Sumbawanews.com,- Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang kerap menjadi sorotan bukan sekadar pamer kehadiran di panggung global, melainkan strategi diplomasi aktif yang sedang memetik hasil nyata bagi kepentingan nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyebut frekuensi perjalanan presiden terlalu tinggi dan kurang transparan. Menurut Teddy, setiap perjalanan dinas Presiden Prabowo—meski ada yang mendesak—telah melalui perencanaan matang, bahkan sebagian diantisipasi sejak setahun sebelumnya.
“Dunia tidak berhenti bergerak. Krisis di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, atau gejolak di Pakistan dan Rusia tidak menunggu jadwal rapat kabinet,” ujar Teddy dalam keterangan video pada Senin, 1 Juni 2026. “Kita tidak bisa menunggu bencana datang baru meminta bantuan. Diplomasi itu seperti menanam pohon: harus dirawat sebelum berbuah.”
Teddy menekankan bahwa hubungan personal antar pemimpin negara—yang dibangun lewat pertemuan langsung, bukan hanya melalui surat atau telepon—adalah aset strategis yang tak ternilai. Kunjungan Presiden ke Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan bahkan Rusia dalam waktu singkat, menurutnya, bukanlah kebetulan. Setiap pertemuan dirancang untuk memperkuat kerja sama pertahanan, energi, dan investasi, sekaligus membangun kepercayaan yang bisa dimanfaatkan saat Indonesia membutuhkan dukungan internasional.
Ia juga membantah tudingan bahwa perjalanan itu hanya untuk “gagah-gagahan.” “Ini bukan tentang citra. Ini tentang kesiapan. Ketika banjir melanda Sumatera, kita butuh bantuan teknis dan logistik. Bukan saat itu kita baru mengenal mitra kita,” tegas Teddy, yang pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo.
Kritik dari Dino Patti Djalal memang tak bisa diabaikan. Ia mencatat bahwa dalam 18 bulan pertama masa jabatannya, Presiden Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam harinya di luar negeri—angka yang dianggapnya tidak lazim. Dino menyoroti beberapa kunjungan yang dilakukan tanpa pengumuman resmi sebelumnya, seperti ke Pakistan dan Rusia saat bencana alam melanda Indonesia. Ia menyerukan transparansi: “Publik berhak tahu ke mana presiden pergi, untuk apa, dan apa hasilnya. Akuntabilitas bukan pilihan, tapi kebutuhan.”
Namun, Teddy menanggapi dengan menekankan fleksibilitas diplomasi. “Tidak semua momen bisa dijadwalkan sebulan sebelumnya. Kadang, keputusan harus diambil dalam hitungan jam, karena situasi berubah cepat.” Ia menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Kabinet terus berupaya meningkatkan komunikasi publik, meski tidak selalu bisa mengikuti ritme media sosial.
Di balik semua perjalanan itu, data menunjukkan hasil nyata: lebih dari Rp2.430 triliun investasi asing masuk ke Indonesia sejak awal pemerintahan Prabowo, sebagian besar berkat jaringan yang dibangun lewat kunjungan bilateral. Dari kesepakatan energi di Timur Tengah hingga kerja sama pertahanan di Eropa, setiap kunjungan menyisakan jejak yang bisa diukur.
Bagi Teddy, diplomasi bukan sekadar pertemuan foto dan pernyataan bersama. Ia adalah proses panjang membangun kepercayaan—dan sekarang, saatnya Indonesia memanen buahnya.
