa yang menggosokkan arang ke kedua kakinya sebelum berangkat ke sekolah. Narasi dalam video menyebut, “Tak ada kaus kaki, arang pun jadi.”
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Apris Adrianus Manafe, mengaku telah menerima video tersebut dan langsung melaporkannya kepada Bupati. Ia menegaskan, setiap sekolah di wilayahnya memiliki alokasi dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan Dana BOS yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, termasuk pakaian dan perlengkapan sekolah.
“Saya sudah kirim video itu ke seluruh kepala sekolah untuk segera memverifikasi kondisi keluarga Marciano. Jika memang dari keluarga tidak mampu, penanganan darurat harus segera dilakukan—bukan hanya memberi kaus kaki, tapi juga memastikan kebutuhan lainnya terpenuhi,” ujar Apris, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, kejadian ini bukan sekadar masalah pribadi, melainkan indikator sistemik dari ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar di daerah terpencil. Pihaknya akan segera turun ke Desa Lanut, Kecamatan Amanatun Selatan, tempat Marciano bersekolah, untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi siswa-siswa lain yang mungkin mengalami hal serupa.
Video itu menunjukkan Marciano yang tetap ceria meski kondisinya serba terbatas. Setelah arang digosokkan ke kakinya, ia menepuk tangan bersama pria yang membantunya, lalu berlari menuju sekolah sambil mengucapkan, “Selamat pagi.” Kedekatan emosional antara anak dan pendampingnya menjadi sorotan warganet, yang menyebutnya sebagai bentuk kearifan lokal dalam menghadapi keterbatasan.
Pemkab TTS berjanji tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga akan mengkaji ulang distribusi bantuan sosial di tingkat sekolah, terutama di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. “Kami tidak ingin lagi ada anak yang berangkat sekolah dengan kaki hitam karena tidak punya kaus kaki. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegas Apris.
Kasus ini kembali mengingatkan publik akan ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal, sekaligus menguji komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dasar anak atas pendidikan yang layak—tanpa syarat.
