Sumbawanews.com,- Jakarta — Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Presiden Prabowo Subianto menyerukan kejujuran nasional terhadap realitas ketimpangan ekonomi yang masih mengakar di Indonesia. Sebagai inspektur upacara, ia tidak sekadar mengenang sejarah, tapi menuntut refleksi mendalam: apakah kemajuan yang selama ini dicatat angka-angka statistik benar-benar menyentuh kehidupan rakyat biasa?
“Selama beberapa dasawarsa, ekonomi kita tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu merata? Apakah setiap petani di Nusa Tenggara, nelayan di Sulawesi, atau ibu rumah tangga di perkotaan merasakan manfaatnya secara adil? Mari kita jujur,” ujar Prabowo, suaranya tegas namun penuh kepedulian.
Ia menegaskan, Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Sebaliknya, tanah ini kaya akan minyak, gas, pertambangan, hutan, dan lautan yang melimpah. Namun, kekayaan itu justru sering menjadi sumber ketidakadilan. “Terlalu lama rakyat kita hanya jadi penonton di atas kekayaannya sendiri,” tegasnya, menggambarkan ironi di mana sumber daya alam dikuasai dan diambil keuntungannya oleh pihak-pihak asing atau segelintir elit.
Prabowo menekankan, kebijakan ekonomi masa depan harus berpijak pada prinsip keadilan sosial — salah satu inti Pancasila. Ia mencontohkan: anak-anak Indonesia di pelosok harus mendapat gizi seimbang, bukan hanya yang tinggal di ibu kota. Petani harus mendapat pupuk tepat waktu dan harga terjangkau, bukan bergantung pada spekulasi pasar global. “Harga sumber daya alam kita tidak boleh lagi ditentukan di luar negeri. Kita harus mengambil kendali atas nasib kita sendiri.”
Ia mengakui, perubahan ini bukan tanpa hambatan. Ada kepentingan yang berakar kuat, bahkan mungkin tidak lagi berpijak pada kepentingan bangsa. “Tidak semua yang menolak perubahan adalah penentang, tapi ada yang sengaja menghalangi demi keuntungan pribadi,” ujarnya, tanpa menyebut nama, namun jelas menyiratkan kritik terhadap struktur ekonomi yang tidak inklusif.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa akses terhadap kekayaan alam dan peluang ekonomi harus bersifat universal — tanpa pandang bulu, wilayah, atau latar belakang sosial. Ini, kata dia, bukan sekadar kebijakan, tapi amanat konstitusi dan jati diri bangsa yang tercantum dalam Pancasila.
Upacara yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, serta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga diikuti seluruh menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Hukum dan HAM Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Dengan nada yang menggugah, Prabowo menutup pidatonya: “Pancasila bukan sekadar simbol. Ia adalah komitmen. Dan komitmen itu harus hidup dalam setiap kebijakan, dalam setiap gigitan nasi yang dimakan rakyat, dalam setiap tetes keringat petani yang tidak lagi diperas.”
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini bukan sekadar ritual sejarah. Ia menjadi panggilan untuk merevisi ulang arah pembangunan — bukan hanya dengan angka, tapi dengan hati.
