Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar telur dadar dilarang menjadi hidangan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kekhawatirannya bahwa penyajian telur dalam bentuk dadar berisiko mengurangi porsi nutrisi utama bagi penerima manfaat. Dalam rapat konsolidasi nasional di Sentul, Bogor, pada Rabu, 3 Juni 2026, Prabowo menegaskan bahwa telur yang dicampur dengan tepung atau bahan lain justru mengaburkan nilai gizi sejati dari protein hewani yang seharusnya menjadi inti menu.
“Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau telur dadar, nanti dicampur macam-macam. Tepungnya lebih banyak dari telurnya,” ujar Prabowo, seperti disiarkan Sekretariat Presiden. Ia menekankan bahwa setiap porsi MBG harus menyajikan setidaknya satu butir telur utuh—dalam bentuk ceplok atau rebus—untuk memastikan anak-anak penerima manfaat mendapat asupan protein yang tidak tereduksi.
Prabowo juga melarang telur orak-arik, dengan alasan serupa: risiko pengenceran nutrisi akibat penambahan bahan pengisi. Arahan ini diberikan satu hari setelah ia mencopot tiga pejabat Badan Gizi Nasional (BGN)—Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung—yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan MBG. Pengganti Dadan, Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN, kini dipercaya memimpin reformasi sistem distribusi gizi yang lebih transparan dan berbasis bukti ilmiah.
Kegiatan yang dihadiri 12.173 peserta dari seluruh Indonesia itu, bertajuk *Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition*, menjadi momentum bagi Presiden untuk menegaskan komitmennya terhadap kualitas nutrisi anak-anak sekolah sebagai prioritas nasional. Ia menekankan bahwa program MBG bukan sekadar pemberian makan, melainkan investasi jangka panjang terhadap kesehatan generasi mendatang.
Dalam arahannya, Prabowo mencontohkan praktik sederhana namun bermakna: telur yang dimasak utuh, tanpa campuran berlebihan, adalah simbol kejujuran dalam pelayanan publik. “Jangan sampai karena ingin hemat atau praktis, kita mengorbankan kualitas. Anak-anak kita tidak bisa ditipu dengan makanan yang terlihat banyak, tapi gizinya sedikit,” tegasnya.
Langkah ini memicu diskusi luas di kalangan ahli gizi dan masyarakat. Sebagian mendukung kebijakan yang dianggap sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG pasca skandal korupsi. Namun, sebagian lain mempertanyakan apakah larangan terhadap telur dadar bersifat teknis atau lebih bersifat simbolis—sebagai respons terhadap kegagalan manajemen sebelumnya.
Meski terdengar sederhana, keputusan Presiden ini mencerminkan pendekatan kepemimpinannya yang langsung, tegas, dan sering kali menyoroti detail-detail kecil sebagai cerminan integritas sistem besar. Di tengah upaya membangun kembali kepercayaan terhadap institusi gizi nasional, Prabowo memilih memulai dari satu butir telur—utuh, tanpa rekayasa.
