Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menargetkan masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia bisa dipangkas lebih dari 26 tahun—angka yang kini berlaku secara nasional. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Presiden kepada jajaran DPR dalam pertemuan tertutup di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan bahwa Prabowo tidak hanya meminta evaluasi terhadap sistem antrean, tetapi juga menanyakan skema alternatif agar jemaah bisa berangkat lebih cepat. “Beliau bertanya, ‘Bagaimana caranya agar antrean ini tidak panjang?’” kata Cucun usai pertemuan, menekankan bahwa Presiden menilai masa tunggu selama dua setengah dekade masih terlalu lama bagi umat Muslim yang menanti kesempatan menunaikan rukun Islam kelima.
Pemerintah saat ini telah menyamaratakan masa tunggu haji reguler di seluruh provinsi menjadi 26 tahun, hasil dari kebijakan sebelumnya yang membedakan antrean berdasarkan wilayah. Namun, di balik angka statistik itu, ada ribuan keluarga yang menunggu bertahun-tahun—bahkan hingga generasi berikutnya—untuk bisa memegang tiket ke Tanah Suci.
Dalam pertemuan itu, DPR juga melaporkan sejumlah terobosan yang telah berhasil diimplementasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Salah satunya adalah peningkatan akomodasi: sekitar 17.000 jemaah reguler kini diinapkan di zona 1 Madinah, tepat di sekeliling Masjid Nabawi, dengan fasilitas hotel bintang lima. “Banyak jemaah yang sampai menangis saat tahu mereka bisa tidur di hotel mewah, hanya berjarak lima menit berjalan kaki dari masjid,” ujar Cucun, mengutip testimoni jemaah.
Layanan konsumsi juga mengalami perbaikan signifikan. Kementerian berhasil bernegosiasi dengan penyedia makanan di Arab Saudi untuk menyesuaikan menu dengan selera Indonesia—mulai dari nasi goreng, sambal, hingga lauk pauk khas daerah. Ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan jemaah, terutama yang berusia lanjut.
Prabowo menekankan agar semua kemajuan ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dievaluasi secara berkelanjutan. Ia mengapresiasi kerja sama erat antara pemerintah dan parlemen dalam mengawal pelaksanaan haji 2026, yang dinilai lebih terkoordinasi dan transparan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia jelas menyatakan: “Ini bukan akhir, tapi awal dari upaya lebih besar.”
Pertanyaan besar yang kini menggantung: bagaimana Indonesia bisa memangkas antrean haji dari 26 tahun menjadi jauh lebih singkat? Solusi yang mungkin dijajaki antara lain peningkatan kuota resmi dari Arab Saudi, penguatan kerja sama bilateral, atau bahkan pengembangan sistem prioritas berbasis usia dan kondisi kesehatan. Namun, semua opsi itu memerlukan diplomasi tingkat tinggi dan komitmen finansial jangka panjang.
Bagi jutaan keluarga Indonesia yang menanti, setiap tahun yang berlalu dalam antrean adalah doa yang belum terjawab. Dan kali ini, Presiden menegaskan—doa itu tidak boleh lagi ditunda.
